Ancaman Godzilla El Nino kembali membayangi Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkirakan penguatan fenomena iklim tersebut akan membuat musim kemarau 2026 berlangsung lebih kering dan lebih panjang.
Alhasil, kondisi ini berpotensi menekan produksi pertanian, mengganggu ketersediaan air, meningkatkan risiko gagal panen, hingga menguji target swasembada pangan yang tengah dikejar pemerintah.
Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Ardhasena Sopaheluwakan, mengatakan penguatan El Nino diproyeksikan menurunkan curah hujan secara signifikan di sebagian besar wilayah Indonesia. Hingga pertengahan Juni 2026, sekitar 37,6 persen Zona Musim (ZOM) telah memasuki musim kemarau.
"Indonesia telah resmi memasuki musim kemarau," ujar Ardhasena dalam keterangan resminya, dikutip Minggu (5/7/2026).
BMKG juga mencatat sekitar 47,16 persen wilayah Indonesia telah mengalami curah hujan di bawah kondisi normal. Kondisi tersebut diperkirakan semakin meluas pada Juli hingga Oktober 2026. Lebih dari 80 persen wilayah diproyeksikan mengalami curah hujan di bawah normal dengan puncak musim kemarau terjadi pada Juli hingga September.
Situasi tersebut membuat sektor pertanian menjadi salah satu sektor yang paling rentan terdampak. Berkurangnya ketersediaan air diperkirakan memengaruhi jadwal tanam, produktivitas tanaman, hingga hasil panen apabila tidak diantisipasi sejak dini.
Baca juga:
Tria Dianti
Karena itu, BMKG meminta petani segera melakukan penyesuaian pola tanam sesuai kondisi wilayah masing-masing. Selain itu, penggunaan varietas tanaman yang tahan kekeringan dan berumur genjah serta diversifikasi komoditas pangan dinilai menjadi langkah penting untuk mengurangi risiko gagal panen.
BMKG memastikan akan terus memperbarui prakiraan iklim setiap 10 hari agar pemerintah, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan petani memiliki informasi terkini dalam menyusun strategi mitigasi.
Perluasan Areal Tanam dan Modernisasi Pertanian
Memitigasi ancaman tersebut, Kementerian Pertanian (Kementan) mempercepat program penguatan produksi pangan nasional melalui perluasan areal tanam dan modernisasi pertanian. Salah satu fokus utama diarahkan ke Papua Selatan yang menjadi kawasan strategis pengembangan pangan nasional.
Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, mengatakan hingga 2026 pemerintah telah mengembangkan 83.030 hektare cetak sawah dan 54.399 hektare optimalisasi lahan di Tanah Papua. Papua Selatan menjadi pusat pengembangan terbesar dengan 48.934 hektare cetak sawah dan 53.499 hektare optimalisasi lahan.
Menurut Amran, program tersebut tidak hanya bertujuan meningkatkan produksi beras nasional, tetapi juga mendorong kesejahteraan masyarakat setempat melalui pengembangan pertanian modern.
"Program ini milik rakyat, milik masyarakat putra daerah Papua. Jangan ada yang mengatasnamakan masyarakat mengatakan tidak setuju, karena faktanya setelah program berjalan pendapatan masyarakat naik hingga 300 persen. Bahkan sekarang masyarakat justru meminta tambahan cetak sawah," katanya saat melakukan tanam padi bersama petani di Merauke, Sabtu (4/7/2026) lalu.
Selain membuka lahan baru, pemerintah membangun ekosistem pertanian modern melalui penyediaan alat dan mesin pertanian, benih unggul, pembangunan jaringan irigasi, pembentukan brigade pangan, hingga pendampingan kepada petani.
Modernisasi tersebut mulai menunjukkan hasil. Indeks pertanaman di Merauke meningkat dari 1,05 menjadi sekitar 1,82 hingga 2,00. Produktivitas padi, luas panen, dan produksi beras juga mengalami peningkatan seiring penggunaan teknologi mekanisasi pertanian.
"Sekarang petani Merauke sudah mampu mengoperasikan alat pertanian modern. Teknologi yang digunakan negara-negara maju kini juga digunakan di Papua untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani," ujar Amran.
Pemerintah juga memastikan kebutuhan sarana produksi tetap tersedia selama musim tanam. Saat menerima laporan mengenai kekurangan pasokan solar untuk operasional alat pertanian, Kementerian Pertanian langsung berkoordinasi dengan Pertamina agar distribusi bahan bakar dapat ditambah sehingga kegiatan budidaya tidak terganggu.
Mitigasi Perkebunan
Sementara itu, sektor perkebunan juga mulai memperkuat langkah adaptasi terhadap potensi El Nino. Presiden Direktur PT Agro Investama Group, Petrus Tjandra, mengungkapkan bahwa perusahaannya mengembangkan berbagai upaya mitigasi, salah satunya melalui sistem water capture untuk menjaga ketersediaan air di kawasan perkebunan.
"Kami memahami risiko El Nino. Upaya pencegahannya seperti water capture dan lain-lain. Sebenarnya karena tahun ini lebih kering, makanya kami memiliki kesempatan lebih banyak untuk memupuk," kata Petrus kepada SUAR.
Menurutnya, kondisi cuaca yang lebih kering memberikan kesempatan lebih besar bagi perusahaan untuk melakukan pemupukan secara optimal sehingga produktivitas tanaman tetap dapat dipertahankan.
Petrus menambahkan prospek industri kelapa sawit Indonesia pada 2026 masih diperkirakan positif. Optimisme tersebut ditopang implementasi program biodiesel B40 hingga B50, permintaan domestik yang tetap kuat, serta harga minyak sawit global yang relatif tinggi.
"Yang pasti, harganya masih tinggi. Aman bagi kami dan petani juga. Lagipula sawit tidak membutuhkan terlalu banyak air, tapi pupuk. Yang banyak (mengonsumsi) air itu pas (sawit) sudah masuk ke perusahaan," ucapnya.
Lebih lanjut, ia menilai pertumbuhan industri ke depan akan lebih banyak ditentukan oleh peningkatan produktivitas dan penerapan prinsip keberlanjutan dibandingkan ekspansi lahan baru.
Harus Adaptif Terhadap Perubahan Iklim
Meski berbagai langkah telah dilakukan, Head of Center of Food, Energy and Sustainable Development (CFESD) INDEF Abra Talattov, mengingatkan bahwa peningkatan produksi belum cukup untuk menjamin ketahanan pangan dalam jangka panjang apabila tidak dibarengi penguatan produktivitas dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan iklim.
Abra menilai ancaman El Nino harus menjadi momentum untuk memperkuat fondasi sektor pertanian nasional, bukan sekadar mengejar kenaikan produksi dalam jangka pendek.
Menurut Abra, pembangunan pertanian perlu menggunakan pendekatan Water-Energy-Food (WEF) Nexus yang mengintegrasikan sektor pangan, energi, dan air karena ketiganya saling memengaruhi dalam menjaga keberlanjutan produksi.
"Bagi kami, untuk mewujudkan ketahanan maupun kemandirian pangan itu juga tidak hanya bisa dilihat dari sisi produksi, tetapi juga dari sisi input produksinya. Bagaimana pemerintah bisa melakukan pendekatan efisiensi, baik dari sisi benih, pupuk, penggunaan energi, dan juga penggunaan air. Karena intinya supaya proses produksi itu berkelanjutan," jelas Abra.
Abra menjelaskan, pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) sektor pertanian memang telah melampaui target pemerintah. Namun, jika dibandingkan periode sebelum pandemi, rata-rata pertumbuhannya masih lebih rendah.
Di sisi lain, produktivitas padi nasional yang masih sekitar 5,5 ton per hektare menunjukkan peningkatan produksi selama ini masih banyak ditopang perluasan lahan dibandingkan peningkatan hasil panen.
"Jangan sampai sekarang produksinya melimpah, tapi di tahun-tahun berikutnya mengalami penurunan karena ada risiko-risiko lain, misalkan risiko bencana alam, kemudian juga gangguan produksi dan infrastruktur," ucap dia.
Ia juga menilai ketahanan pangan tidak hanya ditentukan oleh keberhasilan produksi, tetapi juga efektivitas distribusi. Menurutnya, kenaikan produksi tidak otomatis menurunkan harga apabila tata niaga pangan masih menghadapi praktik rente dan inefisiensi.
Selain itu, stok beras pemerintah yang telah mencapai sekitar tiga juta ton perlu diimbangi dengan percepatan penyaluran agar gudang Bulog tetap mampu menyerap gabah petani pada musim panen berikutnya.
Di sisi pembiayaan, keterbatasan akses kredit bagi petani juga dinilai menjadi tantangan dalam meningkatkan produktivitas sekaligus memperkuat kemampuan beradaptasi terhadap dampak perubahan iklim.
Infrastruktur hijau berbasis komunitas
Di tingkat masyarakat, adaptasi terhadap krisis iklim mulai berkembang melalui pembangunan infrastruktur hijau berbasis komunitas. Salah satu contohnya berada di RT 08/RW 04 Kelurahan Malaka Jaya, Duren Sawit, Jakarta Timur.
Selama sekitar dua setengah tahun terakhir, warga mengembangkan kawasan berbasis green infrastructure melalui penghijauan lingkungan, pembangunan sumur resapan, penampungan air hujan, instalasi pengolahan air limbah (grey water), hingga kolam gizi yang terintegrasi dengan sistem ekonomi sirkular.
Ditemui di Malaka Jaya, Sekretaris RT 08/RW 04, Nita Putrini (35), mengatakan lingkungan yang sebelumnya gersang kini dipenuhi ratusan pohon buah dan tanaman produktif. Hampir seluruh rumah juga telah memilah sampah sendiri-sendiri.
"Jadi hampir setiap rumah di sini ikut bank sampah. Setiap Rabu sampah anorganik diambil. Sekarang juga mulai kompos dan maggot (untuk sampah organik). Ini berlangsung sejak 2.5 tahun yang lalu sejak Pak Taufiq (Ketua RT 08) terpilih," tutur Nita.
Ketua RT 08 sekaligus Community Development Expert yang pertama kali menggagas sistem ini di lingkungannya, Taufiq Suryadi, menjelaskan sistem yang dikembangkan menghubungkan pengelolaan sampah, konservasi air, dan produksi pangan dalam satu siklus tertutup.
"Sampah dihasilkan masyarakat terdiri dari organik dan anorganik. Yang anorganik setiap Rabu diambil Bank Sampah. Yang organik masuk ke maggot, ayam, ikan, kompos, komposter, dan biopori. Maggot menjadi pakan ayam, ayam menghasilkan telur, ikan menghasilkan limbah yang kembali menjadi pakan. Semuanya berputar terus," kata Taufiq.
Selain mengembangkan kolam ikan, hidroponik, dan akuaponik, dia mendorong warga membangun sistem penampungan air hujan, sumur resapan, serta instalasi pengolahan air limbah agar air dapat dimanfaatkan kembali pada musim kemarau.
"Jadi tidak ada yang terbuang," imbuhnya.
Menurut Taufiq, pendekatan tersebut menunjukkan bahwa penguatan ketahanan pangan dan adaptasi terhadap El Nino dapat dimulai dari lingkungan permukiman melalui pemanfaatan sumber daya yang tersedia secara lebih efisien dan berkelanjutan.
"Saya ingin menunjukkan kepada dunia bahwa dari tempat sempit bisa lahir solusi besar. Kalau RT kuat, negara akan hebat," ucap Taufiq.
