Digitalisasi Perbankan Rentan Kejahatan Siber
Perbankan rentan menjadi sasaran serangan siber karena memiliki aktivitas transaksi dan nilai finansial yang tinggi.
Tambahkan SUAR ke Google
Kejahatan siber menjadi salah satu tantangan yang turut mengintai seiring dengan pesatnya digitalisasi di sektor perbankan. Industri ini menjadi salah satu yang terus dibidik karena mengelola data dalam jumlah besar, memiliki aktivitas transaksi yang tinggi, serta menyimpan nilai finansial yang sangat besar.
Berdasarkan data Komdigi, kerugian yang dilaporkan akibat penipuan digital mencapai sekitar Rp7,5 triliun. Di sisi lain, sebanyak 89% perusahaan lokal menyatakan belum siap menghadapi serangan siber. Sepanjang 2025, tercatat sekitar 5,5 juta serangan siber, yang menggambarkan besarnya tekanan keamanan digital yang dihadapi dunia usaha.
Baca juga:
Pengembalian Kerugian Negara Jadi Fokus Pemberantasan Kejahatan Siber
Kasus kejahatan siber yang melibatkan perbankan, penyedia jasa pembayaran, dan perusahaan sekuritas, memicu kerugian hingga Rp1,52 triliun.
Ridho Sukra
Head of Consulting PT Ensign InfoSecurity Indonesia, Adithya Nugraputra, mengatakan sektor keuangan, khususnya perbankan, masih menjadi sasaran menarik bagi pelaku kejahatan siber. Menurutnya, karakteristik industri perbankan membuat dampak serangan tidak hanya berpotensi menimbulkan kerugian secara langsung, tetapi juga dapat mengganggu kepercayaan masyarakat terhadap institusi yang menjadi korban.
Menurut Adithya, reputasi merupakan salah satu aset penting yang dimiliki perusahaan perbankan. Ketika terjadi serangan siber yang menyebabkan gangguan layanan, kebocoran data, atau pencurian informasi, dampaknya dapat meluas hingga ke tingkat kepercayaan nasabah. Kondisi tersebut membuat serangan terhadap bank memiliki konsekuensi yang relatif besar dibandingkan sektor lainnya.
“Pelaku kejahatan siber juga tidak semata-mata mengejar keuntungan melalui pencurian data atau dana nasabah. Serangan dapat diarahkan untuk mendapatkan posisi tawar terhadap perusahaan melalui ancaman penyebarluasan data maupun gangguan terhadap sistem.” ujarnya, Rabu (16/9/2026)
Adithya menambahkan, semakin banyak nasabah menggunakan mobile banking, internet banking, pembayaran digital, dan berbagai layanan keuangan berbasis teknologi, semakin luas pula titik yang harus mendapatkan perlindungan. Oleh karena itu, penguatan sistem keamanan tidak cukup hanya berfokus pada infrastruktur teknologi, tetapi juga perlu mencakup kesiapan sumber daya manusia.
Selain perbankan, sejumlah sektor lain juga menjadi sasaran kejahatan siber karena mengelola data penting dan memiliki ketergantungan tinggi terhadap sistem digital. Industri seperti kesehatan, pemerintahan, telekomunikasi, energi, manufaktur, ritel, dan logistik menghadapi risiko serangan berupa pencurian data, ransomware, penipuan digital, hingga gangguan terhadap operasional.
Tidak Cukup Satu Lapis Keamanan
Dihubungi terpisah, Pengamat Ekonomi Digital Celios Nailul Huda mengatakan untuk menghadapi ancaman kejahatan siber membutuhkan sistem perlindungan yang dilakukan secara menyeluruh, bukan hanya mengandalkan satu lapis keamanan.
Perusahaan perlu melakukan pemantauan terhadap jaringan dan sistem secara berkala, memperbarui perangkat lunak, memperkuat pengamanan akses, serta menggunakan teknologi yang mampu mendeteksi aktivitas mencurigakan sejak dini. Langkah tersebut penting untuk mengurangi celah yang dapat dimanfaatkan pelaku sebelum serangan berkembang menjadi insiden yang lebih besar.
“Selain penguatan teknologi, faktor sumber daya manusia juga menjadi bagian penting dalam menghadapi serangan siber. Perusahaan perlu meningkatkan kesadaran dan pemahaman karyawan mengenai keamanan informasi, termasuk mengenali email phishing, tautan berbahaya, pencurian kredensial, dan berbagai bentuk rekayasa sosial,” ujar dia kepada SUAR, (16/9/2026)
Pelatihan secara berkala dapat membantu mengurangi risiko yang muncul akibat kelalaian internal, sekaligus membangun budaya keamanan siber di lingkungan perusahaan.
Pemerintah Dorong Perlindungan Konsumen
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menyoroti meningkatnya ancaman penipuan digital di Indonesia dengan kerugian yang mencapai sekitar 7,5 triliun rupiah.
Pemerintah mendorong penguatan perlindungan konsumen digital melalui kerja sama dengan pelaku industri dan pengembangan sistem anti-scam di sektor telekomunikasi dan layanan digital. Menurutnya, hal tersebut memprihatinkan terlebih bagi para lansia yang rentan terkena scam yang semakin canggih menggunakan teknologi kecerdasan artifisial (AI).
“Para lansia kasihan. Banyak sekali yang kena scam dan spam. Scam yang paling bahaya dengan menelepon sebagai orang lain. Sekarang makin canggih karena bisa meniru suara orang bahkan meniru suara-suara pejabat pakai AI. Dia ketik teksnya, terus tinggal diputar ulang,” jelas Wamen Nezar.
Menanggapi angka scam yang meningkat, pemerintah Indonesia mendorong seluruh perusahaan telekomunikasi untuk mengimplementasikan fitur anti-scam agar dapat melindungi para konsumen.
