Pengembangan industri drone nasional atau yang memiliki istilah resmi Sistem Pesawat Udara Kecil Tanpa Awak (SPUKTA) sebenarnya memiliki prospek yang besar seiring dengan meningkatnya kebutuhan teknologi drone di berbagai sektor. Namun, pengembangan ekosistemnya masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal belum kuatnya rantai pasok dalam negeri sehingga ketergantungan pada komponen impor masih tinggi.
Menurut para pelaku industri, Indonesia dalam membangun ekosistem dan industri drone yang berdaya saing masih perlu melakukan penguatan regulasi dan meningkatkan dukungan penyerapan pasarnya.
CEO Frogs Indonesia Adhitya Chandra menjelaskan, ketergantungan pada pasokan luar negeri, minimnya substitusi komponen dalam negeri, hingga sulitnya pencapaian target Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada produk akhir, masih menjadi tantangan yang dihadapi di industri drone Indonesia saat ini.
“Yang tersulit dalam membangun industri drone itu adalah bukan hanya membuat drone-nya, tapi bagaimana cara membangun ekosistemnya, teknologi yang relevan, aman, dan dapat diproduksi secara berkala, itu yang sulit,” ucap Adhitya di Universitas Gunadarma, Depok, Senin (03/08/2026).
Frogs Indonesia atau PT Inovasi Solusi Transportasi Indonesia pada awalnya mengembangkan teknologi drone pada tahun 2017 dengan ambisi menciptakan drone untuk mengangkut penumpang. Setelah melalui berbagai perubahan desain dan memakan investasi besar, akhirnya perusahaan tersebut berhasil menerbangkan drone berkapasitas dua penumpang dengan durasi melayang selama 15 menit pada tahun 2020. Akan tetapi, pengembangan tersebut masih belum dapat dikomersialkan akibat regulasi dan sertifikasi penerbangan yang saat itu belum siap.
Dari situ, Frogs Indonesia kemudian memperluas pengembangan ke drone pertanian, kargo, hingga pembersih. Pada tahun 2021, Frogs Indonesia telah berhasil mengantongi sertifikasi TKDN untuk drone pertanian berkapasitas 10 liter. Persaingan di industri drone pun sangat ketat mengingat banyaknya impor dari negara China.
“Persaingan sangat ketat karena banyak produk-produk impor masuk dari China, pada saat itu tahun 2021 kami mengajukan ke suatu balai survei untuk bisa melakukan sertifikasi kepada produk kami. Dan pada saat itu, kami sertifikat TKDN dengan nilai 26,6%,” ujar Adhitya yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Deputi Bidang Advokasi Kebijakan Industri Asosiasi Sistem & Teknologi Tanpa Awak (ASTTA).
Upaya peningkatan nilai TKDN ini terus dilakukan, komponen yang diproduksi dalam negeri tidak hanya berada pada produk akhir, tetapi juga pada berbagai komponen dan suku cadang yang dilakukan. Upaya memperbesar porsi komponen tersebut menjadi salah satu tantangan utama dalam pengembangan industri drone Tanah Air.
“Jika produksi kami atau industri lokal itu tidak dibeli, maka otomatis industri kami pun tidak akan bergerak. Karena produk kami tidak dibeli. Maka dari itu kami mengejar sertifikasi TKDN untuk bisa dibeli oleh pemerintah, sehingga ekonominya berjalan, produk kami laku, lalu sparepart bisa kami beli ke supply chain lokal, lalu semuanya bisa hidup,” jelasnya.
Di satu sisi, perkembangan dari industri drone di Indonesia sebenarnya terlihat dari tahun ke tahunnya. Saat ini saja, sudah ada lebih dari 10 perusahaan Indonesia dengan produk drone sprayer yang mengantongi sertifikat TKDN dengan rentang nilai TKDN berkisar antara 15-66%.
Berdasarkan data yang dihimpun oleh Frogs Indonesia, sektor industri drone di Indonesia diproyeksikan memiliki nilai pertumbuhan pasar dengan compound annual growth rate (CAGR) sebesar 8,1%, dengan nilai pasar yang diproyeksikan mencapai USD 93 juta pada tahun 2028 mendatang.
Adapun komponen drone yang masih diimpor antara lain battery dan juga motor, sementara komponen-komponen lainnya saat ini sudah bisa diciptakan dari dalam negeri. Oleh karena itu, untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor, tantangannya adalah menciptakan rantai pasok dari industri drone tersebut.
“Kalau hardware, airframe, tangki, molding, top cover, dan lain sebagainya sudah bisa dibuat di Indonesia. Cuma yang masih tantangan itu motor, propeller, dan battery, selain dari itu kita sudah bisa di Indonesia,” ungkap Adhitya.
Mendorong industri lokal
Pelaku industri drone pun didorong untuk berperan sebagai inkubator inovasi teknologi berbasis kebutuhan lokal yang mampu menjawab tantangan spesifik industri di Indonesia, sehingga tidak hanya sebagai pelengkap dari rantai nilai saja. Adapun Adhitya mengusulkan empat strategi utama dalam melakukan komersialisasi industri drone dalam negeri.
Strategi yang perlu dilakukan adalah melakukan perluasan akses pasar, penguatan kapasitas teknologi, perlindungan dan fasilitas afirmatif, hingga sertifikasi standar nasional dan internasional.
Peluang yang bisa ditangkap oleh Indonesia dalam melakukan pengembangan komponen drone pun sangatlah banyak seperti komponen airframe, sistem propulsi, battery, navigation system hingga sistem artificial intelligence pun bisa diproduksi dari dalam negeri demi mewujudkan kemandirian teknologi drone.
“Tantangannya di Indonesia adalah kesiapan sumber daya manusianya. Masih sedikit orang yang mengetahui atau passionate di dunia drone. Hampir semua sparepart yang ada di drone itu bisa dibangun di Indonesia,” tegasnya.
Apalagi, Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam seperti nikel, bauksit, dan komposit yang melimpah untuk dipergunakan dalam drone. Ditambah, kebutuhan domestik untuk teknologi drone dalam hal pertahanan, pemetaan, pertanian, logistik, sangat tinggi ke depannya.
Senada dengannya, VP Business Development & SCM Aerotron Industries Danung Wicaksono mengatakan, drone sebenarnya merupakan suatu produk yang tersusun atas berbagai komponen yang saling bergantung satu sama lain, sehingga pengembangannya tidak dapat dipisahkan dari rantai pasok.
Setiap komponen mulai dari airframe, navigation, propulsion, hingga flight control harus tersedia dan terintegrasi agar mampu menghasilkan produk drone yang utuh, oleh karenanya keberadaan industri pendukung ini menjadi faktor penting dalam membangun ekosistem industri drone nasional.
“Industri hulu untuk menciptakan komponen-komponen ini di Indonesia masih belum tersedia secara luas, sehingga posisinya seperti kami ini memang masih akan melakukan resourcing ke pemasok global,” kata Danung.
Baca juga:
Benediktus Krisna Yogatama
Salah satu contohnya, pengembangan industri baterai untuk drone juga masih menjadi tantangan. Kemampuan negara untuk memproduksi baterai berperforma tinggi yang ditubuhkan oleh drone dalam beroperasi sampai saat ini dinilai belum cukup. Akibatnya, komponen tersebut masih menjadi salah satu titik lemah dalam upaya membangun kemandirian drone nasional.
“Battery drone adalah battery yang berteknologi tinggi, dia bisa menyimpan energi sangat banyak dan bisa mengeluarkan energi sangat banyak dalam waktu sepersekian detik, sama seperti battery EV yang juga tidak ada dibuat di Indonesia. Artinya, ini menjadi suatu bottleneck dalam ruang lingkup industri drone Indonesia,” ungkapnya.
Menurutnya, sampai saat ini kemampuan industri hulu di Indonesia untuk mendukung pengembangan teknologi drone masih sangat terbatas. Investasi yang besar hingga kompleksitas teknologi membuat Indonesia belum memiliki basis manufaktur komponen berteknologi tinggi yang kuat.
“Yang membuat sulit adalah industri teknologi membutuhkan investasi yang sangat tinggi, bisa puluhan juta dolar investasinya hanya untuk misalnya buat perangkat flight control. Flight control itu di dalamnya ada chipset, untuk buat chipset itu adalah industri nanometer size engineering, dan itu mahal sekali investasinya,” lanjut Danung.
Meski demikian, tantangan dalam memproduksi teknologi drone ini sering kali menurutnya datang dari faktor luar negeri, seperti dalam hal geopolitik, logistik, regulasi, hingga perkembangan teknologi dari luar yang begitu cepat.
Pengaruh dinamika geopolitik
Dinamika geopolitik turut mempengaruhi rantai pasok industri drone. Fungsi ganda dari drone yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan sipil maupun militer, membuat sejumlah negara khususnya China sebagai produsen drone yang besar, memperketat ekspor produk dan juga komponen drone-nya. Kebijakan ini pun memicu tantangan baru bagi produsen drone di Indonesia yang masih bergantung pada pasokan komponen dari luar negeri.
Masalah utamanya adalah teknologi yang digunakan oleh drone sipil dan militer ini masih banyak berbagi komponen yang sama. Sehingga dengan meningkatnya ketegangan perang geopolitik, kebijakan pun semakin diperketat negara pengimpor.
“Aturan dari pemerintah Tiongkok, GAC No.78. Jadi siapa pun yang mengimpor komponen dari Tiongkok, harus mendaftarkan diri perusahaannya sebagai manufaktur dan kita harus membuat deklarasi bahwa kita menggunakan drone tersebut atau user nanti akhirnya hanya sebagai untuk penggunaan area sipil,” jelasnya.
Ketua Asosiasi Pilot Drone Indonesia Akbar Marwan, justru melihat kondisi itu sebagai sebuah peluang yang perlu segera dimanfaatkan oleh Indonesia. Peluang ini bisa dimanfaatkan tentunya dengan dukungan dan kolaborasi dari seluruh pihak termasuk juga pemerintah dan akademisi.
“Itu menjadi kesempatan bagi kita untuk dapat melakukan sebuah produksi di Indonesia, sehingga kita bahkan bisa ekspor ke negara-negara yang membutuhkan. Banyak sekali yang membutuhkan komponen ini, dari Myanmar, Filipina, Meksiko, dan lain-lain,” tambah Akbar.
Dekan Fakultas Teknologi Industri Universitas Gunadarma Adang Suhendra menyatakan, ada sejumlah hal yang perlu menjadi perhatian dari perkembangan teknologi drone ini. Kemajuan dari teknologi baterai menjadi salah satu faktor penentu dari perkembangan industri tersebut, sehingga produsen sampai saat ini masih terus berlomba melakukan inovasi baterai yang mampu menyimpan energi lebih besar dan efisien.
“Kalau baterainya bisa menyimpan energi besar dengan berat yang kecil, itu akan dicari. Jadi penelitian di bidang teknologi baterai sampai saat ini masih terus dikembangkan, bahkan sampai ke baterai hidrogen yang bisa memberikan energi lebih lama,” jelas Adang.
Berdasarkan fungsinya, drone memiliki empat fungsi utama yakni militer dan pertahanan, fotografi dan videografi, sipil atau komersial, hingga pertanian. Bahkan dalam sektor pertanian, drone sudah mulai memanfaatkan teknologi AI untuk meningkatkan presisi penyemprotan, akibat drone saat ini sudah mampu mengidentifikasikan tanaman yang terserang penyakit, mengklasifikasikan kondisi tanaman, dan secara otomatis melakukan penyemprotan pestisida.
Universitas Gunadarma sendiri baru saja meluncurkan drone pertanian Sorasync Gunadarma, yang merupakan drone pertanian berkapasitas 20 liter hasil kerja sama dengan pelaku industri. Kolaborasi ini merupakan upaya untuk memperluas pasar sekaligus memperkuat ekosistem industri drone Indonesia.
“Kalau luas ladang industri katakanlah tebu atau gula itu kan luas sekali, kalau pakai orang untuk memonitor itu lama ataupun untuk penanaman dan penyemprotan. Oleh karena itu, drone ini alternatif untuk mempercepat proses sehingga produksinya menjadi lebih baik,” kata Adang.
Dijelaskan olehnya, berbagai lembaga riset memproyeksikan pasar drone global tumbuh dua digit per tahunnya sepanjang dekade ini, didorong oleh sektor pertahanan, logistik, dan juga industri.
“Implementasi dari drone ini bisa dipakai di berbagai bidang, dari awalnya memang dikembangkan untuk militer lalu juga bisa diimplementasikan untuk berbagai hal seperti videografi, ataupun di bidang sipil komersial, lalu juga pertanian tentunya,” ucapnya.
