Pasca-konflik Timur Tengah di paruh pertama tahun 2026, guncangan kembali muncul di paruh kedua. Akibatnya, Indonesia kembali menghadapi ancaman ketahanan energi akibat lonjakan harga minyak mentah dunia.
Pupuk merupakan komponen penting dalam menunjang budidaya tanaman padi dan komoditas pertanian lainnya. Penguatan kemandirian industri dan aksesibilitas yang semakin terjangkau bagi petani menjadi pilar penting dalam menciptakan ketahanan pangan Indonesia.
Masalah subsidi BBM sesungguhnya bukanlah sekadar siapa yang harus dikeluarkan dari akses BBM murah, melainkan penggunaan BBM murah itu sendiri sebagai instrumen perlindungan sosial.
Wacana pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi berdasarkan kelompok desil mengundang kontroversi di tengah masyarakat. Pemerintah perlu mematangkan kajian pembatasan penyaluran BBM bersubsidi yang menyasar kelompok masyarakat dengan desil tertentu.
Pergeseran pola lomsumsi BBM, memicu antran panjang di pompa bensin. Pemerintah andalkan digitalisasi awasi kecurangan
Permintaan rumah subsidi berpotensi melonjak setelah ambang penerima subsidi dinaikkan. Selain kapasitas fiskal, kesiapan pengembang perumahan rakyat perlu diperhitungkan.
Akses hunian layak bagi masyarakat akan lebih luas menyusul penyesuaian batas pendapatan golongan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang dilakukan pemerintah.
Penyesuaian harga BBM nonsubsidi diharapkan bisa meringankan beban fiskal negara. Perlu pembagian yang jelas peran di kebijakan subsidi BBM
Pemerintah akan tetap impor minyak dari Rusia dan negara alternatif lain. Langkah mitigasi gangguan distribusi energi.
Kenaikan harga Pertamax di tengah tetapnya harga BBM subsidi kembali mengangkat urgensi reformasi subsidi energi.
Invasi Amerika Serikat-Israel terhadap Iran selama hampir dua minggu, yang berbuntut pada penutupan Selat Hormuz, telah memicu guncangan pada rantai pasok minyak mentah dunia. Dampak lanjutannya bagi Indonesia dapat menambah beban keuangan negara akibat meningkatnya harga dan subsidi BBM.
Pemerintah telah menetapkan ketahanan pangan sebagai pilar utama dalam program prioritas nasional tahun 2026. Untuk itu, anggaran sebesar Rp 46,9 triliun dialokasikan untuk subsidi pupuk. Kebijakan ini dilakukan guna memastikan ketersediaan sarana produksi bagi petani di Indonesia.
Menampilkan 12 dari 12 total postingan
Tetap terupdate dengan koleksi cerita terbaik kami.
