Manajemen Krisis Pariwisata: Perlu Skema Pemulihan UMKM
Erupsi Gunung Anak Krakatau turut menekan aktivitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sektor pariwisata. Pengamat menilai perlu adanya skema pemulihan bagi UMKM terdampak.
Tambahkan SUAR ke Google
Erupsi Gunung Anak Krakatau turut menekan aktivitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sektor pariwisata. Pengamat menilai perlu adanya skema pemulihan bagi UMKM terdampak.
Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia (Akumandiri) Hermawati Setyorinny mengatakan gangguan abu vulkanik Gunung Anak Krakatau mulai dirasakan pelaku UMKM, terutama yang bergerak di jasa transportasi dan penginapan. Dampak paling nyata terlihat dari pembatalan persewaan transportasi serta pemesanan penginapan akibat terganggunya mobilitas wisatawan.
Menurut Hermawati, dampak tersebut berpotensi meluas ke UMKM lain yang menggantungkan pendapatan dari aktivitas pariwisata, seperti pedagang makanan dan minuman. Meski demikian, pihaknya mengaku hingga kini belum menerima laporan secara menyeluruh mengenai jumlah UMKM yang terdampak.
“Yang nomor satu adalah jasa transportasi sama penginapan. Itu pengaruh sekali,” ujarnya pada SUAR, Rabu (9/9/2026).
Hermawati menilai penurunan omzet UMKM pariwisata dapat berlangsung signifikan ketika terjadi bencana. Pelaku usaha yang terdampak langsung biasanya harus menghentikan aktivitas untuk memulihkan kondisi usahanya. Sementara UMKM yang tidak terdampak secara langsung tetap berpotensi kehilangan pembeli karena aktivitas di kawasan tersebut ikut menurun.
UMKM Perlu Dukungan Khusus
Di sisi lain, Hermawati menilai hingga saat ini belum terdapat kebijakan pemerintah yang secara khusus mengatur dukungan bagi UMKM yang terdampak bencana. Menurutnya, bantuan yang diterima pelaku usaha selama ini lebih banyak berupa bantuan sosial, sementara dukungan yang secara langsung ditujukan untuk memulihkan kegiatan usaha masih terbatas.
Ia mengatakan sektor perbankan memang memiliki mekanisme untuk memberikan penundaan pembayaran kredit bagi debitur yang terdampak bencana. Namun, skema tersebut dinilai belum menjawab kerugian usaha yang dialami UMKM.
“Belum ada kebijakan jika UMKM mendapatkan musibah seperti itu,” kata Hermawati.
Kondisi tersebut, menurut Hermawati, menunjukkan pentingnya pemerintah memiliki manajemen krisis yang lebih terstruktur untuk melindungi keberlangsungan UMKM dalam ekosistem pariwisata. Penanganan bencana dinilai tidak cukup hanya berfokus pada aspek keselamatan dan pemulihan infrastruktur, tetapi juga perlu memperhitungkan dampaknya terhadap kegiatan ekonomi masyarakat.
Baca juga:
Manajemen Krisis Pariwisata: Belajar dari Negeri Sakura
Salah satu aspek penting dalam manajemen krisis pariwisata adalah adanya koordinasi terstruktur yang dibangun sebelum bencana terjadi.
Deandra Syarizka
Pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta lembaga terkait perlu memiliki pembagian peran dan mekanisme yang jelas sehingga pendataan pelaku usaha terdampak hingga penyaluran bantuan dapat dilakukan dengan cepat.
“Harusnya setiap dampak dari bencana itu sudah ada simulasinya, apa yang harus ditangani pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga yang dibentuk oleh negara,” ujarnya.
Relaksasi Pajak hingga Subsidi Bunga Kredit
Selain kesiapan penanganan, Hermawati mendorong pemerintah menyiapkan instrumen pemulihan ekonomi bagi UMKM terdampak. Salah satunya melalui relaksasi atau pengurangan kewajiban pajak selama aktivitas usaha belum kembali normal.
Ia menekankan bahwa dukungan tersebut perlu memiliki dasar regulasi yang jelas agar tidak bergantung pada kebijakan yang dibuat secara situasional setiap kali bencana terjadi. Dengan demikian, ketika terjadi gangguan yang berdampak pada destinasi wisata, pemerintah sudah mengetahui siapa yang bertanggung jawab dan bagaimana langkah yang akan diambil.
Direktur Next Indonesia Center Herry Gunawan menilai dampak erupsi Gunung Anak Krakatau terhadap industri pariwisata di wilayah sekitarnya dapat dikategorikan sebagai force majeure. Karena itu, pemerintah dinilai perlu memberikan perhatian khusus kepada pelaku usaha yang terdampak.
Baca juga:
Rawan Bencana, Indonesia Perlu Perkuat Manajemen Krisis Pariwisata
Sektor pariwisata membutuhkan penguatan manajemen krisis mengingat Indonesia adalah negara yang rawan bencana alam.
Deandra Syarizka
Menurut Herry, salah satu bentuk dukungan yang dapat diberikan pemerintah adalah relaksasi atau dispensasi pajak bagi sektor usaha pariwisata yang terdampak erupsi.
Selain itu, pemerintah perlu memberikan dukungan pembiayaan bagi pelaku usaha yang mengalami kerusakan pada infrastruktur fisik. Salah satunya melalui subsidi bunga kredit perbankan sehingga pelaku usaha dapat segera melakukan pemulihan. Menurutnya, Kementerian Keuangan dan Danantara dapat berperan dalam penyediaan dukungan tersebut.
"Dukungan bagi dunia usaha ini sangat penting, demi mempertahankan fondasi perekonomian nasional. Jangan sampai, dampak erupsi akan menekan dunia usaha, sehingga menimbulkan PHK dan matinya bisnis lokal," katanya.
Pemerintah Lakukan Pendataan
Sementara itu, Deputi Bidang Usaha Kecil di Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mengatakan pihaknya masih mendata UMKM yang terkena imbas gangguan abu vulkanik Anak Krakatau.
"Kami masih mendata sambil juga menunggu laporan dari pemerintah daerah setempat," katanya pada SUAR.
Di sisi lain, aktivitas penerbangan mulai berangsur pulih. Dari total delapan bandara yang sempat ditutup sementara, enam di antaranya telah kembali beroperasi.
Bandara yang kembali beroperasi antara lain Bandara Soekarno-Hatta, Bandara Halim Perdanakusuma, Bandara Husein Sastranegara, Bandara Budiarto Curug, Bandara Pondok Cabe dan Bandara Atung Bungsu. Sementara itu, Bandara Radin Inten II Lampung dan Bandara Muhammad Taufiq Kiemas Lampung masih menunggu perkembangan lebih lanjut.
