Sinergi dan Koordinasi Kebijakan Fiskal Diperkuat
Penguatan sinergi dan koordinasi kebijakan fiskal dan moneter diperkuat untuk menjaga keberlanjutan perekonomian nasional.
Tambahkan SUAR ke Google
Bank Indonesia (BI) bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan moneter melalui lima fokus utama. Langkah tersebut ditempuh untuk menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus meningkatkan ketahanan sistem keuangan di tengah dinamika dan ketidakpastian ekonomi global.
Gubernur BI Destry Damayanti mengatakan, kelima fokus tersebut menjadi salah satu pokok pembahasan dalam pertemuan tingkat tinggi antara BI dan Kemenkeu. Menurutnya, koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter diperlukan agar kedua kebijakan dapat saling mendukung dalam menjaga stabilitas sekaligus mendorong aktivitas perekonomian nasional.
Fokus pertama diarahkan pada upaya mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi dengan memaksimalkan berbagai instrumen fiskal dan moneter. Destry menyampaikan, bahwa arah kebijakan moneter BI akan terus diselaraskan dengan kebijakan fiskal pemerintah sehingga dapat memberikan dukungan yang optimal terhadap pertumbuhan ekonomi.
Fokus kedua menyangkut penguatan ketahanan sektor eksternal dalam menghadapi perubahan kondisi global. Upaya tersebut mencakup penguatan sektor perdagangan internasional serta mendorong arus modal asing masuk ke pasar domestik.
“BI juga menyediakan kebijakan berupa insentif biaya lindung nilai atau hedging bagi dana asing yang masuk ke pasar domestik. Dana tersebut dapat menggunakan berbagai instrumen sebagai underlying, seperti Surat Berharga Negara (SBN), Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), saham, maupun pinjaman luar negeri,” ujar dia dalam acara Konferensi Pers BI-Menkeu di Gedung BI, Jakarta (24/9/2026).
Selanjutnya, fokus ketiga adalah menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang, sektor perbankan, dan perekonomian secara keseluruhan. Persoalan likuiditas menjadi salah satu perhatian dalam koordinasi BI dan Kemenkeu, termasuk terkait tingginya tingkat suku bunga deposito yang berpotensi meningkatkan biaya dana atau cost of fund perbankan. Dalam hal ini, Kemenkeu telah menghimbau badan layanan umum (BLU) agar tidak terlalu agresif dalam meminta tingkat suku bunga deposito yang tinggi kepada perbankan.
Fokus keempat berkaitan dengan penguatan pengendalian inflasi melalui optimalisasi peran Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID). BI akan mengoptimalkan keberadaan kantor perwakilan di berbagai daerah untuk memantau perkembangan harga dan kondisi inflasi, sekaligus membantu pemerintah daerah dalam meredam tekanan harga di wilayah masing-masing.
Sementara itu, fokus kelima diarahkan pada pengembangan pasar keuangan. Koordinasi tersebut ditujukan untuk memperlancar transmisi kebijakan sekaligus memperluas alternatif sumber pembiayaan bagi kegiatan ekonomi. Destry menegaskan bahwa kelima fokus tersebut menjadi bagian dari upaya BI dan Kemenkeu memperkuat koordinasi dalam menghadapi dinamika perekonomian global serta menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Jaga Stabilitas Keuangan
Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan (Menkeu), Suahasil Nazara mengatakan Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi dan sinergi kebijakan untuk menjaga stabilitas perekonomian sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi.
Ia menyampaikan bahwa sinergi antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia akan terus diperkuat baik secara bilateral maupun dalam konteks Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK). Koordinasi tersebut penting untuk memastikan kebijakan fiskal dan moneter dapat berjalan selaras sesuai mandat masing-masing.
“Kita akan memperkuat koordinasi dan sinergi dalam konteks KSSK dengan satu pemahaman bahwa yang paling penting untuk Republik kita ini adalah bagaimana menumbuhkan sektor riil, bagaimana menumbuhkan sektor-sektor di perekonomian yang bekerja. Karena sektor-sektor ini yang menciptakan nilai tambah,” ujar dia.
Baca juga:
Menteri Keuangan dan the Beautiful Game
Seperti pemain sepak bola profesional mana pun, seorang Menteri Keuangan harus menguasai dasar-dasarnya terlebih dahulu sebelum boleh bermain indah.
Mohamad Ikhsan
Menkeu Suahasil menambahkan, sinergi kebijakan sangat dibutuhkan dalam mendorong pertumbuhan dan menciptakan kesempatan kerja, sekaligus melindungi masyarakat.
Koordinasi Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia juga terus dijaga dalam pengelolaan likuiditas dan pembentukan suku bunga di perekonomian. Menkeu menyampaikan penempatan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada bank-bank Himbara dilakukan secara terukur dengan koordinasi erat bersama Bank Indonesia dan bank-bank Himbara yang berada di bawah Danantara.
Jaga Keseimbangan Perekonomian Nasional
Dihubungi terpisah, Direktur Indef Esther Sri Astuti mengatakan koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter penting dilakukan untuk menjaga keseimbangan perekonomian nasional. Kebijakan fiskal yang dijalankan pemerintah melalui belanja dan penerimaan negara perlu berjalan selaras dengan kebijakan moneter Bank Indonesia agar upaya mendorong pertumbuhan ekonomi tetap diikuti dengan terjaganya stabilitas harga dan sistem keuangan.
Sinergi kedua kebijakan tersebut juga diperlukan dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global. Perubahan kondisi perdagangan internasional, pergerakan aliran modal, hingga dinamika nilai tukar dapat memberikan dampak terhadap perekonomian domestik.
“Koordinasi yang baik memungkinkan pemerintah dan bank sentral merespons berbagai risiko tersebut secara lebih terukur dan terarah,” ujar dia kepada SUAR di Jakarta (25/9).
Selain menjaga stabilitas, koordinasi fiskal dan moneter dapat mendukung terciptanya kondisi pembiayaan yang lebih kondusif bagi dunia usaha. Kebijakan yang selaras dapat membantu menjaga likuiditas di sektor keuangan, memperkuat transmisi kebijakan, serta membuka ruang bagi perbankan dan pasar keuangan untuk mendukung aktivitas investasi dan konsumsi masyarakat.
