Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Provinsi Fujian Republik Rakyat Tiongkok (RRT) menyepakati untuk mendorong penyusunan daftar potensi proyek dan sektor prioritas, sebagai dasar pengembangan kerja sama Two Countries Twin Parks (TCTP).
TCTP adalah inisiatif strategis antara Indonesia dan Tiongkok untuk memperkuat kolaborasi rantai pasok dan hilirisasi industri. Implementasi program TCTP bertujuan untuk memperkuat kerja sama ekonomi melalui peningkatan perdagangan, investasi, dan pengembangan industri.
Dalam kerangka program TCTP, Indonesia dan RRT telah membangun berbagai kerja sama antara kawasan ekonomi dan industri, Pemerintah Daerah, serta pelaku usaha kedua negara. Hingga saat ini, sebanyak 30 Nota Kesepahaman atau MoU telah ditandatangani dengan estimasi nilai investasi sekitar USD2 miliar atau Rp37,1 triliun.
“Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, pengembangan KEK Industropolis Batang yang telah diresmikan sejak 20 Maret 2025, sebagai Shenzhen-nya Indonesia, diharapkan dapat segera diwujudkan. Salah satunya melalui percepatan implementasi berbagai proyek konkret dalam kerangka program TCTP,” kata Airlangga saat bertemu Wakil Gubernur Pemerintah Provinsi Fujian RRT H.E. Zhao Zenglian, di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (21/7/2026).
Lebih lanjut, Airlangga menyampaikan apresiasi terhadap dukungan dan kerja sama konkret yang telah terjalin antara Pemerintah Provinsi Fujian dan Pemerintah Indonesia, sekaligus mendorong percepatan implementasi program TCTP.
Sementara itu, Duta Besar Indonesia untuk Tiongkok Djauhari Oratmangun mengatakan, dalam kunjungan tersebut pihaknya membawa sekitar 30 perusahaan asal Tiongkok yang bergerak di sektor teknologi masa depan, inovasi, energi baru terbarukan, serta kesehatan.
"Saya hadir dengan kurang lebih 30 perusahaan dari Tiongkok yang bergerak di bidang teknologi masa depan, innovation technology, renewable energy, dan ada beberapa juga di bidang kesehatan. Kami juga telah melaksanakan forum bisnis yang menghasilkan beberapa kerja sama dan kesepakatan kurang lebih senilai USD2 miliar," ujar Djauhari dalam konferensi pers di Kemenko Perekonomian, Kamis (23/7/2026).
Djauhari menambahkan, kerja sama ekonomi Indonesia dan Tiongkok juga terus menunjukkan tren yang positif. Berdasarkan data otoritas kepabeanan Tiongkok, nilai perdagangan kedua negara pada 2025 mencapai sekitar USD168 miliar. Sementara hingga Juni 2026, nilai perdagangan telah mencapai USD101 miliar, dengan Indonesia masih mencatatkan surplus perdagangan sebesar USD5,6 miliar.
Selain perdagangan, arus investasi Tiongkok ke Indonesia juga terus meningkat. Djauhari mengatakan, realisasi investasi Tiongkok hingga Juni 2026 telah mendekati USD10 miliar dan diharapkan terus bertambah hingga akhir tahun.
"Nilai investasi dari Tiongkok ke Indonesia sekarang sudah mendekati US$10 miliar sampai dengan bulan Juni dan mudah-mudahan ini positif terus sampai dengan akhir tahun," ujar Djauhari.
Pembangunan awal investasi China
Sementara itu, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie menyampaikan apresiasi atas keputusan perusahan China, LiuGong, menjadikan Indonesia sebagai basis manufaktur sekaligus pusat ekspor (export hub) untuk melayani pasar global.
Hal tersebut disampaikan Anin sapaan akrabnya saat memberikan sambutan dalam acara LiuGong’s Groundbreaking Ceremony pembangunan fasilitas manufaktur alat berat terpadu di Karawang Artha Industrial Hill, Karawang, Jawa Barat, Rabu (22/07/2026).
“Saya, atas nama Kamar Dagang dan Industri Indonesia, mengucapkan selamat kepada keluarga besar LiuGong atas dimulainya pembangunan fasilitas manufaktur alat berat terpadu di Karawang ini. Kami juga mengucapkan selamat karena telah memilih Indonesia sebagai hub untuk melakukan ekspor ke seluruh dunia,” ujar Anin.
Anin mengapresiasi komitmen investasi LiuGong yang mencapai sekitar Rp5,2 triliun di atas lahan seluas 27 hektare dengan kapasitas produksi hingga 3.000 unit alat berat per tahun. Menurut Anin, investasi tersebut sangat strategis dalam mendukung kebutuhan alat berat di tengah percepatan hilirisasi dan industrialisasi nasional, khususnya di sektor mineral.
“Kami bersama Kementerian Investasi dan Hilirisasi RI berjuang menghadirkan investasi seperti ini. Nilai investasinya sangat berarti dan akan membantu memenuhi kebutuhan alat berat seiring percepatan hilirisasi dan industrialisasi di Indonesia,” kata Anin.
Anin menilai investasi LiuGong akan memberikan sedikitnya tiga manfaat utama bagi Indonesia. Pertama, mendorong pertumbuhan ekonomi melalui investasi. Kedua, membuka lapangan kerja. Ketiga, memperkuat pembangunan infrastruktur yang akan memberikan efek berganda bagi perekonomian nasional.
Anin berharap investasi LiuGong dapat menjadi inspirasi bagi semakin banyak perusahaan Tiongkok untuk menanamkan modal di Indonesia.
“Mudah-mudahan kerja sama ini bukan hanya sukses, tetapi juga menjadi inspirasi bagi lebih banyak perusahaan Tiongkok untuk berinvestasi di Indonesia. Investasi seperti ini sangat dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional,” tutup Anin.
Sementara itu, Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita menilai kerja sama TCTP memiliki potensi strategis bergantung pada kualitas proyek yang dipilih. Jika hanya berhenti pada pelatihan atau kerja sama soft capacity, dampaknya akan terbatas.
"Tetapi jika diarahkan pada integrasi rantai pasok, industrial deepening, dan transfer teknologi, maka ini bisa menjadi leverage penting untuk mendorong transformasi industri Indonesia dari berbasis komoditas ke manufaktur bernilai tambah," katanya pada SUAR.
Ia menilai sektor yang paling potensial mendapatkan manfaat dalam beberapa tahun ke depan adalah sektor yang berada di persimpangan antara keunggulan komparatif Indonesia dan kekuatan industri China, khususnya Fujian. Sektor tersebut antara lain hilirisasi mineral, manufaktur berbasis logam, industri elektronik, hingga ekosistem energi baru terbarukan seperti baterai dan komponen kendaraan listrik.
Selain itu, sektor agroindustri juga memiliki potensi besar jika dikaitkan dengan teknologi pengolahan dan akses pasar. Intinya, sektor yang memiliki peluang untuk masuk ke global value chain akan menjadi penerima manfaat terbesar, bukan sektor yang hanya berorientasi domestik.
Namun, Ronny mengingatkan tantangan terbesar justru berada pada tahap implementasi. Menurutnya, banyak kerja sama internasional gagal terealisasi bukan karena desainnya kurang baik, melainkan akibat lemahnya kesiapan proyek, koordinasi antarlembaga, serta ketidakpastian regulasi.
"Selain itu, ada juga isu local capacity, apakah tenaga kerja dan industri domestik siap menyerap transfer teknologi tersebut. Tanpa kesiapan ini, Indonesia berisiko hanya menjadi lokasi produksi tanpa peningkatan kapabilitas.
Baca juga:
Tria Dianti
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya memastikan kepentingan investor sejalan dengan agenda industrialisasi nasional. Menurut Ronny, pemerintah tidak cukup hanya berperan sebagai fasilitator investasi, tetapi juga harus menjadi strategic gatekeeper agar investasi asing mampu menghasilkan transfer teknologi, memperkuat industri domestik, dan menciptakan nilai tambah jangka panjang.
"Tanpa disiplin dalam pemilihan proyek, kejelasan insentif, dan konsistensi kebijakan, kerja sama ini berisiko kembali menjadi daftar panjang MoU yang tidak pernah benar-benar terealisasi menjadi investasi produktif," katanya.
