Koordinasi otoritas fiskal, moneter, dan jasa keuangan memungkinkan sistem keuangan Indonesia tetap stabil meski tantangan sepanjang triwulan II-2026 jauh lebih berat dari sebelumnya. Dengan menargetkan pertumbuhan ekonomi semester dua bisa mendongkrak pertumbuhan tahunan hingga 6%, stabilitas itu menjadi landas pacu yang memungkinkan mesin-mesin pertumbuhan dipacu lebih cepat untuk mengejar target ambisius tersebut.
Menteri Keuangan dan Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) ex-officio Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan, volatilitas perekonomian global menyusul reeskalasi Perang Amerika Serikat-Iran menyebabkan kenaikan harga minyak mentah dan risiko kelancaran rantai pasok global. Karenanya, meski menunjukkan ketahanan, tantangan perekonomian domestik sepanjang triwulan II-2026 relatif lebih berat dari kuartal lalu.
Menyitir publikasi World Economic Outlook Update bulan Juli 2026, IMF memprakirakan pertumbuhan ekonomi global sebesar 3% year on year, sedikit lebih rendah daripada proyeksi April, terutama di tengah proyeksi inflasi global yang meningkat.
“Ekonomi Indonesia tetap tumbuh kuat dengan daya beli masyarakat yang terjaga, didorong peran APBN sebagai shock absorber. Koordinasi BI dan pemerintah diperkuat dalam menjaga kecukupan likuiditas perekonomian dan perbankan, tercermin dari pertumbuhan M0 yang mencapai 15,4% dan fungsi intermediasi perbankan yang semakin baik,” ujarnya dalam konferensi pers hasil rapat berkala KSSK di Jakarta, Senin (3/8/2026).
Dari sisi fiskal, Purbaya mengungkapkan tekanan perekonomian global turut menyebabkan kenaikan imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun sebesar 31 basis poins (bps) ke level 7,14% secara kuartalan atau 122 bps secara tahun berjalan ke level 7,29%.
“Kenaikan ini dipengaruhi eskalasi konflik Timur Tengah dan meningkatkan kekhawatiran yang memicu perilaku risk-off investor di pasar SBN. Kenaikan ini juga dialami negara berkembang seperti Filipina, Brasil, dan Korea Selatan. Namun, investor nonresiden masih mencatatkan net buy Rp13,35 triliun secara tahun berjalan hingga 30 Juli 2026,” imbuhnya.
Meski demikian, dengan kinerja penerimaan negara yang tumbuh 21,4% year on year dan belanja produktif senilai Rp1.656 triliun, realisasi APBN diarahkan sebagai peredam kejut melalui instrumen subsidi dan kompensasi BBM dan listrik, serta sebagai penjaga momentum pertumbuhan ekonomi melalui kucuran insentif fiskal yang telah diumumkan.
Kendati seluruh upaya telah dikerahkan, Bendahara Negara mengakui ketepatan prediksi 4 lembaga yang memprakirakan pertumbuhan ekonomi triwulan II-2026 akan berada di bawah 5,6%, tetapi juga tidak jauh dari 5,4%.
“Pertumbuhan melambat, tetapi tidak parah, karena triwulan II-2026 adalah puncak ketidakpastian. Harga minyak tinggi, perang masih tidak jelas. Kita masih mengatur agar anggaran aman. Saya yakin semester kedua lebih baik karena kami berkoordinasi lebih ketat dengan bank sentral agar semua mesin pertumbuhan bisa jalan,” tegasnya.
Berbekal koordinasi dengan bank sentral dan perbaikan iklim investasi, Purbaya memprediksi ekonomi semester kedua dapat dipacu lebih cepat. “Pertumbuhan tahunan bisa kita kejar 5,6-6% dengan kerja keras. Saya akan memastikan kementerian/lembaga belanja tepat sasaran, dan kalau ada halangan, bisa segera kita atasi,” tuturnya.
Bank sentral mengawal
Di samping pemerintah, Pejabat Sementara Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti menggarisbawahi kerja keras otoritas moneter sepanjang kuartal dua adalah mempertegas garis haluan pro-stabilitas, dengan tetap menjaga postur kebijakan makroprudensial tetap longgar untuk mengawal pertumbuhan ekonomi.
Totalitas tersebut dibuktikan peningkatan aliran masuk investasi portofolio hingga USD 8,5 miliar hingga akhir Juni 2026. Penguatan nilai tukar rupiah yang ditutup pada level Rp17.991 pada perdagangan Senin (3/8/2026) juga terus dioptimalkan, meski pelemahan tak terhindarkan akibat menguatnya ekspektasi pasar atas kenaikan Fed Fund Rate.
“Sejak RDG bulan Mei dan Juni, kami sudah menaikkan BI Rate sekitar 100 bps. Pada dua bulan tersebut, kondisi global sangat volatile. Harga minyak dan tekanan rupiah saat itu sedang tinggi-tingginya, sehingga stance stabilitas kita perkuat, antara lain dengan menaikkan suku bunga,” ujar Destry.
Secara terus-terang, Destry mengungkapkan alasan BI berani menaikkan suku bunga didorong fakta pertumbuhan kredit bulan Juni yang masih kuat sebesar 12,67%, sementara pada saat yang sama, inflasi harga pangan mencapai 5,24% secara tahunan dan rupiah tertekan hingga melewati ambang Rp18.000 per Dolar AS.
“Di BI, kami memilih stabilitas sebagai prioritas, dan dampak kenaikan suku bunga bisa kita lihat inflow dari SBN dan SRBI yang naik cukup signifikan di Q2 sehingga dapat menambah cadangan devisa kita. Harapannya, saat terjadi repricing dari aset rupiah, suku bunga yang lebih tinggi bisa memberikan spread yang lebih menarik,” tuturnya.
Dengan nilai tukar dan ekspektasi inflasi yang berhasil dijangkar, Destry mengharapkan pelaku industri jasa keuangan casu quo perbankan dapat memaksimalkan ruang untuk menyalurkan dana dengan likuiditas perbankan yang akan tetap dijaga kecukupannya..
“Saat undisbursed loan masih Rp2.490 triliun, perbankan masih memiliki outstanding 63% kepemilikan SRBI, padahal SRBI ditujukan sebagai instrumen liquidity management, bukan investasi. Ke depan, sasaran kita akan lebih targeted untuk mendorong masuknya inflow, sementara bank bisa lebih aktif memainkan peran sebagai lembaga intermediasi untuk menjaga pertumbuhan kredit,” tegas Destry.
Sektor keuangan melaju
Menavigasi lanskap sistem keuangan yang fluktuatif, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi mempertegas keberhasilan industri jasa keuangan untuk melanjutkan konsolidasi dan menyesuaikan portofolio sepanjang triwulan II-2026.
Dalam catatan OJK, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang ditutup pada level 6.236 atau menguat 10,51% month-to-date pada perdagangan Jumat (31/7/2026) dengan nilai penghimpunan dana korporasi domestik mencapai Rp113,13 triliun year-to-date menunjukkan terjaganya minat fund raising di lantai bursa, termasuk penerbitan efek bersifat utang/sukuk (EBUS) senilai Rp98,27 triliun.
Sementara itu, kinerja intermediasi perbankan menunjukkan pertumbuhan kredit 12,67% yoy menjadi Rp9.080,9 T, didorong kredit investasi yang tumbuh 24,9% YoY, diikuti kredit modal kerja yang tumbuh 8,94% dan kredit konsumsi yang tumbuh 5,75% YoY. Ini disertai pertumbuhan Dana Pihak Ketiga 10,21% YoY menjadi Rp10.281,8 triliun, dengan rasio kredit macet bruto terjaga pada level 2,09%.
Dengan kinerja cemerlang tersebut, Friderica menegaskan langkah-langkah reformasi integritas pasar modal tetap menjadi prioritas kerja OJK. Hasil-hasil perbaikan yang telah diapresiasi lembaga pemeringkat, nilai fundraising yang tetap meningkat, dan adanya rencana IPO menunjukkan kepercayaan terhadap pasar modal Tanah Air masih sangat baik.
“Tahun ini, jumlah investor sudah menyentuh hampir 30 juta SID di pasar modal Indonesia. Kemarin, kami juga sudah mendengarkan masukan dari 100 investor global, yang mengapresiasi seluruh inisiatif kita, sehingga yang ditunggu adalah konsistensi yang akan terus kami lakukan ke depan,” imbuh Friderica.
Baca juga:
Benediktus Krisna Yogatama
Tak hanya pertumbuhan kredit, Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan Anggito Abimanyu memaparkan pertumbuhan kinerja simpanan perbankan secara agregat menunjukkan terjaganya kemampuan menabung lintas golongan.
Secara tahunan, kinerja simpanan di bawah Rp5.000.000 masih tumbuh 7,36% YoY, diikuti pertumbuhan simpanan di bawah Rp100.000.000 sebesar 5,16% YoY. Namun, pertumbuhan simpanan terbesar terjadi pada golongan nasabah korporasi dengan tabungan di atas Rp5 miliar, sebesar 15,44% YoY.
“Kami terus memantau 696 juta rekening bersama BI dan OJK. Perlu dicatat bahwa ini adalah pertumbuhan secara agregat, bukan individu. Kami tidak mencermati data simpanan secara individual dan dampaknya terhadap konsumsi, tetapi yang jelas, pertumbuhan agregat terjadi baik pada rekening dengan simpanan kecil maupun simpanan besar,” tegas Anggito.
Gubernur BI terpilih menentukan
Dihubungi secara terpisah, Ekonom Senior dan Pengajar Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Ryan Kiryanto mengingatkan, perimbangan dan kedudukan strategis Gubernur Bank Indonesia sebagai salah satu anggota KSSK perlu diperhitungkan sebagai salah satu faktor dalam pemilihan gubernur baru.
“Jangan sampai gubernur baru itu tidak mengerti kedudukannya sebagai anggota KSSK, sehingga lantas dalam pengambilan keputusan strategis, ia memiliki kecenderungan central-bank oriented. Pengambilan keputusan yang berdampak pada sistem keuangan perlu dijamin agar tetap bersifat kolektif kolegial,” cetusnya.
Memperhitungkan kedudukan strategis tersebut, bola salju yang menentukan stabilitas sistem keuangan hingga sisa tahun 2026 akan sangat dipengaruhi kapasitas kandidat terpilih Gubernur Bank Indonesia untuk bergerak cepat.
“Setelah disetujui DPR, gubernur baru tidak memiliki waktu untuk belajar lagi. Dia harus lari karena situasi menuntut gerak cepat, karena rupiah sudah ke arah Rp18.000 sementara IHSG mondar-mandir di angka 6.000. Saya harap ini dipertimbangkan Presiden dalam memilih calon gubernur baru yang namanya akan diserahkan ke DPR,” pungkas Ryan.
