Pemerintah Indonesia menargetkan nilai ekspor rumput laut bisa mencapai USD900 juta atau Rp16,2 triliun (kurs Rp18.054/ 1 dollar) pada 2029, semakin memperkuat posisinya sebagai produsen rumput laut terbesar kedua di dunia.
Sementara itu, target produksi rumput laut di 2029 ditargetkan bisa mencapai 14,14 juta ton, demikian disampaikan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Hal tersebut bisa dicapai dengan menggenjot strategi hilirisasi dari hulu ke hilir sesuai encana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 guna meningkatkan nilai tambah dan daya saing ekonomi biru nasional.
Analis Akuakultur Ahli Madya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Sri Ismaryati, mengungkapkan bahwa berdasar Perpres Nomor 12 Tahun 2025, rumput laut resmi masuk dalam daftar komoditas prioritas nasional bersama udang, lobster, nila, dan kepiting.
"Upaya kegiatan hilirisasi rumput laut ini diharapkan dapat mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi, yaitu meningkatnya volume produksi serta nilai ekspor," ujar Sri dalam sebuah diskusi KKP di Jakarta, Rabu (29/7/26).
Dari belasan ribu pulau dan puluhan provinsi, pemerintah telah memiliki data lokasi yang terindikasi potensial untuk mengembangkan rumput laut dan mendukung upaya hilirisasi ini, seperti Kepulauan Riau, Jawa Tengah, Bali, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan,hingga Papua Barat Daya.
Adapun pertumbuhan untuk kategori pakan akuakultur dan penggunaan lain juga menunjukkan potensi peningkatan yang cukup signifikan.
“Sebelum tahun 2020, untuk konsumsi atau penggunaan produk rumput laut ini banyak digunakan untuk makanan yang langsung dikonsumsi serta tambahan makanan, sedangkan ke depannya bahan baku rumput laut ini lebih digunakan untuk pakan dan penggunaan lain,” ungkapnya.
Ke depannya, rumput laut diperkirakan akan lebih banyak dimanfaatkan sebagai bahan baku berbagai produk bernilai tambah mulai dari biostimulan, bahan tambahan pakan, protein alternatif, bioplastik, produk farmasi, bahkan hingga material konstruksi.
Sampai tahun 2030, pasar utama dalam jangka pendek yang berpotensi terbentuk dengan cepat dengan ukuran yang signifikan antara lain biostimulan dengan nilai pasar USD 1.876 juta, pakan hewan USD 1.122 juta, makanan hewan peliharaan USD 1.078 juta, dan methane additives USD 306 juta. Sementara untuk jangka menengah, makanan sehat memiliki pasar sebanyak USD 3.954 juta, alternatif protein USD 448 juta, tekstil USD 862 juta, dan bioplastik USD 733 juta.
Begitu juga dengan bidang konstruksi sebagai pasar utama dalam jangka panjang yang memiliki potensi besar dengan nilai USD 1.396 juta. Proyeksi peningkatan pasar ini pun mencerminkan diversifikasi pemanfaatan rumput laut untuk berbagai industri bernilai tinggi.
“Untuk pengembangan memang tidak bisa digunakan untuk semua produk turunan atau produk final dengan waktu yang sama, jadi kita mesti melihat mana dulu yang dapat digunakan pada jangka pendek, menengah, dan panjang, jadi ke depannya kita dapat berfokus secara bertahap,” lanjut Sri.
Berdasarkan data dari KKP, dari tahun 2021 hingga tahun 2024, produksi rumput laut nasional terus mengalami peningkatan, dimulai dari tahun 2021 yang sebesar 9.092.031 ton dan 2024 sebanyak 9.853.604 ton. Meski demikian, nilai produksinya dari tahun 2022 ke 2024 mengalami penurunan, di mana tahun 2022 senilai Rp40,56 triliun dan 2024 Rp24,29 triliun.
Mulai dari tahun 2025 hingga 2029 ditargetkan rata-rata pertumbuhannya mencapai 4,9% per tahunnya, sehingga pada akhirnya Indonesia akan berhasil memproduksi rumput laut di tahun 2029 sebesar 14,14 juta ton.
Pada tahun 2024, ada 6 provinsi yang menjadi provinsi dengan tingkat produksi tertinggi rumput laut, di antaranya adalah Sulawesi Selatan dengan 4,1 juta ton, Nusa Tenggara Timur 1,4 juta ton, Kalimantan Utara 935 ribu ton, Nusa Tenggara Barat 656 ribu ton, Sulawesi Tenggara 312 ribu ton, dan Maluku 253 ribu ton.
Tantangan Pasar dan Status Price Maker
Meski produksi nasional terus meningkat dengan mencapai 9,85 juta ton pada 2024 dengan kontribusi utama sebesar 42 persen dari Sulawesi Selatan, Indonesia dinilai masih menghadapi tantangan pada sisi penentuan harga pasar global.
Ketua Umum Asosiasi Indonesian Tropical Seaweed Association (Introsea), Artati Widiarti, menyayangkan posisi Indonesia yang belum menjadi penentu harga (price maker), khususnya untuk jenis Kotoni, akibat dominasi ekspor bahan baku mentah.
"Di lapangan, bisa terjadi perebutan antara trader yang akan mengekspor bahan baku ke luar negeri dan trader yang memasok ke dalam negeri. Harusnya kita bisa menjadi price maker dunia kalau kita bisa bersatu," tegas Artati.
Artati juga mendorong agar edukasi standardisasi menyasar hingga ke tingkat pembudi daya kecil yang jumlahnya mencapai 237.829 orang. Menurutnya, penguatan ekosistem industri berbasis Indonesian seaweed incorporated perlu dipercepat agar diversifikasi produk turunan rumput laut nasional bisa bersaing penuh di pasar global.
Mengenai penurunan nilai ekspor pada beberapa tahun terakhir, menurutnya hal tersebut terjadi akibat meningkatnya penggunaan komoditas rumput laut di dalam negeri.
“Kinerja ekspor Indonesia ini mengalami penurunan, tetapi ini perlu menjadi pencermatan kita bersama ini karena apa. Apakah itu karena penggunaan dalam negeri meningkat? Dan itu memang terbukti bahwa penggunaan rumput laut di dalam negeri meningkat, memang ini belum diverifikasi dengan data tapi kalau dari laporan secara sporadis yang kami terima kondisinya seperti itu,” jelas Artati.
Standarisasi fondasi utama
Penerapan standar dinilai menjadi fondasi utama keberhasilan hilirisasi komoditas rumput laut nasional. Dengan adanya sebuah standar yang mengatur dari sisi hulu hingga hilir misalnya sejak pembibitan, budi daya, panen, pascapanen, hingga dalam proses yang menghasilkan produk akhir, hilirisasi ini pun berpotensi meningkatkan nilai tambah dan daya saing salah satu komoditas unggulan kelautan Indonesia.
Badan Standardisasi Nasional (BSN) demi mendukung target tersebut juga sudah menerapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) di sektor rumput laut.
Direktur Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian BSN, Nur Hidayati, menjelaskan bahwa hilirisasi ini tidak hanya berbicara soal produk akhir saja, tetapi juga harus memperhatikan dari hulunya. Sebab, mutu produk hilir pun sebenarnya bergantung pada mutu bahan baku.
“Ketika kita bicara hilir dari produk laut, tentunya kita juga harus dari hulunya. Ketika rumput laut di hilirnya itu harus bermutu, berdaya saing, tentu kita pasti mulai juga dari hulu,” kata Nur.
SNI yang telah dirancang dan diterapkan ini mengatur seluruh rantai nilai pada sektor rumput laut nasional mulai dari bibit, budi daya, sarana, panen, pascapanen, metode uji, mutu bahan baku, hingga produk olahan.
Dengan menerapkan SNI, ada beberapa manfaat yang bisa dirasakan oleh para pelaku usaha di sektor rumput laut, di antaranya praktik budi daya dapat dioptimalkan seiring dengan naiknya produktivitas dan tertekannya nilai kerugian. Selain itu dari sisi lingkungan, pencemaran pun akan juga bisa ditekan dan dicegah.
“Kemudian juga bagaimana SNI ini bisa meminimalkan dari sisi pencemaran lingkungan dan menjaga keberlanjutan dari ekosistem laut. Jadi terkait dengan budi dayanya seperti apa, itu sudah dipantau standarnya, jadi tentunya kita punya konsep yang sama untuk menjaga keberlanjutan dari ekosistem laut itu,” lanjutnya.
Baca juga:
Tria Dianti
Sampai saat ini, BSN sudah menghadirkan 34 SNI di lingkup sektor rumput laut, dengan rincian 9 SNI bibit, 7 SNI budi daya, 5 SNI sarana budi daya dan pascapanen, 4 SNI metode uji, 6 SNI mutu bahan baku, dan 3 SNI produk olahan.
Ada dua skema yang dapat dipilih oleh para pelaku usaha di sektor rumput laut nasional, di sektor hulu contohnya budi daya, dan juga sertifikasi sektor hilir untuk olahan. Di sektor hulu untuk budi daya, pelaku usaha dapat menerapkan SNI Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) Bagian 2: Rumput Laut, sehingga bisa meningkatkan efisiensi panen, produktivitas pembudi daya, serta menjaga konsistensi mutu rumput laut baik basah maupun segar.
Sementara di sektor hilir, SNI Rumput Laut Kering atau SNI 2690 sebagai syarat mutu, keamanan pangan, dan penanganan untuk produk rumput laut kering. Dengan menerapkan standar sertifikasi tersebut, pelaku usaha dapat memenuhi standar pembeli dari industri pengolahan dan bahkan melakukan ekspor.
“Ketika penanganan dari budi dayanya itu sudah sesuai standar, artinya mutu di akhir akan terjamin. Jadi di akhir itu di hilirnya kalau kita bicara muti tidak mungkin kemudian budi dayanya tidak sesuai dengan standar, jadi dari hulu sampai hilir dan standarnya sudah mengatur tentang itu,” jelasnya.
Salah satu jenis yang baru-baru ini mulai dikembangkan adalah Ulva, yang dinilai memiliki potensi besar untuk diversifikasi produk hilir rumput laut. Jenis rumput laut yang satu ini bisa diolah menjadi rumput laut kering atau nori, biasanya nori ini dikonsumsi oleh masyarakat dari produk impor yang banyak dipasok dari Korea Selatan. Pengembangan Ulva di dalam negeri ini pun berpotensi mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap produk nori impor.
Rumput laut Indonesia memiliki keanekaragaman yang tinggi dan dapat diolah menjadi berbagai produk bernilai tambah, khususnya untuk produk hidrokoloid dan nonhidrokoloid. Produk hidrokoloid dari rumput laut antara lain agar, karagenan, dan alginat, sementara nonhidrokoloid seperti sayuran, pangan segar, salah, pangan, pupuk, hingga kosmetik.
Baca juga:
Benediktus Krisna Yogatama
