Menurunnya tensi ketegangan di Timur tengah dengan adanya rencana perdamaian antara Amerika Serikat dengan Iran, tak mengubah rencana Pemerintah terkait kontrak pembelian minyak mentah dari Rusia dan sejumlah negara lain. Bahkan, meskipun ada kemungkinan nomalisasi jalur pelayaran di Selat Hormuz yang memungkinkan dibukanya kembali jalur perdagangan minyak di wilayah itu.
Kebijakan ini diambil sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan energi nasional. Menurut juru bicara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dwi Anggia, langkah pemerintah tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat cadangan energi nasional.
“Diversifikasi sumber pasokan minyak mentah menjadi langkah penting agar Indonesia tidak bergantung pada satu kawasan atau negara tertentu dalam memenuhi kebutuhan energi domestik,” ujar dia dalam Konferensi Pers Ketahanan Energi Nasional di Kantor Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah, kawasan Jalan Veteran Jakarta (17/6/2026).
Alternatif amankan pasokan energi
Dwi menegaskan, kondisi di Timur Tengah hingga saat ini masih sangat dinamis dan penuh ketidakpastian. Karena itu, Pemerintah memilih untuk tetap mengamankan pasokan energi melalui berbagai skema kerja sama dengan sejumlah negara produsen minyak, termasuk Rusia, guna mengantisipasi potensi gangguan distribusi energi global yang dapat terjadi sewaktu-waktu.
Ia menjelaskan, Presiden Prabowo telah memberikan instruksi yang jelas melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 26 Tahun 2026 tentang pengadaan bahan bakar minyak (BBM). Melalui beleid tersebut, sejumlah badan usaha, termasuk Lemigas, diberikan kewenangan untuk melakukan impor minyak dan BBM dalam rangka memperkuat ketahanan energi nasional serta menjamin ketersediaan pasokan di dalam negeri.
“Upaya menjaga ketahanan energi tidak hanya dilakukan dengan memastikan kecukupan stok, tetapi juga dengan membangun cadangan strategis dan memperluas jaringan pemasok energi. Langkah ini dinilai penting mengingat gejolak geopolitik global dapat memicu lonjakan harga minyak dan mengganggu rantai pasok energi internasional,” ungkap Dwi.
Di sisi lain, Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menjanjikan pembukaan penuh Selat Hormuz pada Jumat pekan ini, sebagai bagian dari kesepakatan damai dengan Iran. Pernyataan tersebut disampaikan dalam forum G7 Summit di Evian-les-Bains, Prancis, dan memunculkan optimisme bahwa arus perdagangan energi global dapat kembali berjalan normal.
Ia menuturkan pemerintah Indonesia menilai perkembangan tersebut masih perlu dicermati secara hati-hati. Pembukaan jalur pelayaran di Selat Hormuz belum sepenuhnya menghilangkan risiko geopolitik di Timur Tengah. Oleh karena itu, Pemerintah tetap menjalankan strategi pengadaan minyak dari berbagai negara sebagai langkah antisipatif untuk menjaga stabilitas pasokan dan memastikan ketahanan energi nasional tetap terjaga di tengah ketidakpastian global.
BBM non subsidi tetap sesuai harga minyak dunia
Dwi Anggia menambahkan, pihaknya memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) non subsidi, seperti Pertamax dan Pertamax Turbo, akan diturunkan apabila harga minyak mentah dunia mengalami penurunan. Kebijakan tersebut sejalan dengan mekanisme penetapan harga BBM nonsubsidi yang mengacu pada perkembangan harga minyak di pasar internasional.
Menurutnya, formula harga BBM non subsidi akan bersifat dinamis karena dipengaruhi oleh sejumlah faktor, terutama harga minyak mentah dunia dan nilai tukar rupiah. "Oleh sebab itu, ketika harga minyak dunia mengalami penurunan, maka harga BBM nonsubsidi di dalam negeri juga berpotensi mengalami penyesuaian ke bawah,” ujar dia.
Sebaliknya, apabila harga minyak mentah dunia terus meningkat, maka harga BBM non subsidi juga tidak dapat dihindarkan untuk menyesuaikan harga keekonomiannya.
Menurut Anggia, kondisi tersebut yang menjadi dasar kenaikan harga sejumlah jenis BBM nonsubsidi dalam beberapa waktu terakhir, seiring tren penguatan harga minyak di pasar global.
Ia menambahkan, pemerintah terus memantau perkembangan pasar energi internasional, terutama di tengah meningkatnya ketidakpastian akibat konflik geopolitik di Timur Tengah yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Gejolak tersebut berpotensi mempengaruhi pasokan energi global dan mendorong fluktuasi harga minyak mentah dunia.
Pertamina lakukan penyesuaian harga
Sebelumnya, per 10 Juni 2026 lalu, Pertamina Patra Niaga melakukan penyesuaian harga jual BBM non subsidi untuk produk Pertamax dan Pertamax Green. Penyesuaian harga ini diputuskan setelah dikoordinasikan dengan pemerintah sebagai regulator dan dilakukan sesuai mekanisme evaluasi berkala yang mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia serta harga pasar keekonomian.
Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, menjelaskan, penyesuaian harga BBM non subsidi mengikuti regulasi yang berlaku dan merupakan bagian dari implementasi tata kelola energi yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara keberlangsungan bisnis, kualitas layanan, dan kepastian pasokan energi bagi masyarakat.
“Penyesuaian harga Pertamax dan Pertamax Green dilakukan setelah melalui proses evaluasi sesuai formula harga yang ditetapkan pemerintah,” ujar dia dalam siaran persnya yang diterima SUAR di Jakarta (10/6/2026).
Harga jual tersebut diputuskan dengan tetap dikoordinasikan dengan pemerintah sebagai regulator, dan menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan penyediaan energi dan distribusi BBM berkualitas bagi masyarakat terus berjalan optimal.
Ia menuturkan Pertamina Patra Niaga senantiasa berupaya menjaga ketersediaan dan kualitas produk BBM di seluruh wilayah Indonesia, sekaligus memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik.
“Kami memastikan pasokan Pertamax dan Pertamax Green tetap aman serta tersedia di jaringan SPBU Pertamina. Masyarakat dapat memperoleh informasi harga BBM terbaru melalui kanal resmi Pertamina, Pertamina Patra Niaga, maupun aplikasi MyPertamina,” jelasnya.
Pertalite dan BioSolar harga tetap
Dalam komitmennya melaksanakan tugas pendistribusian BBM Bersubsidi baik BBM jenis gasoline yaitu Pertalite dan BBM jenis gas oil yaitu Biosolar, Harga jual kedua produk bbm bersubsidi tersebut tetap dilayani dengan harga jual Pertalite Rp10.000 / ltr dan Biosolar Rp6.800 / ltr.
Daftar Harga BBM Retail Non Subsidi melalui SPBU per 10 Juni 2026:
Pertamax Series
- Pertamax (RON 92): dari Rp. 12.300/liter menjadi Rp. 16.250/liter
- Pertamax Green 95 (RON 95): dari Rp. 12.900/liter menjadi Rp. 17.000/liter.
- Pertamax Turbo (RON 98): Rp. 20.750/liter (tetap).
Dex Series
- Dexlite (CN 51): Rp. 23.000/liter. (tetap)
- Pertamina Dex (CN 53): Rp. 24.800/liter. (tetap)
Mukhlison Widodo
Penguatan cadangan energi ruang menjaga gejolak harga
Penguatan cadangan energi nasional menjadi salah satu langkah strategis pemerintah untuk menjaga ketahanan energi di tengah tingginya ketidakpastian geopolitik dan fluktuasi harga energi global. Dengan memiliki cadangan energi yang memadai, Indonesia dapat mengantisipasi gangguan pasokan yang berpotensi mengganggu aktivitas ekonomi dan kebutuhan masyarakat.
Pengamat Ekonomi dan Rektor Universitas Paramadina Didik J. Rachbini menuturkan, langkah Pemerintah terus mendorong diversifikasi sumber pasokan energi, termasuk menjalin kerja sama dengan berbagai negara produsen minyak dan gas sudah tepat.
Kebijakan yang bertujuan mengurangi ketergantungan pada satu wilayah pemasok tertentu ini, dinilai akan meminimalkan risiko terhadap pasokan energi nasional ketika terjadi konflik atau gangguan distribusi di pasar internasional.
“Selain memperkuat pasokan, pemerintah juga berupaya meningkatkan kapasitas cadangan strategis melalui pembangunan fasilitas penyimpanan dan optimalisasi pengelolaan stok energi nasional,” ungkap dia.
Ketersediaan cadangan yang cukup akan memberikan ruang bagi pemerintah untuk merespons gejolak harga dan menjaga stabilitas pasokan energi dalam negeri.
