Belajar dari Frans Seda, Mengembalikan Kredibilitas Fiskal di Tengah Gejolak

Warisan Frans Seda saat menjadi Menteri Keuangan Republik Indonesia periode 1966-1968 dalam menjaga kredibilitas fiskal dinilai masih relevan untuk menghadapi berbagai gejolak ekonomi yang terjadi saat ini. Saat itu, Frans Seda menjadi bendahara negara saat Indonesia yang tengah menghadapi hiperinflasi dan tekanan fiskal. Teladan kepemimpinannya bisa menjadi pembelajaran penting mengenai pentingnya menjaga disiplin anggaran sekaligus keberanian dalam mengambil kebijakan.

Hal ini mengemuka dan menjadi benang merah dalam acara Memorial Lecture Edisi Khusus 100 Tahun Frans Seda di Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta Pusat, Kamis (01/10/2026).

Ketika menjabat, Frans Seda dihadapkan dengan situasi ekonomi di mana terjadi hiperinflasi, tekanan fiskal, dan keterbatasan cadangan devisa. Pemerintah pun melakukan penataan anggaran dan menerapkan disiplin fiskal sebagai bagian dari upaya memulihkan stabilitas ekonomi.

Pelajaran tersebut kembali relevan untuk saat ini, di tengah kondisi ekonomi global yang masih diselimuti dengan penuh ketidakpastian.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, dengan adanya berbagai gejolak eksternal mulai dari konflik geopolitik hingga kenaikan harga energi pada saat ini yang dapat memberikan tekanan terhadap perekonomian dan ruang fiskal pemerintah, menuntut pemerintah untuk tetap menjaga kredibilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) agar memiliki ruang yang cukup dalam merespons setiap tekanan yang ada.

“Gejolak ekonomi dan situasi yang kita hadapi bisa berbeda, kebijakan yang diperlukan juga mungkin perlu penyesuaian. Kadang berat di fiskal, moneter, dan kebijakan struktural. Tapi apa yang disampaikan Bapak Frans Seda adalah kredibilitas harus tetap dijaga, sama pentingnya,” kata Suahasil.

Salah satu warisan penting dari Frans Seda adalah penerapan anggaran berimbang pada tahun 1966 yang dilakukan dengan menyesuaikan belanja terhadap kemampuan penerimaan negara. Langkah ini menjadi bagian dari konsolidasi fiskal yang disertai dengan penyusunan APBN yang lebih realistis, serta disiplin dan keberanian dalam mengambil sebuah kebijakan.

Fondasi yang diwariskan ini menjadi penopang pembangunan dan menjadi pembelajaran yang tetap relevan dalam pengelolaan ekonomi Indonesia hingga saat ini.

“Dengan kredibilitas APBN, saya rasa stabilitas ekonomi, akselerasi pembangunan, dan kepercayaan pasar dapat kita jaga dengan baik,” tegasnya.

Ketika Frans Seda menjabat, dia melakukan penertiban terhadap pengeluaran yang tidak menjadi prioritas untuk pembangunan bangsa. Langkah ini diambil untuk mengembalikan kredibilitas fiskal dan kepercayaan internasional terhadap perekonomian Indonesia.

APBN pun harus tetap dijaga agar tetap sehat sehingga pemerintah memiliki ruang untuk menghadapi berbagai gejolak. Seperti diketahui, tantangan eksternal yang tengah dihadapi oleh Indonesia saat ini adalah konflik di kawasan Timur Tengah tepatnya di Selat Hormuz yang berdampak pada lonjakan harga energi.

Indonesia pun tidak bisa menghindari gejolak global tersebut, tetapi bisa berjaga-jaga dan bersiap dengan salah satunya adalah menjaga kesehatan APBN yang bukan hanya berperan sebagai alat pertumbuhan tetapi juga perlindungan masyarakat.

Terlihat pada pengalaman pandemi Covid-19, ketika aktivitas sosial dan ekonomi terhenti akibat pembatasan mobilitas. Pemerintah pun menggunakan APBN secara countercyclical untuk menahan tekanan terhadap perekonomian. APBN ini memberikan dukungan kepada masyarakat dan dunia usaha melalui berbagai program dan bantuan relaksasi.

“APBN-nya mengambil alih memberikan pendapatan kepada masyarakat. Pembelajaran dari Bapak Frans Seda adalah ketika terjadi gejolak atau masa sulit, maka respons yang diperlukan luar biasa. Kepercayaan dan disiplin fiskal harus dijaga, karena konsolidasi fiskal itu adalah alat bukan tujuan, tujuannya adalah kesehatan dari masyarakat karena APBN-nya sehat,” jelas Suahasil.

Instrumen menjaga kestabilan ekonomi

Gejolak global dapat berdampak langsung terhadap ruang fiskal dan perekonomian domestik. Seperti contoh lain ketika situasi Selat Hormuz mengganggu pasokan minyak dunia yang pada akhirnya menekan harga BBM dan kebutuhan subsidi energi. 

“Kalau harga minyak dunia meningkat yang pasti harga-harga di dalam negeri juga meningkat. Namun pemerintah punya cara yang berbeda, kita mengatakan bahwa kita kelola kebutuhan energi dalam negeri, dan menjaga beberapa jenis energi dengan harga yang tetap. Bagaimana cara menjaganya? Satu poinnya adalah APBN harus sehat,” Suahasil.

Di kesempatan yang sama, Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional Mari Elka Pangestu menjelaskan, Frans Seda saat menghadapi krisis ekonomi dan politik pada saat menjabat melakukan sejumlah langkah dengan menerapkan disiplin fiskal melalui anggaran berimbang, membatasi pembiayaan dari bank kepada BUMN dan swasta, menyederhanakan nilai tukar rupiah, serta menjadwalkan ulang utang. 

Pemerintah saat itu juga melakukan restrukturisasi dengan lembaga internasional dan membuka investasi asing. Relevansinya dengan situasi saat ini, pemerintah dihadapkan dengan berbagai tantangan yang membuat ruang kebijakan ekonomi perlu dikelola secara penuh kehati-hatian.

“Jadi secara eksternal kita menghadapi ketidakpastian ekonomi global. Di dalam negeri kita juga menghadapi berbagai masalah domestik seperti bagaimana kita bisa meningkatkan daya saing kita dan juga ketimpangan wilayah,” ucap Mari.

Menjaga kredibilitas makroekonomi ini dinilai penting oleh Mari sejak dulu zaman Frans Seda menjabat hingga saat ini terutama di tengah berbagai tekanan yang berasal dari eksternal maupun dari dalam negeri itu sendiri.

“Disiplin fiskal itu selalu menjadi ukuran dari credit rating agency sampai dengan hari ini. Jadi hari ini, isu menjaga kredibilitas masih penting dan kita mempunyai Undang-Undang APBN yang berbunyi defisit fiskal dijaga di 3%, itu cara mendisiplin dan menciptakan kredibilitas,” ungkapnya.

Konteks persoalan hari ini

Saat ini, Indonesia juga tengah mendapatkan bonus demografi, yang baru bisa ditangkap sebagai peluang dan sebuah manfaat apabila lapangan pekerjaan terbuka luas. Di tengah berbagai disrupsi seperti green transition dan juga teknologi seperti artificial intelligence (AI), peluang pun terbuka lebar untuk membuka lapangan pekerjaan dan memanfaatkan peluang yang ada.

“Harus memprioritaskan belanja negara, dan kalau kita ingin meningkatkan peran negara di bidang lain gak mungkin kalau penerimaannya gak naik. Jadi meningkatkan penerimaan ini menjadi tantangan, di luar hal-hal yang terkait reformasi struktural untuk menggerakkan sektor riil,” ungkapnya.

Direktur Eksekutif Synergy Policies Dinna Prapto Raharja menilai,  Frans Seda dalam menghadapi berbagai tantangan dan peluang dikenal tidak hanya mengandalkan kebijakan di dalam negeri saja, tetapi turut membangun jejaring dan memahami perkembangan ekonomi internasional, hal inilah yang dapat dicontoh oleh Indonesia pada saat ini dengan berbagai gejolak dan tantangan yang ada.

“Diplomasi itu menurut saya bagian dari keutuhan Frans Seda melihat dari eksistensi Indonesia yang tidak sendirian tetapi bagian dari komunitas global,” ucap Dinna.

Pemahaman terhadap konteks dan dinamika global ini penting dalam menjalankan sebuah kebijakan. Pembelajaran dari Frans Seda pada saat itu adalah pentingnya sebuah kepemimpinan membuka ruang dari berbagai pandangan, termasuk masukan pandangan dari yang berbeda. Namun kondisinya menurutnya saat ini berbeda, ketika ruang bagi kalangan profesional untuk menyampaikan pandangan semakin terbatas.

“Saat ini bisa dikatakan yang berkuasa itu kaitannya dengan dia lulusan dari mana atau temannya siapa, jadi loyalitasnya bukan pada nilai tapi personel, itu menurut saya harus kita sadari menjadi hambatan untuk kaum-kaum profesional,” tegasnya.

Perubahan peta kekuatan ekonomi global juga perlu dilihat sebagai sebuah pertimbangan bagi Indonesia dalam membangun hubungan internasional dan menangkap peluang. Negara-negara yang selama ini menjadi mitra penting Indonesia pun tengah menghadapi tekanan ekonomi, sementara posisi China dalam membangun perdagangan dan ekonomi global semakin besar. 

“Ini menarik perkembangannya, jadi menurut saya kita harus melihat peluang bahwa Amerika Serikat dan Eropa itu nasibnya juga tidak baik-baik saja, jadi bukan lagi di sana, tapi caranya kita untuk menjangkau ekonomi global itu kita perlu jeli melihat langkah-langkah yang diambil China dan Rusia, karena itu memberikan petunjuk,” tutupnya.

Ekonom Universitas Atma Jaya Agustinus Prasetyantoko menjelaskan, sebenarnya dengan berbagai krisis yang ada dan dihadapi oleh Indonesia, bisa melahirkan hal yang baik dengan adanya reformasi kebijakan. 

Seperti contohnya, krisis 1966-1968 mendorong penerapan disiplin fiskal, sementara krisis 1997-1998 memicu transformasi sektor perbankan dan penguatan institusi. Belakangan ini, pandemi Covid-19 juga mendorong pemerintah untuk melakukan berbagai penyesuaian untuk merespons tekanan ekonomi yang muncul. 

“Tapi kok sekarang gak ada perubahan lagi? Saya kira kita gak harus menunggu krisis membuat kita lumpuh. Tapi dari pengalaman-pengalaman itu, banyak hal-hal penting mendasar yang bisa kita pakai untuk menata ekonomi, itu harus menjadi agenda kita meskipun hari ini kita tidak mengalami krisis,” kata Agustinus.

Kondisi Indonesia saat ini juga tidak begitu jelas meskipun belum dapat dikategorikan sebagai sebuah krisis. Situasi saat ini perlu menjadi momentum untuk mengambil pembelajaran dari berbagai pengalaman krisis sebelumnya, sehingga tantangan-tantangan yang dihadapi saat ini dapat mendorong lahirnya kebijakan dan reformasi.

“Kita mendengar komitmen Pak Menkeu yang harus mengejar target tapi tetap dengan menjaga kredibilitas dan defisit, itu saya kira sebuah pelajaran penting yang sudah kita dapatkan dari krisis 1966 dan 1997, dan kita replikasi itu,” ujarnya.