Pemerintah menyatakan telah merealisasikan impor tahap pertama minyak mentah dari Rusia sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi nasional dan menjaga ketersediaan stok bahan bakar minyak (BBM).
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, pengadaan minyak tersebut telah dilakukan oleh pemerintah melalui Lembaga Minyak dan Gas Bumi (Lemigas). Pernyataan itu sekaligus menjawab kabar mengenai masuknya sekitar 770.000 barel minyak asal Rusia ke Indonesia.
"Tahap pertama sudah dilakukan oleh Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sudah kita lakukan tahap pertama dan diperintahkan lewat Lemigas," ujar Bahlil, ditemui di Jakarta Convestion Center (JCC) Senayan, Jakarta, Selasa (21/7/2026).
Menurutnya, keputusan mengimpor minyak dari Rusia sepenuhnya didasarkan pada kepentingan nasional untuk menjaga pasokan energi. Ia menegaskan Indonesia sebagai negara berdaulat tidak boleh diintervensi oleh negara lain dalam menentukan sumber pasokan energinya.
Bahlil mengatakan pemerintah berkepentingan memastikan cadangan BBM tetap aman di tengah kebutuhan energi yang terus meningkat.
"Karena kedaulatan bangsa tidak boleh diintervensi oleh negara lain. Kita lagi butuh, pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM berkepentingan untuk menjaga stok cadangan BBM kita. Saya tidak mau pusing mau ambil dari mana, yang penting tidak melanggar aturan " katanya.
Diimpor dengan sejumlah kriteria
Seperti diketahui, Lemigas selaku Badan Layanan Umum (BLU) sektor energi telah diperbolehkan mengimpor minyak dan gas. Ketentuan itu diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 26 Tahun 2026 tentang Pengadaan Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak dan/atau Liquefied Petroleum Gas untuk Ketahanan Energi Nasional.
Dalam beleid itu, pengadaan impor bisa dilakukan melalui kesepakatan kerja sama antar pemerintah, kerja sama antara pemerintah pusat dengan penyedia di luar negeri, dan kerja sama antara badan usaha di sektor energi, dengan penyedia di luar negeri.
"Dalam hal pengadaan impor merupakan kesepakatan kerja sama antarpemerintah atau kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan penyedia di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, pelaksanaan impor dapat dilakukan oleh BLU di sektor energi dan/ atau BUMN di sektor energi," bunyi pasal 4 Perpres 26/2026 yang diundangkan pada 30 April 2026.
Namun, impor hanya bisa dilakukan dengan sejumlah kriteria yakni kondisi geopolitik yang berpotensi mengganggu kelancaran ketersediaan minyak bumi, BBM, dan/ atau LPG secara global; gangguan rantai pasok minyak bumi, BBBM, dan/ atau LPG di dalam dan luar negeri; bencana atau kondisi kahar dari negara-negara pemasok; keterbatasan suplai yang mengakibatkan fluktuasi harga yang tinggi; atau cadangan minimal nasional minyak bumi, BBM, dan/atau LPG di bawah ambang batas.
"BLU di sektor energi, BUMN di sektor energi, dan/ atau Badan Usaha di sektor energi yang melakukan pengadaan Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, dan/atau LPG menyampaikan laporan kepada menteri secara periodik setiap bulan yang disampaikan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya," demikian bunyi pasal 15.
Kepastian bagi ketahanan energi nasional
Adapun realisasi impor tersebut merupakan tindak lanjut dari upaya diplomasi energi yang dilakukan pemerintah ke Rusia. Sebelumnya, Bahlil mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungan kerja ke Rusia guna membahas penguatan kerja sama di sektor energi.
Dalam rangka memperdalam pembahasan teknis, Bahlil bertemu langsung dengan Menteri Energi Rusia Sergey Tsivilev di Kantor Kementerian Energi Rusia di Moskow, pada April 2026 lalu.
Kedua negara membahas sejumlah peluang kerja sama strategis, mulai dari kepastian pasokan minyak mentah (crude), Liquefied Petroleum Gas (LPG), investasi di sektor energi, hingga pengembangan infrastruktur seperti fasilitas penyimpanan (storage) dan kilang minyak. Pertemuan tersebut juga dihadiri sejumlah perusahaan energi Rusia, di antaranya Rosneft, Ruschem, Zarubezhneft, dan Lukoil.
Bahlil menegaskan bahwa kerja sama tersebut dijajaki melalui skema antarpemerintah Government to Government atau (G2G) maupun business-to-business (B2B), yang diharapkan dapat memberikan kepastian terhadap ketersediaan cadangan energi nasional, khususnya untuk minyak mentah dan LPG di Indonesia.
Di sisi lain, Bahlil menyampaikan bahwa Indonesia terbuka untuk memperluas ruang kolaborasi dengan Rusia, termasuk pada pengembangan storage, crude, pasokan jangka panjang minyak mentah dan LPG, penjajakan nuklir, serta kerja sama di sektor mineral. "Kita ingin semua ini betul-betul memberi kepastian bagi ketahanan energi nasional," tegasnya.
Hadirkan keuntungan strategis ke Indonesia
Sementara itu, Ekonom Universitas Andalas Syafruddin Karimi menilai kedekatan kerja sama energi antara Indonesia dan Rusia dapat memberi keuntungan strategis bagi Indonesia, terutama dalam memperkuat ketahanan energi nasional.
Menurutnya, keuntungan utama yang bisa diperoleh Indonesia terletak pada diversifikasi pasokan, penguatan posisi tawar, dan peluang hilirisasi energi.
Mukhlison Widodo
Ia mengatakan Indonesia menghadapi defisit struktural migas karena produksi domestik hanya sekitar 600.000–700.000 barel per hari, sedangkan kebutuhan melampaui 1,5 juta barel per hari. Dalam situasi harga Brent berada di atas US$111 dan rupiah melemah ke Rp17.650 per dolar AS, impor energi menjadi sumber tekanan serius bagi neraca pembayaran, inflasi, dan APBN.
Rusia, sambungnya, dapat memberi Indonesia opsi pasokan minyak, LPG, teknologi kilang, pupuk, dan energi nuklir.
"Jika pemerintah menegosiasikan harga kompetitif, transfer teknologi, dan kontrak jangka panjang secara cermat, kerja sama ini dapat memperkuat ketahanan energi, menekan biaya impor, memperbaiki posisi tawar terhadap pemasok lain, serta mempercepat pembangunan industri hilir seperti kilang Tuban dan petrokimia nasional," katanya kepada SUAR, Senin (18/05/2026).
Mitigasi adanya tekanan negara Barat
Namun, Indonesia perlu mengantisipasi risiko sanksi, pembiayaan, asuransi pengiriman, kepatuhan perbankan, dan reputasi diplomatik dalam kerja sama migas dengan Rusia.
Syafruddin menilai langkah Pertamina yang masih menunggu arahan dan regulasi pemerintah sudah tepat, sebab transaksi energi dengan Rusia bukan semata soal harga minyak murah, tetapi juga berkaitan dengan risiko transaksi dan geopolitik global.
"Indonesia harus memakai prinsip bebas aktif secara disiplin dengan membuka kerja sama dengan Rusia, menjaga kepatuhan hukum internasional, dan memastikan setiap kontrak memberi manfaat ekonomi bersih bagi kepentingan nasional," katanya.
Syafruddin mengatakan Indonesia berpotensi menghadapi tekanan dari negara Barat jika kerja sama energi dengan Rusia semakin erat, terutama bila kerja sama itu menyentuh minyak, pembiayaan, pengiriman, teknologi strategis, atau pertahanan. Tekanan itu bisa muncul dalam bentuk hambatan perbankan, kesulitan asuransi, pembatasan teknologi, hingga pengawasan lebih ketat terhadap transaksi internasional.
"Strategi terbaik ialah menjalankan kerja sama secara transparan, mematuhi regulasi internasional, menjaga hubungan baik dengan semua mitra, dan memastikan Rusia menjadi salah satu opsi dalam portofolio energi nasional, bukan sumber ketergantungan baru," katanya.
