Pemerintah telah menetapkan lima sektor prioritas yang dinilai memiliki potensi besar untuk menjadi motor pengembangan ekonomi sirkular, yakni makanan dan minuman, tekstil, konstruksi, elektronik, serta perdagangan yang berfokus pada kemasan plastik.
Ekonomi sirkular mulai diarahkan menjadi salah satu instrumen untuk mengubah pola pertumbuhan ekonomi Indonesia dari model linear yang mengandalkan prinsip ambil, pakai, dan buang menuju model yang mempertahankan nilai sumber daya selama mungkin.
Pemerintah telah menetapkan lima sektor prioritas yang dinilai memiliki potensi besar untuk menjadi motor pengembangan ekonomi sirkular, yakni makanan dan minuman, tekstil, konstruksi, elektronik, serta perdagangan yang berfokus pada kemasan plastik.
Ketua Indonesia for Circular Economy and Sustainability Transformation (ICEST) Institute Suharman Nurman mengatakan, ekonomi sirkular muncul sebagai respons terhadap semakin terbatasnya sumber daya alam, perubahan iklim, dan tekanan terhadap keanekaragaman hayati.
Menurut dia, pola ekonomi linear yang masih dominan tidak lagi memadai jika pertumbuhan penduduk dan konsumsi terus meningkat.
“Kalau pola linear model bisnis yang saat ini masih dominan terjadi maka diperkirakan pada 2060 kita butuh tiga bumi,” kata Suharman dalam diskusi Greenomics Festival 2026, Senin (24/8/2026).
Menurut dia, kondisi tersebut mendorong munculnya kesadaran global untuk mengerem pola ekonomi linear. Ekonomi sirkular kemudian menjadi salah satu pendekatan yang dapat digunakan dengan cara menghemat sumber daya, mengolah kembali material, serta mempertahankan nilai suatu produk dan bahan selama mungkin dalam siklus ekonomi.
Dalam konteks Indonesia, penerapan konsep tersebut tidak lagi berhenti pada wacana. Suharman menyebut Bappenas telah memiliki Roadmap Circular Economy yang dapat menjadi acuan pengembangan kebijakan dan implementasi ekonomi sirkular.
Bappenas sendiri telah menetapkan lima sektor prioritas dalam peta jalan dan rencana aksi ekonomi sirkular Indonesia. Dokumen tersebut menempatkan pangan, kemasan plastik, elektronik, konstruksi, dan tekstil sebagai sektor prioritas. Penerapannya ditargetkan menghasilkan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan secara bersamaan.
Suharman mengatakan pengembangan ekonomi sirkular juga memiliki keterkaitan dengan agenda keberlanjutan pemerintah, termasuk pangan dan energi berkelanjutan. Bagi korporasi, salah satu pintu masuk paling sederhana adalah mengevaluasi kembali kinerja environmental, social, and governance (ESG).
“Bagi teman-teman korporasi cukup mudah sebetulnya bagaimana menjalankan sirkular ekonomi, pegang saja ESG, mari me-review ESG rating atau kinerja ESG-nya. Kalau kinerja ESG baik pasti di dalamnya akan bersentuhan dengan sirkular ekonomi di dalamnya,” ujarnya.
Lima sektor tersebut memiliki karakteristik yang berbeda sehingga implementasi ekonomi sirkular tidak dapat dilakukan dengan satu pendekatan yang sama.
Pada sektor makanan dan minuman, peluang terutama berkaitan dengan pemanfaatan kembali sisa makanan dan pengurangan kehilangan bahan dalam rantai produksi dan konsumsi.
Pada sektor tekstil, pendekatan sirkular dapat diarahkan pada penggunaan kembali material dan pengelolaan produk setelah masa pakainya.
Sementara pada sektor elektronik, tantangannya berkaitan dengan penggunaan kembali dan pengolahan material dari perangkat yang sudah tidak digunakan.
Sektor konstruksi juga memiliki ruang pengembangan yang besar melalui penggunaan material yang lebih efisien dan pemanfaatan kembali material. Adapun pada perdagangan, fokusnya antara lain berada pada kemasan plastik.
Suharman mencontohkan praktik sirkular pada industri konstruksi yang menunjukkan bahwa material yang sebelumnya dianggap sebagai limbah dapat kembali memiliki nilai ekonomi. Ia pernah melihat fasilitas di Singapura yang mengolah material seperti kaca dari botol minuman menjadi bagian dari material konstruksi.
Menurut dia, pendekatan tersebut dapat menghasilkan material bangunan yang kuat sekaligus ringan, termasuk untuk mendukung konsep green building.
Potensi tersebut menunjukkan bahwa ekonomi sirkular tidak hanya berbicara tentang pengelolaan sampah di tahap akhir. Model tersebut dapat masuk sejak tahap desain produk, pemilihan material, proses produksi, penggunaan, hingga pengelolaan produk setelah digunakan.
Pandangan tersebut sejalan dengan pendekatan Bappenas yang menempatkan ekonomi sirkular sebagai intervensi di sepanjang rantai nilai, bukan sekadar aktivitas daur ulang.
Studi Bappenas bersama UNDP dan Pemerintah Denmark memperkirakan penerapan ekonomi sirkular pada sektor prioritas berpotensi meningkatkan PDB sekitar Rp593 triliun-Rp638 triliun hingga 2030 serta menciptakan sekitar 4,4 juta lapangan kerja.
Bagi dunia usaha, peluang ekonomi sirkular bukan hanya berasal dari penciptaan produk atau pasar baru. Efisiensi penggunaan sumber daya juga dapat memberikan dampak langsung terhadap kinerja keuangan perusahaan. Suharman menyebut salah satu perusahaan di Pupuk Group yang telah menjalankan proyek circularity selama dua tahun mampu menghasilkan efisiensi hingga triliunan rupiah.
“Bayangkan kalau model-model ini berkembang dalam semua industri, itu juga akan memberikan dampak yang signifikan terhadap margin atau pendapatan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan itu,” bebernya.
Dengan demikian, imbuhnya, penerapan ekonomi sirkular dapat dipandang sebagai bagian dari strategi bisnis.
Hal ini dikarenakan penghematan energi, pengurangan penggunaan material, pemanfaatan kembali sumber daya, hingga pengurangan limbah berpotensi menekan biaya produksi sekaligus membuka sumber pendapatan baru.
Namun, Suharman menilai transisi tersebut membutuhkan kebijakan yang terintegrasi dan insentif. Pasalnya, aktivitas hijau membutuhkan upaya dan investasi yang tidak kecil dari pelaku usaha.
Pengembangan ekonomi sirkular juga tidak dapat hanya mengandalkan perusahaan besar. Menurut Suharman, konsep tersebut membutuhkan value network yang memungkinkan perusahaan besar berkolaborasi dengan UKM yang menjadi bagian dari rantai pasok.
Dalam ekonomi sirkular, limbah tidak lagi semata-mata dipandang sebagai barang yang harus dibuang. Di dalamnya terdapat nilai baru yang dapat masuk kembali ke dalam value chain atau value network. Karena itu, perusahaan besar dan UKM dapat membangun hubungan bisnis untuk memastikan material tetap berada dalam siklus ekonomi.
Konsep tersebut juga berkaitan dengan Extended Producer Responsibility atau EPR. Suharman mengatakan produsen tidak hanya bertanggung jawab sampai produknya terjual, tetapi juga perlu memperhatikan apa yang terjadi terhadap kemasan atau produk tersebut setelah digunakan.
“Kalau kita punya kemasan, maka kita bertanggung jawab terhadap kemasan itu untuk tidak sampai jatuh ke landfill,” ucap Suherman.
Dari sisi pembiayaan, pendekatan tersebut membutuhkan dukungan sistem keuangan. Country Manager for Indonesia and Timor-Leste IFC Euan Marshall mengatakan IFC memang lebih banyak bekerja dengan perusahaan berskala besar karena adanya tantangan skala investasi.
Namun, untuk menjangkau usaha kecil dan menengah, IFC memilih memperkuat peran bank dan lembaga keuangan. Menurut Euan, lembaga keuangan memiliki jaringan yang lebih luas sehingga dapat menyalurkan pembiayaan kepada UMKM.
IFC juga membantu bank meningkatkan kemampuan dalam menganalisis risiko ESG sehingga faktor keberlanjutan dapat masuk dalam proses pembiayaan. Euan mencontohkan keterlibatan IFC dalam pengembangan produk pembiayaan hijau, termasuk dukungan terhadap green bond di Indonesia.
Di tengah besarnya peluang ekonomi sirkular, tantangan terbesar berada pada kesiapan ekosistem. Euan menilai Indonesia sebenarnya tidak kekurangan regulasi. Persoalannya justru terletak pada banyaknya regulasi dan penerapannya yang belum selalu konsisten.
Menurut dia, ketidakpastian regulasi dapat meningkatkan biaya berusaha dan membuat dunia usaha lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan investasi jangka panjang.
"Indonesia bukan kekurangan regulasi. Indonesia justru memiliki banyak sekali regulasi. Menurut saya, salah satu tantangan di Indonesia adalah terlalu banyaknya regulasi, dan regulasi-regulasi tersebut tidak selalu diterapkan secara konsisten," ujar Euan.
Karena itu, menurut Euan, dunia usaha membutuhkan penyederhanaan dan konsistensi aturan. Investor pada dasarnya dapat beradaptasi dengan regulasi yang berlaku, tetapi membutuhkan kepastian agar investasi yang dilakukan tidak terganggu perubahan kebijakan.
"Pelaku usaha akan beradaptasi dengan regulasi yang berlaku. Mereka hanya membutuhkan regulasi yang konsisten," katanya.
Pandangan mengenai kepastian regulasi juga muncul dari Task Force Biodiversity Credit Kementerian Lingkungan Hidup, Rio Christiawan.
Menurut Rio, kebijakan satu peta perlu diperkuat karena status dan penggunaan lahan menjadi dasar penting dalam pengembangan kegiatan berbasis lingkungan.
Peta indikatif yang berubah-ubah serta belum sinkronnya data antar instansi dapat menciptakan ketidakpastian bagi pelaku usaha.
Ia menilai persoalan kepastian tata guna lahan dan kawasan juga menjadi salah satu entry barrier bagi industri hijau. Ketidakjelasan status kawasan dapat memperpanjang proses perizinan dan menghambat realisasi potensi ekonomi.
Tambahkan SUAR ke Google
