Penunjukan Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) oleh Presiden Prabowo Subianto dapat menjadi momentum untuk semakin memperkuat kelembagaan BGN. Hal itu sekaligus meningkatkan efektivitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu program prioritas nasional.
Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati mengatakan kepercayaan yang diberikan Presiden kepada Sudaryono merupakan amanah besar yang harus dijawab dengan kinerja yang profesional, kepemimpinan yang kuat, serta komitmen tinggi dalam memastikan setiap program BGN berjalan tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Saya berharap Bapak Sudaryono dapat mengemban amanah ini dengan sebaik-baiknya. Program Makan Bergizi Gratis merupakan investasi besar negara dalam membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia. Karena itu, BGN membutuhkan kepemimpinan yang mampu bekerja cepat, membangun koordinasi yang solid, serta menghadirkan tata kelola yang semakin profesional dan akuntabel,” ujar dia kepada SUAR di Jakarta (24/7).
Ia berharap di bawah kepemimpinan Sudaryono, BGN mampu memperkuat sinergi dengan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, dunia pendidikan, pelaku usaha, hingga para mitra penyedia layanan, sehingga implementasi Program MBG dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan merata di seluruh Indonesia.
Selain itu, Sari menekankan pentingnya penguatan sistem pengawasan dan transparansi dalam pengelolaan anggaran agar Program Makan Bergizi Gratis benar-benar menjadi program yang bersih, akuntabel, dan mendapat kepercayaan penuh dari masyarakat.
“Ke depan, saya berharap BGN semakin adaptif dalam menjawab berbagai tantangan di lapangan, memperkuat sistem pengawasan, meningkatkan kualitas layanan, serta memastikan setiap anggaran negara dikelola secara bertanggung jawab demi sebesar-besarnya kepentingan rakyat,” ujar dia.
Sari juga berharap kepemimpinan baru mampu menjaga kesinambungan program yang telah berjalan sekaligus menghadirkan berbagai inovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Program Makan Bergizi Gratis bukan sekadar program bantuan, tetapi merupakan investasi jangka panjang untuk menciptakan generasi Indonesia yang lebih sehat, lebih cerdas, dan lebih produktif. Oleh karena itu, saya berharap Bapak Sudaryono mampu membawa BGN menjadi lembaga yang semakin kuat, profesional, dan dipercaya publik,” katanya.
Ia menegaskan bahwa DPR akan terus memberikan dukungan sekaligus menjalankan fungsi pengawasan agar Program Makan Bergizi Gratis terlaksana secara efektif, tepat sasaran, serta memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas gizi masyarakat.
Sudaryono Gantikan Naniek S Deyang
Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), menggantikan Nanik Sudaryati Deyang yang mengundurkan diri karena alasan kesehatan.
Pelantikan berlangsung di Istana Negara pada Rabu (22/7), menandai pergantian kepemimpinan di lembaga yang bertanggung jawab menjalankan program Makan Bergizi Gratis.
Dalam keterangannya usai pelantikan, Sudaryono menyampaikan bahwa amanah yang diterimanya merupakan tanggung jawab besar mengingat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program strategis pemerintah.
"Saya hari ini sebagaimana tadi sudah dilaksanakan acara pelantikan dan secara resmi telah menjadi Kepala Badan Gizi Nasional yang per hari ini kemudian saya telah aktif, tentu saja ini adalah amanah besar bagi saya. Ini satu amanah besar karena memang program Makan Bergizi Gratis ini adalah program besar, grande, dan satu di antara program prioritas pemerintahan," ujar dia seperti dikutip dalam Website Sekretariat Negara (25/7).
Sudaryono menegaskan bahwa salah satu fokus utama yang akan segera dilakukan adalah membenahi tata kelola BGN agar semakin transparan, akuntabel, dan berbasis sistem.
Ia menuturkan sejumlah persoalan yang terjadi sebelumnya menjadi pelajaran penting untuk memperkuat pengawasan serta memastikan seluruh proses berjalan secara terbuka.
"Saya sebagai kepala akan bekerja keras untuk memperbaiki yang memang harus kita perbaiki. Yang tidak transparan harus kita buat transparan. Mungkin barangkali kalau ada yang masih manual bagaimana caranya supaya tidak manual atau bisa secara digital ada record-nya," tutur Sudaryono.
Ia menegaskan bahwa pengelolaan anggaran Program Makan Bergizi Gratis harus sepenuhnya berorientasi pada kepentingan masyarakat. Setiap rupiah yang digunakan, menurutnya, harus benar-benar mendukung tujuan utama program, yakni menyediakan asupan gizi yang sesuai bagi anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, serta lanjut usia.
"Yang sembunyi-sembunyi tidak boleh lagi terjadi dan segalanya harus terang-benderang. Ini adalah anggaran besar yang bersumber dari rakyat dan harus diperuntukkan untuk rakyat. Jadi ini adalah program dari rakyat untuk rakyat. Tentu saja setiap tetes rupiah yang dikeluarkan harus betul-betul sesuai dengan tujuan program," tegasnya.
Selain meningkatkan kualitas gizi masyarakat, Sudaryono menjelaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis juga memiliki dampak ekonomi yang luas., kebutuhan bahan pangan dalam program tersebut akan mendorong penyerapan hasil produksi petani, peternak, dan nelayan sehingga memberikan manfaat langsung bagi perekonomian daerah.
seluruh proses pengambilan keputusan dan penyelesaian persoalan di lingkungan BGN harus dilakukan melalui mekanisme yang resmi, terbuka, dan transparan, tanpa mengedepankan hubungan personal maupun pendekatan informal.
"Saya ingin penyelesaian masalah, saya ingin penyelesaian persoalan, follow-up, dan lain-lain dilaksanakan sesuai mekanisme sistem. Jadi kita bukan lagi trust in person,” ujar dia.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala BGN turut mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama mengawal pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Sudaryono menegaskan komitmennya menerapkan prinsip nol toleransi terhadap praktik korupsi maupun penyimpangan dalam pengelolaan program.
Penguatan sistem perencanaan
Dihubungi terpisah, Pengamat Ekonomi Indef Eko Listiyanto mengatakan perbaikan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu difokuskan pada penguatan sistem perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan agar manfaat program dapat diterima secara tepat sasaran. Pemerintah perlu memastikan adanya basis data penerima yang akurat, mekanisme distribusi yang terintegrasi, serta koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, satuan pendidikan, dan penyedia makanan.
“Dengan tata kelola yang baik, potensi tumpang tindih, keterlambatan distribusi, maupun kesalahan penyaluran dapat diminimalkan,” ujar dia kepada SUAR di Jakarta (24/7).
Baca juga:
Mukhlison Widodo
Selain itu, transparansi dan akuntabilitas harus menjadi fondasi utama dalam pelaksanaan MBG. Setiap tahapan, mulai dari pengadaan bahan pangan, penunjukan mitra penyedia, hingga penggunaan anggaran, perlu dilakukan secara terbuka dan dapat diawasi oleh lembaga terkait maupun masyarakat. Pemanfaatan teknologi digital untuk memantau distribusi, kualitas makanan, dan realisasi anggaran juga dapat meningkatkan efisiensi sekaligus mencegah terjadinya penyimpangan.
Di sisi lain, evaluasi berkala terhadap pelaksanaan MBG menjadi langkah penting untuk memastikan program terus mengalami penyempurnaan. Pemerintah perlu menetapkan indikator kinerja yang jelas, seperti ketepatan sasaran penerima, kualitas gizi makanan, serta dampaknya terhadap kesehatan dan prestasi belajar peserta didik.
Hasil evaluasi tersebut dapat menjadi dasar penyempurnaan kebijakan sehingga Program MBG tidak hanya berjalan efektif dalam jangka pendek, tetapi juga mampu memberikan manfaat berkelanjutan bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
