Proyek-proyek strategis badan usaha milik negara (BUMN) dan badan usaha milik daerah (BUMD) di Indonesia, mulai ditawarkan Pemerintah kepada investor Jepang selama acara Indonesia–Japan Infrastructure and Transportation Business Forum and Business Matching 2026 di Jakarta, pada Selasa (4/8/2026).
Ada 32 proyek strategis yang ditawarkan pendanaannya, mencakup pembangunan jalan tol, kawasan hunian, properti komersial, perkeretaapian dan Transit-oriented Development (TOD).
Selain itu juga ada proyek pembangunan pelabuhan dan logistik, hingga fasilitas fabrikasi baja. Seluruh proyek tersebut telah dipersiapkan sebagai peluang investasi yang menarik guna mendukung percepatan pembangunan infrastruktur nasional.
Pergeseran strategi kerjasama investasi
Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ferry Irawan mengatakan, hubungan Indonesia dan Jepang di sektor infrastruktur telah terbangun selama puluhan tahun.
"Berbagai infrastruktur yang saat ini menggerakkan perekonomian Indonesia mulai dari pelabuhan, kawasan industri, tulang punggung logistik, hingga transportasi perkotaan tidak terlepas dari kontribusi teknologi, pembiayaan, dan disiplin rekayasa dari Jepang,” ungkapnya di acara tersebut.
Pendekatan tersebut menunjukkan adanya pergeseran strategi pemerintah dalam mendorong investasi. BUMN tidak lagi hanya berperan sebagai pelaksana pembangunan, tetapi juga menjadi pemilik proyek (project owner) yang menawarkan peluang kerja sama kepada investor global.
Dengan model tersebut, kebutuhan pembiayaan pembangunan tidak sepenuhnya bergantung pada anggaran negara maupun pendanaan internal BUMN, melainkan memanfaatkan kemitraan dengan investor asing.
Investasi dukung optimisme pertumbuhan 8%
Ferry menyampaikan, investasi produktif yang mampu meningkatkan produktivitas, mempercepat transfer teknologi, dan menciptakan lapangan kerja berkualitas dibutuhkan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% pada 2029.
Optimisme pemerintah didukung oleh sejumlah indikator ekonomi domestik. Pada semester I 2026, ekonomi Indonesia tumbuh 5,61%, inflasi tetap terkendali sebesar 3,34% secara tahunan, sementara realisasi investasi telah melampaui Rp1.010 triliun.
Kepercayaan investor juga tercermin dari dipertahankannya peringkat utang Indonesia pada level BBB dengan outlook stabil serta hasil survei Japan External Trade Organization (JETRO), yang menunjukkan mayoritas perusahaan Jepang di Indonesia masih memperkirakan akan membukukan laba operasi.
"Mari kita ubah kemitraan menjadi proyek, dan proyek menjadi investasi yang menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi masyarakat kita,” ujar Ferry.
Upaya tersebut sejalan dengan langkah pemerintah memperkuat kerja sama investasi dengan Jepang melalui kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Tokyo pada akhir Maret 2026.
Dalam pertemuan dengan 13 pimpinan perusahaan besar Jepang, Prabowo mendorong investor memperluas investasi di Indonesia, terutama pada sektor hilirisasi yang memiliki nilai tambah tinggi dan mampu menciptakan lapangan kerja.
Pertemuan tersebut dihadiri sejumlah perusahaan besar Jepang dari berbagai sektor, seperti Toyota Motor Corporation, Mitsubishi Corporation, Panasonic Group, INPEX, Marubeni Corporation, Mitsui & Co., Sumitomo Corporation, hingga Japan Bank for International Cooperation (JBIC).
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyebut, pertemuan tersebut mencapai komitmen investasi lebih dari Rp380 triliun. “Presiden Prabowo mendorong para investor Jepang untuk semakin aktif memperluas investasi di Indonesia, khususnya pada sektor hilirisasi guna meningkatkan nilai tambah serta membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat,” kata Teddy.
Kesenjangan komitmen dan realisasi
Sementara itu, Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai, penawaran proyek-proyek tersebut merupakan langkah yang tepat untuk memperkuat kerja sama ekonomi yang selama ini telah terjalin. Namun, forum seperti ini pada dasarnya hanya menjadi titik awal.
Keberhasilannya akan ditentukan oleh seberapa cepat proyek tersebut berubah menjadi proyek yang layak secara finansial dan benar-benar dieksekusi.
Pengalaman selama ini menunjukkan, forum bisnis Indonesia dan Jepang efektif membuka komunikasi langsung antara investor dan BUMN yang memiliki portofolio proyek. Namun tantangan utamanya selalu sama, yaitu kesenjangan antara komitmen investasi dan realisasi.
"Banyak proyek masih terkendala kesiapan lahan, perizinan, struktur pembiayaan yang belum matang, hingga proyeksi pengembalian investasi yang belum menarik," katanya pada SUAR.
Karena itu, Rendy menilai pemerintah perlu memastikan setiap proyek didukung studi kelayakan yang kredibel, pembagian risiko yang jelas, serta insentif fiskal yang benar-benar berjalan agar peluang investasi tidak berhenti pada tahap penandatanganan.
Ia juga menilai, masih ada pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan, terutama biaya logistik yang tinggi, birokrasi yang belum sepenuhnya efisien, dan penyebaran investasi yang masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. "Faktor-faktor ini menjadi perhatian investor Jepang yang cenderung mengutamakan kepastian dan stabilitas dalam jangka panjang," katanya.
Investasi butuh kepastian
Senada, Guru Besar Universitas Andalas Syafruddin Karimi menilai, forum bisnis merupakan langkah awal yang penting untuk mempertemukan pemilik proyek dengan investor, lembaga pembiayaan, dan calon mitra teknologi. Namun, efektivitasnya baru terlihat ketika proyek bergerak dari promosi menuju uji kelayakan, komitmen, penutupan pembiayaan, dan konstruksi.
Ia menilai pemerintah perlu menyiapkan ruang data yang transparan, studi kelayakan independen, jadwal pengadaan, kepastian izin, dan struktur pembiayaan yang layak. Pemerintah juga harus melaporkan perkembangan setiap proyek berdasarkan tahapan yang terukur.
"Forum bisnis akan berubah menjadi kegiatan seremonial jika pemerintah hanya menghitung jumlah proyek yang diperkenalkan tanpa mengukur modal yang masuk, penutupan pembiayaan, dan manfaat ekonominya," katanya.
Baca juga:
Mukhlison Widodo
Syafruddin menilai, Indonesia memang memiliki daya tarik besar, tetapi daya saing investasinya belum sepenuhnya kuat. Ekonomi tumbuh 5,61% pada semester I-2026, realisasi investasi melampaui Rp1.010 triliun, dan Jepang menanamkan sekitar USD1,9 miliar, sehingga menempati posisi investor asing terbesar keempat.
Pasar domestik yang luas, kebutuhan infrastruktur tinggi, sumber daya alam, dan posisi strategis dalam rantai pasok ASEAN memberikan peluang jangka panjang. Namun di sisi lain, investor Jepang tetap menghadapi ketidakpastian rupiah, suku bunga, regulasi, pengadaan lahan, perizinan daerah, konsistensi kontrak, serta kesehatan keuangan sebagian BUMN.
"Karena itu, pemerintah perlu membangun daya saing melalui kepastian hukum, logistik yang efisien, tenaga kerja produktif, stabilitas makroekonomi, dan penyelesaian hambatan proyek secara konsisten," katanya.
Terkait kemitraan dengan Jepang, Syafruddin menilai pemerintah masih menempatkan negara tersebut sebagai mitra utama, karena memiliki rekam jejak panjang dalam pembangunan infrastruktur Indonesia, didukung pembiayaan jangka panjang, teknologi yang matang, serta standar rekayasa dan pengendalian mutu yang tinggi.
Namun, ia mengingatkan agar Indonesia tetap membuka ruang kompetisi dengan mitra lain sehingga setiap proyek dapat memilih investor berdasarkan efisiensi biaya, transfer teknologi, kandungan lokal, pembagian risiko, dan manfaat ekonomi jangka panjang.
