APEKSI Soroti Ruang Fiskal hingga Program Strategis Nasional dalam Rapat Pengurus di Surakarta

Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) mengonsolidasikan sikap dan agenda bersama 98 pemerintah kota dalam Rapat Dewan Pengurus dan Ketua Komisariat Wilayah I–VI di Kota Surakarta, Kamis (3/9/2026).

Rapat tersebut digelar untuk membahas tindak lanjut Rakernas XVIII APEKSI sekaligus mencermati berbagai isu nasional yang berdampak langsung terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan masyarakat di daerah.

Ketua Dewan Pengurus APEKSI, Eri Cahyadi, menegaskan bahwa konsolidasi ini diarahkan untuk memperkuat posisi pemerintah kota dalam perumusan kebijakan nasional.

"Kota harus menjadi bagian dari perumusan kebijakan nasional, karena di kota kebijakan negara akhirnya dirasakan langsung oleh masyarakat," ujar Eri dalam press release, Kamis (3/9/2026).

Penyempurnaan kebijakan fiskal dan penanggulangan bencana

Salah satu perhatian utama APEKSI adalah ruang fiskal dan kapasitas pemerintah kota dalam menjalankan otonomi daerah. APEKSI mendorong penyempurnaan kebijakan Transfer ke Daerah (TKD)—termasuk Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK)—agar sesuai dengan kapasitas fiskal, karakter wilayah, beban pelayanan, dan kebutuhan tiap kota.

Selain itu, fleksibilitas APBD, penataan belanja pegawai, serta pembiayaan PPPK dinilai perlu disesuaikan dengan kemampuan riil daerah agar pelayanan publik tetap terjaga.

Kebutuhan ruang fiskal ini dinilai krusial, terutama saat menangani situasi darurat seperti kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kabut asap di Kalimantan yang berdampak pada kesehatan, pendidikan, mobilitas, dan ekonomi. APEKSI menilai kapasitas penanggulangan bencana memerlukan dukungan, kewenangan, dan mekanisme pembiayaan cepat dari pemerintah pusat untuk langkah darurat maupun mitigasi.

Akurasi data sosial ekonomi dan sensus ekonomi 2026

Dalam pelayanan publik, APEKSI menyoroti pentingnya akurasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Meski mendukung penggunaan satu basis data nasional, APEKSI meminta agar data tersebut terus diverifikasi dan dimutakhirkan di lapangan. Penguatan peran pemerintah daerah dalam verifikasi dan mekanisme sanggah dinilai penting agar intervensi pemerintah tepat sasaran.

APEKSI juga menyoroti hasil pendataan lapangan Sensus Ekonomi 2026 yang berlangsung hingga akhir Agustus. Data ini diharapkan segera diterjemahkan menjadi kebijakan strategis terkait UMKM, usaha informal, ekonomi digital, penciptaan lapangan kerja, dan potensi ekonomi lokal.

Kepastian pembiayaan program strategis dan RUU sisdiknas

Terkait program strategis nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, APEKSI menekankan pentingnya kejelasan pembagian peran, kewenangan, serta sumber pembiayaan. Hal ini agar pelaksanaan program pusat tidak memberi beban baru yang mengurangi kapasitas kota dalam menjalankan urusan wajib dan pelayanan dasar.

Mengenai kualitas pendidikan, APEKSI mendorong pembahasan RUU Sisdiknas agar memperkuat sinkronisasi kewenangan dan pembiayaan antara pusat dan daerah, sembari tetap memberi ruang penyesuaian bagi pemerintah kota sesuai karakteristik daerah.

Wakil Ketua Dewan Pengurus APEKSI sekaligus Wali Kota Surakarta, Respati Ardi, mengajak seluruh pihak untuk bersinergi demi memberikan manfaat terbaik bagi masyarakat.

"Mari kita sesuaikan kebijakan otonomi daerah untuk sinkronisasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang tujuan utamanya, tentunya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah," kata Respati.

Desain pemilu hingga agenda perkotaan

APEKSI turut mencermati perkembangan RUU Pemilu dan Pilkada. Perubahan desain pemilu dinilai perlu mempertimbangkan implikasinya terhadap tata kelola pemerintahan daerah, hubungan kepala daerah dengan masyarakat, kesinambungan pembangunan, stabilitas pemerintahan, dan pembiayaan daerah.

Berbagai agenda lain seperti transformasi digital, pemanfaatan AI, penyederhanaan regulasi, perubahan iklim, pengelolaan sampah, ketahanan pangan, investasi, konektivitas, hingga pembangunan berbasis kawasan juga menjadi fokus pembahasan.

Melalui konsolidasi ini, APEKSI berkomitmen memperkuat komunikasi dan advokasi bersama Pemerintah Pusat, DPR, serta kementerian/lembaga untuk memastikan kebijakan nasional dapat diterapkan secara efektif dan selaras dengan realitas 98 kota di Indonesia.