Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking Proyek Strategis Nasional (PSN) LNG Abadi Masela senilai US$21 miliar atau sekitar Rp377,7 triliun (asumsi kurs Rp17.990 per dolar AS) di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku, Kamis (16/7/2026).
Setelah 28 tahun menunggu realisasi, proyek tersebut diharapkan menjadi pengungkit ketahanan energi sekaligus industrialisasi nasional.
"Proyek Strategis Nasional Abadi Masela ini merupakan suatu proyek yang sungguh sangat penting. Proyek ini hampir tiga dekade kita tunggu. Alhamdulillah, hari ini kita mulai pembangunan. Dan pembangunan tidak boleh terhambat, harus selesai dalam waktu sesingkat-singkatnya," kata Prabowo, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden.
Ia menilai energi menjadi syarat utama bagi keberlangsungan sebuah negara. Karena itu, pemanfaatan cadangan gas besar yang dimiliki Indonesia, khususnya di wilayah Tanimbar, Maluku, harus segera diwujudkan menjadi produksi yang mampu menopang pembangunan nasional.
Di tengah meningkatnya ketidakpastian geopolitik global, Prabowo menilai proyek energi seperti Masela menjadi semakin penting untuk menjaga ketahanan nasional. Ia mengatakan Indonesia membutuhkan pasokan energi yang memadai guna mempercepat transformasi menuju negara industri.
Karena itu, ia mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam proyek tersebut, mulai dari investor Jepang, INPEX Corporation, perusahaan energi Malaysia Petronas, hingga PT Pertamina (Persero) sebagai mitra nasional. Menurut Prabowo, kerja sama tersebut mencerminkan keterbukaan Indonesia terhadap investasi asing selama memberikan manfaat bagi kedua belah pihak.
"Kita bersahabat sama semua negara. Dalam kondisi ini, kita terbuka kepada semua mitra, semua negara yang mau masuk ke Indonesia, mau bermitra sama Indonesia, mau bekerja dengan saling menguntungkan," katanya.
Perlu keterlibatan masyarakat sekitar
Dalam kesempatan ini Presiden mengingatkan, agar manfaat proyek dapat dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar. Ia mendorong pelibatan tenaga kerja lokal, pengusaha daerah, serta pemberian pendampingan bagi pelaku usaha agar mampu menjadi bagian dari rantai pasok proyek.
"Ekonomi harus untuk rakyat, bukan rakyat untuk ekonomi. Semua ini milik rakyat kita. Kita tanggung jawabnya adalah menjamin bahwa rakyat merasakan. Sehingga komitmen mengutamakan putra daerah, membantu pengusaha-pengusaha lokal," katanya.
Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan dimulainya pembangunan LNG Abadi Masela mengakhiri penantian panjang proyek yang telah bergulir sejak 1998. Menurutnya, proyek tersebut sempat mengalami berbagai kendala, termasuk perdebatan mengenai lokasi fasilitas pengolahan yang berlangsung selama bertahun-tahun.
Ia menjelaskan, pembangunan yang dimulai hari ini, mencakup pengeboran 11 sumur pengembangan dan empat sumur lanjutan, serta pembangunan berbagai fasilitas pendukung, termasuk pelabuhan, dermaga, dan fasilitas engineering, procurement, and construction (EPC).
"Nilai investasi ini kurang lebih sekitar US$20,95 atau US$21 miliar. Dan ini menghasilkan 9,5 juta ton LNG per tahun atau setara dengan 35.000 barel kondensat per hari," kata Bahlil.
Pemerintah juga menetapkan sedikitnya 60% produksi gas akan dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan domestik, sementara maksimal 40% dapat diekspor. Pasokan gas tersebut akan dimanfaatkan antara lain sebagai bahan baku hilirisasi industri pupuk, pembangkit listrik milik PLN, jaringan gas PGN, serta kebutuhan industri lainnya.
Selain memperkuat ketahanan energi, Bahlil mengatakan proyek ini diproyeksikan memberikan dampak ekonomi yang signifikan. Selama masa konstruksi dan operasi, proyek diperkirakan menghasilkan penerimaan negara langsung sekitar US$37,8 miliar serta kontribusi pajak tidak langsung sebesar US$6,43 miliar.
Penyerapan tenaga kerja signifikan
Di sisi ketenagakerjaan, proyek ini diperkirakan menyerap sekitar 12.000 tenaga kerja langsung selama masa konstruksi dan 800 hingga 1.000 pekerja pada tahap operasi. Pemerintah, kata Bahlil, telah meminta pengembang untuk memprioritaskan perekrutan tenaga kerja dari wilayah sekitar proyek, termasuk Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Maluku Barat Daya.
Ia menambahkan, sejumlah putra daerah telah dipersiapkan melalui pendidikan di Akademi Migas Cepu milik Kementerian ESDM. "Mereka akan semuanya akan kita serap untuk bekerja di proyek migas Masela," katanya.
Selain tenaga kerja, Bahlil juga meminta agar pelaku usaha lokal dilibatkan dalam berbagai pekerjaan yang dapat dikerjakan oleh perusahaan daerah. Namun, ia mengingatkan proses pengadaan tetap harus dilakukan secara profesional dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) sehingga setiap pembangunan bermanfaat bagi rakyat.
"Rakyat adalah bagian terpenting daripada aset negara karena tujuan pembangunan kita adalah bagaimana kita mendorong untuk mereka bisa sejahtera," katanya.
Distribusi 60% produksi untuk kebutuhan dalam negeri
Blok Masela merupakan salah satu proyek gas terbesar di Indonesia yang berlokasi sekitar 160 kilometer lepas pantai Pulau Yamdena, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku. Wilayah kerja ini dikelola berdasarkan kontrak Production Sharing Contract (PSC) yang ditandatangani pada 1998 dan berlaku hingga 2055.
Sejak penemuan Lapangan Abadi, komposisi kepemilikan Blok Masela adalah INPEX Corporation: 65% dan Shell plc 35%. Namun, pada 2020, Shell mengumumkan ingin melepas seluruh 35% participating interest (PI)-nya di Blok Masela.
Pada 2023, PT Pertamina Hulu Energi (PHE) dan PETRONAS resmi mengakuisisi 35% PI milik Shell, sehingga komposisi kepemilikan Blok Masela saat ini terdiri atas INPEX Corporation sebagai operator dengan 65% PI, PT Pertamina Hulu Energi sebesar 20% PI, dan PETRONAS sebesar 15% PI.
Sementara itu, Pengamat Energi sekaligus Sekretaris Jenderal Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia, Hadi Ismoyo, menilai proyek LNG Abadi Masela akan memberikan kontribusi besar terhadap ketahanan energi nasional, meski manfaatnya baru akan dirasakan ketika proyek mulai berproduksi pada 2030 atau 2031.
"Project ini akan memperkuat ketahanan energi nasional jika sudah produksi 2030 atau 2031 dan sebagian besar produksi dedicated untuk keperluan domestik dalam mendukung program konversi BBM dan LPG ke gas," katanya pada SUAR.
Ia menilai rencana pemerintah mengalokasikan sekitar 60% produksi gas untuk pasar domestik sudah berada di jalur yang tepat. Pasalnya, ketahanan energi Indonesia saat ini masih sangat bergantung pada impor BBM dan LPG.
Gas alam penting dalam transisi energi
Di sisi lain, Hadi berpandangan bahwa gas alam masih akan memegang peranan penting dalam masa transisi energi Indonesia. Menurutnya, di tengah upaya menurunkan emisi karbon, gas tetap menjadi sumber energi yang lebih efisien dan memiliki emisi lebih rendah dibandingkan bahan bakar fosil lainnya.
"Gas akan menjadi tulang punggung energi transisi migas yang lebih efesien dan low emission," kataya.
Senada, Founder & Advisor ReforMiner Institute Pri Agung Rakhmanto menilai, Blok Masela akan memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan produksi gas nasional setelah mulai beroperasi.
Menurutnya, proyek tersebut diproyeksikan mampu menghasilkan sekitar 1.600 juta kaki kubik standar gas per hari (MMSCFD) atau sekitar 15% dari total produksi gas nasional.
"Jika onstream, kontribusi produksi gas blok masela bisa berkontribusi sktar 15% produksi gas nasional. Sekitar 1600 MMSCFS targeted," katanya.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa prospek ekonomi proyek LNG berskala besar ke depan akan menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Selain persaingan mendapatkan pasar ekspor yang kian ketat, tingkat keekonomian proyek juga dituntut lebih baik karena harus mengadopsi teknologi rendah karbon, termasuk carbon capture and storage (CCS) atau carbon capture, utilization, and storage (CCUS).
Baca juga:
Zikrina Ratri
Pri Agung juga menekankan perlunya memastikan manfaat proyek, tidak hanya dirasakan di tingkat nasional, tetapi juga oleh masyarakat di sekitar wilayah operasi. Menurutnya, pelibatan tenaga kerja lokal perlu diiringi dengan program pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan.
"Mesti ada program berkelanjutan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Hasil DBH ke daerah juga mesti dipastikan kembali ke program yang dirasakan masyarakat lokal," katanya.
