Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bersama dengan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) sepakat bersama-sama mendorong penguatan industrialisasi hijau dan penciptaan green jobs di tengah tingginya ketidakpastian global.
Dalam rangka membahas hal tersebut, Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie bersama dengan sejumlah anggota kadin lainnya, melakukan audiensi dengan Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat di Kantor KLH, Jakarta Selatan, Rabu (13/05/2026).
Tak sendirian, Anindya Bakrie turut didampingi Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Investasi, Hilirisasi, Energi, dan Lingkungan Hidup Kadin Indonesia Bobby Gafur Umar, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Sosial Kadin Indonesia Nita Yudi, dan Kepala Satgas Makan Bergizi Gratis (MBG) Gotong Royong Kadin Indonesia Chandra Tirta Wijaya
Anindya Bakrie mengatakan bahwa salah satu agenda pembicaraan dengan Menteri Jumhur Hidayat itu merupakan bagaimana upaya yang dilakukan oleh para pelaku usaha di Tanah Air untuk mengembangkan bisnisnya dengan mendorong industrialisasi dengan menggunakan energi baru dan terbarukan (EBT).
“Kita bicara bahwa lingkungan hidup sekarang ini adalah kata kunci untuk bisa mengembangkan bisnis di tengah-tengah ketidakpastian dunia. Kenapa? Karena kalau bisa kita membuat suatu industrialisasi dengan nilai tambah, ditambah hijau pula, ini dapat meningkatkan green jobs atau tenaga kerja hijau sampai kepada industrialisasi yang punya nilai tambah dan mendukung program-program resiliensi energi pemerintah,” ucap Anin.
Kadin pun memiliki pandangan yang sejalan dengan pemerintah dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup, khususnya mengenai pentingnya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Menurutnya, dunia usaha dalam negeri saat ini harus tetap tumbuh berkembang, tetapi di saat yang bersamaan juga perlu memikirkan dampak lingkungan demi generasi mendatang.
Anin menjelaskan pihaknya membahas sejumlah peluang kerja sama dengan pihak kementerian mulai dari pengembangan green jobs, dukungan terhadap just energy transition, hingga pembentukan task force di Kadin. Kolaborasi kedua pihak itu pun dinilai penting untuk mendorong industrialisasi bernilai tambah tentunya dengan tetap memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan hidup.
“Kita bicara mengenai kemungkinan kerja sama, baik dari sisi just energy transition, kemudian dari sisi green jobs creation. Untuk task force di Kadin saya rasa juga sangat baik, dan kami juga mengundang beliau (Jumhur Hidayat) pada tanggal 6 dan 7 Oktober untuk ke Indonesia International Sustainability Forum yang keempat,” jelasnya.
Pihak Kadin menyambut baik kerja sama dengan pihak Kementerian Lingkungan Hidup ini. Terlebih, Kadin menilai Jumhur Hidayat merupakan sosok yang memiliki pemahaman lengkap mulai dari isu lingkungan hidup, pengalaman industrialisasi, penguasaan teknologi, hingga ketenagakerjaan. Sehingga, ia dinilai mampu menciptakan komunikasi yang kondusif dengan dunia usaha dalam mendorong pembangunan yang lebih berkelanjutan di dalam negeri.
“Kami sangat semangat karena Pak Menteri ini komplit, dari sisi lingkungan hidupnya jelas, pengalaman industrialisasinya, teknologi juga sangat besar dan banyak, kemudian dari sisi tenaga kerja,” lanjut Anin.
Menjaga dan merawat lingkungan
Senada dengannya, Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengapresiasi langkah Kadin yang dinilai semakin maju dalam memahami pentingnya isu lingkungan hidup dalam menjalankan kegiatan usaha. Pemerintah dan dunia usaha dalam hal ini disebut memiliki pandangan yang sejalan dalam mendorong pembangunan ekonomi hijau nasional.
“Kita banyak kemungkinan kerja sama ke depan, apalagi soal green jobs, just energy transition, dan saya juga senang Kadin berbicara soal pengembangan nilai tambah ya, dan dalam pengembangan nilai tambah itu dipersiapkan juga comply terhadap lingkungan, dan saya rasa itu bagus,” kata Jumhur.
Penguatan komitmen dunia usaha terhadap lingkungan hidup ini dikatakan oleh Jumhur dapat mendorong kualitas peradaban bangsa ke depan. Orientasi bisnis dunia usaha Indonesia pun disebut tidak hanya sebatas mencari keuntungan semata saja, tetapi juga harus diiringi dengan kesiapan untuk menjaga dan memelihara lingkungan.
“Saya bilang begini, tidak ada satu tekad apa pun yang bisa menyatukan lintas kegiatan, lintas generasi, lintas intelektual, lintas usaha, lintas etnis, lintas agama, kecuali tekad untuk memuliakan bumi ini, termasuk berbisnis,” tutupnya.
Kedua belah pihak kemudian sepakat untuk berkomitmen menindaklanjuti berbagai peluang kerja sama yang telah dibahas dalam audiensi tersebut dengan menjajaki peluang kolaborasi lebih lanjut.
Tak bisa ditunda
Menanggapi, ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet mengatakan transisi menuju penggunaan EBT ini bukan lagi pilihan yang bisa ditunda-tunda. Sebab, sejumlah negara kini telah menerapkan berbagai persyaratan lingkungan dalam perdagangan global seperti jejak emisi karbon dari suatu produk. Selain itu, negara-negara juga tengah berlomba dalam membangun industri energi bersih mereka masing-masing sebagai bagian dari strategi memperkuat daya saing ekonomi.
Indonesia sendiri dinilai memiliki peluang besar dan posisi yang strategis untuk mengembangkan industri energi bersih dan ekonomi hijau, didukung oleh sumber daya alamnya yang melimpah, dan potensi besarnya dalam pengembangan EBT.
“Kita punya cadangan nikel terbesar dunia, potensi panas bumi besar, dan sumber daya mineral penting untuk transisi energi. Tetapi kalau tidak bergerak cepat, kita hanya akan menjadi pemasok bahan mentah, sementara nilai tambah industrinya dinikmati negara lain,” kata Yusuf.
Oleh karena itu, ia melihat pertemuan antara Kadin dengan Kementerian Lingkungan Hidup ini merupakan sinyal positif, di mana sudah ada kesadaran bahwa ekonomi hijau ini bukan lagi sekadar agenda isu lingkungan, tetapi juga investasi, perdagangan, dan juga geopolitik.
Ekonomi hijau dinilai berpotensi menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru bagi Indonesia, meski pengembangannya tentu tidak akan terjadi secara otomatis. Potensi tersebut terutama terlihat pada sektor hilirisasi mineral kritis untuk industri kendaraan listrik dan baterai. Pengembangan hilirisasi pun tidak cukup hanya berhenti pada pembangunan smelter saja, sehingga perlu diperluas hingga produksi material baterai, sel baterai, sampai kendaraan listrik yang menciptakan nilai tambah lebih besar. Begitu juga dengan potensi geothermal dan tenaga surya di Indonesia yang sangat besar.
“Tantangan yang paling mendasar adalah kualitas SDM. Kebutuhan tenaga kerja hijau tumbuh cepat, sementara sistem vokasi dan pendidikan kita belum bergerak secepat kebutuhan industrinya. Masalah berikutnya pendanaan, di mana transisi energi membutuhkan investasi sangat besar dan APBN jelas tidak cukup,” ungkapnya.
Dijelaskan olehnya, transisi energi ini sangat berkaitan dengan persoalan ekonomi politik yang kompleks, apalagi Indonesia hingga saat ini juga masih sangat bergantung pada batu bara baik untuk kebutuhan listrik, ekspor, maupun penerimaan negara. Oleh karena itu, upaya transisi ini harus disertai dengan strategi yang nyata.
“Indonesia harus mulai serius membangun kapasitas teknologi sendiri. Kalau kita terus bergantung pada teknologi impor, kita hanya akan jadi pasar dan tempat produksi murah, bukan pemain utama dalam industri hijau global,” tutupnya.
Baca juga:
Tria Dianti
Sementara itu, pakar ketahanan energi dari Universitas Indonesia (UI) Ali Ahmudi mengatakan, transisi ke energi hijau ini merupakan upaya Indonesia untuk kembali ke karakter dasar negara sebagai negara agraris. Ketika pasokan sumber daya alam energi fosil semakin menurun, ditambah tingginya konflik geopolitik, pengembangan potensi dalam negeri untuk industri hijau ini menurutnya menjadi suatu keharusan.
“Indonesia harus kembali kepada karakter dasar, kita punya lahan luas, lahan pertanian yang produktif untuk sektor-sektor terkait dengan pangan maupun energi, dan juga tentunya masyarakat sudah terbiasa dengan kehidupan agraris. Maka kalau itu yang dikembangkan, saya yakin efek dalam perekonomian terkait dengan pengembangan ekonomi hijau itu menjadi sesuatu yang akan mengantarkan kita kepada kemajuan yang lebih baik,” ucap Ali.
Pengembangan ekonomi hijau ini berpotensi menciptakan lapangan pekerjaan dalam jumlah besar di berbagai sektor. Akan tetapi, potensi tersebut dinilai akan sulit tercapai apabila tidak disertai dengan dukungan yang nyata dari pemerintah.
“Potensi pengembangan ekonomi hijau yang pada akhirnya akan berdampak kepada terciptanya lapangan kerja dari sektor-sektor yang terkait dengan ekonomi hijau itu, akan menjadi sesuatu yang bisa kita lihat perkembangannya apabila mendapatkan dukungan yang nyata dari pemerintah,” lanjutnya.
Antusiasme masyarakat khususnya generasi muda untuk terlibat dalam pengembangan ekonomi hijau dan penciptaan green jobs ini juga terlihat terus meningkat. Kesadaran akan dampak negatif dari industri konvensional terhadap lingkungan ini mendorong masyarakat untuk tertarik kepada sektor-sektor yang lebih ramah lingkungan, sehingga hal tersebut menjadi kabar baik menurut Ali.
Tantangannya, masih cukup besar, mulai dari perubahan pola pikir masyarakat, adopsi energi yang berjalan lambat, ketergantungan terhadap energi fosil yang masih tinggi, hingga biaya pengembangan EBT yang masih cukup tinggi. Oleh karena itu, Ali mendorong penguatan kolaborasi antarpihak demi pengembangan ekonomi hijau tersebut.
“Kita tidak kekurangan tenaga ahli yang memahami betul tentang pengembangan energi terbarukan, mau riset apa saja bisa kita layani. Tapi, perlu dukungan optimal dari pemerintah bahwa kami para periset ini kasihlah dukungan finansial, fasilitas, kebijakan, insya Allah kami bisa melahirkan riset-riset yang optimal terkait EBT yang pastinya mendukung pemerintah untuk menyelesaikan persoalan-persoalan energi di Indonesia,” tambahnya.