Berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) tahun 2025 dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, backlog kepemilikan rumah di Indonesia mencapai 13,4 juta keluarga, sementara backlog kualitas atau Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) mencapai 29,9 juta keluarga.
Sebagai langkah antisipasi dan solusi, pemerintah menghadirkan berbagai alternatif pembiayaan perumahan. Antara lain melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk mengatasi backlog kepemilikan dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk menuntaskan backlog kualitas hunian.
Sepanjang periode 2020–2025, realisasi program bantuan perumahan menunjukkan dinamika yang signifikan dalam menjawab tantangan ganda tersebut. Program BSPS tercatat telah menjangkau total 863.275 unit rumah tidak layak huni. Berawal dari 228.506 unit pada 2020, selanjutnya 126.194 unit pada 2021, 185.802 unit pada 2022, 148.388 unit pada 2023, 129.312 unit pada 2024, hingga 45.073 unit pada 2025.
Di sisi lain, penyaluran kredit subsidi melalui program FLPP mencatatkan total realisasi hingga 1.110.780 unit sejak tahun 2020 hingga 2025. Secara rinci, realisasi FLPP yang dicatatkan dari 178.499 unit pada tahun 2021 mengalami lonjakan kenaikan sebesar 26,57% menjadi 225.933 unit pada tahun 2022.
Pertumbuhan skema pembiayaan FLPP terus berlanjut dengan kenaikan tipis sebesar 1,32% pada tahun 2023 menjadi 228.906 unit. Meski sempat mengalami kontraksi sebesar -13,25% menjadi 198.574 unit pada tahun 2024, realisasi FLPP berhasil melesat pada tahun 2025 dengan persentase kenaikan mencapai 40,44% yang mencapai rekor tertinggi sebanyak 278.868 unit.
Jika dilihat dari persebaran geografisnya, pembiayaan FLPP selama periode 2020–2025 terlihat menyasar wilayah-wilayah dengan tingkat backlog tertinggi di Pulau Jawa, namun tetap menjangkau sentra pertumbuhan di luar Jawa. Jawa Barat memimpin sebagai provinsi dengan realisasi terbesar yang mencapai 294.444 unit, diikuti oleh Jawa Tengah sebanyak 78.089 unit, dan Jawa Timur di peringkat kelima sebanyak 71.808 unit.
Selain itu, provinsi lain yang menempati 10 besar realisasi FLPP meliputi Sulawesi Selatan (77.933 unit), Banten (76.390 unit), Sumatera Selatan (67.049 unit), Sumatera Utara (53.257 unit), Kalimantan Selatan (44.108 unit), Riau (36.711 unit), serta Kalimantan Barat (34.107 unit). Distribusi ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mengurangi ketimpangan kepemilikan hunian di kantong-kantong penduduk terpadat maupun wilayah berkembang lainnya.
Keberhasilan akselerasi penyaluran FLPP tersebut tidak lepas dari peran strategis lembaga perbankan sebagai mitra penyalur, di mana perbankan konvensional maupun syariah memberikan kontribusi yang kuat. Bank BTN mendominasi sebagai penyalur terbesar dengan total realisasi mencapai 593.071 unit. Selanjutnya diikuti oleh lini syariahnya, yakni BTN Syariah sebanyak 176.222 unit, yang menunjukkan tingginya minat masyarakat terhadap pembiayaan hunian berbasis prinsip syariah.
Jajaran perbankan nasional dan daerah lainnya dalam 10 besar penyalur terbesar diperkuat oleh Bank BRI (100.535 unit), Bank BNI (76.914 unit), BPD Jawa Barat dan Banten/BJB (30.752 unit), Bank Mandiri (24.243 unit), Bank Syariah Indonesia/BSI (17.964 unit), BJB Syariah (10.874 unit), BPD Sumsel Babel (10.551 unit), hingga Bank Sumsel Babel Syariah (5.803 unit). Keterlibatan aktif bank umum nasional dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) ini menjadi katalis penting dalam misi memperluas jangkauan pembiayaan hingga ke tingkat daerah.
Dilihat dari sisi demografi, penerima manfaat berdasarkan kelompok pekerjaan, pembiayaan subsidi FLPP terbukti menjadi tulang punggung bagi masyarakat berpenghasilan rendah di sektor swasta dan informal. Kelompok pekerja swasta mendominasi porsi terbesar penerima bantuan dengan serapan mencapai 889.349 unit atau sekitar 80,06% dari total realisasi FLPP 2020–2025. Selanjutnya, diikuti oleh kelompok wiraswasta sebanyak 102.176 unit, PNS sebanyak 58.588 unit, kelompok lainnya sebanyak 35.644 unit, serta personel TNI/POLRI sebanyak 25.023 unit.
Tingginya penyerapan pada sektor swasta dan wiraswasta ini menunjukkan bahwa skema FLPP efektif menjawab kebutuhan kredit kepemilikan rumah bagi pekerja berpenghasilan menengah ke bawah.
Ke depan, konsistensi peningkatan alokasi FLPP yang bersinergi dengan stimulasi perbaikan kualitas hunian melalui BSPS dapat terus dipertahankan. Harapannya, dengan berbagai sarana pembiayaan dan program pendukung lainnya, target pengurangan angka backlog sebesar 13,4 juta kepemilikan dan 29,9 juta hunian layak dapat terwujud secara inklusif dan merata di seluruh Indonesia.
Baca juga:
Zikrina Ratri
