Melampaui Desil: Reformasi Subsidi BBM
Masalah subsidi BBM sesungguhnya bukanlah sekadar siapa yang harus dikeluarkan dari akses BBM murah, melainkan penggunaan BBM murah itu sendiri sebagai instrumen perlindungan sosial.
Tambahkan SUAR ke Google
Saat ini, Indonesia kembali menghadapi persoalan lama, yaitu: bagaimana memastikan BBM bersubsidi tidak ikut dinikmati mereka yang sebenarnya tidak membutuhkan dukungan negara.
Usulan terbaru membatasi akses Pertalite bagi rumah tangga dalam dua desil teratas Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengisyaratkan pembatasan dapat dimulai dari desil 10 sebelum diperluas bertahap. Sementara, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mempertanyakan mengapa orang kaya masih perlu menikmati BBM murah.
Sekilas, usulan tersebut masuk akal. Jika sumber daya fiskal yang terbatas ditujukan kepada kelompok yang membutuhkan, mereka yang lebih mampu memang tidak seharusnya memperoleh dukungan yang sama. Penggunaan kriteria kondisi sosial-ekonomi juga lebih tepat daripada usulan terdahulu yang berdasar pada kapasitas mesin (CC) kendaraan, karena ukuran kendaraan tidak selalu mencerminkan kemampuan pemiliknya.
Namun, masalah subsidi BBM sesungguhnya bukanlah sekadar siapa yang harus dikeluarkan dari akses BBM murah, melainkan penggunaan BBM murah itu sendiri sebagai instrumen perlindungan sosial. Penggunaan desil bahkan bisa menimbulkan persoalan lain: peringkat kesejahteraan relatif yang diperlakukan seolah-olah menunjukkan kemampuan membayar secara absolut.
Posisi Relatif
Desil hanya menunjukkan posisi relatif rumah tangga dalam distribusi kesejahteraan. Desil 10 merupakan 10 persen teratas, sedangkan desil 9 merupakan 10 persen berikutnya. Namun, berada di 20 persen teratas tidak otomatis berarti kaya secara substantif, terutama ketika tingkat pendapatan masyarakat secara umum masih relatif rendah.
Perbedaan ini penting karena banyak masyarakat Indonesia yang masih berada di antara kemiskinan dan kemapanan ekonomi. Bank Dunia, misalnya, membedakan kelompok rentan, aspiring middle class, kelas menengah, dan kelas atas menggunakan kelipatan garis kemiskinan, bukan semata posisi dalam distribusi.
Infografis ini ditambahkan oleh tim redaksi Suar. Bukan merupakan materi dari penulis.
Dasar pertanyaannya bukanlah “apakah seseorang lebih sejahtera daripada mayoritas penduduk?”, tetapi “apakah sumber daya ekonominya cukup untuk menghadapi guncangan tanpa kembali jatuh dalam kerentanan?”
Persoalan pengukuran juga membuat penggunaan desil semakin problematik. DTSEN memang lebih luas dibanding survei rumah tangga karena ia mengintegrasikan Regsosek, DTKS, P3KE, dan berbagai data administratif lain.
Namun, kelompok paling kaya justru merupakan bagian distribusi yang paling sulit ditangkap. Survei seperti Susenas cenderung kurang merepresentasikan rumah tangga kaya karena tingginya non-response serta sulitnya mengukur pendapatan, aset, dan konsumsi mereka.
Jika bagian paling atas distribusi kurang terukur, distribusi menjadi terkompresi dari atas. Akibatnya, rumah tangga yang secara absolut hanya berada di kelas menengah atau menengah atas dapat menempati posisi tinggi.
Menyamakan desil 9 dan 10 dengan “orang kaya” karena itu mengubah peringkat statistik menjadi penilaian kemampuan membayar tanpa membuktikan keduanya setara.
Persoalan Mendasar
Bahkan jika pun datanya sempurna, ia tidak menyelesaikan persoalan yang lebih mendasar, yakni: subsidi BBM yang disalurkan melalui konsumsi. Di sini, rumah tangga tanpa kendaraan tidak menerima manfaat langsung dari Pertalite murah.
Sebaliknya, mereka yang berkendara memperoleh manfaat lebih besar. Semakin banyak BBM dikonsumsi, semakin besar pula transfer implisit dari negara yang dinikmati oleh mereka. Karena itu, memperbaiki targeting memang dapat mengurangi kebocoran, tetapi tidak mengubah struktur tersebut.
Selain itu, distorsi harga juga tetap ada. Selama Pertalite jauh lebih murah daripada BBM nonsubsidi, insentif beralih ke produk murah tetap bertahan. Mengeluarkan desil 9–10 hanya mempersempit akses, bukan menghilangkan insentif tersebut.
Pada acara Ngobral Seru dengan tema "Subsidi Energi dan Ketahanan Energi" yang diselengarakan IDN Times pada 7 Agustus 2026, Ardhi Wardhana, Peneliti Departemen Ekonomi CSIS Indonesia, menyampaikan argumen serupa ketika menilai pembatasan berbasis desil.
Menurutnya, kebijakan itu hanya akan berdampak terbatas selama perbedaan harga antar-BBM tetap mendorong konsumen mencari produk murah. Ia pun mengusulkan agar dukungan dipindahkan dari barang kepada orang yang membutuhkan, disertai reformasi harga BBM.
Sebelumnya, kajian CSIS pada 2024 juga sudah mengarahkan pada harga energi yang lebih responsif, kompensasi tunai, serta perlunya melindungi kelompok rentan dan aspiring middle class dari dampak reformasi subsidi BBM.
Fokus Reformasi BBM
Di sinilah arah reformasi seharusnya difokuskan. Solusi terbaik bukanlah membangun sistem yang semakin rumit untuk menentukan siapa yang boleh membeli Pertalite murah, melainkan memisahkan harga energi dari instrumen kebijakan perlindungan sosial.
Harga BBM secara bertahap seharusnya mencerminkan biaya ekonominya melalui formula yang transparan dan dapat diprediksi. Jika harga minyak melonjak tajam, price smoothing berbasis aturan dapat mencegah penyesuaian yang terlalu besar dalam satu waktu, tanpa berubah menjadi subsidi permanen.
Selanjutnya, rumah tangga yang membutuhkan perlindungan juga sebaiknya menerima bantuan langsung berdasarkan kemampuan ekonominya, bukan batas desil. Besarnya bantuan tidak bergantung pada konsumsi BBM dan dapat menurun seiring meningkatnya kemampuan. Dengan demikian, perlindungan mengikuti kebutuhan, bukan jumlah bahan bakar yang digunakan.
Tujuan lain juga harus ditangani langsung. Jika pemerintah ingin menjaga keterjangkauan transportasi umum, subsidi layanan transportasi. Dan, jika petani atau nelayan kecil perlu dilindungi dari kenaikan biaya BBM, dukung kegiatan mereka secara nyata. Dengan kata lain, subsidi tujuan kebijakannya, bukan input BBM yang digunakan untuk mencapainya.
Terakhir, reformasi harga BBM tentu dapat dilakukan bertahap. Namun, gradualisme tidak berarti setiap pembatasan akses Pertalite otomatis merupakan langkah yang benar. Transisi hanya bermakna jika membawa sistem semakin dekat pada tujuan akhirnya.
Tujuan itu bukan sistem permanen yang semakin canggih menentukan siapa yang berhak membeli BBM murah, melainkan membuat BBM murah semakin tidak diperlukan sebagai instrumen perlindungan sosial. Di sinilah DTSEN dapat berperan lebih penting sebagai infrastruktur untuk memisahkan kebijakan energi dari perlindungan sosial.
Singkatnya, reformasi subsidi BBM bukan soal menemukan cara lebih baik membagi BBM murah, melainkan membuat BBM murah tidak lagi diperlukan sebagai instrumen perlindungan sosial.
Opini ini sepenuhnya merupakan pandangan penulis. Bila Anda tertarik untuk menjadi kontributor opini, silakan mendaftarkan diri Anda dengan kirim email ke [email protected]
