RUU APBN 2027 Disetujui Delapan Fraksi DPR untuk Masuk Tahap Pembahasan
Delapan fraksi DPR RI menyatakan menyetujui RUU APBN TA 2027 beserta Nota Keuangan untuk dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme yang berlaku.
Tambahkan SUAR ke Google
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyetujui pembahasan lanjutan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027. Ini setelah delapan fraksi di DPR RI mencapai titik kesepakatan dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-2 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, (18/8/2026).
“Persetujuan dari seluruh fraksi tersebut menjadi bagian penting dalam proses pembahasan rancangan anggaran negara untuk tahun mendatang,” kata Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang memimpin rapat Paripurna ini.
Delapan fraksi yang menyatakan persetujuan tersebut yakni Fraksi PDI-Perjuangan, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Demokrat.
“Dengan adanya persetujuan dari delapan fraksi tersebut, pembahasan RUU APBN 2027 beserta Nota Keuangan akan dilanjutkan sesuai tahapan dan mekanisme yang berlaku di DPR RI,” tambah Dasco.
Meski memberikan persetujuan, masing-masing fraksi tetap menyampaikan sejumlah catatan terhadap berbagai aspek dalam RAPBN 2027. Catatan tersebut mencakup arah kebijakan fiskal, strategi peningkatan penerimaan negara, efektivitas belanja pemerintah, hingga target pembangunan yang dinilai perlu diselaraskan dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi perekonomian nasional.
Pandangan yang disampaikan fraksi-fraksi DPR juga menjadi bahan penting dalam pembahasan RUU APBN 2027 bersama pemerintah. DPR menilai kebijakan anggaran harus mampu menjaga kesinambungan fiskal sekaligus memberikan ruang yang cukup bagi pemerintah untuk mempercepat pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat daya tahan ekonomi nasional terhadap berbagai tantangan global.
Dasco menuturkan proses pembahasan selanjutnya diharapkan dapat menghasilkan kebijakan anggaran yang kredibel, efektif, tepat sasaran, serta mampu mendukung pencapaian target pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2027.
Sejumlah fraksi soroti MBG
Sejumlah fraksi di DPR RI menyampaikan catatan dan pandangan terhadap kebijakan pemerintah, khususnya terkait anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG), target pertumbuhan ekonomi 2027, serta peningkatan rasio pajak. Berbagai pandangan tersebut disampaikan sebagai bagian dari upaya memastikan kebijakan fiskal pemerintah dapat berjalan secara efektif, tepat sasaran, serta memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.
Anggota DPR RI dari Fraksi PDI-Perjuangan Budi Sulistyono Kanang turut menyoroti anggaran program MBG yang mencapai Rp242 triliun. Menurutnya, besarnya anggaran tersebut harus diikuti dengan pelaksanaan program yang memenuhi sejumlah kriteria utama, sehingga manfaat yang diberikan kepada masyarakat benar-benar sesuai dengan tujuan pemerintah.
Kanang menekankan bahwa pelaksanaan MBG harus memperhatikan ketepatan sasaran. Program tersebut perlu memastikan penerima manfaat merupakan kelompok yang memang membutuhkan, sehingga anggaran negara yang telah dialokasikan dapat memberikan dampak optimal terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya anak-anak dan kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program.
“Selain ketepatan sasaran, aspek ketepatan anggaran juga menjadi perhatian penting. Pengelolaan dana MBG harus dilakukan secara transparan, efisien, dan akuntabel agar besarnya anggaran yang disediakan tidak menimbulkan pemborosan. Pengawasan yang kuat juga diperlukan untuk memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar digunakan untuk mendukung tujuan program,” ujar dia.
Proyeksi pertumbuhan 6% diapresiasi
Sementara itu, Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Nurul Arifin mengapresiasi target pertumbuhan ekonomi 2027 yang ditetapkan sebesar 6 persen. Menurut Fraksi Golkar, target tersebut menunjukkan optimisme pemerintah terhadap prospek perekonomian nasional, namun pencapaiannya membutuhkan strategi yang kuat dan terukur.
Partai Golkar memandang pencapaian pertumbuhan ekonomi 6 persen harus ditopang oleh penguatan sumber-sumber pertumbuhan yang mampu meningkatkan kapasitas produksi dan produktivitas perekonomian secara berkelanjutan.
“Pertumbuhan ekonomi juga diharapkan tidak hanya tercermin dari angka makroekonomi, tetapi mampu menghasilkan penciptaan lapangan kerja, memperluas kesempatan ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar dia.
Fraksi Golkar meminta pemerintah memberikan penjelasan mengenai strategi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Kebijakan pemerintah dinilai perlu diarahkan pada sektor-sektor produktif yang memiliki kemampuan menciptakan nilai tambah, menyerap tenaga kerja, serta membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat dan dunia usaha.
Di sisi lain, Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Kamrussamad mendukung peningkatan rasio pajak dari 9,31 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2025 menjadi 10,4 persen pada 2027. Ia mendorong pemerintah mengambil langkah strategis agar tax ratio dapat konsisten bertahan di level dua digit seiring dengan semakin besarnya skala ekonomi nasional. Menurutnya, sistem perpajakan harus semakin adaptif, sehingga peningkatan penerimaan negara dapat berjalan seiring dengan pertumbuhan ekonomi tanpa menghambat aktivitas produktif masyarakat dan dunia usaha.
Presiden sampaikan asumsi makro di RAPBN 2027
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 beserta Nota Keuangan dalam Rapat Paripurna DPR RI, Jumat, 14 Agustus 2026. Penyampaian tersebut menjadi salah satu tahapan penting dalam menentukan arah kebijakan ekonomi, pembangunan, serta belanja pemerintah pada tahun mendatang.
Penyampaian RAPBN 2027 berlangsung dalam rangkaian agenda kenegaraan menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Tahun ini, agenda penyampaian RAPBN digelar pada 14 Agustus, berbeda dari tahun sebelumnya, karena 16 Agustus 2026 bertepatan dengan hari Minggu.
Presiden mengatakan salah satu aspek penting dalam RAPBN 2027 adalah sasaran ekonomi makro. Pemerintah bersama DPR sebelumnya telah menyepakati target pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,8 hingga 6,5 persen. Target tersebut diharapkan dapat ditopang oleh penguatan konsumsi rumah tangga, peningkatan investasi, perbaikan iklim usaha, penguatan industri nasional, serta transformasi struktural perekonomian.
Selain pertumbuhan ekonomi, pemerintah menetapkan sejumlah asumsi makro sebagai dasar penyusunan RAPBN 2027. Inflasi ditargetkan berada pada kisaran 1,5 hingga 3,5 persen, sedangkan nilai tukar rupiah diproyeksikan sekitar Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar AS. Suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun berada pada kisaran 6,5 hingga 7,3 persen, sementara harga minyak mentah Indonesia diasumsikan sekitar 70 hingga 95 dolar AS per barel.
Dari sisi fiskal, pemerintah menetapkan target pendapatan negara sekitar 12,01 hingga 12,40 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Sementara itu, belanja negara diarahkan pada kisaran 13,81 hingga 14,80 persen terhadap PDB. Adapun defisit anggaran diproyeksikan berada dalam rentang 1,80 hingga 2,40 persen terhadap PDB.
“Pemerintah juga berupaya menjaga keseimbangan primer serta rasio pinjaman terhadap PDB agar pengelolaan keuangan negara tetap berada dalam koridor yang sehat dan berkelanjutan. Kondisi fiskal tersebut menjadi penting karena ruang anggaran akan menentukan kemampuan pemerintah dalam membiayai berbagai program prioritas nasional,” ujar dia.
Presiden mengatakan semakin besar kebutuhan belanja pemerintah, semakin penting pula upaya menjaga penerimaan negara, meningkatkan efisiensi belanja, dan memastikan pembiayaan dikelola secara hati-hati. Karena itu, RAPBN 2027 tidak hanya menjadi instrumen pembiayaan program pemerintah, tetapi juga menjadi salah satu fondasi untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Keseimbangan kebijakan fiskal dan moneter
Target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen dinilai dapat dicapai apabila pemerintah mampu menjaga stabilitas ekonomi sekaligus memperkuat berbagai sumber pertumbuhan. Upaya tersebut perlu didukung melalui peningkatan investasi, penguatan konsumsi masyarakat, serta percepatan pembangunan infrastruktur dan sektor produktif yang mampu menciptakan nilai tambah dan lapangan kerja.
Pengamat Ekonomi dan Rektor Universitas Paramadina Didik Rachbini mengatakan, pemerintah perlu mendorong investasi baik dari dalam maupun luar negeri dengan menciptakan iklim usaha yang semakin kondusif. Penyederhanaan perizinan, kepastian hukum, penguatan daya saing industri, serta pemberian kemudahan bagi pelaku usaha menjadi faktor penting untuk meningkatkan realisasi investasi dan memperluas kapasitas produksi nasional.
“Pertumbuhan ekonomi 6 persen juga dapat didorong melalui penguatan industri pengolahan, hilirisasi sumber daya alam, pengembangan UMKM, serta peningkatan produktivitas sektor pertanian dan pangan,” ujar dia kepada SUAR di Jakarta (15/8/2026)
Kebijakan tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan produksi nasional, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga konsumsi domestik tetap menjadi salah satu mesin utama pertumbuhan ekonomi.
Dunia Usaha Menanti Manfaat APBN Rp4.097,2 Triliun Tahun Depan
Penggelembungan belanja negara hingga Rp4.097,2 triliun tak berarti tanpa strategi menjaga daya beli yang selama ini menopang pertumbuhan ekonomi
Benediktus Krisna Yogatama
Di sisi lain, pemerintah perlu memastikan kebijakan fiskal dan moneter tetap berjalan secara seimbang untuk menjaga daya beli masyarakat serta stabilitas harga dan nilai tukar. Dengan koordinasi kebijakan yang kuat, percepatan investasi, peningkatan produktivitas, serta optimalisasi belanja pemerintah yang tepat sasaran, target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen dinilai memiliki peluang untuk dicapai secara berkelanjutan.
