Rencana pemerintah mengajukan anggaran belanja negara hingga tembus Rp4.097,2 triliun dalam RAPBN 2027 menjadi pisau bermata ganda. Di satu sisi, dunia usaha menantikan manfaat peningkatan belanja negara pada penciptaan daya beli yang lebih kukuh dan konsisten. Di sisi lain, daya tahan fiskal dalam postur ekspansif menuntut perhatian lebih dari sisi produktivitas dan kualitas belanja.
Rencana tersebut diajukan Presiden Prabowo Subianto dalam penyampaian Nota Keuangan dan RAPBN 2027 pada Rapat Paripurna DPR-RI ke-1 Masa Persidangan 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/08/2026). Ia menegaskan desain fiskal ekspansif bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi demi mencapai kesejahteraan lebih cepat.
Secara rinci, dari total anggaran belanja Rp4.097,2 triliun tersebut, belanja pemerintah pusat direncanakan Rp3.362,2 triliun, sementara transfer ke daerah (TKD) naik menjadi Rp735 triliun. Dengan total target penerimaan negara sebesar Rp3.426 triliun, pemerintah menargetkan defisit fiskal RI terjaga di level Rp671,2 triliun atau 2,40% terhadap PDB.
Dalam rencana efisiensi belanja tersebut, Presiden menegaskan salah satu prioritas utama adalah menjaga disiplin fiskal yang terjaga sampai setiap rupiah yang dibelanjakan, terutama dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Selama ini, menurut Presiden, terlalu banyak kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang membeli barang berspesifikasi sama dengan harga yang berbeda-beda, serta melewati proses berulang kali.
"Kita harus hentikan APBN digunakan membeli barang yang sama tanpa koordinasi, seolah-olah seperti ribuan pembeli yang tidak saling berbicara, padahal kita semua adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia," tutur Kepala Negara.
Guna memberantas target tersebut, pemerintah akan mengonsolidasikan pengadaan yang dikelola Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) secara lebih luas dan disiplin. Konsolidasi itu antara lain akan dilakukan dengan mendorong penggunaan katalog elektronik, perencanaan berbasis data, dan pengadaan terbaik. Tak tanggung-tanggung, efisiensi dari proses pengadaan ditargetkan mencapai 30%.
"Kita akan tingkatkan kelembagaan LKPP menjadi Badan Pengadaan Pemerintah. Tidak masuk akal berbagai badan, K/L, pemerintah daerah membeli barang yang sama dengan harga yang berbeda-beda, bahkan harga yang lebih tinggi," ujar Prabowo
Ke depan, pemerintah menargetkan kebutuhan berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah akan dihimpun, spesifikasi akan distandardisasi, volume akan disatukan, proses pengadaan pemerintah akan dilakukan secara digital supaya semakin transparan, kompetitif, dan
akuntabel.
"Jika barangnya sama, kita beli bersama. Jika kebutuhannya dapat
direncanakan, kita rencanakan bersama. Jika negara dapat memperoleh harga dan mutu yang lebih baik dengan bekerja sama, tidak ada alasan untuk kita tidak lakukan itu," tegasnya.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, menyatakan pemerintah optimistis perekonomian nasional tetap solid pada tahun 2027 meskipun kondisi perekonomian global diperkirakan masih mengalami dinamika dan tingkat ketidakpastian yang tinggi. Hal tersebut disampaikan Menkeu Purbaya pada Konferensi Pers RAPBN 2027 dan Nota Keuangan, Jumat (14/8/2026).
“Untuk tahun 2027, pemerintah optimis kinerja perekonomian nasional akan tetap solid dan terjaga seiring dengan terpeliharanya stabilitas makroekonomi dan dukungan kebijakan pemerintah,” ujar Menkeu Purbaya.
Menkeu menambahkan, pengalaman dalam merespons dinamika perekonomian global selama tahun 2026 juga menjadi modal penting dalam menyusun kebijakan yang dapat mengurangi dampak ketidakpastian global terhadap perekonomian Indonesia.
“Fiskal kita tetap dirancang untuk ekspansif walaupun tidak besar sekali. Tapi yang jelas dari pemerintah akan ada dorongan ke perekonomian,” jelas Menkeu.
Pemerintah terus berkomitmen menjaga APBN tetap sehat, kredibel dan berkelanjutan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara lebih cepat.
Kepala LKPP Sarah Sadiqa menambahkan, berkaca dari keberhasilan efisiensi belanja pemerintah pusat hingga 54,88% pada tahun anggaran 2025, langkah konsolidasi akan diteruskan dengan dua tujuan.
Pertama, mendorong usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk ikut berpartisipasi dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dalam tujuan pertama, LKPP berhasil mendorong porsi belanja dari UMKM hingga mencapai 46,83% dari total belanja pengadaan hingga akhir Semester I-2026. Di tahun anggaran yang sama, 91% belanja pengadaan telah menggunakan produksi dalam negeri
Sementara itu, tujuan kedua konsolidasi adalah mendorong lebih banyak riset dan inovasi yang dikembangkan dari universitas dan perguruan tinggi untuk dikembangkan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Hasil-hasil ekosistem riset itu diharapkan diskalakan dalam produk industri yang dapat dibeli pemerintah.
"Pada akhirnya, konsolidasi tidak hanya memberikan efisiensi, tetapi juga mendorong kemandirian rantai pasok dan kemandirian industri nasional. Lewat penggunaan teknologi dan digitalisasi, konsolidasi pengadaan barang dan jasa ke depan diharapkan dapat memberikan hasil yang lebih baik lagi," ucap Sadiqa.
Tak berarti tanpa jaga daya beli
Dihubungi secara terpisah, Ketua Bidang Hubungan Antarlembaga Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sarman Simanjorang menilai dunia usaha masih menantikan strategi pemerintah untuk menjaga daya beli secara nyata, mengingat asumsi-asumsi makro, termasuk target pertumbuhan ekonomi tahunan 6% hanya mungkin jika ditopang daya beli.
"Kami mendorong program magang nasional dan program padat karya bisa dikembangkan, semakin disebarluaskan dan diperbanyak. Lewat program magang, peserta yang mendapatkan uang saku setara UMP akan mendongkrak daya beli karena ini berujung penciptaan lapangan kerja," tutur Sarman.
Di sisi lain, Sarman mengharapkan komitmen kenaikan angka TKD harus ikut terlihat dari pembuktian terhadap pergerakan ekonomi daerah. Ia mengingatkan akibat efisiensi besar-besaran tahun lalu, cukup banyak UMKM yang selama ini menjadi mitra pemerintah daerah harus tutup dan gulung tikar karena kehilangan pangsa langganan utama.
"Kita mengklaim UMKM sebagai penopang ekonomi kita, tetapi sampai saat ini kita belum melihat program-program UMKM itu berjalan secara maksimal. Padahal, melalui anggaran yang telah dipersiapkan, kita ingin kementerian-kementerian terkait bisa ikut memberikan kontribusi dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara nyata," imbuhnya.
Baca juga:
Mukhlison Widodo
Bagi dunia usaha, Sarman menegaskan, sekalipun sektor swasta menjadi penggerak utama perekonomian, dorongan belanja pemerintah sebagai stimulus yang memberdayakan tetap sangat dibutuhkan. Kuncinya bukan hanya belanja yang tepat sasaran, tetapi juga tepat waktu dan tepat jumlah, terutama untuk daerah yang masih memiliki ketergantungan pada TKD.
"Jika pada 2027 TKD ini dinaikkan, kami sangat berharap ini menciptakan pertumbuhan daerah yang menjadi angin segar untuk menekan pengangguran, mendorong daya beli, dan menekan angka kemiskinan secara bersama-sama," pungkasnya.
Kualitas dan eksekusi menentukan
Sementara itu, Analis Ekonomi Politik Laboratorium Indonesia 2045 Nadia Restu Utami menilai postur APBN 2027 perlu dibaca dalam konteks ruang fiskal yang menyempit. Ia menggarisbawahi tekanan penerimaan pajak belum pulih optimal, defisit yang menekan batas prudensial, serta beban jatuh tempo utang masih akan membesar hingga tahun depan.
"Situasi hingga akhir Semester I tahun ini memperlihatkan bahwa ekspansi belanja secara agregat semakin sulit dipertahankan tanpa memperlebar risiko keberlanjutan fiskal, terutama di tengah pelemahan permintaan di pasar primer SBN dan sentimen lembaga pemeringkat," ujarnya kepada SUAR, Jumat (14/08/2026).
Karena itu, Nadia mengingatkan bahwa penekanan belanja bukan besaran anggaran, melainkan kualitas dan komposisi belanja. Postur anggaran 2027 perlu benar-benar diarahkan pada pos produktif dengan efek pengganda terhadap penciptaan lapangan kerja, alih-alih belanja konsumtif tanpa nilai tambah struktural.
"Ruang fiskal ekspansif masih dapat diciptakan melalui realokasi internal. Pemangkasan transfer ke daerah sebaiknya dihentikan karena daerah adalah tulang punggung daya beli dan aktivitas ekonomi akar rumput, sementara belanja pusat untuk program-program prioritas diefisienkan agar tidak menggerus ruang bagi belanja yang lebih produktif," tegasnya.
Senada, Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Syafruddin Karimi menilai postur belanja ekspansif sejatinya masih memungkinkan, tetapi pemerintah perlu mengubah ukuran keberhasilannya dari besarnya anggaran menjadi besarnya dampak ekonomi dan sosial.
Syafruddin menyitir realisasi APBN Semester I-2026 yang menunjukkan ruang awal yang cukup, seperti belanja baru mencapai 43,1% pagu, defisit terjaga 0,91% terhadap PDB, dan keseimbangan primer masih surplus.
"Ruang tersebut memberi kesempatan untuk mempercepat belanja pada semester kedua, terutama ketika rumah tangga menghadapi tekanan daya beli, dunia usaha memerlukan permintaan, dan daerah membutuhkan kepastian transfer untuk menjaga layanan publik," ujarnya.
Meski demikian, berdasarkan outlook pemerintah, Syafruddin menaksir belanja semester kedua perlu mencapai sekitar Rp2.286,4 triliun, setara 138,1 persen dari realisasi semester pertama atau sekitar 38,1 persen lebih tinggi dari belanja saat ini.
Padahal, penerimaan semester kedua diperkirakan sekitar Rp1.748,7 triliun, sekitar 19,8% lebih tinggi dari semester pertama. Akibatnya, tambahan defisit pada Semester II-2026 diperkirakan mendekati Rp537,8 triliun. kualitas eksekusi menjadi amat menentukan.
"Pemerintah perlu menata ulang belanja dengan manfaat ekonomi rendah, biaya operasi besar, atau kesiapan operasi lemah. Strategi tersebut penting karena ekspansi fiskal berlangsung ketika BI-Rate berada pada 5,75%, sehingga pembiayaan berbasis utang menghadapi biaya yang lebih mahal dan dapat menekan ruang anggaran melalui pembayaran bunga," katanya.
Dalam hal ini, Syafruddin mengingatkan pemerintah perlu memanfaatkan pembiayaan non-APBN secara selektif untuk proyek komersial yang layak, termasuk kemitraan swasta dan investasi BUMN, agar APBN berfokus pada barang publik dan perlindungan sosial.
"Persoalannya bukan apakah belanja boleh ekspansif, melainkan apakah setiap tambahan rupiah belanja memperkuat pertumbuhan, pekerjaan, daya beli, dan kapasitas produksi. Ekspansi yang terarah masih relevan; ekspansi yang menyebar tanpa evaluasi hasil justru mempersempit ruang fiskal di tahun 2027," tandas Syafruddin.
