Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersiap memulai uji coba penggunaan compressed natural gas (CNG) sebagai alternatif pengganti liquefied petroleum gas (LPG) 3 kg kepada masyarakat pada Agustus 2026.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laode Sulaeman mengatakan, saat ini pemerintah masih fokus pada proses pengujian keamanan tabung CNG sebelum implementasi di lapangan. Proses pengujian akan dilakukan oleh Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (Lemigas).
“Saat ini dalam proses kita mau melakukan uji coba. Uji coba tabung. Insya Allah akhir Juli ini sampel dari tabung-tabung itu akan selesai dan kita akan kirim ke Lemigas untuk diuji, lalu kita akan rencanakan juga bagaimana nanti mulai diperkenalkan pada masyarakat,”ungkap Laode saat ditemui di Jakarta, Selasa (21//7).
Pengujian di Lemigas dilakukan untuk memastikan aspek keselamatan tabung memenuhi standar sebelum digunakan oleh masyarakat. Menurut Laode, keamanan menjadi prioritas utama pemerintah dalam tahap awal implementasi program tersebut.
Setelah proses pengujian selesai, pemerintah menargetkan uji coba dapat dimulai pada Agustus. Pelaksanaan uji coba akan dilakukan secara terbatas di sejumlah kota besar, dengan Jawa Barat menjadi salah satu wilayah yang diprioritaskan.
“Yang penting sekarang adalah satu safety-nya. Yang kedua adalah mekanisme bagaimana menyiapkan ini ke masyarakat. Ini masih kita bahas skemanya seperti apa. Tapi uji cobanya bulan depan (Agustus),” ungkap Laode.
Masih dilakukan uji coba di Cina
Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan pengembangan tabung CNG masih berada dalam tahap pengujian sebelum dapat diproduksi dan diimplementasikan di Indonesia. Menurutnya, proses pengujian tersebut saat ini masih dilakukan di Cina.
"CNG-nya masih dilakukan uji coba, belum selesai. Masih di dilakukan uji coba di Cina. Habis itu kita melakukan kerja sama dengan perusahaan BUMN yang ada di sini," ujar Bahlil.
Ia menambahkan, pemerintah nantinya akan menggandeng PT Pindad dalam pengembangan tabung CNG setelah seluruh tahapan pengujian dinyatakan selesai. Namun, ia tak menjelaskan peran Pindad nantinya akan seperti apa.
"Kita akan melakukan dengan Pindad nanti, tapi masih dicek dulu di sana. Kalau sudah selesai baru kita lakukan tindakan lebih lanjut," katanya.
Infrastruktur pendukung belum merata
Di sisi lain, PT Pertamina melalui subholding dan anak usahanya, seperti Pertamina Patra Niaga dan Pertagas Niaga, akan memperluas pasokan dan infrastruktur CNG.
Selain itu, Pertamina Patra Niaga bekerja sama dengan PGN juga akan mengoptimalkan puluhan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) demi memperluas penetrasi pasar CNG ke sektor industri dan transportasi.
Meski begitu, Pengamat energi Universitas Padjajaran, Yayan Satyakti, menilai kesiapan infrastruktur CNG masih terbatas. "Yang relatif siap, mungkin hanya di Jawa bagian Utara yang dekat dengan aset jaringan energi Pertamina, seperti Pantai Utara Jawa seperti Tangerang, sebagian Jakarta, Bekasi, Karawang, Indramayu, Cirebon hingga Semarang," katanya pada SUAR.
Di luar kawasan tersebut, Yayan menilai pengembangan CNG membutuhkan investasi besar, terutama untuk pembangunan fasilitas seperti penyimpanan bertekanan tinggi (high pressure storage) dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG). Dalam jangka pendek, distribusi bisa saja dilakukan melalui tabung seperti skema SPBU, tetapi hal ini dinilai berisiko tinggi dari sisi keselamatan dan keamanan.
Perlu standar keamanan ketat
Dari aspek keamanan, ia menilai penggunaan CNG dalam tabung kecil untuk rumah tangga memerlukan standar baru yang lebih ketat. Ia menekankan adaptasi teknologi seperti Metal Organic Framework (MOF) yang mampu menyimpan metana pada tekanan lebih rendah untuk menjamin keselamatan dan kemudahan dibandingkan dengan teknologi tradisional.
Selain itu, tabung CNG 3 kg harus dirancang dengan spesifikasi tekanan hingga 2,5 kali lebih tinggi dari LPG, dengan batas minimum sekitar 8.100 pounds per square inch (psi), untuk menjamin keamanan penggunaan di tingkat rumah tangga.
Meski demikian, dari sisi ekonomi, CNG dinilai memiliki keunggulan. Efisiensinya disebut bisa 30–40% lebih baik dibanding LPG, dengan harga berkisar Rp6.800–Rp7.600 per meter kubik, sehingga berpotensi menekan beban subsidi pemerintah yang selama ini besar pada LPG 3 kg.
"Jadi relatif sangat kompetitif, dibandingkan saat ini dengan harga keekonomian LPG 3kg sebesa Rp42.750," katanya.
Edukasi dan mitigasi risiko
Pegiat perlindungan konsumen sekaligus Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI) Tulus Abadi mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam rencana migrasi penggunaan gas LPG ke CNG. Menurutnya, selain memastikan aspek teknis, pemerintah juga harus menyiapkan edukasi dan mitigasi risiko kepada masyarakat secara menyeluruh.
Ia menilai penggunaan CNG memang memiliki sejumlah keunggulan dibandingkan LPG. Selain memanfaatkan gas bumi domestik sehingga dapat mengurangi ketergantungan impor LPG yang saat ini masih mendominasi pasokan nasional, CNG juga diklaim memiliki emisi lebih rendah dan biaya penggunaan yang lebih hemat.
Dalam simulasi Kementerian ESDM, penggunaan CNG berpotensi memberikan penghematan biaya sekitar 10,73% dibandingkan LPG. Dari sisi keselamatan, CNG juga memiliki suhu penyalaan otomatis yang lebih tinggi, sekitar 540 derajat celsius, serta rentang mudah terbakar yang lebih sempit sehingga dinilai lebih aman apabila memenuhi standar penggunaan.
Meski demikian, Tulus mengingatkan keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh keamanan teknologi, tetapi juga kesiapan masyarakat dalam menggunakannya.
"Upaya memigrasikan gas elpiji ke CNG, dari sisi sosiologis, harus dilakukan secara ekstra hati-hati dan dengan kewaspadaan yang tinggi. Pemerintah tidak cukup hanya menjamin sisi keamanan dan keandalan dari sisi teknis produk saja, tetapi harus ada upaya sosialisasi dan mitigasi risiko sosial kepada masyarakat secara masif dan benar-benar membumi," ujarnya pada SUAR.
Ia mencontohkan pengalaman saat pemerintah pertama kali mengonversi minyak tanah ke LPG. Menurutnya, pada masa awal implementasi masih banyak masyarakat yang belum memahami cara penggunaan tabung dan regulator sehingga memicu sejumlah kecelakaan akibat kebocoran gas.
Karena itu, ia meminta pemerintah tidak menjadikan masyarakat sebagai "kelinci percobaan" dalam implementasi energi baru tanpa persiapan yang memadai.
"Pengalaman awal penggunaan gas elpiji , harus menjadi pembelajaran yang bermakna. Awal pemberlakuan gas elpiji kala itu banyak menelan korban jiwa, puluhan jiwa melayang oleh karena regulator tabung gas yang bocor dan akhirnya meledak, layaknya bom saja. Bahkan kasus gas LPG yang meledak hingga sekarang masih acap terjadi. Itu semua karena minimnya product knowledge masyarakat terhadap gas LPG. Bahwa upaya mencari dan menggunakan energi alternatif bisa dipahami, tetapi jangan sampai tanpa rekayasa sosial yang memadai, sehingga aspek keselamatan masyarakat menjadi taruhannya," katanya.
