Ketersediaan stok bahan bakar minyak (BBM) nasional dipastikan masih dalam kondisi yang aman terkendali dan mampu mencukupi kebutuhan masyarakat. Meski demikian, Pemerintah bersama Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dan PT Pertamina Patra Niaga, terus berupaya untuk memperkuat pengawasan penyaluran BBM subsidi guna memastikan tepat sasaran.
Wakil Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Taufik Aditiyawarman memastikan, kebutuhan masyarakat akan BBM dan juga LPG saat ini masih aman, sehingga masyarakat sebenarnya tidak perlu melakukan aksi panic buying.
Kondisi stok BBM dan LPG nasional saat ini, menurut Taufik berada pada kondisi terkendali dan mencukupi untuk mendukung kebutuhan masyarakat. "Namun demikian kami menyadari bahwa pada beberapa waktu terakhir masih terjadi antrean dan pembelian secara berlebihan atau panic buying,” kata Taufik dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama dengan Komisi XII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di Kompleks Parlemen DPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (16/07/2026).
Karena pergeseran pola konsumsi BBM
Contohnya, antrean panjang terjadi di kawasan Sumatra. Antrean ini pun salah satunya dipicu akibat perubahan pola konsumsi masyarakat, di mana terjadi pergeseran konsumsi dari BBM nonsubsidi ke BBM subsidi, seperti pengguna Pertamax Series yang beralih ke Pertalite serta pengguna Dex Series yang berpindah menggunakan Biosolar.
Berdasarkan data dari PT Pertamina Patra Niaga, penyaluran Pertalite pada bulan Juli 2026 naik sebesar 9,4% atau 7.129 kiloliter per hari dibandingkan dengan kondisi normal. Sementara, produk Pertamax Series turun sebesar 18% atau 4.476 kiloliter per hari. Begitu juga dengan rata-rata penyaluran Biosolar naik sebesar 13,9% atau 6.725 kiloliter per hari, dan produk Dex Series turun 6,4% atau 232 kiloliter per hari.
Adapun proporsi Pertalite naik menjadi 80,3% dari sebelumnya 75,4%, pertamax turun menjadi 18,8% dari 23,2%, Biosolar naik menjadi 94,2% dari 93%, dan Dexlite turun menjadi 3,5% dari 4,1%. Kondisi ini pun merupakan dampak dari penyesuaian harga yang dilakukan pada tanggal 10 Juni 2026 lalu. Namun demikian, stok di SPBU dipastikan masih mencukupi kebutuhan masyarakat.
“Dipengaruhi oleh kenaikan (harga) atau shifting dari konsumsi BBM kepada BBM subsidi yaitu Pertalite dan Solar, dan juga mungkin adanya lagging dalam distribusi untuk merespons peningkatan volume penyerapan BBM bersubsidi tersebut ke lembaga penyalur,” jelasnya.
Demi mengatasi persoalan tersebut, PT Pertamina Patra Niaga juga telah melakukan sejumlah langkah penanganan seperti menambah pasokan hingga mengatur pola distribusi. Upaya tersebut dilakukan dengan menambah armada pengiriman, memperpanjang jam operasional SPBU, serta mempercepat penyaluran dari terminal ke SPBU.
“Berdasarkan posisi stok per 16 Juli, secara nasional ketersediaan BBM dan LPG berada dalam kondisi yang terkendali. Jadi secara total ada 3,61 juta kiloliter. Kami juga mencermati bahwa realisasi penyaluran pada bulan Juli untuk beberapa produk di atas konsumsi normal,” ujarnya.
Pencegahan fraud dalam pembelian BBM
Peningkatan penyaluran harian untuk produk Pertalite yang sudah tercatat 104% dan Biosolar sekitar 105% itu juga dipastikan tidak berdampak, sehingga peningkatan penyaluran ini masih dapat dilayani secara harian.
“Dari proyeksi supply and demand balance beberapa bulan ke depan secara umum kebutuhan produk masih dapat dipenuhi, implementasi B50 juga memberikan dukungan terhadap pemenuhan kebutuhan Biosolar yang saat ini memang sudah mencapai 60% di SPBU, kemudian kita diberi waktu 3 bulan untuk menjadikan 100% B40 menjadi B50,” kata Taufik.
Sejumlah upaya lain juga terus dilakukan selain memastikan ketersediaan produk. Pemerintah dan badan usaha pun berkomitmen untuk menjaga kelancaran distribusi sehingga kebutuhan masyarakat akan BBM ini dapat terpenuhi.
“Untuk mendukung keandalan distribusi dan operasi tersebut, juga kami pastikan infrastruktur baik di kilang, terminal BBM, dan pipa dalam kondisi aman dan terkendali. Kemudian juga pengelolaan tersebut kami komitmen untuk menjaga tiga hal utama yaitu ketersediaan produk, kelancaran distribusi, dan ketepatan sasaran penyaluran,” tegasnya.
Di satu sisi, praktik penyalahgunaan pembelian BBM subsidi ini juga masih ditemukan di sejumlah wilayah. Modus yang terungkap pun beragam mulai dari penggunaan QR code berbeda pada kendaraan yang sama, hingga penyaluran BBM subsidi kepada pihak yang sebenarnya tidak berhak mendapatkannya.
Digitalisasi distribusi BBM
Kepala BPH Migas Wahyudi Anas mengungkapkan, pihaknya dari tahun 2023 hingga 2026 ini telah mendapatkan aduan masyarakat mengenai BBM sebanyak 1.061 aduan. Mayoritas pun telah terselesaikan, sementara 51 di antaranya masih dalam proses tindak lanjut.
“Aduan ini sangat efektif dan kami laksanakan monitoring dan kemudian kita integrasikan dengan seluruh aparat penegak hukum termasuk dengan aduan yang sifatnya operasional dengan Pertamina Patra Niaga,” kata Wahyudi.
Pada periode Januari hingga Juni 2026 saja, ada 407 kegiatan penyampaian keterangan ahli antara BPH migas dan Polri di kawasan Jambi, Sumatra Selatan, dan Sumatra Barat. Ketiga provinsi tersebut dikatakan sebagai provinsi tertinggi terhadap jumlah total volume barang bukti pada dugaan tindak pidana kegiatan usaha hilir migas dengan jenis barang bukti BBM solar bersubsidi dan BBM khusus penugasan sebanyak 479.267 liter. Adapun potensi penyelamatannya sebesar Rp7,04 miliar.
“Ini cukup lumayan besar pada periode tahun 2026 ini, mengingat sebagai tindak lanjut dari aduan masyarakat,” ujarnya.
Mukhlison Widodo
Maka dari itu, dalam melakukan transformasi digital pengawasan distribusi BBM subsidi, BPH migas juga telah menyiapkan roadmap dari tahun 2026 hingga tahun 2028 mendatang, mulai dari fase 1 pada 2026 dengan mempersiapkan fondasi Enterprise Data Warehouse (EDW).
“Kita siapkan fondasi EDW yang nanti akan terintegrasi dengan Pertamina Patra Niaga, sebagai contoh QR code akan kita kelola bersama sehingga ke depan hasil evaluasinya ini dapat dijadikan sebagai acuan agar QR code ini tidak dapat diduplikasi dan kemudian kita renovasi lebih baik dan lebih akurat,” sambung Wahyudi.
Pada tahun 2027, fase 2 integrasi dan penguatan data regional Jawa, Madura, dan Bali akan dilakukan, mengingat pola distribusinya ke kawasan ini sekitar 60% dari total distribusi BBM subsidi.
“Kemudian fase 3 kita implementasikan sistem nasional berbasis AI analytics, sehingga kita bisa melakukan pengawasan yang cukup efektif dan efisien dan terintegrasi dari BPH Migas dengan Pertamina Patra Niaga. Ini program yang kami siapkan dan ini mengurangi adanya potensi penyalahgunaan dan kita bisa mengendalikan penyaluran kepada masyarakat secara baik,” jelasnya.
Dari digitalisasi yang dilakukan ini, BPH migas bisa menarik data mengenai penyaluran BBM subsidi. Hasilnya, masih ditemukan banyak penyalahgunaan dan praktik yang tidak bertanggung jawab. Bahkan, Wahyudi mengungkapkan, dalam satu hari ada kendaraan yang sama namun dengan QR code yang berbeda, bisa melakukan pengisian BBM subsidi lebih dari satu kali dalam satu hari.
“Contohnya, dalam periode satu bulan, ini dengan pelat nomor BM xxxx UO, itu ada ada transaksinya hampir 2.560 liter dengan QR code yang beda. Per hari transaksinya itu bisa sampai dengan 3 kali. Ini contoh terjadi anomali dalam pemanfaatan teknologi yang perlu kita pemutakhirkan bersama, dan ini menjadi suatu catatan koreksi penyaluran BBM yang benar-benar tidak dimanfaatkan untuk masyarakat yang tepat,” ungkapnya.
Pelanggaran juga ditemukan di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, di mana BPH Migas menemukan adanya dugaan penyalahgunaan BBM subsidi, dengan modus memodifikasi tangki kendaraan serta menggunakan sejumlah pelat nomor polisi dan QR code yang berbeda.
Antisipasi lonjakan pemakaian BBM
Selain melakukan pengawasan terhadap penyalahgunaan, BPH Migas juga memantau dan menangani kondisi antrean BBM di sejumlah wilayah seperti Surabaya dan juga Pontianak. Di Surabaya, antrean di sejumlah SPBU dipengaruhi oleh meningkatnya aktivitas transportasi darat untuk kebutuhan logistik terutama kendaraan angkutan barang berukuran besar yang melintas dari kawasan pelabuhan untuk mendistribusikan barang ke berbagai wilayah.
Begitu juga di Pontianak, Kalimantan Barat, peningkatan aktivitas ekonomi dan logistik dari kawasan pelabuhan juga menyebabkan persoalan serupa. Demi mengurai antrean tersebut, BPH Migas dengan cepat berkoordinasi dengan Pertamina Patra Niaga dan juga pemerintah daerah untuk melakukan penyesuaian alokasi BBM yang menjadi titik pelayanan utama.
“Antrean juga terjadi di Pekanbaru, Riau, kita telaah dan kita evaluasi bersama. Memang kondisi di Pekanbaru itu merupakan juga titik tengah untuk kegiatan logistik trans Sumatra, sehingga di situ poin-poin Pekanbaru menjadi titik pengisian BBM tambahan untuk menuju ke Jawa,” ungkapnya.
Menanggapi, anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Ratna Juwita Sari, menilai bahwa kondisi dan persoalan ini merupakan masalah yang terus berulang dan terjadi setiap tahunnya. Sehingga, permasalahan ini perlu solusi yang berbeda.
“Permasalahan ini kan setiap tahun sudah kita hadapi, berulang. Di data 30 Juni 2026, realisasi penyaluran solar subsidi saja kita sudah 50,85% dari total kuota, padahal di situ disinyalir banyak sekali kebocoran-kebocoran signifikan yang masuk di sektor industri, tambang, perkebunan, dan lain-lain,” kata Ratna.
Penyalahgunaan distribusi BBM subsidi ini pun juga berpotensi terjadi di daerah lain yang belum terpantau. Karena itu, Ratna mendorong agar pengawasan terhadap penyaluran BBM tersebut harus diperkuat dengan melibatkan seluruh pihak terkait.
“Kita tidak bisa melakukan hal ini seperti yang waktu-waktu kemarin karena ini lebih pinter malingnya. Kita menyiapkan plan A, mereka sudah belajar dan menerapkan strategi yang lebih baru daripada kita. Jangan-jangan mereka ini memang lebih inovatif dari petugas-petugas negara yang diberi amanah untuk mengamankan sektor subsidi ini,” ucapnya.
Ratna menaruh perhatian pada roadmap yang digagas oleh BPH Migas, khususnya mengenai implementasi sistem nasional dengan menggunakan AI dan analitik lanjutan untuk mendeteksi dini penyalahgunaan. Menurutnya, implementasi tersebut harus dilakukan sesegera mungkin.
Pengembangan infrastruktur tersebut pun dipercaya dapat meminimalisasi potensi penyalahgunaan distribusi BBM subsidi.
“Fase 3 implementasi sistem nasional berbasis AI analytics yang baru akan dilaksanakan di tahun 2028, nah ini kan kenapa kita penyalahgunaan atau penyelewengan distribusinya ini sudah sedemikian masif, kenapa roadmap-nya itu baru terlaksana di tahun 2028. Padahal ini kita sangat membutuhkan,” lanjut Ratna.
Tak perlu panic buying
Sementara itu, Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya mengimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembelian berlebih atau panic buying BBM. Kondisi di mana masyarakat melakukan panic buying ini pun berdampak pada panjangnya antrean di sejumlah SPBU dan memicu kepanikan masyarakat lainnya.
Apalagi, Pertamina Patra Niaga juga telah memastikan bahwa stok BBM nasional ini masih dalam kondisi yang aman, sehingga masyarakat diminta untuk tetap tenang dan membeli BBM sesuai dengan kebutuhannya.
“Stok BBM kita cukup, tidak ada masalah. Kami berharap tidak terjadi panic buying, tidak terjadi antrean yang disebabkan karena masyarakat merasa khawatir barangnya tidak ada. Padahal stoknya mencukupi,” ucap Bambang.
Harga BBM subsidi juga dipastikan tidak akan mengalami penyesuaian hingga akhir tahun 2026 ini.
“BBM subsidi dijamin sampai tahun fiskal 2026 tidak ada perubahan. Pemerintah menjamin itu dan DPR akan terus mengawalnya,” tegasnya.
