Erupsi Gunung Anak Krakatau: Menguji Resiliensi Pariwisata
Aktivitas penerbangan yang telah pulih menyisakan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh para pemangku kepentingan untuk memperkuat resiliensi pariwisata.
Tambahkan SUAR ke Google
Riga Aliya, diaspora yang tengah berlibur di Indonesia, terkejut ketika membaca berita mengenai pembatalan penerbangannya akibat erupsi Gunung Anak Krakatau di layar smartphone. Ia yang sedianya kembali terbang ke Perancis pada 8 September malam, terpaksa menunda jadwalnya.
Maskapai pesawat asal Turki yang ia pesan memberitahukan bahwa jadwalnya diundur sehari menjadi tanggal 9 September. Namun, sehari kemudian, ia kembali mendapatkan informasi jadwal penerbangannya kembali mengalami penyesuaian. Setelah menunggu hingga Bandara Soekano-Hatta kembali beroperasi, ia akhirnya mendapatkan kepastian penerbangan pada 11 September dengan perubahan rute.
"Tidak banyak kerugian materiil, hanya saja saya harus me-reschedule ulang jadwal pekerjaan saya, namun semuanya bisa terkendali," ungkapnya kepada SUAR, Kamis (10/09/2026)
Pengalaman Riga barangkali hanya satu dari ribuan cerita wisatawan yang terdampak pembatalan penerbangan akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Kementerian Perhubungan sempat menutup sementara delapan bandara internasional, dan berdampak pada 2.961 penerbangan dan 341.000 penumpang.
Bandara itu antara lain Bandara Soekarno-Hatta, Bandara Halim Perdanakusuma, Bandara Husein Sastranegara, Bandara Budiarto Curug, Bandara Pondok Cabe dan Bandara Atung Bungsu. Sementara itu, Bandara Radin Inten II Lampung dan Bandara Muhammad Taufiq Kiemas Lampung masih menunggu perkembangan lebih lanjut.
Informasi Belum Terpadu dan Terintegrasi
Kini, aktivitas penerbangan telah pulih. Delapan bandara yang sempat ditutup sementara pun telah kembali beroperasi. Namun, manajemen krisis pariwisata masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh para pemangku kepentingan.
Pasalnya, informasi yang disampaikan kepada wisatawan terdampak belum bersifat terpadu dan terintegrasi. Misalnya, informasi status gunung berapi, penerbangan, bandara, ditangani oleh kementerian/lembaga yang berbeda.
Ketua Umum Asita Rusmiati mengatakan, gangguan penerbangan menimbulkan efek berantai terhadap travel agent, tour operator, hotel, transportasi, destinasi wisata, hingga keseluruhan rantai industri pariwisata.
“Dalam situasi seperti ini, wisatawan membutuhkan kepastian. Oleh karena itu, kami mendorong seluruh stakeholder untuk memperkuat koordinasi dan memberikan informasi yang cepat, jelas, konsisten, serta mudah diakses oleh masyarakat maupun pelaku usaha perjalanan,” ujarnya.
Salah satu hal yang dinilai perlu diperkuat adalah sistem komunikasi antarpihak. Asita mendorong adanya mekanisme informasi yang terintegrasi antara maskapai, pengelola bandara, pemerintah, travel agent, hotel, tour operator, dan masyarakat. Dengan begitu, pelaku usaha perjalanan memperoleh informasi yang sama dengan yang diterima penumpang dan dapat segera memberikan solusi kepada wisatawan.
Asita juga meminta dukungan pemerintah terhadap masyarakat yang terdampak dan harus tertahan di bandara, termasuk melalui penyediaan akomodasi maupun konsumsi selama mereka mengalami kondisi terlunta-lunta.
Manajemen Krisis Pariwisata Masih Reaktif
Pengamat pariwisata Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Chusmeru menilai manajemen krisis pariwisata Indonesia saat ini masih belum terstruktur dan cenderung bersifat reaktif. Padahal, menurut riset World Risk Index 2025, Indonesia menduduki peringkat ketiga sebagai negara dengan risiko dan kerentanan tertinggi terhadap bencana alam.
“Manajemen krisis pariwisata Indonesia masih belum terstruktur dengan baik. Terkesan sangat reaksioner, ketika ada bencana baru bereaksi,” kata Chusmeru kepada SUAR, Selasa (08/09/2026).
Menurutnya, manajemen krisis semestinya sudah dimulai sejak fase pra-bencana, melalui upaya pencegahan dan mitigasi untuk mengurangi dampak bencana terhadap sektor pariwisata. Edukasi kepada para pemangku kepentingan juga perlu dilakukan agar mereka memahami langkah yang harus diambil ketika terjadi bencana.
Selain itu, kesiapsiagaan perlu diperkuat melalui penyusunan rencana darurat dan kesiapan logistik. Hal ini menjadi penting ketika terjadi gangguan perjalanan yang menyebabkan wisatawan atau penumpang terlantar.
Manajemen krisis, juga tidak berhenti ketika kondisi darurat telah berlalu. Pemerintah perlu memastikan adanya fase pasca-bencana yang mencakup rehabilitasi, rekonstruksi, serta evaluasi terhadap komponen pariwisata yang terdampak.
Menurut dia, koordinasi yang terstruktur seharusnya sudah dibangun sebelum bencana terjadi, bukan baru dilakukan ketika krisis berlangsung. Dengan sistem tersebut, masing-masing pihak memahami peran dan tanggung jawabnya sehingga wisatawan tetap dapat memperoleh layanan meski aktivitas pariwisata terganggu.
“Semestinya sejak awal mereka punya sistem yang terstruktur dalam penanganan bencana, sehingga wisatawan tetap dapat terlayani di tengah krisis,” ujarnya.
Memetakan Dampak Ekonomi
Pemetaan dampak ekonomi akibat bencana alam menjadi upaya mitigasi yang penting dilakukan sebagai upaya membangun bisnis pariwisata yang berkelanjutan.
Deputi Bidang Usaha Kecil di Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mengatakan pihaknya masih mendata UMKM yang terkena imbas gangguan abu vulkanik Anak Krakatau.
"Kami masih mendata sambil juga menunggu laporan dari pemerintah daerah setempat," katanya pada SUAR.
Sekretaris Jenderal Badan Pengurus Pusat Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (BPP PHRI) Maulana Yusran mengatakan sejumlah pelancong memilih mempercepat kepulangan, sementara sebagian lainnya membatalkan rencana perjalanan ke wilayah yang dikhawatirkan terdampak abu vulkanik.
"Memang banyak di hotel itu traveller khawatir. Satu adalah mereka mempercepat perjalanannya. Jadi mereka sudah ada di sana tapi mereka mempercepat perjalanannya. Kedua adalah mereka batal pergi berlibur, khususnya ke daerah sekitar krakatau," katanya pada SUAR, Kamis (10/9/2026).
Perubahan tersebut pada akhirnya ikut memengaruhi tingkat hunian hotel. Maulana mengatakan okupansi memang mengalami penurunan, tetapi sejauh ini belum menunjukkan tekanan yang signifikan.
Di sisi lain, Maulana menegaskan mitigasi bencana di sektor perhotelan bukan hal yang baru. Hotel memiliki standar operasional prosedur (SOP) untuk menangani keselamatan tamu saat terjadi bencana, termasuk proses evakuasi ketika terjadi gempa maupun kebakaran. Pelaku usaha juga berkomunikasi dengan pemerintah daerah, BNPB, serta aparat terkait untuk memperoleh informasi mengenai kondisi di sekitar destinasi.
Untuk kasus abu vulkanik Gunung Anak Krakatau, komunikasi antara PHRI dan pemerintah disebut tetap berjalan melalui jaringan PHRI di daerah. Menurut Maulana, komunikasi tersebut penting karena bisnis perhotelan sangat bergantung pada ekosistem transportasi dan akses menuju destinasi.
“Informasi-informasi yang harus tersampaikan oleh tamu itu selalu harus menjadi informasi up to date,” kata Maulana.
Dukungan Bagi UMKM
Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia (Akumandiri) Hermawati Setyorinny mengatakan gangguan abu vulkanik Gunung Anak Krakatau mulai dirasakan pelaku UMKM, terutama yang bergerak di jasa transportasi dan penginapan. Dampak paling nyata terlihat dari pembatalan persewaan transportasi serta pemesanan penginapan akibat terganggunya mobilitas wisatawan.
Menurut Hermawati, dampak tersebut berpotensi meluas ke UMKM lain yang menggantungkan pendapatan dari aktivitas pariwisata, seperti pedagang makanan dan minuman. Meski demikian, pihaknya mengaku hingga kini belum menerima laporan secara menyeluruh mengenai jumlah UMKM yang terdampak.
“Yang nomor satu adalah jasa transportasi sama penginapan. Itu pengaruh sekali,” ujarnya pada SUAR, Rabu (9/9/2026).
Baca juga:
Dorong Kontribusi Sektor Pariwisata Lebih Besar untuk Pertumbuhan Ekonomi
Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6%, sektor pariwisata bisa diandalkan untuk berkontribusi lebih besar.
Zikrina Ratri
Direktur Next Indonesia Center Herry Gunawan menilai dampak erupsi Gunung Anak Krakatau terhadap industri pariwisata di wilayah sekitarnya dapat dikategorikan sebagai force majeure. Karena itu, pemerintah dinilai perlu memberikan perhatian khusus kepada pelaku usaha yang terdampak.
Menurut Herry, salah satu bentuk dukungan yang dapat diberikan pemerintah adalah relaksasi atau dispensasi pajak bagi sektor usaha pariwisata yang terdampak erupsi.
Selain itu, pemerintah perlu memberikan dukungan pembiayaan bagi pelaku usaha yang mengalami kerusakan pada infrastruktur fisik. Salah satunya melalui subsidi bunga kredit perbankan sehingga pelaku usaha dapat segera melakukan pemulihan. Menurutnya, Kementerian Keuangan dan Danantara dapat berperan dalam penyediaan dukungan tersebut.
Belajar dari Jepang
Dalam Tourism Resilience Guidelines and Good Practices Part 1 yang diterbitkan Japan Tourism Agency pada Maret 2026, terdapat empat aspek utama untuk mencegah dan meminimalkan dampak krisis dan bencana alam, yakni penilaian risiko, kerja sama, komunikasi, dan penguatan kapasitas.
Komisioner Japan Tourism Agency Shigeki Murata mengatakan, sektor pariwisata dalam beberapa tahun terakhir menghadapi perubahan dan ketidakpastian yang semakin besar, mulai dari meningkatnya frekuensi dan keparahan bencana alam, penyebaran penyakit menular, hingga risiko geopolitik.
"Memperkuat 'ketahanan pariwisata yaitu kapasitas untuk meminimalkan dampak krisis dan pulih dengan cepat telah menjadi prioritas bersama bagi masyarakat internasional," kata Murata dalam publikasi Tourism Resilience Guidelines and Good Practices yang diterbitkan Japan Tourism Agency pada Maret 2026.
Dalam aspek risk assessment, Jepang menekankan bahwa pemetaan risiko harus mempertimbangkan kondisi geografis serta karakteristik industri pariwisata di masing-masing daerah. Penilaian risiko juga tidak hanya melihat potensi kerusakan fisik akibat bencana, tetapi juga mempertimbangkan dampak psikologis terhadap wisatawan.
Koordinasi antarlembaga tidak boleh baru dibangun ketika bencana terjadi. Komunikasi tidak diposisikan sebagai aktivitas tambahan ketika krisis terjadi, tetapi menjadi bagian dari infrastruktur manajemen krisis yang telah disiapkan sebelumnya.
Terakhir, Jepang menempatkan kesiapsiagaan sebagai proses yang harus dilakukan secara berkelanjutan, bukan sekadar membuat dokumen rencana tanggap darurat. Penguatan kapasitas juga dilakukan melalui pelatihan dan pendidikan bagi pelaku pariwisata, termasuk pelatihan keselamatan yang mempertimbangkan kebutuhan wisatawan mancanegara serta perilaku wisatawan ketika menghadapi keadaan darurat.
