Membuka Kunci Nilai Ekonomi dari Hutan Indonesia

‎Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan ekonomi karbon dengan dukungan kawasan hutan, gambut, dan mangrove yang luas. Namun, besarnya aset alam tersebut belum sepenuhnya berbanding lurus dengan jumlah proyek karbon yang mampu dikembangkan hingga menghasilkan nilai ekonomi dan manfaat ekologis. Perdagangan karbon hutan Indonesia bisa jadi salah satu alternatif motor perekonomian baru.

‎Founder dan CEO Fairatmos, Natalia Marsudi, mengatakan keterbatasan jumlah proyek karbon di Indonesia menunjukkan masih adanya kesenjangan antara potensi sumber daya alam dengan kemampuan mengembangkan proyek yang memenuhi persyaratan pasar karbon.

Menurut dia, ketika Fairatmos mulai berdiri pada 2022, hanya terdapat tiga proyek di Indonesia yang telah terdaftar pada salah satu standar internasional dan telah menghasilkan nilai ekonomi sekaligus nilai ekologi. Ketiga proyek tersebut yakni Sumatra Merang Peatland Project, Rimba Makmur Utama, dan Rimba Raya.

‎“Indonesia sebesar 190 juta hektar hutan kok project karbonnya cuma tiga? Kita punya lebih dari 13 juta hektar gambut yang mayoritas terdegradasi. Kita punya lebih dari 6 juta hektar mangrove juga yang mayoritas terdegradasi,” kata Natalia dalam diskusi Greenomics Festival 2026, Senin (24/8/2026).

Menurut Natalia, kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama bukan terletak pada ketiadaan aset alam yang dapat menjadi basis proyek karbon. Tantangannya justru berada pada kemampuan teknis, pembiayaan, hingga tersedianya pembeli kredit karbon.

‎Fairatmos kemudian mengembangkan teknologi Atmoscheck untuk membantu pemilik kawasan mengidentifikasi kelayakan suatu wilayah menjadi proyek karbon. Platform tersebut memanfaatkan data satelit dan informasi geospasial untuk memperkirakan potensi karbon suatu kawasan.

‎“Tidak semua area itu layak dan itu harus diterima,” ujarnya.

Natalia menilai prinsip tersebut penting untuk menjaga integritas pasar karbon. Menurut dia, besarnya potensi ekonomi karbon tidak berarti seluruh kawasan hutan atau lahan dapat otomatis dikonversi menjadi proyek karbon.

Fairatmos saat ini telah bekerja dengan lebih dari 1.000 pemilik konsesi yang mencakup lebih dari 60 juta hektare di Indonesia. Pemilik konsesi tersebut berasal dari berbagai kelompok, mulai dari perusahaan, perhutanan sosial, masyarakat, hingga pemerintah provinsi.

Namun, dari cakupan tersebut, baru dua proyek yang disebut sedang berada dalam tahap validasi. Kondisi ini memperlihatkan besarnya jarak antara potensi kawasan yang dapat dikembangkan dengan proyek yang benar-benar mampu memenuhi persyaratan pasar karbon.

Terbentur permodalan

Selain persoalan teknis, pengembangan proyek karbon juga menghadapi tantangan pembiayaan. Chief Executive Officer (CEO) Landscape Indonesia, Agus Sari, mengatakan proyek berbasis alam membutuhkan modal yang tidak kecil, sementara akses pembiayaan untuk proyek dengan skala tertentu masih terbatas.

Landscape Indonesia melalui salah satu anak usahanya, Landscape Impact Financing for the Environment (LIFE), mencoba mengisi celah pembiayaan yang disebut sebagai missing middle. Skema tersebut menyasar kebutuhan pembiayaan sekitar Rp2 miliar hingga Rp20 miliar.

Agus menjelaskan, kebutuhan pembiayaan tersebut kerap terlalu besar bagi investor individu, tetapi belum cukup besar untuk menarik minat investor institusional.

‎“Di bawah Rp2 miliar itu banyak yang masih bersedia memberikan lewat individual investment, di atas Rp20 miliar yang institusional sudah mulai bisa tertarik. Jadi gitu, itu kalau mengenai Landscape Group,” kata Agus.

Menurut Agus, tantangan pembiayaan tersebut menjadi penting karena proyek berbasis alam tidak hanya membutuhkan dana untuk membangun proyek, tetapi juga untuk memastikan keberlanjutan pengelolaan ekosistem dalam jangka panjang.

‎“Kalau kita bisa mengambil value dari alam, dari nature dengan bijak, itu sebetulnya juga memberikan economic and financial benefit,” ujarnya.

‎Ia mencontohkan pengembangan ekonomi berbasis gambut di Siak, Riau. Salah satu pendekatan yang dilakukan adalah menjaga air di kawasan gambut dengan membudidayakan ikan gabus. Masyarakat mendapatkan bibit ikan, kemudian hasil panen dibeli dan diolah menjadi albumin yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi.

‎Dari contoh tersebut, Agus menilai pelestarian alam dapat berjalan bersama dengan penciptaan nilai ekonomi apabila aset biodiversitas tidak hanya dilihat sebagai objek konservasi, tetapi juga dikelola secara produktif tanpa menguras modal alam.

Konsep tersebut, lanjut dia, merupakan bagian dari regenerative bioeconomy, yakni model ekonomi yang tidak menghabiskan modal alam dan biodiversitas, tetapi justru memulihkan serta memperbaruinya.

Karbon harus memberi manfaat ke masyarakat

CEO Forest Carbon Jeffrey Chatellier mengatakan pengembangan proyek karbon di sektor kehutanan memiliki potensi besar mengingat luas kawasan hutan Indonesia mencapai lebih dari 100 juta hektare. Namun, kawasan tersebut menghadapi tekanan berupa kebakaran hutan dan lahan serta konversi.

‎Menurut Jeffrey, pasar karbon dapat menjadi salah satu instrumen untuk membiayai perlindungan dan restorasi kawasan tersebut. Namun, proyek karbon tidak akan memiliki integritas apabila hanya berorientasi pada penerbitan kredit tanpa menunjukkan dampak nyata di lapangan.

Forest Carbon, kata dia, mengembangkan proyek Sumatra Merang Peatland Project di Sumatra Selatan sejak 2016. Kawasan tersebut sebelumnya rusak akibat kebakaran 2015.

‎Saat proyek dimulai, tutupan hutan di kawasan tersebut hanya sekitar 1%. Kini, tutupan hutan telah meningkat menjadi lebih dari 64% dan ditargetkan menjadi hutan dengan tutupan kanopi penuh dalam lima tahun mendatang.

Baca juga:

Dorong Perdagangan Karbon Lewat Transparansi SRUK dan Lompatan Investasi Hijau Indonesia

Peluncuran Sistem Registrasi Unit Karbon (SRUK) menandai babak baru dalam memperkuat infrastruktur dan tata kelola pasar karbon nasional dan dorong kinerja pasar untuk semakin bergairah.

SUAR Inspirasi Penggerak Dunia UsahaZikrina Ratri

‎Selain pemulihan ekosistem, proyek tersebut juga dirancang untuk menciptakan aktivitas ekonomi bagi masyarakat sekitar. Forest Carbon memprioritaskan tenaga kerja lokal dan pengadaan material dari wilayah sekitar proyek.

‎Jeffrey menyebut pendekatan tersebut sebagai social fence. Menurut dia, kawasan hutan yang luas tidak mungkin dilindungi hanya dengan membangun pagar fisik. Masyarakat sekitar harus memiliki kepentingan ekonomi untuk menjaga kawasan tersebut.

"Sangat penting untuk bekerja sama dengan masyarakat dalam membangun ekonomi hijau, sehingga mereka memiliki pemahaman yang jelas bahwa manfaat ekonomi dari melindungi dan memulihkan hutan akan lebih besar dibandingkan dengan alternatif lain, seperti membuka hutan untuk ditanami kelapa sawit, karet, atau komoditas lainnya,” kata Jeffrey.

‎Integritas menjadi syarat

‎Jeffrey menilai setidaknya terdapat tiga aspek yang menentukan integritas proyek karbon kehutanan. Pertama, penggunaan data yang kuat dan metodologi ilmiah untuk membuktikan pengurangan emisi. Kedua, manfaat nyata bagi masyarakat lokal. Ketiga, hasil ekologis yang dapat dibuktikan, termasuk berkurangnya risiko kebakaran, pertumbuhan kembali pohon, serta pulihnya biodiversitas.

‎Untuk memperkuat transparansi, Forest Carbon mengembangkan sistem pemantauan elektronik yang memungkinkan data proyek diakses pembeli kredit karbon dan auditor. Data tersebut juga digunakan untuk memantau dampak proyek secara berkala.

‎Natalia menambahkan, tantangan integritas juga berkaitan dengan metodologi yang digunakan dalam proyek karbon. Menurut dia, jumlah metodologi yang telah melalui sistem verifikasi untuk memperoleh pengakuan high integrity masih terbatas.

‎Dia menilai sebagian metodologi dikembangkan berdasarkan karakteristik kawasan di Amerika Serikat dan Eropa sehingga belum sepenuhnya mencerminkan karakteristik ekosistem tropis seperti hutan, gambut, dan mangrove Indonesia.

‎“Jangan sampai karena metodologinya tidak applicable di Indonesia jadi tidak lulus standar atau verifikasi dari high atau core carbon principle atau high integrity status di dunia ini,” ujarnya.

Karena itu, pelaku industri karbon di Indonesia dinilai tidak hanya perlu mengembangkan proyek, tetapi juga mendorong pengakuan terhadap karakteristik ekosistem tropis dalam standar karbon global.

Mencari Pembeli

‎Di sisi lain, perkembangan pasar karbon juga sangat bergantung pada kepastian permintaan. Natalia mengatakan pasar karbon pada dasarnya membutuhkan keseimbangan antara penjual dan pembeli.

‎Indonesia kini mulai mengembangkan peta jalan pasar karbon mandatori atau pasar berbasis kewajiban, termasuk skema perdagangan emisi atau emissions trading system (ETS). Dalam skema tersebut, pelaku industri yang memiliki emisi melebihi batas akan membutuhkan instrumen untuk memenuhi kewajibannya.

‎Namun, menurut Natalia, dalam kondisi saat ini sebagian pengembang proyek masih perlu mencari pembeli dari pasar internasional.

‎Kondisi tersebut membuat perkembangan proyek karbon menghadapi persoalan yang saling berkaitan. Pengembang membutuhkan modal untuk membangun proyek, sementara investor membutuhkan kepastian pasar. Di sisi lain, pembeli membutuhkan proyek yang memiliki integritas tinggi dan dapat dibuktikan dampaknya.

‎Dengan demikian, besarnya potensi hutan, gambut, dan mangrove Indonesia belum otomatis menjadikan Indonesia sebagai pemasok kredit karbon dalam skala besar. Pengembangan proyek harus melewati proses teknis, pembiayaan, validasi, verifikasi, pencarian pembeli, serta pemenuhan standar integritas.

‎Agus menilai model yang ideal bukan sekadar menjadikan karbon sebagai komoditas baru, tetapi membangun ekosistem ekonomi yang mampu membuat perlindungan alam memiliki nilai ekonomi yang kompetitif.

“Kalau kita mau sustainable, tiga-tiganya harus jalan. Dan kalau salah satunya enggak jalan, itu bukan sustainable namanya,” kata Agus.

‎Ketiga aspek tersebut mencakup ekonomi, ekologi, dan keadilan sosial. Dengan pendekatan tersebut, pasar karbon diharapkan tidak berhenti pada transaksi kredit, tetapi berkembang menjadi sumber pembiayaan untuk memulihkan ekosistem sekaligus menciptakan kegiatan ekonomi baru bagi masyarakat di sekitar kawasan hutan.

‎Kekuatan ekonomi Baru Indonesia

‎Lebih lanjut, Staf Ahli Menteri Lingkungan Hidup Bidang Hubungan Internasional dan Diplomasi Lingkungan, Erik Teguh Primiantoro, mengatakan perlindungan lingkungan kini menjadi bagian dari arsitektur ekonomi Indonesia.

‎“Jadi kita bisa mengatakan tidak ada ekonomi tanpa integritas ekologi pelestarian lingkungan itu sendiri. Tidak ada bio ekonomi tanpa adanya benefit sharing dan tidak ada keberlanjutan tanpa adanya keadilan sosial tadi, social justice tadi,” kata Erik.

‎Menurut dia, Indonesia memiliki modal alam berupa hutan tropis, gambut, karst, mangrove, dan biodiversitas yang dapat menjadi kekuatan ekonomi baru. Namun, pemanfaatannya membutuhkan transformasi tata kelola, teknologi, pembiayaan, dan kompetensi sumber daya manusia.

‎“Jadi kita harus bisa mentransformasi dari kekayaan sumber daya alam menjadi kekuatan ekonomi baru tadi. Kekuatan ekonomi baru Indonesia tadi,” ujarnya.

Sementara itu, Presiden Komisaris PT Mutu International Tbk (MUTU), Sandiaga Salahuddin Uno, menilai pelaku UMKM dapat menjadi penggerak ekonomi hijau. Ia menyebut sekitar 64 juta UMKM berpotensi mengadopsi praktik ekonomi hijau melalui ekonomi sirkular, penggunaan kemasan ramah lingkungan, dan pemanfaatan energi terbarukan.

‎“Karena para UMKM inilah yang akan menggerakkan ekonomi hijau. Para UMKM yang jumlahnya 64 juta lah yang akan mentransformasi ekonomi kita.”

Transformasi ekonomi hijau juga diarahkan melalui pengembangan biodiversity credit, sumber daya genetik, teknologi, serta pelaporan keberlanjutan untuk mengukur dampak positif kegiatan ekonomi terhadap alam.
‎