PT Midi Utama Indonesia Tbk (MIDI/Alfamidi) menilai program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih atau KDMP tidak akan mengganggu bisnis perseroan karena memiliki segmentasi pasar yang berbeda dengan ritel modern.
Corporate Legal & Compliance Director MIDI, Afid Hermeily, mengatakan keberadaan KDMP dan pelaku usaha ritel modern dapat saling melengkapi karena masing-masing memiliki model bisnis dan target pasar yang berbeda.
"Terkait dengan Kopdes Merah Putih, jadi dari sisi dunia usaha tentunya setiap pelaku usaha itu bisa memiliki model bisnis, kemudian segmentasi, dan juga target pasar yang berbeda sehingga tentunya diharapkan dapat saling melengkapi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat," ucap Afid dalam Public Expose di Tangerang, Kamis (4/6/2026).
Ia mengungkapkan bahwa perseroan menghormati dan mendukung program pemerintah serta akan tetap menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan yang berlaku.
"Dan kami tentu perseroan pada prinsipnya menghargai dan mendukung program dan kebijakan pemerintah, dan tentu kami juga tentunya patuh dengan segala regulasi yang berlaku terkait dengan operasional perseroan," kata Afid.
Baca juga:
Benediktus Krisna Yogatama
Selain menanggapi isu KDMP, manajemen juga menilai wacana pembatasan gerai ritel modern di wilayah perdesaan belum berdampak terhadap operasional perusahaan. Menurut Afid, konsep bisnis Alfamidi selama ini lebih banyak menyasar kawasan perkotaan dibandingkan desa.
Sementara itu, Finance Director MIDI, Suantopo Po, mengatakan pelemahan rupiah yang tembus di angka Rp18.000 per dolar AS berpotensi meningkatkan harga sejumlah produk yang menggunakan bahan baku impor, seperti susu, kedelai, dan kacang hijau.
Menurut dia, sebagai peritel, Alfamidi akan mengikuti penyesuaian harga yang dilakukan oleh produsen atau prinsipal.
Perseroan menargetkan pertumbuhan pendapatan dan laba secara moderat sepanjang tahun ini, didukung oleh ekspansi jaringan gerai dan kinerja kuartal pertama yang tumbuh positif. Untuk 2026, Alfamidi berencana membuka sekitar 200 gerai baru dengan alokasi belanja modal sekitar Rp1,5 triliun.
Dalam kesempatan yang sama, perseroan juga menyetujui pembagian dividen tunai sebesar Rp396,2 miliar atau setara 50% dari laba bersih tahun 2025. Nilai tersebut meningkat dari rasio pembayaran dividen tahun sebelumnya yang sebesar 45% dari laba bersih. Dividen yang akan dibagikan kepada pemegang saham mencapai Rp11,85 per saham dan dijadwalkan dibayarkan pada 25 Juni 2026.
Kinerja masih moncer
Sebagai informasi, MIDI mencatat pertumbuhan kinerja keuangan yang signifikan sepanjang 2025 dengan laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk mencapai Rp792,36 miliar, naik 45,01% dibandingkan Rp546,41 miliar pada 2024. Perseroan juga membukukan pendapatan neto sebesar Rp20,64 triliun atau meningkat 3,79% dari Rp19,89 triliun pada tahun sebelumnya.
Suantopo mengatakan peningkatan kinerja tersebut ditopang oleh ekspansi jaringan gerai dan penguatan operasional bisnis yang dijalankan perseroan selama 2025.
"Untuk tahun 2025, perseroan berhasil membukukan kenaikan pendapatan neto sebesar 3,79% dari 19,89 triliun pada tahun 2024 menjadi sebesar 20,64 triliun rupiah pada tahun 2025. Dari sisi laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk naik sebesar 45,01% dari 546,41 miliar pada tahun 2024 menjadi 792,36 miliar pada tahun 2025," ungkapnya.
Selain laba bersih, laba per saham dasar juga meningkat dari Rp16,34 per lembar saham pada 2024 menjadi Rp23,79 per lembar saham pada 2025. Perseroan juga mempertahankan posisi tanpa pinjaman berbeban bunga sepanjang 2024 dan 2025.
Dari sisi operasional, Alfamidi menambah 152 gerai secara neto sepanjang 2025. Penambahan tersebut terdiri atas 115 gerai Alfamidi, 18 gerai Alfamidi Super, dan 31 gerai MIDI Fresh. Dengan tambahan itu, jumlah gerai perseroan mencapai 2.587 unit pada akhir 2025.
Pada periode yang sama, pendapatan neto mencapai Rp5,88 triliun, naik 6,43% dibandingkan Rp5,52 triliun pada kuartal I 2025. Sementara itu, laba yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk melonjak 39,5% menjadi Rp265,57 miliar dari Rp190,37 miliar pada periode yang sama tahun sebelumnya.
Alfamart Tetap Ekspansif
Selaras dengan MIDI, PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (AMRT) menargetkan pembukaan 800 gerai Alfamart baru sepanjang 2026 dengan fokus ekspansi di luar Pulau Jawa.
Di tengah munculnya program KDMP, pelemahan daya beli masyarakat, dan tekanan nilai tukar rupiah, perseroan menyatakan tetap berpegang pada target bisnis yang telah disusun sembari memperkuat layanan kepada konsumen.
Sekretaris Perusahaan AMRT Tomin Widian mengatakan, lebih dari separuh target pembukaan gerai baru tahun ini akan berada di luar Jawa. Strategi tersebut sejalan dengan pergeseran pertumbuhan pasar ritel modern yang dalam beberapa tahun terakhir semakin kuat di wilayah luar Jawa.
“Di tahun 2026 kita targetkan 800 toko, dan sebagian besar lebih dari 50% kita akan buka di luar pulau. Karena memang tadi kalau kita lihat lima tahun terakhir memang terjadi pergeseran dari Pulau Jawa khususnya Jabodetabek itu bergeser ke luar pulau,” kata Tomin.
Perseroan juga memperkirakan kebutuhan belanja modal (capex) untuk pembukaan gerai milik sendiri mencapai sekitar Rp500 miliar. Seluruh pendanaan ekspansi diupayakan berasal dari kas internal perusahaan.
Terkait program KDMP yang saat ini menjadi perhatian pemerintah, Presiden Direktur AMRT, Anggara Hans Prawira mengatakan perseroan belum melihat program tersebut sebagai faktor yang secara langsung memengaruhi kinerja bisnis.
Menurut Anggara, perusahaan lebih fokus meningkatkan kualitas layanan melalui jaringan toko fisik maupun kanal digital.
“Kita fokus terhadap peningkatan pelayanan. Karena basis yang sekarang ini kan di luar daripada kita punya offline, kita juga meningkatkan pelayanan secara online,” kata Anggara.
Ia menambahkan, segmen yang dibidik Alfamart dan KDMP memiliki karakteristik berbeda sehingga perseroan memilih tetap menjalankan strategi yang telah dirancang.
Mengenai peluang kolaborasi, Anggara menegaskan perusahaan terbuka terhadap berbagai bentuk kerja sama. Namun hingga saat ini belum ada pengajuan kerja sama terkait program KDMP.
“Untuk kerja sama, ya siapapun bisa aja, tapi saat ini kita memang belum ada permintaan kerja sama yang diajukan ke kita atas hal tersebut,” ujarnya.
Di sisi lain, perseroan menilai kondisi ekonomi makro menjadi tantangan yang lebih nyata bagi industri ritel tahun ini. Anggara menyebut daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih serta pelemahan rupiah terhadap dolar AS berpotensi menekan konsumsi.
Menurutnya, penguatan dolar AS mulai mendorong sejumlah pemasok menginformasikan potensi kenaikan harga produk karena tidak lagi mampu menahan kenaikan biaya.
“Daya beli kita saat ini juga tidak dalam kondisi yang kuat dibanding tahun lalu. Di samping tentunya kita semua tahu exchange rate USD yang terus menguat, melemahnya rupiah. Ini yang terus terang tantangan buat kita karena beberapa suppliers sepertinya juga tidak akan mampu lagi menahan harga,” kata Anggara. Untuk menghadapi kondisi tersebut, perseroan mengandalkan pemanfaatan data pelanggan guna menyusun program promosi yang lebih tepat sasaran. Strategi ini diharapkan dapat menjaga loyalitas pelanggan sekaligus mempertahankan kinerja bisnis di tengah tekanan ekonomi.
Meski menghadapi berbagai tantangan, manajemen belum merevisi target bisnis 2026 dan tetap mempertahankan anggaran yang telah ditetapkan. “Kita masih stick dengan budget kita. Kita belum melakukan adjustment. Walaupun tadi kita tahu banyak sekali tantangan, tapi kita masih mengupayakan yang terbaik untuk bisa tetap mencapai target-target tersebut bersama,” ujar Tomin.
Ia menambahkan, perusahaan menargetkan kinerja tahun ini setidaknya tidak lebih rendah dibandingkan realisasi 2025, baik dari sisi pendapatan maupun laba bersih.
Sementara itu, AMRT membukukan laba bersih sebesar Rp3,4 triliun pada 2025 atau tumbuh 8,35% dibandingkan tahun sebelumnya. Perseroan juga meningkatkan pembagian dividen menjadi Rp1,7 triliun atau Rp41,5 per saham dengan rasio pembayaran dividen (payout ratio) sekitar 50%.
“Kami mencatat Net Income di tahun 2025 sebesar Rp3,4 triliun atau tumbuh sebesar 8,35%,” kata Tomin
Dari sisi keuangan, pendapatan konsolidasi mencapai Rp126,7 triliun atau naik 7,2% dibandingkan tahun sebelumnya. Laba bruto tumbuh 9,43% menjadi Rp27,7 triliun, sedangkan laba usaha meningkat 11,8% menjadi Rp4,5 triliun.
Total aset perseroan pada akhir 2025 mencapai Rp42,5 triliun, naik sekitar Rp3,8 triliun dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut terutama ditopang peningkatan persediaan serta penambahan aset tetap dan aset sewa seiring ekspansi gerai.
Sementara itu, total ekuitas meningkat menjadi Rp19,3 triliun, sedangkan total liabilitas tercatat Rp23,2 triliun. Meski memiliki utang bank sekitar Rp760 miliar, perseroan menyebut posisi net gearing ratio masih negatif yang menunjukkan kas dan setara kas lebih besar dibandingkan utang berbunga.
Selain membagikan dividen, perseroan juga menyelesaikan program pembelian kembali saham (buyback) yang berlangsung pada Desember 2025 hingga Maret 2026. Nilai buyback mencapai Rp812,5 miliar dengan jumlah sekitar 432 juta saham.
Beda segmentasi, saling mengisi
Ketua Affiliate Global Retailers Association (AGRA) dan Mantan Wakil Presiden Komisaris PT. Matahari Putra Prima Roy Nicolas Mandey mengatakan, KDMP dan toko ritel modern semestinya bisa berjalan beriringan. Sebab, pangsa pasar keduanya berbeda.
Tiap konsumen, lanjutnya, punya kebutuhannya masing-masing. Misalkan, seseorang butuh belanja tawar menawar bisa pergi jam 5 pagi ke Pasar Induk. Lalu misalkan butuh barang darurat di tengah malam bisa pergi ke toko kelontong yang identik dikelola warga Madura perantauan. Sebab, semua itu belum bisa dipenuhi toko ritel modern.
"Segmen pasar itu tidak pernah jadi masalah, dan pelaku ritel tidak mempersoalkan. Kenapa sekarang seolah ritel modern mengambil pasar, padahal setiap usaha segmennya ada," ujarnya.
Ia menambahakn, makin banyak keberadaan toko ritel itu bisa merangsang konsumsi masyarakat. Toko ritel modern, menurutnya, bisa bekerja sama menjadi offtaker atau penerima barang komoditas dari KDMP.
"Kami bisa jadi offtaker KDMP. Kami bawa ke nasional dengan jaringan kami," ujarnya.
Pelengkap Ekosistem Ritel
Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menilai program KDMP tidak akan mampu menyaingi efisiensi ritel modern dalam jangka menengah. Karena itu, keberadaan koperasi tersebut sebaiknya tidak diposisikan sebagai pesaing langsung, melainkan menjadi bagian dari ekosistem ritel yang terintegrasi bersama ritel modern, ritel tradisional, serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Menurut Wijayanto, upaya memaksakan KDMP untuk bersaing dengan jaringan ritel modern justru berpotensi menimbulkan distorsi dalam perekonomian. Dampak yang paling rentan muncul adalah terganggunya keberlangsungan usaha ritel tradisional dan UMKM yang selama ini menjadi tulang punggung aktivitas perdagangan di daerah. "Saya rasa KDMP tidak akan bisa menyaingi efisiensi pasar ritel modern. Memaksakan keberadaan KDMP sesungguhnya berpotensi menimbulkan distorsi pada ekonomi kita. Yang akan terganggu justru ritel tradisional dan UMKM," ucap Wijayanto kepada SUAR, Kamis (4/6/2026).
Ia menilai pendekatan yang lebih tepat adalah membangun ekosistem perdagangan yang memungkinkan seluruh pelaku usaha tumbuh bersama. Dalam skema tersebut, KDMP tidak berdiri sebagai kompetitor, melainkan melengkapi rantai distribusi dan perdagangan yang sudah ada. "Solusinya yang tepat adalah bukan dengan melarang pasar ritel modern, tetapi mengembangkan ekosistem ritel di mana ritel tradisional, ritel modern dan KDMP menjadi bagian dari padanya," jelasnya.
Di sisi lain, ia mendukung adanya pembatasan ekspansi gerai ritel modern di wilayah perdesaan untuk melindungi warung dan UMKM lokal. Namun, kebijakan tersebut harus dijalankan melalui regulasi yang jelas dan penegakan aturan yang konsisten agar tidak menimbulkan ketidakpastian bagi dunia usaha. Menurutnya, gelombang penutupan gerai ritel modern bukan solusi yang produktif. Selain berpotensi mengganggu iklim investasi, banyak gerai ritel modern yang saat ini dimiliki oleh pelaku usaha kelas menengah di daerah. "Pembatasan tersebut harus dilakukan, warung dan UMKM perlu dilindungi, dalam konteks ini yang paling penting adalah regulasi yang jelas dan dilaksanakan dengan tegas. Gelombang penutupan ritel modern menurut saya tidak produktif, mengingat ini akan membuat iklim berusaha di Indonesia makin tidak pasti," ujarnya. Ia menambahkan bahwa integrasi UMKM dan warung ke dalam jaringan ritel modern merupakan langkah yang lebih efektif dibandingkan membatasi aktivitas usaha secara berlebihan. Sementara itu, prospek sektor ritel pada 2026 dinilai akan menghadapi tantangan dari sisi makroekonomi, terutama akibat pelemahan nilai tukar rupiah dan kenaikan harga komoditas global. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan tekanan inflasi impor (imported inflation) sekaligus inflasi biaya produksi (cost push inflation). Wijayanto mengatakan masyarakat berisiko menghadapi kenaikan harga barang konsumsi karena dampak ganda dari penguatan dolar Amerika Serikat dan meningkatnya harga komoditas dunia yang dipicu ketegangan geopolitik, termasuk konflik di Selat Hormuz. "Akan sangat terpengaruh. Harga komoditas global meningkat karena konflik Hormuz, pada saat yang bersamaan Rp melemah terhadap USD; kita kena pukulan dua kali. Imported inflation/cost push inflation akan meningkat, menekan daya beli masyarakat," ucap dia. Ia menjelaskan bahwa upaya menjaga stabilitas rupiah melalui kenaikan suku bunga acuan juga dapat berdampak pada perlambatan aktivitas ekonomi karena biaya pinjaman menjadi lebih tinggi. "Kenaikan BI-rate yang merupakan upaya untuk menstabilkan Rp akan mendongkrak suku bunga sehingga akan membuat geliat ekonomi semakin melambat," imbuhnya. Meski demikian, Wijayanto menilai industri ritel modern masih memiliki prospek pertumbuhan yang kuat. Hal itu didukung oleh besarnya kontribusi konsumsi rumah tangga terhadap perekonomian nasional yang mencapai sekitar 56 persen dari produk domestik bruto (PDB). Menurutnya, tantangan utama yang perlu segera diatasi bukanlah persaingan antara KDMP dan ritel modern, melainkan menciptakan harmonisasi antara ritel modern dan ritel tradisional agar tidak menimbulkan konflik yang dapat menghambat pertumbuhan sektor perdagangan. "Industri ritel modern masih sangat prospektif, mengingat konsumsi RT mewakili 56% GDP kita. Yang urgent dilakukan adalah melakukan harmonisasi antara ritel modern dengan ritel tradisional, agar terhindar dari konflik yang tidak perlu," tutur Wijayanto.
