Total penerimaan negara dari cukai hingga pertengahan tahun ini telah mencapai Rp 130,7 triliun. Angka tersebut tumbuh 3% dibandingkan tahun sebelumnya, meski baru terealisasi 53,6% dari target tahun 2026 sebesar Rp 243,5 triliun.
Data dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan menyebutkan capaian penerimaan total cukai hingga pertengahan tahun ini tidak lepas dari sumbangsih cukai hasil tembakau (CHT) yang secara historis mendominasi lebih dari 50% total pendapatan cukai nasional. Peningkatan ditopang oleh kinerja produksi rokok dan produksi minuman mengandung etil alkohol (MMEA) yang mencapai Rp 109,4 triliun.
Produksi rokok yang meningkat sepanjang 2026 ini turut dipengaruhi oleh penundaan peningkatan tarif cukai rokok untuk memulihkan serapan konsumen. Kebijakan tarif CHT merupakan instrumen fiskal ganda untuk mendongkrak penerimaan negara sekaligus mengendalikan konsumsi rokok masyarakat. Oleh karena itu, kenaikan tarif cukai hampir menjadi kebijakan rutin tahunan.
Pemerintah menerapkan kebijakan tahun ganda (multi-year) pada 2023 dan 2024 yang mematok kenaikan rata-rata cukai rokok 10% per tahun. Meski demikian, pemerintah mengerem kebijakan ini di tahun 2026, di mana tarif cukai rokok diputuskan untuk dipertahankan agar tidak naik untuk menjaga stabilitas industri dan daya beli masyarakat di tengah gempuran tren rokok elektrik dan maraknya rokok ilegal.
Merujuk pada data historis penerimaan CHT, instrumen cukai ini terbukti mendongkrak pendapatan negara. Dari realisasi Rp 152,9 triliun pada 2018, penerimaan CHT terus naik hingga mencapai puncaknya di angka Rp 218,7 triliun pada tahun 2022. Namun, pasca-puncak tersebut, tren penerimaan mulai melandai.
Tercatat penerimaan CHT turun ke Rp 213,5 triliun pada 2023 dan menyentuh Rp 211,7 triliun pada 2025. Penurunan CTH dalam empat tahun belakangan ini terjadi karena kenaikan tarif cukai yang tinggi pada akhirnya membentur batas fungsi optimalnya dalam mengendalikan konsumen. Harga rokok yang semakin mahal mulai menekan daya serap pasar secara signifikan sehingga penerimaan tak lagi bisa didorong secara maksimal.
Kelesuan daya serap pasar turut tergambar melalui data volume produksi rokok nasional yang terus tertekan dalam rentang waktu yang sama. Setelah sempat pulih pada 2021 dengan volume 334,84 miliar batang, industri rokok harus menghadapi kontraksi pertumbuhan secara berturut-turut.
Produksi rokok merosot menjadi 323,88 miliar batang pada 2022 atau sebesar -3,27%, berlanjut turun ke 318,14 miliar pada 2023, dan semakin menyusut hingga 307,8 miliar batang pada 2025 atau turun -3,02%. Penurunan volume produksi selama empat tahun beruntun ini merupakan respons dari pabrikan terhadap turunnya permintaan konsumen akibat lonjakan harga jual eceran (HJE) yang didorong oleh kenaikan cukai.
Menyadari tekanan pada industri ini, keputusan pemerintah untuk memberlakukan jeda kenaikan tarif cukai pada tahun 2026 perlahan mengembalikkan keadaan. Merujuk pada data yang sama, relaksasi kebijakan ini membuat volume produksi rokok tumbuh mencapai 157,4 miliar batang hanya dalam periode Januari hingga Juni 2026.
Angka produksi di semester pertama 2026 mencatatkan rekor pertumbuhan secara tahunan tertinggi dalam beberapa tahun terakhir, yaitu naik sebesar 9,76%. Momentum pemulihan inilah yang menjadi penggerak tumbuhnya penerimaan cukai negara di paruh pertama 2026. Pelonggaran tarif di tahun ini kembali menstimulasi produksi industri rokok nasional.
Dinamika penerimaan cukai dan produksi rokok ini memberikan gambaran mengenai pentingnya kehati-hatian dalam membentuk satu kebijakan yang berdampak pada dua sisi, yaitu industri dan konsumen. Jeda kenaikan cukai di tahun 2026 menyelamatkan industri hasil tembakau dari ancaman kontraksi yang lebih dalam. Momen jeda ini memberikan ruang bernapas bagi pabrikan untuk menstabilkan operasi, serta melindungi tenaga kerja padat karya serta daya beli masyarakat.
Tambahkan SUAR ke Google
