Komisi XI DPR menyetujui Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS) OJK. BMKS harus mendorong transformasi Indonesia dari price taker menjadi price maker,
Komisi XI DPR RI secara bulat, menyetujui penetapan Sarjito sebagai Komisioner/Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS) Otoritas Jasa Keuangan (OJK), periode 2026–2031 dalam agenda Rapat Internal Komisi XI DPR RI di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta pada 24 Agustus 2026.
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Mohamad Hekal menyampaikan, keputusan ini menjadi momentum penting untuk mewujudkan kedaulatan ekonomi nasional. Melalui bursa ini, Indonesia diharapkan dapat bertransformasi dari sekadar penonton menjadi pembentuk harga (price maker) atas kekayaan alamnya sendiri.
"Alhamdulillah semua fraksi secara aklamasi menyetujui Pak Sarjito untuk periode 2026–2031. Tugas ini cukup berat karena sesuai undang-undang kita harus segera menetapkan POJK-nya untuk dikonsultasikan dengan DPR, dengan harapan operasional bursa bisa dimulai pada 1 Januari 2027," ujar dia.
Sebagai informasi, pembentukan pengawas BMKS OJK ini diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) untuk menciptakan ekosistem perdagangan komoditas yang transparan, adil, dan berdaya saing internasional. Dengan demikian, hasil uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang telah selesai digelar ini akan diproses ke tahap pengesahan berikutnya pada Rapat Paripurna DPR RI yang direncanakan pada 27 Agustus 2026.
Rencananya, pada tahap awal, pengawasan BMKS akan diprioritaskan pada tiga komoditas utama nasional yakni batubara, nikel, dan kelapa sawit. Prioritas ini dinilai sejalan dengan rekam jejak Sarjito sebagai mantan Deputi Komisioner OJK dan penyidik bursa saham.
Hal ini akan menjadi modal kuat untuk mendeteksi serta mencegah potensi pelanggaran di pasar komoditas. "Harapan kita, ada orang yang memahami bursa dan bisa berinteraksi secara luwes dengan stakeholder utama seperti Danantara dan DSI, agar cita-cita Presiden bisa diwujudkan dalam waktu yang singkat ini," ungkap dia.
Pada kesempatan yang sama, Sarjito mengatakan pembangunan BMKS diarahkan agar Indonesia secara bertahap tidak lagi hanya berperan sebagai price taker atau penerima harga yang terbentuk di pasar internasional.
Sebaliknya, melalui penguatan tata kelola, transparansi, likuiditas, serta mekanisme perdagangan yang kredibel, Indonesia diharapkan dapat meningkatkan perannya menjadi price influencer, hingga pada akhirnya mampu menjadi price maker bagi sejumlah mineral dan komoditas strategis yang memiliki posisi penting dalam perekonomian global.
Sarjito menekankan, pembangunan BMKS membutuhkan kepercayaan sejak tahap awal. Kepercayaan tersebut menjadi faktor penting karena waktu persiapan menuju implementasi BMKS relatif terbatas.
Dengan waktu yang hanya tersisa beberapa bulan, seluruh pihak menurut Sarjito, perlu bekerja secara cepat dan terukur untuk memastikan infrastruktur perdagangan, mekanisme pembentukan harga, tata kelola, serta kesiapan pelaku pasar dapat berjalan secara kredibel.
"Ini amanat yang sangat berat mengingat waktunya juga sudah sangat sempit, tinggal beberapa bulan. Oleh karena itu, kita harus membangun kepercayaan," ungkapnya.
Ia menambahkan, kepercayaan menjadi modal utama agar BMKS dapat menarik partisipasi pelaku usaha dan menciptakan transaksi yang aktif. Semakin besar likuiditas dan semakin kredibel mekanisme perdagangan yang dibangun, semakin kuat pula peluang harga yang terbentuk di BMKS menjadi acuan bagi pelaku pasar.
Karena itu, pembangunan bursa tidak cukup hanya mengandalkan keberadaan platform perdagangan, tetapi harus didukung dengan sistem yang transparan, akuntabel, dan mampu memberikan kepastian bagi seluruh peserta.
Sarjito berharap harga yang nantinya terbentuk melalui BMKS dapat berkembang menjadi referensi bagi pasar, baik di dalam negeri maupun dalam perdagangan mineral dan komoditas strategis dunia.
“Dengan adanya referensi harga yang terbentuk melalui mekanisme pasar Indonesia, posisi tawar Indonesia di tengah rantai perdagangan global diharapkan semakin kuat. Kondisi tersebut sekaligus dapat mengurangi ketergantungan terhadap harga yang selama ini banyak ditentukan oleh pusat-pusat perdagangan komoditas di luar negeri,” ungkap dia.
Sarjito merupakan lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI). Pada tahun 1998, dirinya mendapatkan gelar Master of Business Administration (MBA) Finance dari Saint Louis University, Missouri, Amerika Serikat.
Dalam sektor jasa keuangan, Sarjito pernah menjadi Pelaksana Tugas Kepala Biro Pemeriksaan dan Penyidikan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) pada 2008.
Selanjutnya, kembali terlibat dalam proses persiapan pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Wakil Koordinator Tim Kerja Bidang Pengawasan.
Pada 2015, Sarjito menjabat sebagai Deputi Komisioner Pengawasan Pasar Modal I OJK, kemudian bergeser menjadi Deputi Komisioner Edukasi dan Perlindungan Konsumen di lembaga yang sama pada 2017.
Memasuki tahun 2023, Sarjito ditunjuk sebagai Deputi Komisioner Perlindungan Konsumen OJK, hingga dipercaya menjadi Ketua Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) sepanjang November 2023 hingga Juli 2024.
Setelah penetapan Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas BMKS tersebut, akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI pada Kamis, 27 Agustus 2026, untuk mendapat persetujuan resmi.
Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti mengatakan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS) memiliki peran penting dalam membangun ekosistem perdagangan mineral dan komoditas strategis yang lebih transparan, kredibel, dan terintegrasi. Kehadiran BMKS diharapkan dapat menyediakan mekanisme perdagangan yang mampu mempertemukan penjual dan pembeli secara lebih efisien, sekaligus menciptakan proses pembentukan harga yang mencerminkan kondisi pasar secara lebih objektif.
Mukhlison Widodo
Selain menjadi sarana transaksi, BMKS diharapkan bisa berperan dalam membentuk harga referensi bagi mineral dan komoditas strategis Indonesia. "Dengan meningkatnya likuiditas dan partisipasi pelaku pasar, harga yang terbentuk di dalam negeri diharapkan dapat menjadi acuan bagi perdagangan nasional maupun internasional,” ujar dia kepada SUAR di Jakarta (26/8)
Hal ini penting untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap harga yang terbentuk di pusat perdagangan global, dan secara bertahap meningkatkan posisi Indonesia dari price taker menjadi price influencer, hingga price maker.
BMKS juga dapat memperkuat transparansi dan tata kelola perdagangan komoditas strategis. "Melalui sistem perdagangan yang terstandar, mekanisme pengawasan yang kuat, serta informasi harga dan transaksi yang lebih terbuka, BMKS diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan pelaku usaha dan investor," kata Esther.
Tambahkan SUAR ke Google
