Perusahaan di berbagai sektor mulai berlomba menerapkan praktik ramah lingkungan, seiring meningkatnya tekanan perubahan iklim, regulasi, serta perubahan perilaku konsumen. Alhasil, transformasi menuju gaya hidup hijau tidak lagi bersifat opsional, melainkan menjadi kebutuhan strategis untuk keberlanjutan bisnis dan ekonomi.
Co-founder dan Chief Operating Officer Jejakin, Andreas Djingga, menyoroti bahwa urgensi tersebut tidak terlepas dari ketimpangan dampak perubahan iklim di Indonesia. Ia menjelaskan konsep climate justice sebagai kondisi ketika kelompok dengan kontribusi emisi rendah justru menanggung dampak paling besar.
“Setelah saya melakukan riset tentang climate justice, di Indonesia banyak masyarakat dengan jejak karbon rendah, seperti petani, nelayan, dan komunitas pesisir. Namun, mereka justru yang paling terdampak perubahan iklim,” ujar Andreas di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Rabu (22/4/2026).
Ia menambahkan, dampak tersebut terlihat nyata pada penurunan hasil panen akibat cuaca ekstrem, perubahan ekosistem laut yang memengaruhi tangkapan ikan, hingga kenaikan permukaan air laut yang mengancam permukiman pesisir.
Contohnya, akibat cuaca ekstrem panen menurun, ekosistem laut berubah sehingga hasil tangkapan ikan berkurang. Bahkan di wilayah pesisir, kenaikan air laut bisa menyebabkan rumah hilang
Menurut Andreas, kondisi tersebut mendorong perusahaan untuk tidak hanya fokus pada pengurangan emisi, tetapi juga memastikan dampak aksi iklim dirasakan oleh kelompok yang berada di garis depan (frontline). Ia menekankan bahwa distribusi tanggung jawab menjadi isu utama dalam agenda keberlanjutan.
“Nah jadi sebenarnya di sini isunya bukan hanya mengurangi emisi, tapi juga pembagian tanggung jawab yang lebih proporsional, di mana setiap aksi iklim harus memberi dampak bagi pihak yang terdampak,” jelasnya.
Dalam praktiknya, perusahaan mulai mengintegrasikan teknologi untuk memastikan aksi keberlanjutan dapat diukur. Andreas menyoroti bahwa banyak program penanaman pohon sebelumnya bersifat simbolik tanpa pemantauan jangka panjang.
“Iya jadi ini sebenarnya inti dari yang kami bangun di Jejakin, karena banyak seremoni penanaman pohon yang hanya simbolis, seperti ‘menanam banner’, lalu setelah itu dilupakan,” katanya
Untuk itu, Jejakin mengembangkan platform pemantauan berbasis teknologi yang memungkinkan pelacakan kontribusi, pertumbuhan pohon, serta dampak sosial dan lingkungan secara berkelanjutan.
Tantangan gaya hidup rendah karbon
Di sisi lain, Executive Board The Habibie Center, Nadia Habibie, menilai perubahan gaya hidup rendah karbon menghadapi tantangan struktural, terutama biaya dan ketergantungan pada energi fosil. Ia menegaskan bahwa hampir seluruh aktivitas masyarakat modern berkontribusi terhadap emisi karbon.
Menurut Nadia, kondisi tersebut menciptakan dilema antara kebutuhan akan kenyamanan dan tuntutan untuk beralih ke praktik berkelanjutan. Ia menyebut banyak solusi hijau masih tergolong mahal dan belum sepenuhnya terjangkau.
Meski demikian, ia menilai perubahan tetap dapat dimulai dari langkah sederhana di tingkat individu, seperti mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, membatasi perjalanan udara, serta mengubah pola konsumsi.
Selain isu karbon, Nadia juga menyoroti ancaman krisis air yang dinilai belum mendapat perhatian luas. Ia menyebut meski Indonesia memiliki sumber daya air besar, distribusinya tidak merata dan tingkat akses air layak masih terbatas.
Adapun Indonesia, lanjutnya, sebetulnya dari segi peringkat kita adalah nomor tujuh sumber daya air terbarui di dunia. Namun saat ini hanya ada 30% safely managed drinking water dan di Jawa.
Sektor keuangan mengadopsi prinsip keberlanjutan
Seiring meningkatnya kesadaran tersebut, sektor keuangan turut mempercepat adopsi prinsip keberlanjutan. Head of ESG Communication Bank Mandiri, Adam Zahir, menyatakan bahwa isu ESG kini menjadi standar baru dalam industri perbankan.
“Jadi memang kami di industri perbankan melihat ini sebagai sesuatu yang sangat penting gitu ya. Sudah berubah dari sebelumnya yang sifatnya itu mungkin masih voluntary, namun lebih ke sini menjadi sesuatu yang mandatory,” jelas Adam.
Ia menjelaskan, dorongan datang dari regulator, investor global, serta preferensi nasabah yang mulai mempertimbangkan aspek keberlanjutan dalam memilih produk keuangan. Survei internal menunjukkan 77% nasabah mulai mempertimbangkan aspek ESG, sementara 49% tertarik menggunakan produk berkelanjutan.
Untuk merespons tren tersebut, perbankan mulai menghadirkan solusi berbasis karbon bagi nasabah ritel, termasuk fitur penghitungan emisi dan mekanisme carbon offset.
“Tujuannya kami di sini mendorong carbon offset ini ke segmen retail, tidak lain dan tidak bukan untuk sama-sama kita semua kolaborasi mendukung target pemerintah menuju net zero gitu ya di 2060 atau lebih awal,” kata Adam.
Tidak bisa instan
Dari sektor energi, Director of Human Capital and Supporting Business Pertamina New and Renewable Energy Indira Pratyaksa menegaskan, perubahan gaya hidup menjadi faktor kunci dalam menekan emisi, di tengah keterbatasan transisi energi yang tidak bisa dilakukan secara instan.
“Jadi kalau kita bicara kapan waktu yang tepat, harusnya dari kemarin,” cetusnya.
Ia menjelaskan bahwa keberlanjutan pada dasarnya adalah upaya mengoptimalkan sumber daya saat ini tanpa mengorbankan generasi mendatang. Dalam konteks tersebut, peran individu menjadi bagian penting dari solusi.
“Kalau kita bicara esensinya, sebenarnya definisi dari sustainability itu adalah bagaimana kita mengoptimalkan resource yang ada sekarang tanpa merugikan kepentingan yang akan menikmatinya di masa depan,” kata Indira.
Indira menambahkan, meskipun sektor energi menjadi kontributor utama emisi, aktivitas sehari-hari masyarakat juga memiliki kontribusi signifikan. Ia mendorong perubahan perilaku sederhana, seperti berjalan kaki, bersepeda, dan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi.
“Saya dari kantor ke rumah enam kilo, kadang-kadang saya jalan kaki. Kantor saya pindah jaraknya sebelas kilo, kadang-kadang saya naik sepeda,” ungkapnya.
Selain itu, ia menekankan pentingnya mekanisme carbon offset sebagai langkah kompensasi atas emisi yang belum dapat dihilangkan sepenuhnya.
“Kalau tadi kita melakukan aktivitas yang menghasilkan emisi, aktivitas offset itu artinya kita membayar dosa-dosanya itulah ya,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan dampak jangka panjang dari limbah, termasuk plastik yang membutuhkan waktu ratusan tahun untuk terurai, sehingga perubahan pola konsumsi menjadi bagian dari strategi pengurangan emisi.
“Kalau pakai botol plastik, itu lima ratus tahun lho yang diperlukan untuk mengurainya,” katanya.
Di sisi lain, dia mengamini bahwa transformasi menuju gaya hidup hijau membutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak.
"(Perlu kolaborasi) lintas sektor, inovasi teknologi, serta perubahan perilaku masyarakat. Perusahaan tidak lagi hanya berperan sebagai pelaku bisnis, tetapi juga sebagai penggerak perubahan menuju ekonomi rendah karbon," pungkasnya.
Peluang ekonomi baru
Direktur Keuangan, Sumber Daya Manusia, dan Umum PT Bursa Efek Indonesia (BEI), Risa E. Rustam, mendorong partisipasi publik dalam aksi iklim melalui pemanfaatan bursa karbon.
Risa menegaskan bahwa perubahan iklim kini telah menjadi realitas yang berdampak langsung pada stabilitas ekonomi global, sehingga membutuhkan keterlibatan aktif seluruh lapisan masyarakat.
“Perubahan iklim bukan lagi isu masa depan tetapi realita dan dampak yang sudah hadir di depan mata. Dampaknya tidak hanya menyentuh aspek lingkungan, tetapi juga pada stabilitas ekonomi global,” ujar Risa.
Menurut dia, BEI sebagai regulator pasar modal memiliki tanggung jawab untuk mendorong pembiayaan berkelanjutan, memperkuat praktik environmental, social, and governance (ESG), serta membangun ekosistem yang mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Salah satu langkah konkret yang ditempuh adalah menghadirkan platform perdagangan karbon melalui IDX Carbon.
“Melalui IDX Carbon, kami menghadirkan platform perdagangan karbon yang memungkinkan pelaku usaha maupun masyarakat untuk berpartisipasi secara langsung dalam pengurangan dan kompensasi emisi karbon,” katanya.
Risa mengungkapkan, berdasarkan data IDX Carbon, hingga saat ini tercatat 2.065 beneficiaries telah melakukan offset lebih dari 1,3 juta ton CO2 ekuivalen. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.566 merupakan individu atau retail, serta terdapat 40 kegiatan yang turut berpartisipasi.
Meski demikian, ia menilai partisipasi tersebut masih perlu diperluas melalui pendekatan yang lebih inklusif dan mudah diakses masyarakat. Rata-rata jejak karbon masyarakat Indonesia berada pada kisaran 2 hingga 3 ton CO2 ekuivalen per tahun, yang menurutnya dapat dinetralkan dengan biaya relatif terjangkau melalui mekanisme pasar karbon.
“Melalui konsep Retirement on Behalf di IDX Carbon, individu kini dapat melakukan offset emisi secara lebih mudah, baik secara langsung maupun melalui perantara. Setiap kontribusi tersebut tercatat secara resmi dan dilengkapi sertifikat atas nama individu dalam Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim,” ujar Risa.
Ia menambahkan, kampanye “Aku Net Zero Hero” dirancang sebagai jembatan untuk mendorong perubahan dari tingkat individu, dengan menekankan langkah sederhana, konsisten, dan terukur dalam menjalankan gaya hidup rendah karbon.
“Kami melihat sebuah tren positif di mana kesadaran masyarakat terhadap perubahan iklim terus bertumbuh dan menunjukkan perkembangan yang positif. Ini menandakan bahwa isu keberlanjutan mulai bertransformasi dari sekadar wacana institusi menjadi kesadaran individu,” katanya.
Risa menegaskan bahwa pencapaian target net zero bukan tanggung jawab satu pihak, melainkan hasil kolaborasi berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat luas. Ia berharap kampanye ini dapat memperluas partisipasi publik sekaligus memperkuat ekosistem pasar karbon di Indonesia.
“Setiap langkah kecil yang dilakukan secara konsisten oleh individu atau satu pihak akan membentuk perubahan besar jika dilakukan secara kolektif,” ujar Risa.
