Menangkap Peluang Industrialisasi Transisi Energi

Pemerintah kini berupaya memperkuat industri dan energi rendah emisi dengan mengembangkan mobil listrik, panel surya dan transisi energi. Hal tersebut dilakukan untuk mencapai kedaulatan dan kemandirian energi nasional.

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai momentum transisi energi dan perubahan rantai pasok global harus dimanfaatkan untuk memperkuat perekonomian nasional.

Penguatan ini dinilai perlu berfokus pada investasi dan hilirisasi, transisi energi, penguatan rantai nilai dan UMKM, pembangunan infrastruktur dan logistik, hingga optimalisasi kerja sama perdagangan internasional.

Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie menegaskan, Indonesia memiliki potensi besar yang tak sekadar menjadi target pasar global.

“Indonesia juga harus jadi basis produksi, inovasi, dan penciptaan nilai tambah di kawasan,” kata Anin dalam keterangan tertulis, Senin (31/8/2026).

Armada persampahan listrik di daerah

Menurut Anin, pengembangan industri kendaraan listrik (EV) komersial mampu melahirkan rantai nilai luas yang menggerakkan sektor karoseri, komponen, purnajual, hingga UMKM lokal.

Kadin juga menyoroti peluang dari Sistem Registri Unit Karbon (SRUK), salah satunya lewat elektrifikasi armada persampahan, yang dinilai memberi manfaat efisiensi anggaran daerah, sekaligus pendapatan dari unit karbon.

Menanggapi dinamika ini, Kadin berkomitmen mendorong investasi dan hilirisasi manufaktur EV komersial, memperdalam kolaborasi riset perguruan tinggi dengan industri, serta mengusung gerakan Indonesia Incorporated.

“Indonesia tidak hanya berpotensi sebagai pasar, tetapi juga sebagai basis produksi, inovasi, dan penciptaan nilai tambah di kawasan,” ujar Anin dalam keterangan tertulis, Senin (31/8/2026).

Anin memproyeksikan, eksekusi ekosistem utuh dalam empat tahun ke depan berpotensi menghasilkan 100% armada persampahan listrik pada operator PSEL, 80% TKDN rantai nilai EV komersial, pembukaan 10.000 green jobs baru, serta potensi pendapatan karbon Rp300–700 miliar per tahun.

Sinyal positif dari dunia usaha ini sejalan dengan tren di lapangan. Pemerintah mencatat pertumbuhan kendaraan berbasis hybrid melonjak hingga 40% pada semester I/2026 secara tahunan (year-on-year).

Penguatan industri otomotif nasional

Menteri Kooordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melihat perkembangan tersebut menjadi bagian dari penguatan industri otomotif nasional.

“Dengan harga BBM nonsubsidi ikut fluktuasi harga, maka masyarakat juga melihat bahwa penggunaan electric vehicle (EV) itu akan menghemat biaya. Maka di semester satu ini peningkatan pertumbuhan daripada kendaraan yang berbasis pada hybrid itu 40% dibandingkan tahun lalu. Jadi ini sebuah angka yang sangat baik, berarti masyarakat sudah ada kesadaran untuk menggunakan tenaga listrik,” kata Airlangga dalam keterangan tertulis, Rabu (26/8/2026).

Pertumbuhan kendaraan hybrid sekaligus menunjukkan bahwa transisi energi mulai menciptakan permintaan baru di sektor otomotif. Kebutuhan tersebut tidak berhenti pada kendaraan, tetapi merambat ke baterai dan berbagai komponen yang menopang ekosistem kendaraan rendah emisi. Kondisi ini membuka ruang bagi Indonesia untuk memperluas basis manufaktur sekaligus meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

Karena itu, pemerintah terus memperkuat ekosistem industri otomotif melalui pengembangan kemampuan produksi kendaraan, baterai, dan komponen di dalam negeri. Penyesuaian fasilitas dukungan diarahkan untuk memperkuat ekosistem Mobil Nasional dan Motor Listrik Nasional sekaligus meningkatkan kandungan dan nilai tambah domestik.

Peluang industrialisasi juga muncul dari kebutuhan energi. Investasi pada semester I/2026 tumbuh sekitar 7,2%, terutama pada sektor manufaktur dan rantai pasoknya. Pertumbuhan kebutuhan listrik dan gas serta perkembangan sektor digital, termasuk data center, juga menunjukkan bahwa aktivitas investasi terus bergerak.

"Pemerintah turut mendorong pengembangan energi terbarukan dan peningkatan kapasitas produksi panel surya dalam negeri untuk mendukung kebutuhan energi hijau industri," kata Airlangga.

Kebijakan tersebut menunjukkan upaya pemerintah menghubungkan agenda transisi energi dengan penguatan industri dalam negeri. Hal itu juga dipertegas oleh Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto.

Ia menambahkan bahwa transformasi transportasi rendah emisi perlu berjalan bersama penguatan energi domestik, investasi, infrastruktur, serta industri dan rantai pasok nasional.

“Transformasi transportasi rendah emisi bukan hanya mengenai perubahan teknologi kendaraan, tetapi juga bagaimana kita membangun ekosistem yang mampu menciptakan nilai tambah di dalam negeri. Dengan dukungan energi, infrastruktur, industri, dan rantai pasok yang semakin kuat, transisi ini dapat sekaligus menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru dan memperkuat daya saing Indonesia,” imbuhnya.

Motor industrialisasi

Pandangan dunia usaha tersebut sejalan dengan penilaian Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P. Sasmita. Menurut Ronny, transisi energi memiliki peluang besar menjadi salah satu motor industrialisasi dan sumber pertumbuhan ekonomi baru Indonesia. Namun, peluang tersebut sangat bergantung pada kemampuan Indonesia menangkap rantai nilai industrinya, bukan sekadar menjadi pasar bagi teknologi hijau dari negara lain.

"Kita punya modal yang cukup kuat, mulai dari cadangan dan produksi mineral strategis, basis manufaktur otomotif, pasar kendaraan yang besar, serta potensi energi terbarukan yang sangat besar," katanya.

Namun, sambungnya, ada risiko Indonesia terjebak “hilirisasi generasi kedua” yang hanya memindahkan Indonesia dari eksportir bahan mentah menjadi perakit produk hijau, sementara teknologi, desain, intellectual property, dan nilai tambah terbesar tetap berada di luar negeri. Jika itu terjadi, maka dampak industrialisasinya tetap ada, tetapi tidak maksimal.

Baca juga:

Dari Geothermal, Anak Usaha PT Pertamina Produksi Hidrogen Hijau dan Energi Pusat Data

Potensi panas bumi di Indonesia selain untuk listrik, juga bisa untuk peroduksi hidrogen hijau. Bisa memasok energi buat data center

SUAR Inspirasi Penggerak Dunia UsahaMukhlison Widodo

Karena itu, ia menilai kebijakan pemerintah harus diarahkan bukan hanya menarik investasi, tetapi memastikan adanya transfer teknologi, pengembangan pemasok lokal, peningkatan kandungan domestik yang realistis, riset dan pengembangan, serta peningkatan kualitas SDM.

Insentif juga sebaiknya diberikan berdasarkan kinerja. Misalnya, penciptaan lapangan kerja berkualitas, peningkatan ekspor produk bernilai tambah, transfer teknologi, dan pengembangan industri komponen domestik.

Ronny juga melihat transisi energi bisa menciptakan efek berganda yang jauh lebih luas. Investasi energi terbarukan membutuhkan jaringan listrik, transmisi, penyimpanan energi, manufaktur peralatan, jasa konstruksi, pembiayaan, dan teknologi digital.

"Jadi dampaknya bukan hanya pada sektor energi, tetapi bisa menarik banyak sektor lain," katanya.

Namun, menurut Ronny, pemerintah harus realistis soal biaya. Pemerintah sebaiknya menggunakan APBN sebagai katalis untuk menarik modal swasta dan investasi global, terutama melalui skema pembiayaan campuran, penjaminan, dan pengurangan risiko investasi.

"Jadi, menurut saya, transisi energi adalah peluang industrialisasi yang sangat besar bagi Indonesia, tetapi hasil akhirnya sangat tergantung pada desain kebijakan. Jangan sampai Indonesia hanya menjadi gudang mineral untuk industri hijau dunia dan pasar kendaraan listrik dunia. Target yang lebih strategis adalah menjadikan Indonesia sebagai basis produksi, teknologi, dan rantai pasok industri hijau di kawasan," katanya.