Di tengah ekspansi usaha yang terus luas, perusahaan perlu terus menjaga keberlangsungan usaha dengan menjaga relasi baik dengan komunitas dan lingkungan sekitar. Community investment atau investasi berbasis masyarakat merupakan pendekatan yang tergolong baru dalam mendukung transisi menuju ekonomi hijau yang lebih inklusif.
Melalui community investment, manfaat pembangunan diharapkan tidak hanya terpusat pada pertumbuhan ekonomi di pusat-pusat perkotaan besar saja, tetapi juga menjangkau masyarakat di tingkat akar rumput melalui penguatan ekonomi lokal dan kemandirian.
Dari dunia usaha, seiring meningkatnya perhatian terhadap pembangunan yang berkelanjutan, sudah mulai ada pergeseran dari yang tadinya melakukan pendekatan seperti program social corporate responsibility (CSR) yang bersifat filantropi atau bantuan sesaat, menjadi community investment.
Dengan menggunakan pendekatan investasi berbasis masyarakat, perusahaan berupaya untuk membangun kapasitas masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi, peningkatan keterampilan, pendampingan usaha, hingga pembukaan akses pasar. Sehingga, dampak sosial dan ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat lebih panjang dan berkelanjutan.
Hal ini mengemuka dalam The Bangun Bangsa Conference 2026 yang digelar di Jakarta Selatan, Kamis (06/08/2026)
Head of Corporate & Regulatory Affairs Bentoel Group Dian Widyanarti menceritakan, perjalanan perusahaan dalam beralih dengan menggunakan pendekatan community investment yang lebih strategis ini pun tidak mudah. Pergeseran dari pendekatan yang bersifat filantropi menuju community investment ini sendiri dilakukan oleh perusahaan ketika bantuan yang diberikan seperti contohnya dalam bentuk infrastruktur tidak begitu dirasakan dampak manfaatnya dalam waktu yang panjang untuk masyarakat.
“Kami melihat bahwa inisiatif-inisiatif kami yang tujuannya memberikan dampak sosial, apabila diberikan one-off, dan suatu ketika kami kembali beberapa tahun untuk melihat apakah dampaknya masih dirasakan, ternyata itu menjadi pertanyaan besar bagi kami,” kata Dian.
Pendekatan lama yang berfokus pada pemberian bantuan seperti fasilitas fisik, hanya menghasilkan manfaat yang bersifat sementara. Setelah beberapa waktu, identitas perusahaan pada fasilitas tersebut pun hilang, begitu juga dengan manfaat sosial yang dirasakan oleh masyarakat tidak lagi terasa.
Perusahaan pun merancang program yang lebih berorientasi pada pemberdayaan masyarakat. Dengan ini, keinginan perusahaan agar dampak sosial yang diciptakan tidak terhenti setelah satu program selesai begitu saja.
“Kemudian kami bergeser kepada apa sih yang kira-kira membawa dampak yang lebih panjang? Jadi pendekatan kami berubah, lebih kepada menggali dulu kebutuhan dari lingkungan sekitar kami beroperasi seperti di Malang dan Jakarta, kira-kira apa yang menjadi kebutuhan dari masyarakat yang bisa kita intervensi yang sifatnya lebih berjangka panjang,” jelasnya.
Setelah melakukan evaluasi dan pendataan terhadap kondisi masyarakat di sekitar tempat perusahaan beroperasi, perusahaan menemukan bahwa persoalan utama yang dihadapi masyarakat di sekitar wilayah adalah mengenai masalah ekonomi. Berangkat dari penemuan tersebut, Bentoel Group kemudian mengubah fokus program sosial yang sebelumnya didominasi bantuan yang bersifat sekali selesai atau one-off menjadi program pemberdayaan yang berorientasi pada peningkatan kemampuan masyarakat dalam mewujudkan kemandirian ekonomi.
Bentoel Group melalui program inkubasi bisnis, pelatihan, dan pendampingan usaha yang diinisiasi yakni Empower Academy, mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dengan memberdayakan kelompok masyarakat tertentu agar mandiri secara ekonomi dan mampu berwirausaha.
“Membangun kepercayaan diri bagi masyarakat yang ingin punya skill micropreneurs, diberi penguatan kepada mereka, edukasi, untuk bisa memanfaatkan modal yang mereka punya menjadi sesuatu yang berdampak panjang,” tegasnya.
Meski demikian, pergeseran yang dilakukan ini juga menghadapi sejumlah tantangan dalam prosesnya. Apalagi, program-program yang berorientasi kepada dampak sosial ini tidak secara langsung menghasilkan revenue untuk perusahaan.
“Kendala yang kami hadapi di internal sama yang dihadapi oleh pelaku usaha lainnya, program-program social impact ini bukan revenue generation. Jadi meyakinkan stakeholders internal kami juga tidak mudah, apa yang kami lakukan untuk meyakinkannya adalah mengubah mindset-nya dulu,” ucap Dian.
Bentoel pun melibatkan para karyawannya sebagai mentor dalam program community investment tersebut. Karyawan dari berbagai divisi berbagi pengetahuan dan keterampilannya kepada masyarakat. Dengan ini, sense of belonging dari para karyawan hingga stakeholder pun terbangun.
“Dengan adanya rasa kepemilikan dari karyawan, mindset teman-teman internal juga berubah. Mereka punya kebanggaan dengan menjadi bagian dari program itu sendiri. Dan ketika peserta berhasil paling tidak ada peningkatan penjualan, itu kegembiraannya luar biasa,” ungkapnya.
Solusi bagi masyarakat
Sementara itu, CEO Olahkarsa Unggul Ananta mengatakan, untuk mendesain sebuah program yang memiliki fungsi sebagai solusi yang relevan atas permasalahan dan kebutuhan yang dihadapi oleh masyarakat, fondasi yang paling penting adalah berada dalam tahap assessment awal.
Keberhasilan sebuah program community investment sangat bergantung pada proses penilaian di tahap awal, sehingga perusahaan perlu melakukan social dan stakeholder mapping untuk memahami kondisi demografi, mengidentifikasi aset yang dimiliki komunitas, serta mengenali tingkat kerentanan masyarakat. Dengan ini, program yang dirancang oleh perusahaan pada akhirnya benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
“Nah sering kali, proses assessment ini hanya menangkap keinginan, karena kita harus betul-betul bisa membedakan apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan. Maka fungsi dari proses assessment di awal ini melalui social mapping adalah memastikan program yang kita desain sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” tambah Unggul.
Komitmen jangka panjang dari perusahaan maupun masyarakat itu sendiri dalam melaksanakan community investment juga sangat penting. Sebab, pemberdayaan ekonomi masyarakat ini sering kali tidak dapat dicapai dalam waktu singkat.
“Harus ada komitmen multiple years. Karena masyarakat tidak bisa mengikuti siklus penganggaran atau project management. Nah titik tengah di antara dua siklus itu ini menurut saya menjadi pertimbangan yang sangat penting untuk memastikan desain ini benar-benar berdampak secara maksimal,” tegasnya.
Pemerintah sendiri menilai community investment ini sebagai sebuah instrumen dalam memperkuat transformasi ekonomi hijau, sehingga manfaat dari target ekonomi hijau ini nantinya bisa dirasakan secara langsung oleh masyarakat.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy menyatakan, berbagai praktik yang dilakukan oleh perusahaan dalam melakukan investasi berbasis masyarakat ini sudah sejalan dengan arah kebijakan pemerintah dalam mendorong pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
“Ekonomi hijau harus menjadi prioritas pembangunan nasional, investasi berbasis masyarakat adalah cara kita untuk mewujudkannya. Dengan cara ini, kita membangun perekonomian lebih hijau dan kita membangun perekonomian yang lebih baik,” ujar Rachmat.
Ditegaskan olehnya, tidak ada satu negara pun yang mampu tumbuh dan berkembang tanpa adanya dukungan dari sektor dunia usaha. Oleh karena itu, kepedulian dunia usaha untuk berkontribusi dalam pembangunan dinilai menjadi fondasi penting dalam terciptanya pertumbuhan yang berkelanjutan. Pembangunan bangsa sendiri pada akhirnya harus berpusat pada pembangunan sumber daya manusia sebagai modal utama menuju kemajuan jangka panjang, dalam hal ini untuk menggapai cita-cita Indonesia Emas 2045.
Sebagaimana diketahui dunia saat ini tengah dihadapi oleh sejumlah ketidakpastian yang mendorong adanya perubahan strategi baik dari pemerintah maupun pelaku usaha. Di tengah situasi tersebut, Indonesia tidak bisa berjalan pada pola lama seperti hanya bergantung pada ekstraksi sumber daya alam saja, tetapi membutuhkan jalan baru di mana paradigma pembangunan harus mampu menjaga daya tahan nasional, memperluas lapangan kerja, dan menjamin keadilan bagi masyarakat.
“Transisi hijau harus menjadi motor utama kesejahteraan rakyat kita. Pentingnya menempatkan manusia sebagai bagian dari pengembangan keterampilan dan inklusi sosial sebagai fokus kebijakan transisi menuju ekonomi rendah karbon sekaligus ekonomi sirkular,” katanya.
Baca juga:
Uswatun Hasanah
Strategi pembangunan dan transformasi menuju ekonomi hijau ini perlu memastikan investasi berbasis masyarakat untuk bisa tumbuh memberikan hasil pertumbuhan yang inklusif. Saat ini, investasi berbasis masyarakat di Indonesia sendiri sudah diposisikan sebagai mesin distribusi yang memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia.
Investasi berbasis masyarakat ini juga sudah dilakukan oleh pemerintah di seluruh kawasan di Indonesia mulai dari kawasan pedesaan dan kawasan tertinggal, kawasan pesisir, kawasan hutan, hingga kawasan perkotaan.
Di kawasan pedesaan dan daerah tertinggal, pemerintah tengah mendorong pengembangan energi terbarukan berbasis komunitas seperti pembangkit listrik tenaga surya komunal, mikrohidro, dan biogas desa yang dikelola koperasi, sehingga menekan biaya energi masyarakat dan memperkuat kemandirian ekonomi bangsa. Sementara di kawasan hutan, pemerintah mengembangkan program perhutanan sosial dengan memberikan kepastian hak kelola kepada masyarakat sehingga mampu menghasilkan komoditas seperti kopi, teh, ataupun produk hasil hutan yang bernilai ekonomi tinggi.
“Di wilayah pesisir, kita gerakkan ekonomi biru restoratif di mana masyarakat aktif menjadi bagian dari konservasi mangrove, menjadi bagian dari ekowisata berbasis warga, serta budaya yang berkelanjutan. Di kawasan perkotaan, kita ingin ekonomi sirkulras menjadi bagian yang harus kita kembangkan,” tambahnya.
Demi mewujudkan transformasi ekonomi hijau ini, pemerintah perlu melakukan reformasi regulasi dan tata kelola dengan menyederhanakan birokrasi demi mempercepat perizinan berusaha. Selain itu, akses pembiayaan yang lebih inovatif dan inklusif juga diperlukan sehingga pembiayaan ekonomi hijau tidak hanya dinikmati dan dirasakan dalam proyek-proyek besar saja, tetapi juga menjangkau masyarakat.
“Kita wajib melakukan penguatan keterampilan green skills, mempersiapkan green jobs, kita tidak hanya membangun ekonomi baru, tapi juga membangun keterampilan lama untuk menyambut kebutuhan baru,” tegasnya.
Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI) Isbandi Rukminto Adi menilai, ketika pemerintah ataupun perusahaan ingin melakukan investasi berbasis masyarakat, ada sejumlah hal yang perlu diperhatikan, yang utama adalah mengenai dari motivasi dan tujuan awal dari community investment tersebut hingga kesiapan dari para petugas sebagai pendamping dari masyarakat.
Keberhasilan dari community investment yang dilakukan menurutnya sangat bergantung pada tahap awal perencanaan. Apabila tujuan awalnya tidak dirumuskan dengan tepat, sebuah program berpotensi tidak memberikan dampak yang diharapkan bagi masyarakat. Begitu juga dari sisi kesiapan para petugas pendampingnya.
“Karena petugas akan bertemu dengan masyarakat yang dinamis, dinamika ekonomi dan sosial budayanya berbeda antara satu komunitas dengan lain, sehingga perlu diperhatikan kesiapan petugas dari pendampingnya. Bagaimana mereka menggali potensi di masyarakat, bagaimana juga mereka menganalisis kebutuhan masyarakat,” kata Isbandi.
Perusahaan didorong untuk fokus terlebih dahulu pada niat dan tujuannya dari melakukan community investment, baru melakukan penguatan kesiapan dari para petugas pendamping. Dari situ, baru proses menganalisis kebutuhan dari masyarakat dilakukan.
Program ini sendiri tidak cukup hanya memberikan bantuan atau modal, tetapi lebih berorientasi kepada mengubah pola pikir masyarakat dan membangun kesiapannya untuk berkembang. Sehingga, peran pendamping yang memberikan pendampingan terhadap masyarakat sejak awal, memahami kondisi mereka di lapangan, serta mendorong perubahan mindset, menjadi krusial dalam membangun kemandirian ekonomi masyarakat.
“Pendamping itu bukan expert, jadi mereka bekerja bersama masyarakat untuk mencari dan menyiapkan sistem supaya masyarakat bisa bergerak baik di pedesaan maupun perkotaan,” sambungnya.
