Di tengah proyeksi pertumbuhan PDB transportasi dan logistik, pelaku usaha pelayaran masih mengalami kenaikan biaya yang dipicu oleh sejumlah faktor, mulai dari pelemahan rupiah, tingginya PNBP.
Asosiasi Pemilik Kapal Nasional Indonesia atau Indonesian National Shipowners Association (INSA) membutuhkan kebijakan berupa insentif penurunan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di sektor pelayaran. Hal ini dibutuhkan guna mendukung pertumbuhan sektor transportasi dan pergudangan Indonesia yang diproyeksikan tumbuh hingga 7,69 persen pada 2027.
Ketua Umum DPP Asosiasi Pemilik Kapal Nasional Indonesia atau Indonesian National Shipowners Association (INSA) Carmelita Hartoto mengatakan kebijakan penurunan PNBP diharapkan dapat mengurangi beban biaya yang harus ditanggung pelaku usaha, terutama ketika berbagai komponen operasional mengalami peningkatan.
Kenaikan biaya itu dipicu oleh sejumlah faktor, mulai dari pelemahan rupiah, tingginya PNBP. Selain itu, juga ditambah oleh masalah kepelabuhanan seperti pendangkalan alur, hingga keterbatasan fasilitas sandar yang memperbesar risiko dan biaya perawatan kapal.
“INSA juga meminta adanya penyesuaian tarif pelayanan jasa di pelabuhan. Penyesuaian tersebut diharapkan dapat mempertimbangkan kondisi industri pelayaran dan perkembangan biaya operasional, sehingga struktur biaya di pelabuhan tetap kompetitif dan tidak memberikan tekanan berlebihan terhadap pelaku usaha,” ujar dia kepada SUAR di Jakarta (28/9/2026).
Selain itu, INSA juga mendorong pemerintah memberikan insentif energi bagi sektor pelayaran. Biaya energi merupakan salah satu komponen penting dalam kegiatan operasional kapal, sehingga dukungan pada aspek tersebut diharapkan dapat membantu perusahaan menjaga efisiensi sekaligus mempertahankan tarif layanan yang kompetitif.
Secara keseluruhan, berbagai dukungan tersebut diharapkan dapat memperkuat daya saing industri pelayaran nasional sekaligus mendukung kelancaran aktivitas logistik. Dengan biaya operasional dan layanan pelabuhan yang lebih kompetitif, industri pelayaran dapat berperan lebih optimal dalam menopang konektivitas antardaerah serta distribusi barang di Indonesia.
Di sisi lain, Supply Chain Indonesia (SCI) memperkirakan Produk Domestik Bruto (PDB) sektor transportasi dan pergudangan mencapai Rp1.713,24 triliun atau tumbuh sebesar 7,69 persen. Proyeksi tersebut mencerminkan masih terbukanya ruang ekspansi aktivitas logistik nasional di tengah dinamika dan tekanan ekonomi.
Nilai tersebut meningkat dibandingkan proyeksi 2026 yang sebesar Rp1.597,55 triliun serta realisasi 2025 sebesar Rp1.466,26 triliun. Seiring dengan prospek pertumbuhan tersebut, industri galangan kapal sebagai salah satu penopang ekosistem logistik dan transportasi nasional turut mendorong penguatan dukungan pemerintah guna meningkatkan daya saing industri maritim Indonesia.
Founder and CEO Supply Chain Indonesia Setijadi menyampaikan jika dipecah berdasarkan subsektor, transportasi masih menyumbang porsi terbesar. SCI memproyeksikan PDB subsektor transportasi mencapai Rp1.340,91 triliun pada 2027 dengan pertumbuhan 7,59 persen.
Sementara itu, subsektor pergudangan mencatat prospek pertumbuhan yang lebih tinggi. SCI memperkirakan PDB pergudangan mencapai Rp372,33 triliun, dengan pertumbuhan mencapai 10,65 persen.
“Angka tersebut memperlihatkan geliat pergudangan berpotensi bergerak lebih cepat dibandingkan subsektor transportasi. Keduanya tetap menjadi bagian penting dalam menopang aktivitas distribusi barang dan rantai pasok,” ujar dia.
Baca juga:
Benediktus Krisna Yogatama
Meski proyeksi pertumbuhan terlihat kuat, sektor logistik tetap menghadapi sejumlah tantangan. Ketidakpastian global, tekanan biaya, perubahan permintaan, kebutuhan investasi, serta tuntutan efisiensi rantai pasok menjadi faktor yang perlu mendapat perhatian.
“Pelaku usaha tidak cukup hanya mengandalkan pertumbuhan pasar. Mereka juga perlu meningkatkan produktivitas dan mengoptimalkan jaringan agar peluang ekonomi dapat diterjemahkan menjadi strategi bisnis yang tepat.
Menurutnya, dunia usaha perlu membaca prospek tersebut secara strategis untuk menghadapi 2027. Dengan demikian, pertumbuhan sektor transportasi dan pergudangan tidak hanya tercermin dalam angka PDB, tetapi juga mendorong efisiensi rantai pasok.
Senior Vice President International Federation of Freight Forwarders (FIATA) Yuki Nugrahawan Hanafi mengatakan, industri logistik merupakan salah satu fondasi penting dalam mendorong roda perekonomian nasional. Kelancaran distribusi barang dari pusat produksi hingga konsumen tidak hanya menentukan efisiensi biaya usaha, tetapi juga mendukung daya saing industri dan memperkuat konektivitas antar wilayah di Indonesia.
Kendati demikian, performa sektor logistik masih menghadapi sejumlah hambatan. Salah satunya adalah ketidakseimbangan arus muatan barang antara wilayah Indonesia bagian barat dan timur yang dapat menyebabkan tingginya biaya distribusi. Kondisi tersebut diperparah oleh praktik pungutan liar (pungli), regulasi yang belum konsisten, serta kemacetan pada sejumlah jalur transportasi darat yang dapat meningkatkan waktu dan biaya pengiriman.
“Untuk meningkatkan daya saing, strategi pengembangan logistik nasional perlu diarahkan pada penguatan rantai pasok komoditas ekspor utama Indonesia. Sektor seperti otomotif, nikel, minyak kelapa sawit mentah (CPO), tekstil, dan furnitur membutuhkan sistem logistik yang efisien agar produk Indonesia mampu bersaing di pasar global,” ujar dia dalam wawancara eksklusif dengan SUAR di Jakarta (26/9/2026)
Baca juga:
Benediktus Krisna Yogatama
Penerapan sistem transportasi multimoda yang terintegrasi juga menjadi salah satu solusi untuk menekan biaya logistik. Integrasi antara transportasi darat, laut, kereta api, dan udara perlu didukung dengan pembangunan simpul logistik yang saling terhubung.
Di sisi lain, pemerataan investasi hingga ke luar Jawa penting dilakukan untuk mendekatkan pusat produksi, fasilitas pergudangan, pelabuhan, dan jaringan distribusi dengan wilayah yang selama ini memiliki biaya logistik relatif tinggi
Tambahkan SUAR ke Google
