Memasuki awal triwulan III-2026, perekonomian mulai menunjukkan gejala pemulihan dengan penguatan nilai tukar rupiah secara bertahap, meredanya tingkat inflasi, dan perbaikan indeks penjualan riil menjadi tiga di antaranya. Demi menjaga momentum, kucuran stimulus fiskal perlu diarahkan pada penguatan daya beli dalam jangka panjang.
Terhitung sejak awal bulan Agustus 2026, nilai tukar rupiah di pasar spot mulai menunjukkan gejala penguatan secara substansial. Dari level penutupan perdagangan bulan Juli sebesar Rp18.058 per Dollar Amerika Serikat, kurs rupiah kini telah bergerak menuju kisaran Rp17.755-Rp17.870 per Dollar AS.
Di saat bersamaan, Bank Indonesia (BI) mengumumkan tekanan terhadap cadangan devisa mereda, dengan penurunan minor dari USD 145,6 miliar pada akhir Juni 2026 menjadi USD 145,3 miliar pada akhir Juli 2026. Strategi intervensi terukur mulai menunjukkan bukti, terlihat dari rupiah yang menguat bertahap tanpa tekanan berlebih atas cadangan devisa.
Penguatan itu tak berhenti di atas kertas. Keberhasilan koordinasi BI melalui Tim Pengendali Inflasi Pusat/Daerah (TPIP/TPID) telah menekan tingkat inflasi Indeks Harga Konsumen dari 3,34% year-on-year (yoy) menjadi 2,88% (yoy). Penurunan tajam terjadi utamanya terjadi pada inflasi harga pangan yang turun dari 5,24% (yoy) menjadi 2,52% (yoy).
Implikasi atas sejumlah gejala pemulihan tersebut juga diperlihatkan perbaikan Indeks Penjualan Riil (IPR). Dalam pernyataan resmi, Selasa (11/8/2026), Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso mengumumkan perbaikan IPR bulan Juli 2026 dari sebelumnya jatuh ke titik terendah 221,6 pada bulan Mei menjadi 225,0 pada bulan Juni.
“Peningkatan penjualan didorong kenaikan penjualan makanan, minuman, dan tembakau, disertai pertumbuhan positif penjualan suku cadang dan aksesori. Sementara itu, penjualan eceran pada Juli 2026 diprakirakan menurun -0,3% (mtm), dipengaruhi normalisasi permintaan pasca hari besar keagamaan dan libur sekolah,” kata Ramdan.
Meski penjualan eceran diprakirakan menurun, peningkatan diprakirakan akan kembali terjadi pada akhir tahun, tecermin dari Indeks Ekspektasi Penjualan (IEP) September yang mengalami penurunan menjadi 148, 3, sementara IEP Desember 2026 tercatat meningkat sebesar 171,6.
“Penurunan IEP September 2026 lebih dipengaruhi normalisasi pasca kegiatan hari kemerdekaan Republik Indonesia (HUT RI), sementara peningkatan pada IEP Desember 2026 dipengaruhi oleh HBKN Natal. Situasi ini sejalan dengan tekanan inflasi yang diprakirakan menurun, sementara pada Desember 2026, diprakirakan akan kembali meningkat,” imbuh Ramdan.
Dampak positif stimulus
Membaca perbaikan situasi tersebut, Ketua Dewan Pengawas Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Jimmy Gani menilai, dari perspektif ritel, situasi penjualan riil menunjukkan aktivitas ekonomi masyarakat masih memiliki fondasi yang baik.
“Meski demikian, angka-angka itu juga perlu melihat kondisi di lapangan. Konsumen semakin selektif dan mencari-cari value for money. Meski penjualan membaik, yang tidak kalah penting bagaimana kebijakan memperkuat daya beli secara berkelanjutan,” kata Jimmy saat dihubungi, Rabu (12/8/2026).
Salah satu langkah penguatan daya beli itu, menurut Jimmy, bersumber dari paket stimulus fiskal senilai Rp26,34 triliun yang menurutnya merupakan langkah positif. Ia berharap, stimulus dapat meningkatkan mobilitas konsumsi dan aktivitas ekonomi sehingga memberi multiplier effect secara konkret.
“Efektivitas paket itu tentu bergantung pada ketepatan sasaran dan ketepatan penggunaan. Idealnya, stimulus menjadi jembatan penguatan ekonomi yang lebih fundamental. Stimulus perlu menjadi pemicu, bukan mesin pertumbuhan itu sendiri, karena konsumsi sebaiknya juga didorong penguatan produktivitas,” tuturnya.
Ia mencontohkan melalui program magang nasional yang menyerap tenaga kerja telah membantu menciptakan daya beli untuk mereka yang terserap dengan penghasilan setara upah minimum provinsi (UMP).
Untuk itu, Jimmy mendorong agar paket-paket stimulus yang bermuara pada penciptaan lapangan kerja dapat diperluas, di samping stimulus yang membuat dunia usaha lebih kompetitif sehingga dapat memperluas kesempatan kerja.
“Satu-satunya momentum untuk ritel melanjutkan pertumbuhan adalah festive season akhir tahun dengan promosi. Tentu kita siap, karena tentu ini adalah momentum yang kita tunggu baik untuk Natal maupun Tahun Baru. Kita bisa memanfaatkan ini untuk memberikan promosi dan diskon untuk mendorong konsumsi berputar di masa itu,” kata Jimmy.
Dalam waktu dekat, kunci pemulihan ekonomi semester dua ada pada usaha simultan menjaga daya beli dalam jangka pendek sehingga insentif konsumsi rumah tangga berjalan; disertai upaya jangka panjang berupa insentif untukl meningkatkan produktivitas, membuka lapangan kerja dan mendorong masyarakat berpenghasilan, dan penghasilan UMKM naik.
“Kita melihat indikasi gelombang PHK menempatkan masyarakat berpenghasilan tetap menjadi pelaku informal. Perlu ada peningkatan kapasitas agar UMKM tidak hanya bertahan, tetapi meningkatkan produktivitas dan daya saing ketika pasar semakin jenuh,” kata Jimmy.
Perlu berjangka panjang
Berbagi pandangan dengan Jimmy, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan INDEF Rizal Taufikurrahman menilai paket-paket stimulus yang ditebar pemerintah sepanjang H1-2026 memang berkontribusi menjaga pertumbuhan. Namun, ia mengingatkan, stimulus fiskal saja tidak cukup mengangkat ekonomi.
Ia menggarisbawahi, di saat pertumbuhan konsumsi rumah tangga mencapai 5,06%, angka belanja pemerintah kembali menjadi komponen dengan pertumbuhan tertinggi sebesar 15,97% (yoy).
“Artinya kebijakan fiskal memang menopang, tetapi seberapa kuat pertumbuhan jika didorong belanja pemerintah dan terus dinormalisasi sebagai variabel eksogen menumbuhkan PDB. Jika terus-menerus seperti ini, tentu tidak akan sustain dan kita akan terus bergantung pada fiskal,” katanya.
Baca juga:
Uswatun Hasanah
Agar pemulihan arah ekonomi lebih konkret, Rizal menekankan bahwa keberhasilan stimulus tidak boleh hanya diukur dari besarnya uang yang dibelanjakan, tetapi juga dari besarnya pertumbuhan yang dapat terjadi seandainya stimulus ditiadakan.
Apalagi, ia menambahkan, dilihat dari besaran yang dikucurkan, stimulus fiskal masih terlalu kecil untuk dapat berperan sebagai game changer. Posisi stimulus saat ini lebih berperan sebagai shock absorber terlihat dari alokasi Rp18 triliun atau hampir ⅔ bantuan diberikan dalam bentuk bantuan pangan.
“Artinya, sebagian besar stimulus diberikan sebagai dalam jangka pendek, sehimngga efek tumbuh hilang ketika dihentikan, sementara pendapatan rumah tangga tidak tercipta kuat. Tantangannya sekarang adalah bagaimana stimulus menciptakan daya beli lewat penyerapan tenaga kerja dalam jumlah besar di sektor produktif,” tutur Rizal.
Aspek paling krusial ke depan, Rizal menggarisbawahi, adalah mendorong realisasi investasi, serapan tenaga kerja baru yang menjadi sangat urgent untuk mengawal momentum pertumbuhan yang masih rapuh. Hanya jika investasi baru dapat menyerap tenaga kerja di sektor padat karya, solusi jangka panjang tersebut akan memperkuat daya beli jangka panjang.
“Jika kita terus-menerus menggunakan paket stimulus ditambah bantuan sosial, ekonomi memang akan tumbuh 5%, tetapi jika ingin pertumbuhan 6-7%, yang lebih dibutuhkan adalah mengubah mesin pertumbuhan dari consumption-led menjadi employment-led berbasis investasi sektor bernilai tambah,” pungkas Rizal.
