Presiden Lantik Ketua Wantimpres Serta Kabakom

Presiden Prabowo Subianto melantik Pratikno sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) dan Syahganda Nainggolan sebagai Kepala Badan Komunikasi (Bakom) Republik Indonesia di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (2/10/2026). Selain itu presiden juga melantik 24 anggota wantimpres lainnya.

Berikut daftar pejabat yang datang dilantik presiden secara langsung pada kesempatan ini

Pratikno sebagai Ketua Wantimpres
Hatta Rajasa sebagai Wakil Ketua Wantimpres
Shinta Nuriyah Wahid sebagai Anggota Wantimpres
M Quraish Shihab sebagai Anggota Wantimpres
Agum Gumelar sebagai Anggota Wantimpres
Chairul Tanjung sebagai Anggota Wantimpres
Said Aqil Siraj sebagai Anggota wantimpres
KH Anwar Iskandar sebagai Anggota wantimpres
KH Yahya Cholil Staquf sebagai Anggota Wantimpres
Jusuf Wanandi sebagai Anggota Wantimpres
Budi Gunawan sebagai Anggota Wantimpres
Bambang Susatyo sebagai Anggota Wantimpres
Salim Segaf Al Jufri sebagai Anggota Wantimpres
M Qodari sebagai Sekretaris Wantimpres.
Sukarwo sebagai Anggota Wantimpres
Dato Sri Tahir sebagai Anggota Wantimpres
Rocky Gerung sebagai Anggota Wantimpres
Ida Bagus Purwa Laksana sebagai Anggota Wantipres
Philip Kuncoro Wijaya sebagai Anggota Wantimpres
Budi Tanuwibowo sebagai Anggota Wantimpres
Anwar Usman sebagai Anggota Wantimpres
Mohammad Hatta sebagai Anggota Wantimpres
Jusuf Hamka sebagai Anggota Wantimpres
Margarito Kamis sebagai Anggota Wantimpres
Syahganda Nainggola sebagai Kepala Bakom

Selain itu juga ada Fadli Tri Hartono yang diangkat sebagai Wakil Kepala Bakom, Ignasius Jonan sebagai Anggota Wantimpres, dan Zaki Manuputty juga sebagai Anggota Wantimpres. Namun, mereka tidak bisa hadir dalam acara ini.

Ini merupakan hari kedua berturut-turut presiden Prabowo melantik pejabat baru di istana. Sebelumnya, pada Kamis (1/10/2026), presiden juga melakukan reshuffle kabinet.

Tak Ganggu Stabilitas Iklim Dunia Usaha

Dewan Pakar Apindo Danang Girindrawardana berharap kebijakan perombakan atau reshuffle kabinet yang dilakukan pemerintah tidak mengganggu stabilitas dan iklim dunia usaha di Indonesia. Pergantian sejumlah menteri dinilai merupakan bagian dari kewenangan pemerintah dalam menentukan arah dan strategi pemerintahan, sehingga diharapkan dapat tetap memberikan kepastian bagi pelaku usaha.

Pelaku usaha juga menilai keputusan Presiden untuk melakukan reshuffle merupakan hak prerogatif kepala negara. Karena itu, dunia usaha menghargai setiap keputusan yang diambil Presiden, termasuk dalam menentukan susunan kabinet yang dinilai sesuai dengan kebutuhan pemerintahan dan tantangan perekonomian ke depan.

“Pelaku usaha berharap pergantian pejabat di lingkungan pemerintahan tidak menyebabkan terjadinya perubahan kebijakan secara mendadak. Konsistensi regulasi dan kepastian hukum menjadi faktor penting bagi dunia usaha dalam menyusun rencana investasi, melakukan ekspansi, serta menciptakan lapangan pekerjaan,” ujar dia kepada SUAR di Jakarta (2/10/2026).

Pelaku usaha juga mendorong para menteri baru maupun pejabat yang mendapat amanah untuk melanjutkan berbagai program yang telah berjalan. Koordinasi antara pemerintah dan dunia usaha perlu terus diperkuat agar berbagai kebijakan ekonomi dapat diterapkan secara efektif dan tetap memperhatikan kondisi serta kebutuhan sektor usaha.

Pengamat Ekonomi dan Rektor Universitas Paramadina Didik Rachbini menuturkan reshuffle kabinet merupakan hal yang wajar terjadi dalam sebuah pemerintahan sebagai bagian dari evaluasi dan penyesuaian terhadap kebutuhan penyelenggaraan negara. Pergantian menteri maupun pejabat pemerintahan dapat dilakukan untuk memastikan program kerja pemerintah tetap berjalan sesuai dengan arah dan prioritas yang telah ditetapkan.

“Yang terpenting, reshuffle diharapkan tetap diikuti dengan kesinambungan kebijakan dan kepastian regulasi,” ujar dia kepada SUAR di Jakarta (2/10/2026).

Presiden Prabowo Subianto memimpin pelantikan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di Istana Negara, Jakarta, Jumat (2/1/2026). Presiden melantik Pratikno sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia (Wantimpres), Hatta Rajasa sebagai Wakil Ketua, dan 24 anggota. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/sgd/tom.

Dengan demikian, pelaku usaha dan investor dapat tetap memiliki kejelasan mengenai arah kebijakan pemerintah serta menjalankan kegiatan bisnis tanpa terganggu oleh dinamika perubahan susunan kabinet.

Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul menilai, reshuffle kabinet yang dilakukan oleh Presiden Prabowo dan pelantikan Wantimpres ini lebih mencerminkan dari apa yang disebut sebagai restorasi kabinet, lantaran sejumlah pejabat yang dicopot dari satu posisi pun masih diberikan jabatan lain di dalam pemerintahan.

“Ini hanya restorasi kabinet, mungkin internal pemerintah memaknai ini untuk lebih memantapkan capaian-capaian programnya. Kenapa restorasi? Ya circle orang-orangnya ya itu-itu saja,” ucap Adib, Jumat (02/10/2026).

Pola pertukaran jabatan itu pun menurutnya menunjukkan bahwa reshuffle lebih diarahkan kepada penataan ulang komposisi internal pemerintahan, ketimbang pergantian figur secara menyeluruh.

Namun demikian, para pejabat yang menempati posisi baru ini harus bisa menjalankan perannya sebagai problem solver atas berbagai persoalan dan kebutuhan yang dihadapi oleh masyarakat. Keberhasilan reshuffle pun seharusnya tercermin dari hal tersebut, bukan hanya sekadar dari perubahan susunan jabatan saja.

“Jadi orang-orang ini harus bisa memecahkan harapan-harapan publik terkait jalan keluar dari segala permasalahan yang ada, itu yang terpenting. Dampaknya kalau saya melihat regulasi di birokrasi itu sebetulnya ga ada masalah, karena siapa pun pemimpinnya gak ada masalah, hanya butuh adaptasi saja,” jelasnya.

Adib menjelaskan, reshuffle ini dipandang olehnya bukan upaya dari Presiden dalam merangkul kelompok politik tertentu. Kemungkinan bahwa reshuffle sebagai langkah Presiden merangkul lawan politiknya ini menurutnya tidak relevan dengan kondisi dan perpindahan jabatan yang terjadi.

Pemerintahan Prabowo sendiri saat ini tidak menghadapi oposisi formal di dalam pemerintahan yang kuat.

“Pak Prabowo nyaris ga ada oposisi secara formal menurut saya, lawan pemerintahan saat ini adalah civil society yang tidak terorganisir. Kalau secara formal lawan politik menurut saya gak ada makanya ini saya bilang restorasi kabinet,” lanjut Adib.

Perubahan susunan pejabat ini lebih berkaitan dengan upaya untuk memperkuat koordinasi internal dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada, mengingat situasi global kini masih diselimuti ketidakpastian.

“Saya memaknai ini adalah pemantapan organisasi tim secara internal, karena memang dampak situasi global itu perlu soliditas, perlu capaian program untuk menyelesaikan banyak persoalan, itu kata kuncinya,” tutupnya.

Respon pasar

Dari pasar modal, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat tipis 0,45% pada perdagangan Jumat di level 6.036,89 setelah pada Kamis berada pada level 6009,50. Bila dibandingkan dari perdagangan Rabu dimana belum terjadi reshuffle kabinet dan pelantikan pejabat baru, IHSG telah turun 0,56% dari sebelumnya pada level 6.071,14. Bahkan saat pelantikan pejabat baru pada Kamis, perdagangan saham telah menembus level psikologis 5.000.

‎Isu politik dan perubahan susunan kabinet melalui reshuffle menjadi salah satu sentimen yang turut diperhatikan pelaku pasar di tengah tekanan IHSG. Di tengah volatilitas tersebut, investor ritel diimbau tidak terburu-buru mengambil keputusan hanya berdasarkan rumor atau sentimen jangka pendek. ‎ ‎Certified Financial Planner (CFP) Aline Wiratmaja mengatakan dinamika politik dapat menambah ketidakpastian di pasar saham. Namun, investor tetap perlu memiliki batasan investasi yang jelas agar tidak mudah terseret oleh berbagai informasi yang beredar. ‎ ‎Menurut Aline, sentimen pasar akan selalu muncul, termasuk ketika terjadi perubahan susunan pemerintahan. Karena itu, investor membutuhkan personal rules sebagai pedoman dalam menentukan keputusan investasi. ‎ ‎"Di market itu banyak sekali noise. Mulai dari rumor di YouTube hingga berbagai pandangan di grup Telegram yang sering kali berlawanan namun sama-sama meyakinkan. Investor harus punya guidance pribadi agar tidak kebingungan, serta mampu memisahkan informasi riil dari sekadar noise," ujar Aline di Gedung BEI, Jumat (2/10/2026). ‎ ‎Menurut dia, kondisi pasar yang bergerak volatil akibat sentimen politik maupun faktor eksternal tidak serta-merta menggambarkan perubahan nilai fundamental perusahaan. Koreksi harga saham dapat terjadi karena momentum dan sentimen pasar dalam jangka pendek. ‎ ‎Karena itu, investor perlu memiliki aturan yang mencakup aset yang ingin dibeli, alasan pembelian, target penambahan porsi, hingga batas toleransi risiko atau cut loss. Aturan tersebut menjadi acuan ketika pasar bergerak di luar ekspektasi. ‎ ‎Aline menilai kejelasan tersebut penting karena derasnya informasi mengenai kondisi pasar dapat membuat investor sulit membedakan antara informasi yang memiliki dasar dan sekadar rumor.

‎ ‎Alih-alih mengambil keputusan berdasarkan pergerakan IHSG atau kabar politik semata, investor dapat kembali melakukan pemeriksaan terhadap kondisi keuangan perusahaan atau yang ia sebut sebagai "cek lab". ‎ ‎"Kalau kita lihat saham, jangan hanya lihat harganya turun atau naik. Kita harus cek lab perusahaan tersebut," katanya. ‎ ‎Indikator yang perlu diperhatikan antara lain pendapatan atau earnings, arus kas (cash flow), serta kemampuan perusahaan mengelola utang (debt level). Ketiga aspek tersebut dapat membantu investor menilai apakah tekanan harga saham juga disertai perubahan pada kondisi fundamental perusahaan. ‎ ‎Hal ini menjadi relevan ketika koreksi IHSG berlangsung di tengah sentimen politik dan ketidakpastian global. Menurut Aline, penurunan harga saham tidak selalu berkaitan langsung dengan memburuknya kinerja perusahaan. ‎ ‎Ia mencontohkan kinerja emiten-emiten berkapitalisasi besar yang tergabung dalam indeks LQ45. Di tengah koreksi pasar, laba bersih (net income) emiten dalam indeks tersebut disebut masih mampu tumbuh 8,49% pada pertengahan 2026. ‎ ‎Perbedaan antara pergerakan harga saham dan kinerja fundamental tersebut membuat investor perlu melihat kondisi perusahaan secara lebih spesifik, bukan hanya mengikuti arah indeks. ‎ ‎Dengan pendekatan tersebut, koreksi pasar juga dapat menjadi momentum bagi investor untuk mencermati kembali saham-saham dengan kinerja fundamental yang dinilai masih kuat dan memiliki valuasi yang lebih rendah dibandingkan sebelumnya. ‎ ‎Aline juga menyoroti rekam jejak pembagian dividen sebagai salah satu informasi yang dapat diperhatikan investor ketika melakukan penilaian terhadap emiten. ‎ ‎"Banyak sekali saham di Bursa Efek Indonesia yang rutin membagikan dividen setiap tahun tanpa putus. Bahkan ada emiten yang memiliki rekam jejak selalu membagikan dividen selama 18 tahun berturut-turut," tegasnya. ‎ ‎Meski demikian, imbuhnya, keputusan investasi tetap perlu disesuaikan dengan profil risiko dan tujuan masing-masing investor. ‎ ‎"Di tengah kondisi IHSG yang masih volatil pasca reshuffle, kemampuan memilah informasi dan konsistensi terhadap aturan investasi menjadi bagian penting dalam menghadapi perubahan sentimen pasar," jelasnya.