Mengendurnya tensi geopolitik di kawasan Timur Tengah, pasca tercapainya kesepakatan damai antara Amerika Serikat (AS) dan Iran, menguatkan harapan terkait penurunan harga minyak dunia.
Penurunan harga komoditas energi tersebut dinilai menjadi angin segar bagi Indonesia sebagai negara net importir minyak, sekaligus membuka peluang bagi Pertamina untuk menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi, termasuk Pertamax.
Sebelumnya, harga minyak dunia sempat menembus US$100 per barel akibat memanasnya konflik di Timur Tengah, dan gangguan distribusi melalui Selat Hormuz. Kini, harga minyak mentah Brent sudah turun ke kisaran US$76 per barel.
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Ishak Razak menilai, redanya ketegangan geopolitik dunia membuat premi risiko pada jalur distribusi minyak dan biaya logistik kapal tanker menurun, sehingga harga minyak dunia langsung mengalami koreksi.
Menurutnya, penurunan harga minyak dunia membuka ruang bagi Pertamina untuk menyesuaikan harga BBM nonsubsidi.
"Dengan asumsi harga minyak mentah dunia bertahan di kisaran US$78 per barel pasca perjanjian tersebut dan pergerakan nilai tukar Rupiah tetap terjaga, maka Pertamina memiliki peluang untuk melakukan penurunan harga BBM non-subsidi saat ini," katanya pada SUAR, Rabu (24/6/2026).
Ada lagging pembentukan harga
Namun, dampaknya tidak serta-merta terlihat karena terdapat mekanisme jeda waktu (lagging) dalam pembentukan harga. Formula penetapan harga BBM mengacu pada rata-rata harga minyak dan kurs rupiah pada periode tanggal 25 hingga 24 setiap bulan, sehingga penurunan harga minyak yang terjadi pada Juni diperkirakan baru akan tercermin pada siklus penyesuaian harga Juli.
Ia memperkirakan harga Pertamax yang saat ini berada di level Rp16.250 per liter berpotensi turun ke kisaran Rp14.000 hingga Rp15.000 per liter pada penyesuaian berikutnya. Bahkan, apabila harga minyak terus mengalami pelemahan dan rupiah bergerak menguat, penurunan harga BBM nonsubsidi masih berpeluang berlanjut.
"Sehingga daya beli masyarakat dapat terjaga dengan baik di tengah normalisasi harga energi global," katanya.
Selain berdampak pada harga BBM, koreksi harga minyak juga akan mengurangi beban impor energi Indonesia yang berstatus sebagai net importir minyak. Dengan begitu, beban subsidi dan kompensasi energi pada APBN bisa ditekan.
Senada, Policy and Program Director Prasasti Piter Abdullah menilai, pemerintah dan Pertamina memiliki ruang untuk menyesuaikan harga Pertamax mengikuti harga pasar, sekaligus menjaga BBM bersubsidi tetap tepat sasaran. Menurutnya, penyesuaian harga wajar perlu dilakukan secara terukur.
Namun penyesuaian ini bukan mengembalikan ke harga lama, melainkan menurunkan secara wajar mengikuti perkembangan pasar. "Seberapa besar angkanya, Pemerintah dan Pertamina yang memegang perhitungannya," ujar Piter.
Pembagian peran BBM Subsidi dan nonsubsidi
Penyesuaian harga Pertamax penting untuk mencegah perpindahan konsumen ke Pertalite. Sebab, gejala ini sudah terlihat di lapangan. Dimana antrean pembelian Pertalite telah terjadi di sejumlah titik, yang menandakna konsumen BBM nonsubsidi sudah beralih. Jika terus dibiarkan, kuota Pertalite yang terbatas dikhawatirkan tida akan mencukupi dan berisiko terjadi kelangkaan.
Karena itu, Piter menegaskan perlunya pembagian peran yang jelas antara BBM subsidi dan nonsubsidi. Prinsip ini membuat perekonomian lebih terkendali.
"Kewajiban pemerintah adalah menjaga BBM bersubsidi. BBM non-subsidi seharusnya dibiarkan mengikuti harga pasar. Dengan begitu masyarakat paham mana harga yang dijaga pemerintah dan mana yang mengikuti pasar," kata Piter.
Ia juga menilai perbaikan penyaluran BBM subsidi harus berjalan. Pemerintah perlu memastikan distribusi Pertalite tetap tepat sasaran. Mekanisme penyalurannya harus diperbaiki agar BBM subsidi benar-benar sampai kepada yang berhak.
Dalam jangka menengah, Piter menekankan percepatan perbaikan bauran energi sebagai kunci kemandirian energi. Indonesia menurutnya memiliki modal sumber daya yang besar untuk transisi energi.
"Indonesia sangat kaya sumber energi, termasuk energi baru terbarukan dan biomassa. Langkah ini bisa menekan konsumsi BBM dan gas sekaligus meringankan beban subsidi," jelas Piter.
Dengan beban subsidi yang lebih ringan, Piter melihat APBN tidak akan terlalu tertekan. Ia berpandangan, pemerintah berada di sisi bisa mengontrol belanja, bukan penerimaan yang bisa kontraproduktif. Jika penerimaan negara seperti pajak yang terlalu ditekan, maka bisa berdampak negatif.
Karenanya, langkah yang paling tepat adalah efisiensi belanja dan penyusunan ulang prioritas program."Di tengah gejolak ini, keberanian untuk efisiensi dan penyusunan kembali program prioritas justru menjadi modal agar APBN kita lebih kebal terhadap guncangan," jelas Piter.
Pemerintah menahan harga BBM subsidi
Sebelumnya, PT Pertamina Persero mengatakan penyesuaian pada harga BBM non-subsidi dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak yang berlaku di pasar internasional dengan tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat.
"Sehubungan dengan penyesuaian harga BBM non-subsidi, yaitu Pertamax dan Pertamax Green, yang berlaku sejak 10 Juni 2026, kami memahami bahwa setiap penyesuaian harga tentu menjadi perhatian masyarakat," kata Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri dalam keterangannya dalam video yang diunggah akun Instagram @pertamina.
Simon mengatakan Pertamina dengan dukungan dari pemerintah terus berkomitmen menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia, termasuk dengan menjaga harga BBM subsidi.
Harga Pertalite masih tetap di Rp10.000 dan BioSolar di harga Rp6.800 per liter sesuai ketentuan yang ditetapkan pemerintah.
Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM) Bahli Lahadalia memastikan, harga BBM bersubsidi tidak akan mengalami kenaikan hingga akhir tahun 2026. Kebijakan ini menjadi kabar baik bagi masyarakat, terutama kelompok yang paling terdampak oleh fluktuasi harga energi.
Bahlil mengatakan keputusan tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto. "Saya sampaikan kepada publik, bahwa insyaallah stok kita di atas standar minimum, baik itu solar, baik itu bensin, maupun LPG. Insyaallah aman, dan sekali lagi saya katakan bahwa kami sudah bersepakat atas arahan Bapak Presiden, bahwa harga BBM untuk subsidi tidak akan dinaikkan sampai dengan akhir tahun." tegas Bahlil.
Mukhlison Widodo
Dari sisi fiskal, pemerintah menilai kebijakan tersebut masih aman untuk dijalankan. Hal itu didukung oleh harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) yang masih berada di bawah asumsi anggaran, sehingga ruang fiskal dinilai masih cukup kuat untuk menjaga harga BBM subsidi tetap stabil tanpa menambah beban masyarakat.
"Ini kan tergantung dengan harga ICP, tapi kalau sampai dengan US$100 itu sudah aman BBM. Dan sekarang harga rata-rata ICP Januari sampai dengan sekarang itu tidak lebih dari USD77. Jadi kita itu baru split US$ 7," jelas Bahlil.
