Polemik terkait dugaan distribusi susu formula bayi dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memunculkan perdebatan baru mengenai arah kebijakan program prioritas pemerintah tersebut.
Di tengah kritik organisasi profesi kesehatan terhadap potensi penggunaan produk pengganti ASI secara massal, Badan Gizi Nasional (BGN) menyebut MBG tetap mengacu pada prinsip perlindungan ASI eksklusif.
Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, MBG tidak menjalankan distribusi susu formula bayi secara bebas maupun massal. Menurut dia, program tersebut tetap mengikuti rekomendasi World Health Organization (WHO) dan regulasi kesehatan nasional yang menempatkan ASI eksklusif sebagai sumber gizi utama bayi usia 0-6 bulan.
“Untuk bayi usia 0-6 bulan tidak ada intervensi formula bayi dalam Program MBG. Oleh karena itu, MBG tidak menyediakan opsi sama sekali untuk formula bayi,” ujar Dadan dalam keterangannya, Jumat (22/5/2026).
Ia menjelaskan ketentuan tersebut selaras dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan serta Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan. Dalam aturan tersebut, pemberian susu formula dibatasi hanya untuk kondisi tertentu berdasarkan indikasi medis dan rekomendasi tenaga kesehatan.
Menurut Dadan, formula lanjutan untuk bayi usia 6-12 bulan, formula pertumbuhan usia 12-36 bulan, maupun minuman khusus ibu hamil dan menyusui merupakan produk legal yang penggunaannya telah diatur negara. Namun, produk tersebut bukan untuk menggantikan ASI dan tidak dibagikan secara umum.
“Artinya bukan untuk pengganti ASI, bukan untuk dibagikan bebas atau massal, bukan untuk promosi industri susu, dan hanya diberikan pada kasus tertentu serta waktu tertentu sesuai regulasi yang berlaku,” katanya.
Baca juga:
Tria Dianti
BGN juga menyebut pedoman teknis distribusi makanan dan intervensi gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD masih dalam tahap revisi bersama Kementerian Kesehatan, BKKBN, BPOM, dan Bappenas guna menghindari multitafsir di masyarakat.
Penjelasan BGN muncul setelah Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI meminta pemerintah meninjau kembali skema distribusi produk pengganti ASI dalam MBG 2026. Dalam Pernyataan Sikap Rekomendasi Nomor 05/PP IDAI/SR/V/2026 yang diperbarui pada 20 Mei 2026, IDAI menilai terdapat ketidaksesuaian antara petunjuk teknis distribusi susu dalam MBG dengan regulasi kesehatan nasional maupun pedoman global pemberian makan bayi dan anak.
“Dalam dokumen tersebut terdapat rekomendasi untuk memasukkan produk susu formula bagi anak usia 6 bulan ke atas, yaitu formula lanjutan dan formula pertumbuhan, secara massal tanpa indikasi medis spesifik,” ungkap IDAI.
Organisasi profesi dokter anak itu menegaskan WHO dan UNICEF tetap merekomendasikan ASI eksklusif selama enam bulan pertama kehidupan dan dilanjutkan hingga usia dua tahun dengan pemberian makanan pendamping ASI (MP-ASI) yang memadai.
IDAI juga menyoroti risiko distribusi formula tanpa indikasi medis yang dinilai dapat memicu “medikalisasi tanpa indikasi”. Menurut mereka, susu formula merupakan pangan olahan diet khusus yang semestinya diberikan secara individual sesuai kebutuhan medis pasien, bukan menjadi bagian distribusi umum program pemerintah.
Selain itu, IDAI mengingatkan distribusi produk pengganti ASI dalam skala besar berpotensi mengganggu keberhasilan ASI eksklusif sekaligus membuka ruang promosi silang industri susu.
Sebagai alternatif, IDAI meminta pemerintah memperkuat intervensi gizi berbasis pangan lokal, khususnya sumber protein hewani seperti telur, ikan, dan daging bagi anak usia 6-24 bulan. Organisasi tersebut tetap menyatakan dukungan terhadap percepatan penurunan stunting dan perbaikan gizi nasional selama implementasinya berbasis bukti ilmiah dan sesuai regulasi kesehatan.
Potensi lokal
Di tengah polemik tersebut, MBG dinilai tetap memiliki potensi besar untuk menjadi penggerak ekonomi daerah apabila diarahkan pada penguatan rantai pasok pangan lokal.
Peneliti Center of Reform on Economics Indonesia (CORE) Eliza Mardian menilai MBG seharusnya tidak hanya diposisikan sebagai program sosial penanganan stunting dan gizi anak, tetapi juga menjadi instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
“Semestinya program MBG ini memiliki tujuan yang cukup luas. Semestinya (MBG) jadi driver ekonomi, selain ditujukan untuk meningkatkan gizi anak tentunya,” ujar Eliza kepada SUAR, Minggu (24/5/2026).
Menurut dia, kebutuhan pangan dalam jumlah besar dan berlangsung rutin akan menciptakan pasar baru bagi industri makanan dan minuman nasional, terutama UMKM kuliner dan produsen pangan daerah.
Eliza pun mendorong pemerintah menerapkan pola distribusi yang lebih terdesentralisasi agar penyediaan makanan MBG dapat dilakukan oleh pelaku usaha lokal di sekitar wilayah penerima manfaat. Dengan model tersebut, dapur sekolah, koperasi, katering rumahan, warung makan, hingga pemasok bahan pangan kecil dapat terlibat langsung dalam rantai produksi.
“Kalau ini dilakukan, maka akan ada kegiatan keterlibatan yang banyak. Belum lagi kita bicara tentang vendor. Kalau masyarakat tadi hanya memproduksi, katakanlah, ratusan porsi karena didesentralisasikan, maka akan ada supplier-supplier kecil yang ada di setiap daerah,” jelas Eliza.
Eliza menilai pendekatan tersebut sekaligus membuka ruang penggunaan pangan berbasis potensi daerah. Wilayah penghasil ikan air tawar, misalnya, dapat menjadi pemasok kebutuhan protein untuk menu MBG di daerah masing-masing.
Menurut dia, skema itu dapat memunculkan pasar tetap atau captive market bagi pelaku usaha makanan dan minuman. Kepastian permintaan dinilai akan mendorong UMKM melakukan investasi peningkatan kapasitas produksi dan perbaikan standar dapur.
Selain memperbesar omzet usaha kecil, pola tersebut juga dinilai mampu menciptakan lapangan kerja baru karena pelaku usaha membutuhkan tambahan tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan produksi.
Eliza juga mendorong integrasi MBG dengan pengembangan industri olahan pangan di desa dan kecamatan, termasuk melalui program magang dan pembinaan UMKM pangan.
“Nanti bisa support untuk membuat industri di level desa atau di level kecamatan yang mensupport kegiatan MBG itu. Jadi bukan bahan mentahnya tetapi bahan olahannya,” ucapnya.
Baca juga:
Tim Suar
Pandangan serupa disampaikan Peneliti dan Analis Kebijakan Senior Center for Indonesian Policy Studies, Jimmy Daniel Berlianto. Menurut Jimmy, MBG dapat menjadi sumber pertumbuhan baru bagi industri makanan dan minuman nasional jika pemerintah memperbesar keterlibatan pelaku usaha lokal dan rantai pasok pangan daerah.
Dalam kajiannya, Jimmy menyebut program makan sekolah di sejumlah negara seperti Brasil dan India berhasil menjadi instrumen pembangunan ekonomi lokal karena melibatkan petani keluarga dan produsen pangan kecil.
“Dengan tidak bergantung kepada satu model tata kelola saja pada tahap pengembangan program, program dapat berlangsung lebih efektif, dengan dampak sosial-ekonomi yang lebih nyata bagi para aktor yang terlibat,” ujar Jimmy.
Ia menilai model MBG berbasis sekolah dan komunitas lebih adaptif terhadap kondisi daerah dibanding pendekatan sentralistis melalui dapur umum berskala besar. Selain memperkuat ketahanan pangan lokal, model tersebut dinilai dapat memperluas akses pasar bagi UMKM makanan dan minuman.
Jimmy juga menilai keterlibatan pelaku usaha lokal dapat menciptakan efek berganda terhadap ekonomi daerah, mulai dari produksi bahan baku, pengolahan pangan, distribusi makanan, hingga layanan katering komunitas.
“Program pemberian makan dapat menjadi mekanisme utama untuk mengembangkan rantai pasok pangan lokal serta mendorong pertumbuhan yang inklusif, misalnya dengan melibatkan produsen kecil lokal secara langsung di dapur sekolah,” tuturnya.
Di sisi lain, ia menyinggung pendekatan MBG yang terlalu bertumpu pada dapur sentral atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Menurut Jimmy, model tersebut berisiko membatasi partisipasi pelaku usaha lokal karena proses penyediaan makanan menjadi lebih terpusat.
Karena itu, pihaknya merekomendasikan revisi Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 agar pelaksanaan MBG lebih fleksibel dan memungkinkan penggunaan berbagai model tata kelola, termasuk dapur sekolah dan dapur komunitas.
Menurut Jimmy, integrasi MBG dengan sektor pertanian, pendidikan, dan kesehatan dapat memperbesar dampak ekonomi program sekaligus memperkuat penggunaan pangan lokal di berbagai daerah.