Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi menyampaikan, Presiden Prabowo Subianto mengganti unsur pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam jumpa pers di Ruang Sidang Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (2/6/2026). Kepala BGN yang sebelumnya dijabat oleh Dadan Hindayana kini berganti pada Nanik S. Deyang yang sebelumnya merupakan Wakil Kepala BGN.
"Bapak Presiden mengambil keputusan untuk melakukan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional. Yang pertama adalah saudara Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Yang kedua, saudaraa Lodewyk Pusung sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional. Yang ketiga, Saudara Sony Sonjaya sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional," ujar Prasetyo dalam jumpa pers.
Pada kesempatan itu, Prasetyo ditemani oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Muhammad Qodari.
Untuk selanjutnya, lanjut Prasetyo, presiden memutuskan untuk mengangkat Nanik S Deyang sebagai Kepala BGN yang baru. Selain itu, presiden juga mengangkat Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN.
Ia menjelaskan, BGN memiliki peran yang sangat strategis di dalam mendukung agenda pemerintah di bidang peningkatan kualitas gizi masyarakat. Tugas ini, lanjut Prasetyo, tentu menuntut tata kelola yang kuat, koordinasi lintas sektor yang efektif, serta kepemimpinan yang mampu memastikan seluruh program dapat berjalan tepat sasaran, tepat waktu, dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas.
Prasetyo menambahkan, dalam menjalankan tugas keseharian, presiden tentu terus melakukan monitoring dan pada akhirnya melakukan evaluasi terhadap seluruh kinerja kabinet, termasuk kinerja BGN.
Dalam proses evaluasi tersebut, ujar Prasetyo, presiden terus mendengarkan dan mendapatkan masukan dari berbagai pihak, baik dari kementerian-kementerian terkait, maupun dari masyarakat, termasuk dari para penerima manfaat dari program makan bergizi gratis (MBG) yang dilaksanakan oleh BGN.
Presiden tinjau pelaksanaan MBG
Sebelumnya pada Selasa (2/6/2026) siang, Presiden Prabowo Subianto mengunjungi SMP Negeri 111 Jakarta di Palmerah, Jakarta Barat, untuk meninjau pelaksanaan Program MBG.
Dalam kunjungan tersebut, Prabowo melihat secara langsung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis yang tengah berlangsung. Para siswa tampak menikmati hidangan yang disajikan dengan tertib. Presiden juga menyempatkan diri berinteraksi dengan para pelajar untuk mengetahui tanggapan mereka terhadap program tersebut.
“Makannya enak ga?” tanya Prabowo. “Enak,” jawab para murid serempak.
Sainur Ragil, Guru Pendidikan Pancasila di SMPN 111 Jakarta. Ia mengaku bangga karena sekolahnya mendapat kesempatan dikunjungi langsung oleh Prabowo.
8.182 SPPG ditutup sementara
Sebelumnya, dalam siaran pers yang dibagikan BGN pada Minggu (31/5/2026), Nanik S Deyang yang kala itu masih menjabat sebagai Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi menyampaikan, BGN terpaksa harus menutup sementara atau men-suspend ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), di berbagai wilayah di Indonesia.
“Terhitung sejak program MBG dimulai pada tanggal 6 Januari 2025 sampai tanggal 29 Mei 2026, dari total 27.208 SPPG yang saat ini sudah beroperasi di seluruh Indonesia, sebanyak 8.182 SPPG sudah pernah di-suspend,” kata Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik S. Deyang di Jakarta, Minggu, 31 Mei 2026.
Dari data semua wilayah, total sebanyak 8.182 SPPG pernah di-suspend. Dari jumlah total yang pernah di-suspend itu, 5.659 SPPG sudah dilepas sudpend-nya, atau sudah beroperasi kembali karena sudah memenuhi ketentuan. Sementara itu, 2.213 SPPG masih harus menjalani masa suspend, karena belum memenuhi ketentuan sesuai juknis, baik manajemen maupun bangunan SPPG.
Setiap SPPG bisa dijatuhi sanksi suspend karena berbagai sebab. Misalnya, menu yang diproduksi SPPG menyebabkan kejadian menonjol seperti gangguan pencernaan, diare, dan muntah-muntah; menu yang disajikan SPPG tidak sesui budget belanja bahan baku yaitu 8000 dan 10.000; sengaja me-mark up harga bahan baku; serta jika alur bangunan SPPG tidak sesuai juknis.
Jumlah SPPG yang di-suspend, kata Nanik, bisa jadi akan bertambah lagi. Sebab, saat ini BGN mewajibkan agar setiap SPPG minimal mendistribusikan MBG untuk 300 penerima manfaat kelompok 3B (Bumil, Busui, dan Balita). “Apabila sampai tanggal 2 Juni 2026 SPPG tidak bisa menunjukkan data pemberian MBG kepada kelompok 3B, maka SPPG itu akan di-suspend mayor (tanpa insentif) dan Kepala SPPG-nya akan mendapatkan peringatan keras,” kata Ketua Harian Tim Koordinasi Kementerian dan Lembaga untuk Pelaksanaan Program MBG itu.
Baca juga:
Tim Suar
