Alokasi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2027 diproyeksikan turun menjadi sekitar Rp174 triliun. Penurunan pagu anggaran tersebut diperkirakan terjadi seiring rencana pemerintah mengurangi jumlah dapur atau Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) yang menjadi bagian dari pelaksanaan program.
Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah menjelaskan, jumlah dapur MBG direncanakan berkurang dari sekitar 27 ribu titik menjadi 21 ribu titik. Menurutnya, langkah tersebut berpotensi menghasilkan efisiensi anggaran negara hingga puluhan triliun rupiah, tanpa mengubah tujuan utama program dalam meningkatkan gizi masyarakat.
"Kalau dari Rp268 triliun turun ke Rp174 triliun, ya tinggi lah persentase pengurangannya," kata Said di Gedung DPR, Jakarta (6/7). Ia menilai penyesuaian jumlah dapur, menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi besaran kebutuhan anggaran pada tahun depan.
Angka penurunan baru perkiraan awal
Meski demikian, Said menegaskan angka Rp174 triliun masih sebatas proyeksi awal. Pemerintah bersama DPR masih melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN 2027, sehingga masih terdapat kemungkinan perubahan terhadap alokasi anggaran program tersebut sesuai hasil pembahasan.
Menurutnya, besaran anggaran final program MBG baru akan ditetapkan setelah proses pembahasan APBN 2027 rampung, yang ditargetkan selesai pada September 2026. Karena itu, seluruh angka yang saat ini beredar masih bersifat indikatif dan belum menjadi keputusan resmi pemerintah maupun DPR.
Sebagai perbandingan, pada APBN 2026 anggaran program Makan Bergizi Gratis juga mengalami penyesuaian. Pagu anggaran yang semula direncanakan sebesar Rp335 triliun dipangkas menjadi Rp268 triliun. Dengan proyeksi penurunan kembali pada 2027, pemerintah dan DPR diharapkan tetap memastikan efektivitas pelaksanaan program serta keberlanjutan manfaatnya bagi masyarakat sasaran.
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Agustina Arumsari menuturkan besaran anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk 2027 hingga kini masih dalam tahap pembahasan. Karena itu, pihaknya belum menetapkan pagu anggaran final meskipun telah muncul sejumlah proyeksi dalam pembahasan awal Rancangan APBN 2027.
Menurutnya, BGN masih terus melakukan pembahasan bersama kementerian dan lembaga terkait sebelum menetapkan kebutuhan anggaran yang akan diajukan dalam APBN 2027
Agustina menjelaskan proses penyusunan anggaran dilakukan dengan mengacu pada target penerima manfaat yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Berdasarkan target tersebut, BGN masih menghitung berbagai skenario kebutuhan anggaran agar besaran dana yang diusulkan sesuai dengan cakupan program yang akan dijalankan.
"Kami masih akan terus membahas. Jadi, kalau kami menggunakan angka-angka penerima manfaat menurut RPJMN, nah itu kami exercise berapa nilainya," ujar Agustina usai rapat kerja bersama Komisi IX DPR (15/6).
Ia menambahkan, besaran anggaran final baru akan diputuskan setelah seluruh pembahasan antara pemerintah dan DPR selesai dalam proses penyusunan APBN 2027.
Perbaikan tata kelola BGN
Dihubungi terpisah, Rektor Universitas Paramadina Didik J Rachbini mengatakan ada masalah besar di dalam tubuh BGN dimana ada banyak moral hazard dan korupsi di lembaga yang kontroversial ini sehingga harus ada perbaikan tata kelola BGN agar program MBG bisa berjalan sesuai keinginan hati rakyat.
Ia mengatakan Presiden Prabowo Subianto melakukan pembersihan secara tegas terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di BGN.
”Ini patut dihargai sehingga program MBG, yang banyak kritik ini, menjadi jauh lebih baik ke depan. Seperti pengakuan sendiri, Presiden mendengar kritik dan menerima laporan adanya penyimpangan di BGN, maka tindakan hukum segera dilakukan dengan menangkap langsung kepala BGN,” ujar dia kepada SUAR di Jakarta (6/7/2026).
