Investasi Andalan Pemerintah Kejar Pertumbuhan 6% di 2027
Sektor swasta diharapkan menjadi motor penggerak utama investasi. Pemerintah perlu jamin kepastian hukum dan aturan.
Tambahkan SUAR ke Google
Investasi menjadi salah satu kunci utama pemerintah untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen pada 2027. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, akselerasi investasi diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi di tengah berbagai tantangan perekonomian global.
Menurut Purbaya, pencapaian target tersebut akan dilakukan melalui kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).
“Investasi pemerintah akan diarahkan sebagai katalisator, sementara sektor swasta diharapkan menjadi motor penggerak utama investasi. Kolaborasi tersebut dinilai penting untuk memperkuat kapasitas investasi nasional,” ujar dia dalam Rapat Dengar Pendapat Bersama Komisi XI DPR, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta (1/9/2026).
Pengembangan sektor strategis dan bernilai tambah tinggi
Di sisi lain, Danantara akan mengambil peran melalui investasi pada sejumlah sektor strategis, terutama sektor yang memiliki nilai tambah tinggi dan mendukung proses hilirisasi. Pemerintah juga akan memastikan stabilitas ekonomi makro tetap terjaga guna mempertahankan momentum pertumbuhan sekaligus menciptakan kepastian bagi pelaku usaha dan investor.
“Stabilitas ekonomi makro menjadi pondasi penting untuk menciptakan kepastian dan meningkatkan kepercayaan pelaku ekonomi,” kata Purbaya.
Upaya tersebut dilakukan antara lain melalui pengendalian inflasi untuk menjaga daya beli masyarakat dan konsumsi, serta menjaga tingkat suku bunga tetap kompetitif, agar akses pembiayaan bagi dunia usaha semakin terbuka.
Selain itu, pemerintah bersama Bank Indonesia akan terus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah untuk memperkuat ketahanan ekonomi dan memitigasi dampak ketidakpastian global. Sejalan dengan penguatan investasi, pemerintah juga akan mengoptimalkan sektor-sektor strategis, termasuk sektor minyak dan gas bumi melalui peningkatan lifting.
Langkah tersebut dilakukan melalui reaktivasi sumur tidak aktif, percepatan pengembangan cadangan, pemanfaatan teknologi maju, serta penguatan pengawasan untuk meningkatkan efisiensi operasi migas. “Dorongan investasi juga diarahkan pada sektor strategis, termasuk melalui peningkatan lifting dan pengembangan industri migas,” ujar Purbaya.
Ia mengatakan untuk mendukung hal tersebut, pemerintah akan memperbaiki iklim investasi melalui kepastian usaha, insentif fiskal, dan penyederhanaan regulasi. Dari sisi fiskal, pemerintah juga akan mengoptimalkan penerimaan negara dengan tetap menjaga iklim investasi yang kondusif dan mendukung pelestarian lingkungan.
Sementara dari sisi belanja, kualitas pengeluaran negara akan diperkuat melalui efisiensi, refocusing, serta pengalokasian anggaran yang lebih produktif dan berorientasi pada hasil.
Adapun asumsi dasar ekonomi makro 2027 meliputi pertumbuhan ekonomi 6 persen, inflasi 2,5 persen, suku bunga SBN tenor 10 tahun 6,9 persen, dan nilai tukar rupiah Rp17.500 per dolar AS. Sementara itu, Indonesian Crude Price (ICP) ditetapkan sebesar 75 dolar AS per barel, dengan lifting minyak bumi 612,5 ribu barel per hari dan lifting gas 954 ribu barrel setara minyak per hari.
Pertumbuhan ekonomi pada 2027 selanjutnya diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan turun menjadi 6-6,5 persen, tingkat pengangguran terbuka 4,3-4,87 persen, dan rasio gini 0,362-0,367.
Bawa ekonomi nasional ke fase optimal
Pada kesempatan yang sama, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menilai target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027 menjadi sinyal optimisme pemerintah untuk membawa perekonomian nasional memasuki fase pertumbuhan yang lebih tinggi.
Menurutnya, setelah 81 tahun Indonesia merdeka, kemandirian bangsa tidak hanya diwujudkan melalui aspek politik dan sosial, tetapi juga melalui kemampuan membangun ekonomi yang kuat, produktif, dan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. “Pertumbuhan ekonomi 6 persen ini adalah pertumbuhan ekonomi yang memberikan pesan yang kuat kepada pasar,” ujar dia.
Permintaan Pesat, Danantara Kejar Investasi Data Center
Danantara juga sudah memiliki task force bersama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga Kementerian Keuangan yang bergerak dalam lingkup penguatan pengawasan, stabilitas ekonomi, dan keamanan infrastruktur keuangan nasional.
Benediktus Krisna Yogatama
Ia menegaskan, target tersebut membutuhkan kerja keras dan konsolidasi seluruh pemangku kepentingan dimana sinergi kebijakan fiskal dan moneter menjadi kunci untuk menjaga likuiditas pasar, mendorong sektor riil, serta memperluas ekspansi kredit perbankan.
“Konsolidasi besar ini tidak bisa berjalan sendiri hanya dari dorongan kebijakan fiskal semata maupun kebijakan moneter semata. Harus berasal dari bauran kebijakan sehingga resultannya adalah pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat menuju target 6 persen,” ungkap dia.
Akselerasi arus investasi
Dihubungi terpisah, Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti menuturkan, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen pada 2027, pemerintah perlu mempercepat investasi, baik dari sektor publik maupun swasta.
Investasi pemerintah dapat diarahkan sebagai katalisator melalui pembangunan infrastruktur dan proyek strategis, sementara sektor swasta menjadi motor utama dalam ekspansi kapasitas produksi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan aktivitas ekonomi.
“Penguatan konsumsi masyarakat juga menjadi faktor penting. Pemerintah perlu menjaga daya beli melalui pengendalian inflasi, penciptaan lapangan kerja, serta kebijakan yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan konsumsi yang tetap kuat, dunia usaha akan memperoleh insentif untuk meningkatkan produksi dan melakukan ekspansi,” ujar dia kepada SUAR di Jakarta (1/9/2026).
Selain itu, pertumbuhan perlu ditopang oleh hilirisasi dan pengembangan sektor-sektor produktif bernilai tambah tinggi. Pemerintah dapat mempercepat pengembangan industri pengolahan, energi, pertambangan, pangan, serta sektor transportasi dan logistik. Penyederhanaan regulasi, kepastian hukum, dan pemberian insentif juga diperlukan agar investasi baru lebih cepat direalisasikan.
