Pasca-konflik Timur Tengah di paruh pertama tahun 2026, guncangan kembali muncul di paruh kedua. Akibatnya, Indonesia kembali menghadapi ancaman ketahanan energi akibat lonjakan harga minyak mentah dunia.
Timur Tengah yang kembali memanas membawa guncangan bagi stabilitas pasokan energi global. Arab Saudi saat ini tengah menghadapi krisis distribusi minyak akibat eskalasi gangguan di Selat Hormuz dan Laut Merah oleh kelompok Houthi. Konflik diperparah dengan serangan drone dari Irak terhadap jalur pipa darat Petroline pada 10 September 2026.
Imbasnya, ekspor minyak Arab Saudi anjlok drastis dari 3,4 juta barel per hari pada Juni 2026 menjadi hanya 128.000 barel pada Agustus 2026. Meski akhirnya perlahan pulih ke angka 700.000 barel per hari di awal September ini.
Dampak langsung memanasnya kembali geopolitik Timur Tengah ini turut mendongkrak harga minyak dunia ke level 100 Dolar AS per barel. Minyak mentah Brent kembali menembus level 100 Dolar AS/Bbl. Bahkan, pada 14 September 2026 sempat menyentuh 106,93 Dolar AS/Bbl. Sedangkan minyak mentah WTI terpantau melonjak hingga 102,73 Dolar AS/Bbl di hari yang sama.
Lonjakan ini kembali mengejutkan dunia pasca-konflik Iran dan AS pada bulan Februari lalu. Pasca-konflik di paruh pertama 2026 itu, memasuki pertengahan tahun, yaitu di bulan Juni harga minyak dunia mulai membaik ke harga 70-80 Dolar AS/Bbl hingga mencapai titik terendah pada akhir Juni di level 68,76 Dolar AS/Bbl. Masih belum stabilnya kondisi geopolitik Timur Tengah membuat harga minyak merambat naik sejak akhir Agustus 2026.
Dampak lain akibat tingginya persaingan untuk mendapatkan pasokan alternatif membuat premi pasar fisik melonjak ke level tertinggi dalam beberapa bulan terakhir. Dilaporkan bahwa beberapa perusahaan kilang Asia, seperti SK Energy dan GS Caltex di Korea Selatan, serta kilang di China, harus menanggung beban dengan membayar premi tambahan hingga kisaran 23–24 Dolar AS/Bbl.
Bahkan, minyak mentah dari Irak yang masih tersedia di luar Selat Hormuz turut dikenakan premi hingga 20 Dolar AS/Bbl. Laporan S&P Global Energy turut memperkirakan jika gangguan lalu lintas di Selat Hormuz terus berlanjut, harga minyak bisa melebihi 120 Dolar AS/Bbl.
Bagi Indonesia, rentetan gejolak di Timur Tengah dan melambungnya harga minyak dunia ini jelas menjadi alarm bahaya. Sebagai negara yang masih mengandalkan impor minyak bumi, lonjakan harga minyak global WTI dan Brent serta mahalnya premi spot akan langsung berdampak pada keuangan negara.
Dampak yang dirasakan setiap kenaikan harga minyak mentah di atas asumsi makro APBN berarti pemerintah harus mengeluarkan dana kompensasi dan subsidi yang jauh lebih besar untuk menahan lonjakan harga bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri. Selain itu, tingginya biaya impor minyak ini berisiko memperbesar defisit neraca dan memicu inflasi yang berasal dari barang impor. Pada akhirnya, hal itu akan menekan daya beli masyarakat.
Besarnya beban yang harus ditanggung negara ini tercermin dari dinamika impor energi nasional. Sepanjang paruh pertama tahun 2026, volume impor minyak mentah maupun hasil minyak (BBM) berfluktuasi dengan nilai transaksi yang besar. Pada bulan Mei 2026, meskipun volume impor minyak mentah hanya sebesar 712,87 ribu ton, nilainya melonjak menembus 6,99 miliar Dolar AS.
Hal serupa terjadi pada impor hasil minyak (BBM) di bulan yang sama, di mana volume 2,87 juta ton menguras hingga 9,83 miliar Dolar AS. Nilai besar yang harus dibayarkan pada periode tersebut sangat mungkin merupakan cerminan dari lonjakan harga dasar dan tingginya premi pembelian yang harus ditebus pemerintah demi mengamankan pasokan energi domestik di tengah ketatnya persaingan global. Imbasnya yang telah dirasakan juga turut berdampak pada defisitnya neraca perdagangan luar negeri akibat lonjakan nilai impor migas sejak Mei 2026.
Ke depan, jika eskalasi perang tidak mereda dan jalur pelayaran utama terus diblokade, Indonesia harus segera mengantisipasi dampak lanjutan yang jauh lebih buruk. Kelangkaan pasokan BBM menjadi ancaman nyata apabila rantai pasok global benar-benar terputus atau apabila APBN tidak lagi sanggup menanggung beban subsidi dan kompensasi yang membengkak.
Pada akhirnya, penyesuaian atau kenaikan harga BBM di dalam negeri baik untuk BBM nonsubsidi maupun subsidi akan menjadi opsi pahit yang tidak terhindarkan. Oleh karena itu, penguatan cadangan energi nasional, efisiensi konsumsi BBM, serta percepatan transisi menuju energi alternatif menjadi langkah yang perlu segera dikejar agar perekonomian Indonesia tidak terlalu terdampak oleh krisis global.
Tambahkan SUAR ke Google
