Ringkasan Eksekutif: Upaya Memperkuat Pariwisata
Manajemen krisis pariwisata menjadi salah satu upaya penting yang harus dilakukan guna memastikan keberlanjutan industri pariwisata di negara rawan bencana.
Tambahkan SUAR ke Google
Aktivitas penerbangan yang telah pulih menyisakan pekerjaan rumah berupa manajemen krisis pariwisata bagi para pemangku kepentingan. Hal itu meliputi komunikasi yang terpadu dan terintegrasi, pemetaan dampak ekonomi, insentif bagi pelaku usaha terdampak, hingga upaya mitigasi.
Pengamat pariwisata Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Chusmeru menilai manajemen krisis pariwisata Indonesia saat ini masih belum terstruktur dan cenderung bersifat reaktif. Padahal, menurut riset World Risk Index 2025, Indonesia menduduki peringkat ketiga sebagai negara dengan risiko dan kerentanan tertinggi terhadap bencana alam. Dalam hal ini, Indonesia dinilai dapat belajar dari Jepang yang telah memiliki prosedur standar dan sistem yang lebih terpadu dalam manajemen krisis pariwisata.
Sejumlah rekomendasi dari pelaku usaha dan pengamat dalam hal manajemen krisis pariwisata meliputi:
- Membangun koordinasi lintas kementerian/lembaga sebelum bencana terjadi dan melakukan simulasi secara berkala.
- Penyebaran informasi publik terkait aktivitas bencana alam, penerbangan, perhotelan, dilakukan secara terpadu dan terintegrasi agar memudahkan wisatawan.
- Pemetaan dampak ekonomi dilakukan secara menyeluruh, mulai dari sektor penerbangan, perhotelan, hingga UMKM yang terdampak.
- Alih-alih memberikan bantuan sosial, pemerintah dapat memberikan insentif fiskal dan keringanan bunga kredit bagi UMKM terdampak bencana alam.
