Indonesia kembali dihadapkan pada momentum penting untuk memperkuat kepemimpinan dalam agenda perubahan iklim global. Komitmen menuju target emisi nol bersih atau net-zero emission tidak hanya diwujudkan melalui berbagai deklarasi, tetapi harus diterjemahkan menjadi kebijakan dan program yang memberikan dampak nyata. Dalam konteks tersebut, kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat sipil menjadi kunci untuk memastikan transisi menuju ekonomi hijau berjalan secara berkelanjutan.
Komitmen tersebut kembali digaungkan melalui penyelenggaraan Indonesia Net-Zero Summit (INZS) 2026 yang digelar oleh Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) di Balai Kartini, Jakarta (1/8/2026)
Memasuki tahun kelima pelaksanaannya, forum independen ini mengangkat tema "It's Time to Deliver!" sebagai penegasan bahwa berbagai komitmen iklim global dan nasional kini harus diwujudkan dalam langkah yang konkret, terukur, dan mampu mempercepat pencapaian target penurunan emisi Indonesia.
Pendiri FPCI Dino Patti Djalal, menilai Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi salah satu pelopor aksi iklim dunia apabila mampu menjalankan sejumlah agenda strategis secara konsisten. Menurutnya, terdapat lima agenda prioritas utama yang perlu segera diwujudkan agar Indonesia tidak hanya menjadi peserta dalam diplomasi iklim global, tetapi juga tampil sebagai negara yang mampu memberikan contoh nyata dalam pembangunan rendah karbon.
Agenda pertama yang disoroti adalah percepatan realisasi pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt yang telah dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
“Program tersebut dinilai dapat menjadi tonggak penting transformasi sektor energi nasional sekaligus meningkatkan kepercayaan investor terhadap komitmen Indonesia dalam transisi energi. Apabila proyek tersebut berhasil direalisasikan sesuai rencana, aliran investasi hijau dan pendanaan berbasis Environmental, Social, and Governance (ESG) diperkirakan akan semakin deras masuk ke Indonesia," Dino.
Agenda Kedua adalah perlindungan hutan, lahan gambut, dan kawasan mangrove harus tetap menjadi prioritas utama. Dino mengapresiasi keberhasilan Indonesia dalam menekan laju deforestasi secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Namun, ia mengingatkan bahwa pembukaan hutan berskala besar, khususnya di Papua, berpotensi menghapus berbagai capaian pengurangan emisi dari sektor energi, industri, maupun transportasi sehingga dapat mengurangi kredibilitas Indonesia dalam upaya mitigasi perubahan iklim.
Agenda ketiga adalah mempercepat pengembangan pasar karbon nasional. Indonesia dinilai memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu pusat perdagangan karbon dunia melalui optimalisasi Bursa Karbon Indonesia (IDX Carbon).
“Dengan dukungan regulasi yang semakin kuat serta meningkatnya partisipasi pelaku usaha, pasar karbon diharapkan dapat menjadi instrumen ekonomi yang mendorong investasi hijau sekaligus memberikan insentif bagi perusahaan untuk menurunkan emisi secara lebih efisien,” ujar dia.
Agenda keempat adalah Indonesia juga didorong memanfaatkan posisinya sebagai anggota G20 untuk memperkuat diplomasi iklim global. Mengingat negara-negara G20 menyumbang hampir 80 persen emisi gas rumah kaca dunia, Indonesia dinilai memiliki ruang strategis untuk mendorong kerja sama internasional yang lebih progresif dalam pengendalian perubahan iklim. Upaya tersebut dinilai tetap penting dilakukan meskipun terdapat sejumlah negara yang mulai mengurangi komitmennya terhadap implementasi Perjanjian Paris.
Agenda terakhir yang disampaikan Dino adalah memperkuat kemitraan antara pemerintah dan masyarakat sipil dalam merumuskan serta mengawal kebijakan iklim.
“Sinergi yang erat dinilai akan menghasilkan kebijakan yang lebih inklusif, transparan, dan berkelanjutan. Dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan, Indonesia tidak hanya berpeluang mencapai target net-zero emission, tetapi juga memperkuat daya saing ekonomi hijau serta memperkokoh posisinya sebagai salah satu pemimpin aksi iklim di kawasan maupun dunia,” ujar dia.
Ketersediaan Air Bersih
Utusan Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Isu Air, Retno Marsudi mengatakan perubahan iklim tidak hanya meningkatkan risiko bencana alam, tetapi juga memperburuk berbagai tantangan pembangunan, termasuk krisis ketersediaan air bersih. Dampaknya kini dirasakan semakin luas, mulai dari meningkatnya frekuensi kekeringan, terganggunya produksi pangan, hingga menurunnya kualitas kesehatan masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya air harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari strategi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
Ia menegaskan bahwa perubahan iklim merupakan threat multiplier atau pengganda ancaman yang memperburuk seluruh tantangan yang dihadapi dunia dalam sektor air.
“Bahwa persoalan air tidak lagi dapat dipandang hanya sebagai isu teknis maupun sektoral, melainkan telah menjadi persoalan politik, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh,” ujar dia.
Menurut Retno, salah satu langkah utama yang harus dipercepat adalah implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya tujuan keenam mengenai akses air bersih dan sanitasi layak.
Ia menjelaskan bahwa untuk mencapai target tersebut pada 2030, Indonesia memerlukan percepatan hingga delapan kali lipat dalam penyediaan layanan air minum yang aman, enam kali lipat untuk sanitasi yang aman, serta dua kali lipat untuk layanan kebersihan dasar. Tanpa percepatan tersebut, target SDGs nomor enam diperkirakan baru akan tercapai pada 2049.
Retno juga menekankan bahwa penyelesaian krisis air membutuhkan kolaborasi yang jauh lebih kuat antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan seluruh pemangku kepentingan.
“Keterlibatan sektor swasta masih sangat terbatas, padahal pembiayaan menjadi salah satu tantangan utama dalam penyediaan infrastruktur air dan sanitasi. Saat ini sekitar 86 persen pendanaan sektor air dan sanitasi masih bersumber dari anggaran publik, sedangkan kontribusi sektor swasta baru mencapai sekitar dua persen,” tambah dia.
Baca juga:
Tria Dianti
Selain memperkuat pembiayaan, Retno menilai prinsip kolaborasi juga harus menjadi fondasi dalam pelaksanaan aksi iklim secara keseluruhan. Upaya mencapai target emisi nol bersih (net-zero emission) tidak dapat dipisahkan dari pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan. Oleh karena itu, koordinasi lintas sektor dan sinergi antar aktor menjadi syarat penting agar kebijakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dapat berjalan lebih efektif.
Ia mengungkapkan bahwa skala krisis air global saat ini sudah berada pada tingkat yang mengkhawatirkan. Lebih dari 2,2 miliar orang atau sekitar satu dari empat penduduk dunia belum memiliki akses terhadap air minum yang aman, sementara sekitar 3,5 miliar orang belum menikmati layanan sanitasi yang layak. Di sisi lain, sekitar empat miliar penduduk dunia mengalami kelangkaan air, dengan ketersediaan air tawar terbarukan per kapita yang telah menurun sekitar tujuh persen hanya dalam kurun waktu satu dekade terakhir.
Ke depan, tekanan terhadap sumber daya air diperkirakan akan semakin besar seiring pertumbuhan populasi dunia yang diproyeksikan mencapai 9,7 miliar jiwa pada 2050. Kondisi tersebut akan meningkatkan kebutuhan pangan hingga 50 persen dan kebutuhan air lebih dari 25 persen. Mengingat sekitar 72 persen penggunaan air tawar dialokasikan untuk sektor pertanian, ketersediaan air akan menjadi faktor penentu bagi ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi, kesehatan masyarakat, hingga kualitas pendidikan. Karena itu, penguatan tata kelola air perlu ditempatkan sebagai salah satu prioritas utama dalam agenda pembangunan berkelanjutan dan aksi menghadapi perubahan iklim.
Tantangan global
China Special Envoy for Climate Change Liu Zhenmin mengatakan perubahan iklim merupakan tantangan global yang tidak dapat diatasi oleh satu negara, satu sektor, atau satu kelompok masyarakat saja. Dampaknya yang semakin luas, mulai dari meningkatnya suhu bumi, cuaca ekstrem, hingga ancaman terhadap ketahanan pangan dan ketersediaan air, menuntut adanya kerja sama yang solid di tingkat nasional maupun internasional. Karena itu, kekompakan seluruh pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam mempercepat upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim.
“Kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, masyarakat sipil, dan komunitas lokal perlu terus diperkuat agar setiap kebijakan iklim dapat diimplementasikan secara efektif,” ujar dia.
Pemerintah berperan menyusun regulasi dan arah kebijakan, sementara sektor swasta dapat mendorong investasi hijau dan inovasi teknologi. Di sisi lain, masyarakat memiliki peran besar melalui perubahan pola konsumsi, pengelolaan sampah, penghematan energi, serta pelestarian lingkungan di tingkat komunitas.
