Prabowo Dorong FTA Indonesia-EAEU Segera Dimanfaatkan
Presiden ingin Indonesia dan Rusia menggandakan nilai perdagangan tersebut pada periode peninjauan pertama Indonesia-EAEU FTA.
Tambahkan SUAR ke Google
Presiden Prabowo Subianto menyoroti implementasi perjanjian perdagangan bebas Indonesia–Eurasian Economic Union Free Trade Agreement (Indonesia–EAEU FTA). Ia tidak ingin kesepakatan tersebut berhenti sebagai dokumen perdagangan, tetapi segera menghasilkan transaksi nyata bagi pelaku usaha. Ia ingin Indonesia dan Rusia menggandakan nilai perdagangan tersebut pada periode peninjauan pertama Indonesia-EAEU FTA.
Dalam pidatonya pada Eastern Economic Forum (EEF) ke-11 di Vladivostok, Rusia, Kamis (3/9/2026), Prabowo meminta dunia usaha menyiapkan barang, mencari pembeli, mengamankan jalur logistik, hingga menyelesaikan mekanisme pembayaran sebelum FTA mulai berlaku.
"Indonesia ingin perjanjian ini segera berlaku dan dapat digunakan begitu proses pertukaran dokumen ratifikasi memungkinkan. Saya dengan hormat meminta setiap negara anggota EAEU untuk menyelesaikan prosedur internalnya agar kita dapat memanfaatkan perjanjian ini sesegera mungkin," kata Prabowo.
Indonesia dan EAEU menandatangani FTA pada 21 Desember 2025 di St. Petersburg, Rusia. Perjanjian tersebut melibatkan Indonesia dan lima negara anggota EAEU, yakni Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, dan Rusia. Melalui perjanjian tersebut, Indonesia dan EAEU akan menghapus atau menurunkan bea masuk untuk 11.882 pos tarif atau lebih dari 90% dari seluruh barang yang diperdagangkan.
Namun, Prabowo melihat pekerjaan utama justru dimulai setelah kesepakatan tersebut berlaku.
Penurunan tarif memang dapat membuat produk Indonesia lebih kompetitif di pasar Eurasia. Tetapi tarif yang lebih rendah tidak otomatis menciptakan ekspor. Pengusaha tetap harus mencari pembeli, menjaga kapasitas produksi, memenuhi standar pasar, mengamankan logistik, dan memastikan transaksi berjalan lancar.
Karena itu, Prabowo meminta pelaku usaha bergerak lebih cepat. Ia ingin pengusaha menyiapkan berbagai kebutuhan perdagangan sebelum FTA benar-benar membuka akses tarif. Apalagi perjanjian ini membuka lima pasar bagi produsen Indonesia dan memberikan produsen Eurasia akses ke lebih dari 290 juta konsumen Indonesia.
"Delegasi bisnis Indonesia hadir hari ini untuk menyelesaikan pengiriman percontohan, menentukan pembeli, memastikan kesiapan logistik, serta menyepakati skema pembayaran yang sesuai dengan ketentuan untuk memanfaatkan FTA ini. Saya ingin ketika jadwal tarif mulai berlaku, barang, jalur perdagangan, dan kontrak sudah siap," kata presiden.
Prabowo sendiri memasang target perdagangan yang cukup agresif. Ia menyebut perdagangan Indonesia-Rusia pada 2025 mendekati USD5 miliar. Nilai tersebut tumbuh 21,7% dibandingkan 2024 dan 33,7% dibandingkan 2023. Ia ingin Indonesia dan Rusia menggandakan nilai perdagangan tersebut pada periode peninjauan pertama Indonesia-EAEU FTA.
"Bagi pelaku usaha Eurasia, Indonesia merupakan pintu masuk ke ASEAN," katanya.
Prabowo juga memahami bahwa perdagangan membutuhkan infrastruktur pendukung. Karena itu, ia Prabowo ingin pembukaan jalur pelayaran (kapal) langsung dan penerbangan langsung antara Indonesia dan Rusia untuk memperkuat konektivitas ekonomi dan maritim kedua negara.
"Saya percaya bahwa di forum ini kita dapat membangun jalur pelayaran langsung yang kompetitif antara Vladivostok dan Indonesia, dengan jadwal, biaya, asuransi, serta arus kargo di kedua arah yang dapat diprediksi. Dan mari kita juga bersikap praktis mengenai hubungan antarmanusia. Kapal mengangkut barang. Pesawat menggerakkan persahabatan," katanya.
Prabowo kemudian membawa kerja sama Indonesia-Rusia dari perdagangan menuju investasi. Ia menyebut Indonesia memiliki Danantara sebagai salah satu instrumen untuk mendorong investasi, sementara Rusia memiliki Russian Direct Investment Fund (RDIF) yang dapat membiayai proyek-proyek yang layak secara komersial.
Ia meminta setiap kesepakatan investasi tidak berhenti pada pengumuman. Setiap proyek, menurut dia, harus memiliki nilai investasi yang jelas, skema pembiayaan, serta target pelaksanaan yang terukur.
"Setiap kesepakatan yang diumumkan harus mencantumkan nilai, pembiayaan, dan target waktu pelaksanaannya," katanya.
Baca juga:
Kunjungan Presiden ke Rusia Perkuat Ketahanan Energi
Kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto ke Rusia pada April 2026 ditujukan antara lain untuk mengamankan suplai energi nasional di tengah krisis energi global. Ini adalah kunjungan yang ketiga Presiden Prabowo sejak menjadi presiden dan bertemu dengan Presiden Vladimir Putin.
Zikrina Ratri
Ruang kerja sama itu tidak hanya terbatas pada perdagangan barang. Prabowo menawarkan peluang di sektor energi, pangan, industri, teknologi, farmasi, elektronik, hingga transportasi.
Di sektor energi, Indonesia dan Rusia dapat mengembangkan kerja sama minyak dan gas, energi terbarukan, jaringan listrik pintar, serta energi nuklir untuk tujuan damai dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan dan pengamanan.
Sementara di sektor pangan, peluang mencakup teknologi pertanian, benih, peternakan, mekanisasi, pengolahan pangan, hingga produksi pupuk bersama. Indonesia juga menawarkan pengembangan industri dan hilirisasi.
"Karena itu, saya sampaikan secara langsung kepada pelaku usaha Rusia: datanglah ke Indonesia. Bekerjalah bersama kami. Berproduksilah bersama kami. Mari kita bangun industri bersama. Mari kita menciptakan nilai bersama," katanya.
Tidak instan dan perlu waktu
Sementara itu, Guru Besar Departemen Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Syafruddin Karim, menilai target menggandakan perdagangan Indonesia-Rusia realistis sebagai ambisi strategis, tetapi tidak akan otomatis tercapai hanya karena tarif diturunkan.
Syafruddin mengingatkan bahwa target tersebut lebih realistis dicapai dalam beberapa tahun pertama implementasi FTA, bukan melalui lonjakan perdagangan secara instan. Biaya logistik, sistem pembayaran, kepatuhan terhadap sanksi, standar sanitary and phytosanitary (SPS), technical barriers to trade (TBT), serta rules of origin masih dapat menjadi hambatan.
"Karena itu, target dua kali lipat lebih masuk akal jika diukur dalam beberapa tahun pertama implementasi, bukan sebagai lonjakan segera. Pemerintah juga perlu mendorong diversifikasi ekspor agar kenaikan perdagangan tidak hanya memperbesar impor energi, pupuk, dan pangan dari Rusia," katanya pada SUAR.
Dari sisi pelaku usaha, Syafruddin menilai persiapan transaksi harus dimulai sebelum FTA berlaku. Perusahaan perlu memetakan HS code yang memperoleh preferensi, menghitung margin setelah tarif, memahami rules of origin, serta memastikan produk memenuhi standar teknis, sanitari, label, dan sertifikasi pasar EAEU.
Setelah itu, fokus harus bergeser ke pembeli: distributor lokal, kontrak offtake, kanal pembayaran yang patuh, asuransi perdagangan, jadwal pengiriman, dan mitra logistik yang mampu bekerja di koridor Eurasia. Syfaruddin mengatakan produk Indonesia memiliki peluang pada makanan-minuman, kopi, rempah, produk halal, perikanan, tekstil, alas kaki, dan manufaktur, tetapi keunggulan tarif dapat hilang jika biaya pengiriman, pembiayaan, atau compliance lebih mahal daripada penghematan bea masuk.
Ia juga menilai risiko sanksi dan hambatan perbankan juga harus dimasukkan sejak tahap kontrak.
"Momentum FTA akan dimenangkan perusahaan yang sudah memiliki buyer, dokumen asal barang, skema pembayaran, dan rantai pasok sebelum hari pertama preferensi tarif berlaku," katanya.
Dorongan untuk mempercepat pemanfaatan FTA tersebut sebelumnya juga datang dari dunia usaha. Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan dan Perjanjian Luar Negeri Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Pahala Mansury mengatakan dunia usaha menargetkan nilai perdagangan Indonesia dengan negara-negara EAEU dapat meningkat hingga dua kali lipat dalam waktu tiga tahun.
“Indonesia sudah menandatangani sebuah perjanjian FTA dengan anggota-anggota Eurasian Economic Community dan diharapkan perdagangan bisa meningkat sampai dengan 2 kali lipat dalam waktu 3 tahun,” ujar Pahala.
Pahala menjelaskan terdapat 3 sektor utama yang berpotensi menjadi motor peningkatan perdagangan, yakni komoditas pangan, energi dan hilirisasi mineral, serta industri padat karya.
Meski demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah kendala dalam implementasi kerja sama tersebut, terutama pada sistem pembayaran dan infrastruktur keuangan antar-negara. Sebagai solusi, Pahala menilai perkembangan teknologi finansial dapat dimanfaatkan untuk menjembatani hambatan tersebut.
“Fintech seperti blockchain, digital asset, crypto bisa menjadi salah satu solusi,” katanya.
Selain itu, penguatan infrastruktur rantai pasok seperti logistik, pengiriman, dan penyimpanan juga dinilai penting untuk memastikan potensi kerja sama dapat terealisasi secara optimal.
