Estimasi perlambatan ekonomi imbas konflik di Timur Tengah menjadi risiko yang membayangi perekonomian Indonesia memasuki triwulan kedua 2026. Namun, dampak perlambatan tersebut tidak akan terjadi serta-merta mengingat Indonesia memiliki tingkat konsumsi domestik yang resilien dan arah penciptaan lapangan kerja untuk merehabilitasi kelas menengah yang mendorong konsumsi. Dua hal ini bisa "senjata" utama Indonesia menghadapi ketidakpastian global.
Dalam laporan terbaru yang dirilis pada pekan kedua April 2026, Bank Dunia dan Asian Development Bank (ADB) mengoreksi estimasi pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Pasifik tahun ini, masing-masing menjadi 4,2% dan 5,1% dari sebelumnya 4,8% dan 5,4%. Imbas konflik diprakirakan mendorong kenaikan harga bahan pokok, menekan daya beli, dan memengaruhi kapasitas produksi hingga akhir tahun.
Sejumlah rekomendasi Bank Dunia dan ADB mencakup kebijakan mengamankan masyarakat rentan melalui penyaluran subsidi terukur dan tepat sasaran. Di samping itu, kebijakan industrial terbuka dan eliminasi hambatan nontarif juga diharapkan memitigasi dampak dalam jangka pendek dan menengah.
Kedua pendekatan tersebut perlu dilaksanakan secara simultan, mengingat durasi konflik belum dapat diperkirakan menyusul kegagalan perundingan Amerika Serikat-Iran dan keputusan Presiden Donald J. Trump melancarkan blokade unilateral terhadap lalu lintas pelayaran di Selat Hormuz.
Ketua Bidang Hubungan Antarlembaga Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sarman Simanjorang menegaskan hingga saat ini pengusaha masih mengamati dengan cermat perkembangan situasi yang masih amat menantang. Menurutnya, di luar dampak eksternal, pertumbuhan ekonomi kuartal II masih dapat diamankan dengan dorongan konsumsi rumah tangga yang resilien, meski tidak ada momentum hari besar.
"Pada sisi supply, pengusaha, dalam hal ini pengelola dan penyewa pusat-pusat perbelanjaan, mall maupun pasar swalayan, bisa mengadakan festival khusus yang menarik masyarakat untuk berbelanja, mendorong transaksi, dan meningkatkan konsumsi rumah tangga, seperti pesta diskon bulanan," katanya.
Anjuran tersebut terbukti efektif dalam rekapitulasi BINA Indonesia Great Sale edisi Natal-Tahun Baru 2026 dan Idulfitri 1447 Hijriah. Kementerian Perdagangan mencatat realisasi Program Belanja Nasional triwulan I 2026 mencapai Rp184,02 triliun, melampaui target Rp172,38 triliun. Besaran kontribusi program ini akan terlihat dalam kalkulasi PDB triwulan pertama 2026 yang akan diumumkan dalam waktu dekat.
Kelas menengah
Di luar dorongan momentum hari besar keagamaan, faktor pendorong utama konsumsi adalah pemanfaatan program-program padat karya untuk menggerakkan ekonomi desa seperti pembangunan drainase atau revitalisasi jalan desa yang memungkinkan pekerja memperoleh gaji harian. Lewat cara itu, konsumsi rumah tangga dapat terdorong hingga ke akar rumput, dan tidak hanya berpusat di wilayah urban.
"Kami juga melihat program seperti magang nasional untuk mahasiswa dan memberi mereka uang saku sebesar UMP sangat produktif untuk meningkatkan daya beli masyarakat kita, sebagai kiat penyediaan lapangan pekerjaan. Semakin banyak lapangan pekerjaan tercipta, tentu ini juga akan mendorong daya beli masyarakat kita," cetus Sarman.
Baca juga:
Gianie
Dalam mendorong penciptaan lapangan kerja yang mendorong peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani menegaskan tantangan Indonesia tidak selalu mengenai penciptaan lapangan kerja yang luas, melainkan juga lapangan kerja yang layak (decent job).
"Meski jumlah pengangguran terbuka hanya 7,35 juta orang, Indonesia memiliki 19 juta unpaid workers dan 31 juta self-employed workers. Dari 57,3 juta penduduk bekerja, jika kita sertakan keluarga mereka, berarti ada sekitar 180 juta penduduk bergantung pada pendapatan yang tidak stabil," ujar Shinta.
Selain sisi supply, persoalan penciptaan lapangan kerja layak juga sangat berkaitan dengan demand. Secara tahunan, industri dapat menyerap 2-4 juta pekerja tambahan setiap tahun, sementara jumlah lulusan sarjana anyar bisa mencapai 10-12 juta setiap tahun. Rumpang signifikan ini pada gilirannya menjadikan lapangan kerja informal sebagai pilihan tak terelakkan.
"Industri saat ini sangat melemah, dengan kontribusi hanya 19% terhadap PDB. Sekitar 36,5% tenaga kerja adalah lulusan sekolah dasar, sementara saat ini, industri membutuhkan pekerja high-skilled. Dari hasil survei Apindo, kami menemukan masalah talent pipeline ini bersifat struktural, sehingga respons yang diberikan juga harus terstruktur," tegasnya.
Melengkapi penjelasan Shinta, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bob Azam menekankan bahwa masalah-masalah ekonomi kelas bawah cenderung menyita perhatian, padahal memastikan kelas menengah yang memiliki tingkat konsumsi tinggi tetap bergerak tidak kalah pentingnya diperhatikan dan diamankan.
“Yang menggerakkan ekonomi di Indonesia adalah kelas menengah. Belanja kelas bawah sejauh ini tidak begitu menciptakan multiplier effect, tetapi belanja kelas menengah menciptakan, sehingga ekonomi kita akan jalan cepat kalau kelas menengah ditolong,” tandasnya.
Jangan terjebak
Meskipun capaian Program Belanja Nasional Q1 melampaui target, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal mengingatkan sinyal tersebut tidak mencerminkan pemulihan sejati, karena kelas menengah yang menjadi penopang utama konsumsi domestik tetap tertekan.
"Sepanjang 2018-2025, jumlah kelas menengah menyusut dan bergeser ke kelompok Calon Kelas Menengah (CKM). Kontribusi konsumsi kelas menengah menjadi 37%, sementara CKM menopang 44% tingkat konsumsi. Pola konsumsi kini semakin terkonsentrasi pada kebutuhan pokok dan pangan," ujar Faisal saat dihubungi.
Kelas menengah, Faisal mengingatkan, tidak sepenuhnya menikmati stimulus pemerintah yang dikucurkan jelang Ramadan, sementara daya konsumsi mereka paling potensial. Tanpa instrumen khusus untuk kelas menengah, potensi tersebut tidak akan terpancar dalam daya beli yang kuat dan berkelanjutan untuk menjaga optimisme penjualan.
"Kekosongan ini dapat dikoreksi melalui instrumen spesifik untuk kelas menengah seperti insentif pajak penghasilan, voucher belanja nontunai, hingga insentif fiskal bagi perusahaan yang mempertahankan atau meningkatkan upah riil pekerjanya," usulnya.
Apabila pemerintah tidak memberikan intervensi, lanjutnya, penyusutan kelas menengah akan menekan dunia usaha dan berpotensi membuat industri memangkas jumlah tenaga kerja, menggerus daya beli, dan memperlemah konsumsi rumah tangga, yang justru memperlambat roda ekonomi memasuki Kuartal II 2026.
"Ketika momentum permintaan tidak lagi setinggi bulan-bulan sebelumnya, maka daya tahan konsumsi dapat diuji dalam kondisi yang lebih normal, dengan hasil yang mungkin akan sangat berbeda dengan triwulan sebelumnya. Dunia usaha harus siap menghadapi ini," pungkas Faisal.
