Wacana pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi berdasarkan kelompok desil mengundang kontroversi di tengah masyarakat. Pemerintah perlu mematangkan kajian pembatasan penyaluran BBM bersubsidi yang menyasar kelompok masyarakat dengan desil tertentu.
Pembatasan penyaluran BBM bersubsidi berdasarkan desil tertentu menurut pemerintah untuk memastikan alokasi subsidi energi benar-benar dinikmati oleh kalangan yang berhak dan tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Kebijakan tersebut disampaikan pemerintah karena anggaran subsidi energi yang terus meningkat pada. Dalam Rancangan APBN (RAPBN) 2027 angkanya menembus Rp 272,9 triliun atau naik 20,1% dibandingkan outlook 2026. Dari total anggaran tersebut, subsidi BBM tertentu, yaitu termasuk solar dan minyak tanah, dianggarkan sebesar Rp 28,7 triliun, dengan kuota Solar ditetapkan mencapai 19,56 juta kiloliter (kl).
Secara historis, perkembangan alokasi anggaran untuk BBM bersubsidi berfluktuasi. Anggaran subsidi sempat melonjak signifikan sebesar 40,1% pada tahun 2023 menjadi Rp 21,3 triliun. Sebelumnya pada 2022 tercatat Rp 15,2 triliun.
Meskipun pertumbuhannya melandai menjadi 1,4% di tahun 2024, anggaran subsidi terus merangkak naik mencapai Rp 25,14 triliun pada 2025 dan diproyeksikan menembus Rp 26,4 triliun berdasarkan outlook 2026. Tren kenaikan anggaran tersebut sejalan dengan rencana alokasi pada RAPBN 2027, yang menunjukkan membesarnya beban fiskal negara untuk menjaga stabilitas harga energi domestik.
Namun, besarnya anggaran subsidi ini belum sepenuhnya menyelesaikan masalah, terutama terkait efektivitas penyaluran. Terlihat dari data penyaluran, meskipun realisasi penyaluran Pertalite menunjukkan tren penurunan secara perlahan dari 30,03 juta kl di 2023 menjadi 28,06 juta kl di 2025, volume penyalurannya masih tergolong sangat besar.
Sebaliknya, penyaluran solar justru mengalami tren peningkatan tipis dari 17,57 juta kl (2023) menjadi 18,41 juta kl (2025). Pada triwulan pertama 2026 saja, realisasi pertalite sudah mencapai 6,88 juta kl dan solar 4,56 juta kl. Distribusi BBM dan LPG 3 kg yang masih relatif terbuka disinyalir menjadi penyebab utama tingginya konsumsi, yang rentan memicu ketidaktepatan sasaran dan pembengkakan anggaran.
Bagi masyarakat luas, isu subsidi BBM selalu menjadi topik yang sangat sensitif karena komoditas bahan bakar tersebut menjadi kebutuhan utama untuk menunjang kegiatan masyarakat. Bagi kelompok menengah ke bawah, BBM bukan sekadar bahan bakar, melainkan komponen utama yang mempengaruhi biaya hidup sehari-hari. Mulai dari transportasi hingga harga bahan kebutuhan pokok turut berdampak oleh pergerakan harga hingga kebijakan subsidi.
Pembatasan akses terhadap pertalite yang diwacanakan pemerintah tentu akan langsung berdampak pada daya beli. Apalagi jika dampak dari kebijakan membuat masyarakat kelas menengah harus beralih ke BBM non-subsidi, efek dominonya bisa berujung pada inflasi dan penurunan konsumsi.
Dampak beruntun ini pada akhirnya dapat mengerem laju pertumbuhan ekonomi. Kekhawatiran ini semakin beralasan di tengah kondisi pemulihan ekonomi dan tantangan ekonomi global yang belum sepenuhnya stabil.
Tambahkan SUAR ke Google
