Pengembangan ekosistem hidrogen di Indonesia mulai memasuki tahap penerapan. PT PLN Nusantara Power (PLN NP) sudah menyusun peta jalan atau roadmap hidrogen melalui pembangunan ekosistem yang mencakup riset, produksi, infrastruktur, hingga pemanfaatan di sektor pembangkitan dan transportasi.
Meski demikian, keberhasilan pengembangan hidrogen dinilai masih bergantung pada kemampuan menekan biaya produksi serta menciptakan permintaan atau offtaker yang memadai.
Sub holding perusahaan listrik negara PT PLN yang bergerak di bidang bergerak di bidang pembangkitan tenaga listrik , operasi dan pemeliharaan, serta pengembangan energi terbarukan ini, mulai mengimplementasikan roadmap pengembangan hidrogen sebagai salah satu pilar transisi energi perusahaan menuju target net zero emissions (NZE) 2060.
Membangun eksosistem secara menyeluruh
Direktur Utama PLN Nusantara Power, Ruly Firmansyah mengatakan, hidrogen merupakan salah satu teknologi strategis yang akan memperkuat sistem energi nasional di masa depan. Karena itu, PLN NP terus membangun ekosistem hidrogen secara menyeluruh agar mampu memberikan manfaat yang lebih luas bagi sektor energi maupun industri.
Menurut Ruly, pihaknya tidak hanya mengembangkan teknologi hidrogen, tetapi membangun ekosistemnya secara utuh. Mulai dari riset, produksi hidrogen hijau, pengembangan infrastruktur, hingga implementasinya pada pembangkit listrik dan sektor transportasi. "Pendekatan terintegrasi ini menjadi fondasi kami dalam mendukung transisi energi nasional sekaligus mempercepat terwujudnya Net Zero Emissions 2060," katanya dalam keterangan tertulis, Selasa (28/7/2026).
Sementara itu, Kepala Satuan Technology Development and Asset Management PLN NP Hery Artady mengatakan, pengembangan hidrogen didasarkan pada konsep energy trilemma, yakni menghadirkan energi yang aman, terjangkau, dan berkelanjutan. Pendekatan tersebut diwujudkan melalui peningkatan keandalan pembangkit, efisiensi biaya pembangkitan, serta percepatan dekarbonisasi melalui pengembangan energi baru terbarukan dan bahan bakar rendah karbon.
Sebagai bagian dari implementasi strategi tersebut, PLN NP menjalankan enam inisiatif strategis; percepatan pengembangan energi baru terbarukan, pengembangan bioenergi melalui co-firing biomassa, pemanfaatan bahan bakar rendah karbon seperti gas, hidrogen dan amonia, program dedieselisasi dan gasifikasi, pengembangan energi masa depan, serta penerapan teknologi Carbon Capture Storage/Carbon Capture Utilization and Storage.
Lima pilar membangun ekosistem terintegrasi
Adapun pengembangan ekosistem hidrogen yang dibangun PLN NP
melalui lima pilar utama, yaitu A2P (Ammonia to Power), H2P (Green Hydrogen Plant), FCT (Fuel Cell Technology), FCEV (Fuel Cell Electric Vehicle), dan HRDS (Hydrogen Refueling Station).
Pada pengembangan A2P, PLN NP telah melaksanakan demonstrasi co-firing amonia di pembangkit Gresik sebagai bagian dari pemanfaatan bahan bakar rendah karbon. Di sisi produksi, perusahaan mengembangkan delapan green hydrogen plant (GHP) yang diawali di Muara Karang untuk menghasilkan hidrogen hijau berbasis energi baru terbarukan.
PLN NP juga terus meluaskan pemanfaatan hidrogen melalui Hydrogen Fuel Cell Generator (HFCG) sebagai pembangkit listrik portabel bebas emisi yang telah digunakan pada berbagai kegiatan nasional, termasuk implementasi elektrifikasi berbasis hidrogen di Pulau Gili Ketapang. Di sektor transportasi, perusahaan mengembangkan Hydrogen Electric (H-E) Nusantara, hydrogen van untuk logistik, kendaraan berbahan bakar hidrogen (ICE Hydrogen SUV), hingga pembangunan HRS Merah Putih di Muara Karang, Rembang, Muara Tawar, serta Mobile HRS.
Menurut Ruly, seluruh inovasi tersebut menjadi bagian dari roadmap PLN NP dalam meningkatkan pemanfaatan energi bersih sekaligus memperluas penggunaan hidrogen di berbagai sektor. "Melalui pengembangan ekosistem yang terintegrasi, PLN NP optimistis hidrogen akan menjadi salah satu penggerak utama transformasi energi Indonesia di masa depan," katanya.
Memanfaatkan keunggulan komparatif bangsa
Roadmap PLN tersebut sejalan di tengah upaya pemerintah mempercepat pengembangan ekosistem hidrogen nasional. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan hidrogen diproyeksikan tidak hanya menjadi bagian dari transisi energi, tetapi juga memperkuat ketahanan energi nasional dan hilirisasi industri.
"Pengembangan hidrogen selaras dengan arahan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Hidrogen merupakan energi alternatif yang sangat penting di tengah kondisi geopolitik global yang tidak menentu seperti konflik di Timur Tengah yang melahirkan ketidakpastian. Kondisi ini memaksa setiap negara untuk memproteksi kebutuhan energi nasionalnya dengan memanfaatkan keunggulan komparatif masing-masing," ujar Bahlil.
Menurut Bahlil, melalui pembangunan ekosistem hidrogen yang terintegrasi dari hulu hingga hilir, Indonesia tidak hanya menghasilkan energi bersih, tetapi juga menciptakan nilai tambah di dalam negeri, meningkatkan daya saing industri nasional, menarik investasi, serta membuka peluang kerja dan pertumbuhan ekonomi baru yang berkelanjutan.
Meski demikian, Bahlil mengakui biaya produksi hidrogen masih menjadi tantangan utama karena belum mampu bersaing dengan bahan bakar konvensional maupun biofuel.
"Tetapi keyakinan saya dengan perang terus terjadi, dengan geopolitik yang tidak menentu dan tidak lagi gampang untuk kita mendapatkan minyak di blok-blok yang baru, maka tidak akan lama lagi harga hidrogen akan jauh lebih kompetitif dengan sumber-sumber BBM minyak lainnya," jelas Bahlil.
Diprioritaskan untuk kebutuhan dalam negeri
Sementara itu, Insitute for Essential Services Reform (IESR) menilai ndonesia memiliki potensi hidrogen hijau yang sangat besar. Meskipun saat ini sebagian besar potensi tersebut belum ekonomis, upaya pengembangannya perlu segera dimulai dari lokasi dan sektor yang paling siap.
Kepala Solusi Dekarbonisasi Industri IESR Rheza Hanif Risqianto mengatakan, pada tahap awal pengembangan hidrogen hijau juga sebaiknya diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan domestik dibandingkan untuk ekspor.
Rheza menjelaskan bahwa berdasarkan analisis IESR terhadap sekitar 15.800 lokasi potensi energi terbarukan di Indonesia, dengan potensi produksi hidrogen hijau mencapai sekitar 345,6 juta ton per tahun. Namun, ia mengakui bahwa tidak seluruh potensi tersebut saat ini ekonomis untuk dikembangkan.
Ia menjelaskan bahwa dari total potensi tersebut, sekitar 87 % lokasi memiliki biaya produksi di atas US$ 12 per kg, sementara sekitar 50 juta ton per tahun memiliki biaya produksi di bawah US12 per kg.
“Jika kita melihat biaya produksi hidrogen di Indonesia berdasarkan sumber energi terbarukan, kami menemukan bahwa harga yang paling konsisten berasal dari panas bumi (geothermal). Sementara itu, harga paling murah dapat diperoleh dari energi surya dan tenaga air. Namun, proyek hidrogen tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan jenis energi terbarukan. Kita perlu melihat kondisi lokasi secara spesifik, termasuk potensi energi yang tersedia dan faktor-faktor lainnya,” jelas Rheza.
Menghimpun dana pengembangan
IESR juga menganalisis potensi permintaan hidrogen di Indonesia. Berdasarkan skenario optimistis, permintaan hidrogen dapat mencapai sekitar 37,3 juta ton per tahun, dengan pemanfaatan terbesar di sektor kelistrikan dan pelayaran.
Untuk melihat kesesuaian antara potensi produksi dan permintaan, IESR melakukan analisis spasial. Hasilnya, IESR mengidentifikasi 14 klaster permintaan hidrogen di Indonesia, dengan Jawa Barat dan Kalimantan Timur sebagai klaster utama.
“Di Jawa Barat terdapat banyak industri, pelabuhan, dan aktivitas ekonomi. Saat ini hidrogen dapat dimanfaatkan untuk produksi amonia, dan ke depan berpotensi digunakan dalam industri baja, industri keramik, serta sektor pelayaran dan penerbangan. Sementara itu, di Kalimantan Timur terdapat produksi pupuk sehingga ada potensi anchor demand yang besar,” tutur Rheza.
Gema Dzikri Harisma
Karenanya, IESR merekomendasikan beberapa langkah kepada pemerintah, antara lain sinkronisasi kebijakan dan penguatan koordinasi antar lembaga, termasuk pembentukan badan khusus yang mengoordinasikan pengembangan hidrogen hijau.
Selain itu, dari sisi pembiayaan, IESR merekomendasikan pembentukan Green Hydrogen Fund melalui PT SMI, dukungan investasi dari Danantara, serta publikasi daftar proyek hidrogen potensial di Indonesia.
