Pengamat pertanian memperingatkan pemerintah pada Kamis (18/6/2026) untuk segera menyiapkan mitigasi dalam menghadapi El Nino yang diperkirakan mencapai puncak pada Agustus 2026.
Pengamat pertanian Khudori mengatakan hal ini dilakukan sebagai langkah krusial untuk menjaga ketahanan pangan nasional.
Menurut dia, tanpa antisipasi yang memadai, risiko penurunan produksi bisa meningkat dan berimbas pada stabilitas pasokan serta harga pangan.
“Penguatan sistem peringatan dini, pemetaan wilayah rawan, hingga optimalisasi sumber daya air harus dilakukan menyeluruh,” ujarnya kepada SUAR di Jakarta, Kamis (18/6).
Ia menyebutkan beberapa mitigasi yang dilakukan antara lain dengan memperbaiki jaringan irigasi agar berfungsi baik. Sementara itu, pemanfaatan dari embung, sumur dan pompa harus optimal agar budidaya tetap berjalan meski curah hujan menurun.
Selain pengelolaan air, penerapan pola tanam yang adaptif juga menjadi kunci dalam menghadapi dampak El Nino. Petani, kata dia, perlu menyesuaikan jadwal tanam dan memilih varietas atau komoditas yang lebih tahan terhadap kondisi kering.
"Dengan strategi tersebut, risiko gagal panen dapat ditekan sehingga produktivitas pertanian tetap terjaga di tengah tantangan perubahan iklim," kata dia.
Pemerintah siap hadapi El Nino
Menanggapi hal tersebut, pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) menyatakan telah menyiapkan beberapa strategi dalam menghadapi El Nino, termasuk ancaman kekeringan pada Agustus mendatang.
Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Suwandi, mengatakan pemerintah telah menyiapkan langkah-langkah komprehensif mulai dari pemetaan wilayah rawan kekeringan hingga penguatan sistem peringatan dini atau early warning system (EWS).
“Upaya ini dilakukan agar pemerintah daerah dan para petani dapat mengambil langkah antisipasi lebih cepat sebelum dampak kekeringan meluas. Koordinasi intensif juga terus dilakukan dengan gubernur, bupati, serta seluruh pemangku kepentingan di sektor pertanian,” ujar dia dalam Konferensi Pers Ketahanan Pangan dan Energi di Kantor Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, di Jakarta (17/6).
Selain itu, pemerintah saat ini memiliki modal yang kuat dalam menjaga stabilitas pangan nasional dengan tersedianya stok beras di gudang Bulog yang mencapai 5,3 juta ton.
Suwandi menuturkan jumlah tersebut menjadi salah satu stok beras tertinggi dalam sejarah dan diharapkan mampu menjadi bantalan yang kuat apabila terjadi gangguan produksi akibat kondisi cuaca ekstrem. Ketersediaan stok yang memadai juga memberikan ruang bagi pemerintah untuk menjaga stabilitas harga pangan di pasar.
Dalam menghadapi ancaman kekeringan, Kementan mendorong percepatan rehabilitasi jaringan irigasi dan saluran air di berbagai daerah.
“Musim kemarau dinilai menjadi momentum yang tepat untuk melakukan perbaikan saluran yang mengalami kerusakan maupun pendangkalan sehingga dapat berfungsi optimal saat musim hujan tiba. Normalisasi saluran irigasi juga diharapkan mampu meningkatkan efisiensi distribusi air ke lahan pertanian,” tambah Suwandi.
Ia menuturkan pihaknya juga mengoptimalkan berbagai sumber air alternatif guna mendukung kebutuhan pertanian. Pemanfaatan embung, sumur air dangkal, pompanisasi, perpipaan, serta irigasi perpompaan terus diperluas untuk memastikan ketersediaan air bagi petani. Langkah tersebut menjadi bagian penting dari strategi adaptasi agar produktivitas pertanian tetap terjaga meskipun curah hujan mengalami penurunan signifikan.
Di sisi budidaya, Kementan mendorong penerapan pola tanam yang menyesuaikan kondisi iklim dan ketersediaan air di masing-masing wilayah. Petani diarahkan untuk menerapkan pola tanam adaptif, termasuk memilih komoditas yang lebih tahan terhadap kekeringan apabila pasokan air terbatas. Pendekatan ini dinilai efektif untuk mengurangi risiko gagal panen dan menjaga kesinambungan produksi pangan nasional.
Ia menuturkan langkah mitigasi lainnya dilakukan melalui penguatan program asuransi pertanian, penyaluran bantuan benih, serta pengelolaan risiko produksi secara lebih terintegrasi. Pemerintah juga menerapkan penjadwalan tanam secara bertahap agar tidak terjadi penumpukan masa tanam yang berpotensi meningkatkan kerugian ketika kekeringan terjadi. Dengan strategi tersebut, potensi kehilangan hasil panen dapat ditekan semaksimal mungkin.
Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga ketahanan pangan nasional di tengah tantangan perubahan iklim yang semakin kompleks. Melalui koordinasi yang solid antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan para petani, Indonesia diharapkan mampu melewati periode El Nino dan kekeringan tanpa gangguan signifikan terhadap produksi pangan. Kesiapan tersebut sekaligus menjadi pondasi penting dalam menjaga ketersediaan pangan, stabilitas harga, dan kesejahteraan masyarakat.
Dalam rilis pemerintah, Menteri Pertanian Amran Sulaiman menegaskan bahwa stok pangan nasional saat ini berada dalam kondisi aman dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama dalam menghadapi tantangan musim kemarau yang berpotensi diperparah oleh fenomena El Nino.
"Jadi, dampak El Nino, insyaallah itu bisa kita mitigasi risikonya," jelas Amran usai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Kamis (18/6).
Menurut Amran, cadangan beras pemerintah (CBP) saat ini mencapai 5,2 juta ton yang tersimpan di gudang Perum Bulog. Sementara itu, cadangan beras di sektor hotel, restoran, dan katering (horeka) dan rumah tangga diperkirakan mencapai sekitar 12,5 juta ton.
Bahkan menurutnya, jumlah tersebut masih berpotensi bertambah mengingat Indonesia memiliki tanaman padi yang sedang tumbuh (standing crop) dengan potensi produksi sekitar 10 hingga 11 juta ton.
"Artinya, dengan ketiga cadangan ini, itu bisa (memenuhi kebutuhan) 10 hingga 11 bulan ke depan," imbuh dia.
Selain beras, komoditas pangan lainnya juga tercatat memiliki pasokan yang memadai dan bahkan mengalami surplus.
Amran mengatakan bahwa pemerintah telah menetapkan 11 komoditas pangan yang perlu dijaga pasokannya berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah. Dari jumlah tersebut, delapan komoditas telah mencapai status swasembada.
Hal ini sejalan dengan data Proyeksi Neraca Pangan Nasional hingga Agustus 2026 yang diolah oleh Badan Pangan Nasional. Data tersebut menunjukkan bahwa delapan komoditas pangan strategis mencatat surplus, yakni beras, gula konsumsi, cabai besar, cabai rawit, jagung, daging ayam, telur ayam, dan bawang merah.
Jaga pasokan dan stabilitas harga beras
Ketua Perkumpulan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras Indonesia (Perpadi) Sutarto Alimoeso menuturkan pihaknya menilai ketersediaan beras yang cukup dan distribusi yang lancar menjadi faktor penting dalam menjaga ketahanan pangan serta melindungi daya beli masyarakat.
Karena itu, kata dia, sebagai pelaku usaha utama di bidang penggilingan pagi, ia berkomitmen untuk terus menjaga kelancaran proses pengolahan dan penyaluran beras ke berbagai daerah.
“Perpadi juga mendukung langkah pemerintah dalam memperkuat cadangan beras nasional dan memastikan pasokan tetap tersedia di tengah berbagai tantangan, termasuk potensi gangguan cuaca akibat fenomena El Nino,” ujar dia kepada SUAR di Jakarta (18/6)
Menurut dia, sinergi antara pemerintah, petani, penggilingan padi, dan pelaku distribusi dinilai sangat penting untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya gangguan pasokan yang dapat memicu kenaikan harga.
Ia menuturkan selain menjaga ketersediaan pasokan, Perpadi berkomitmen untuk membantu menciptakan pasar beras yang sehat dan stabil.
"Dengan koordinasi yang baik, kebutuhan beras masyarakat dapat tetap terpenuhi secara berkelanjutan."
Baca juga:
Tria Dianti
