Indonesia Kumandangkan Pererat Kerja Sama Antara Negara untuk Hadapi Tantangan Global di KTT BRICS

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menjelaskan pentingnya persatuan negara-negara Global South untuk memperkuat ketahanan ekonomi, pangan, energi, sekaligus meningkatkan posisi tawar dalam tata kelola global. Pesan tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS ke-18 di Bharat Mandapam, New Delhi, India.

Pada kesempatan itu, India menjadi tuan rumah dari KTT BRICS. Turut hadir pula sejumlah petinggi negara anggota BRICS seperti Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden China Xi Jinping. Sementara itu, Brasil diwakili oleh Menteri Luar Negeri Mauro Vieira.

Sedangkan dari rombongan Tanah Air, selain presiden, turut hadir mendampingi presiden. Mereka antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Dalam pidatonya pada sesi terbatas bertema Inclusive Global Governance and Strengthening Multilateralism, Presiden Prabowo menempatkan BRICS sebagai wadah untuk memperkuat kapasitas bersama negara-negara berkembang. Menurut dia, kekuatan tersebut dapat dibangun dari kemampuan setiap negara memenuhi kebutuhan rakyatnya sekaligus memperkuat kerja sama lintas negara.

Prabowo mengawali pidatonya dengan menyampaikan apresiasi kepada Perdana Menteri India Narendra Modi yang menjadi tuan rumah sekaligus Ketua BRICS 2026. Sebagai anggota baru BRICS, Prabowo menyampaikan terima kasih atas penerimaan Indonesia ke dalam kelompok tersebut.

“Merupakan suatu kehormatan besar bagi saya untuk berada di sini dan bergabung dengan Anda semua dalam KTT ini. Kami adalah anggota baru BRICS dan kami ingin berterima kasih kepada seluruh pendiri BRICS karena telah menyambut kami dengan sangat cepat sebagai anggota organisasi besar baru ini yang mewakili separuh umat manusia,” ujar Prabowo, dikutip dari Sekretariat Presiden, Minggu (13/9/2026).

Prabowo kemudian mengangkat pepatah Indonesia, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, untuk menggambarkan pentingnya persatuan negara-negara Global South, khususnya negara-negara Asia dan Afrika.

“Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Pepatah sederhana ini menangkap semangat yang membawa negara-negara Global South, negara-negara dari Asia dan Afrika, bersama-sama beberapa dekade lalu di Bandung. Kami di Global South kini merasa suara kami didengar,” kata Prabowo.

Menurut Prabowo, negara-negara yang pernah memperoleh kemerdekaan dan berjuang melawan imperialisme kini dapat berkumpul sebagai negara yang setara. Persatuan tersebut, kata dia, dapat memperkuat suara dan kemampuan negara-negara Global South dalam memperjuangkan kepentingannya.

“Dengan berdiri bersama, kami juga menjadi lebih kuat. Kekuatan selalu dimulai dari dalam negeri, dari rakyat kita. Dengan kemampuan kita memberi makan rakyat, menyediakan energi yang mereka butuhkan, mendidik anak-anak kita, dan memberi mereka kesempatan untuk sejahtera. Begitulah kita membangun negara yang tangguh dan menjadi benar-benar merdeka,” ucap Prabowo.

Prabowo juga menegaskan Indonesia tidak ingin bergantung atau didikte oleh kekuatan tertentu. Karena itu, ketahanan nasional menjadi salah satu fondasi yang harus diperkuat.

“Kita tidak ingin didikte oleh siapa pun atau oleh satu atau dua kekuatan. Kita harus tangguh dan kemudian kita menjadi benar-benar merdeka,” imbuhnya.

Dari sisi kerja sama ekonomi, Prabowo menyoroti potensi BRICS dalam memperkuat ketahanan energi dan pangan. Ia mendorong negara-negara anggota untuk menghubungkan sistem energi serta meningkatkan keamanan pasokan di berbagai kawasan.

“Kami telah memperkuat fondasi kami untuk menjaga perdamaian dan membangun kepercayaan. Dengan fondasi yang kuat tersebut, saya yakin BRICS akan terus memperkuat kerja sama di bidang-bidang yang secara langsung memengaruhi ketahanan kita. Energi adalah salah satu contoh yang jelas,” tuturnya.

Dia melihat BRICS memiliki kekuatan kolektif karena mencakup sekitar separuh populasi dunia, porsi besar ekonomi dan perdagangan global, serta sejumlah pasar dan produsen energi utama.

“Bayangkan apa yang dapat dicapai BRICS jika kekuatan ini sepenuhnya dimobilisasi untuk membantu menjamin pasokan pangan dan energi. Bayangkan jika pasar, modal, sumber daya, teknologi, dan pengetahuan kita lebih terhubung, sehingga menciptakan peluang yang lebih besar bagi negara-negara berkembang,” kata Prabowo.

Ia juga mendorong koordinasi yang lebih kuat di antara negara-negara Global South dalam membentuk institusi global, menjaga perdamaian, serta memperjuangkan keadilan. Menurut Prabowo, BRICS dapat ikut mendorong sistem multilateral yang lebih kuat dan mengakomodasi kepentingan negara besar maupun kecil.

Dalam konteks tata kelola global, Prabowo menegaskan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tetap harus menjadi pusat sistem multilateral. Namun, ia menilai reformasi diperlukan agar lembaga tersebut lebih representatif dan mampu merespons kebutuhan masyarakat.

“PBB harus tetap menjadi pusat sistem tersebut karena PBB tetap menjadi satu-satunya institusi multilateral tempat semua negara berkumpul sebagai pihak yang setara. Dan agar PBB dapat menjadi pusat sistem secara efektif, PBB harus direformasi,” jelasnya.

Selain reformasi PBB, Prabowo menyoroti perlunya perubahan pada lembaga keuangan internasional. Ia menilai perdagangan dan mata uang seharusnya tidak digunakan sebagai instrumen untuk menekan negara lain.

“Perdagangan dan mata uang tidak boleh dipersenjatai. Keduanya harus lebih mampu merespons kebutuhan negara-negara berkembang, termasuk dengan memberikan akses yang lebih baik terhadap sumber daya,” ujar Prabowo.

Menurut Prabowo, BRICS juga dapat memperkuat kemampuan negara-negara Global South dalam membiayai pembangunan melalui mobilisasi sumber daya untuk infrastruktur dan pembangunan ekonomi.

“Dengan memobilisasi sumber daya untuk infrastruktur dan pembangunan, kita dapat memperkuat kapasitas Global South untuk membiayai masa depannya sendiri,” pungkasnya.

Dunia usaha dorong Indonesia Bukan Sekadar Pasar

Sejalan dengan pesan tersebut, dunia usaha Indonesia mendorong agar keanggotaan BRICS tidak berhenti pada perluasan pasar. Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie mengatakan Indonesia perlu menggunakan posisinya di BRICS untuk ikut membentuk agenda kerja sama ekonomi sekaligus memperkuat kapasitas pelaku usaha domestik.

Anin, sapaannya, mengatakan Indonesia kini memiliki chapter yang aktif dalam BRICS Business Council. Posisi tersebut memberikan ruang bagi Indonesia untuk mendorong agenda perdagangan, investasi, industri, teknologi, dan jasa di antara negara-negara anggota.

“Kami sangat senang dan merasa terhormat bahwa Indonesia telah bergabung dengan keluarga BRICS berkat Presiden Prabowo. Indonesia sekarang memiliki chapter yang sangat aktif dalam BRICS Business Council,” ujar Anin.

Menurut Anin, besarnya cakupan BRICS menciptakan peluang sekaligus tanggung jawab bagi negara anggota. Ia menyebut kelompok tersebut merepresentasikan hampir separuh penduduk dunia dan sekitar 40% perekonomian global.

“Ketika kita berbicara tentang BRICS, kita berbicara tentang hampir separuh umat manusia dan sekitar 40% perekonomian dunia. Kita memiliki kekuatan ekonomi untuk membentuk masa depan sekaligus tanggung jawab untuk memastikan lebih banyak orang dapat mengambil bagian di dalamnya,” ucapnya.

Karena itu, Anin menilai integrasi perdagangan dan jasa harus menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh dunia usaha. Hal tersebut mencakup kemudahan menemukan mitra bisnis, memasuki pasar negara anggota lain, memperoleh jasa, hingga melakukan pembayaran lintas negara secara cepat dan aman.

Ia juga mengusulkan tiga prioritas untuk memperkuat perdagangan dan jasa intra-BRICS. Pertama, mempermudah mobilitas perusahaan dan tenaga profesional lintas negara. Anin mengusulkan BRICS Business Council mengidentifikasi hambatan konkret dunia usaha dan menyampaikan solusi kepada pemerintah masing-masing negara.

Ia juga mendorong pengembangan BRICS Business Travel Card serta pengakuan bersama terhadap kualifikasi profesi tertentu.

Kedua, BRICS perlu menghubungkan sistem pembayaran antarnegara, terutama pembayaran digital. Anin menilai pengalaman India, Brasil, dan Tiongkok menunjukkan potensi sistem pembayaran waktu nyata atau real-time payment untuk mendukung transaksi lintas batas.

BRICS, lanjut dia, juga perlu memperluas penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan dengan tetap memperhatikan keamanan data dan stabilitas sistem keuangan. Menurutnya, kedaulatan finansial tidak harus berarti isolasi finansial.

Baca juga:

Indonesia Memperkuat Peran di Kawasan Lewat Kerjasama Ekonomi (1)

Sejumlah kesepakatan kerjasama multilateral dan bilateral berhasil dicapai pemerintah tahun ini. Mulai dari Indonesia resmi menjadi anggota BRICS, penandatanganan perjanjian dagang dengan EU dan Kanada, hingga negosiasi tarif pajak resiprokal dengan AS yang akan difinalisasi akhir Januari 2026.

SUAR Inspirasi Penggerak Dunia UsahaGianie

Ketiga, negara-negara BRICS perlu meningkatkan investasi pada sumber daya manusia dan infrastruktur yang mendukung perdagangan jasa. Dunia usaha, kata Anin, perlu melatih pekerja, membangun kerja sama dengan perguruan tinggi, serta membantu perusahaan, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), memanfaatkan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).

Anin mengusulkan setiap chapter BRICS Business Council memiliki target terukur mengenai jumlah tenaga kerja yang dilatih setiap tahun. Sementara itu, New Development Bank dinilai dapat berperan dalam pembiayaan jaringan digital, pelatihan, dan infrastruktur pendukung.

Anin menegaskan negara anggota baru seperti Indonesia harus ikut menentukan agenda BRICS, bukan hanya menjadi pasar bagi produk dan perusahaan negara anggota lainnya. Setiap kemitraan harus membangun kemampuan domestik sehingga masyarakat di semua negara anggota dapat menjadi penyedia sekaligus pengguna jasa.

Ia kemudian mengaitkan kerja sama tersebut dengan semangat Konferensi Asia-Afrika Bandung 1955. Menurut Anin, kerja sama BRICS perlu memperkuat hubungan antarnegara berkembang sekaligus menghasilkan manfaat ekonomi bagi masyarakat dan pelaku usaha kecil.

“Dalam semangat Bandung (KTT Asia-Afrika) 1955, kerja sama yang lebih kuat di dalam BRICS harus menghubungkan satu sama lain. Indonesia siap membantu membangun hubungan (antarnegara BRICS) tersebut. Mari menjadikan masa depan yang kita lihat di BRICS sebagai masa depan yang dapat dinikmati dan dikembangkan bersama,” pungkas Anin.

Tidak Berarti Menjauh dari Barat

Di sisi lain, Dosen Hubungan Internasional Universitas Airlangga Surabaya, Probo Darono Yakti, menilai penguatan keterlibatan Indonesia di BRICS tidak serta-merta menunjukkan Indonesia sedang menjauh dari negara-negara Barat.

Menurut Probo, langkah tersebut lebih tepat dibaca sebagai upaya memperbesar ruang manuver ekonomi dan diplomatik Indonesia. Keanggotaan BRICS membuka alternatif pasar, sumber investasi, pembiayaan pembangunan, serta kanal kerja sama dengan negara-negara Global South.

“Menurut saya, pendekatan Presiden Prabowo ke BRICS tidak serta-merta berarti Indonesia sedang menjauh dari negara-negara Barat. Lebih tepat dibaca sebagai upaya memperbesar ruang manuver ekonomi dan diplomatik Indonesia,” kata Probo kepada SUAR.

Menurut dia, posisi tersebut juga dapat meningkatkan daya tawar Indonesia ketika berhadapan dengan mitra tradisional seperti Amerika Serikat dan Eropa.

“Dengan BRICS, Indonesia memperoleh lebih banyak alternatif pasar, sumber investasi, pembiayaan pembangunan, dan kanal kerja sama dengan negara-negara Global South,” ujarnya.

Probo menilai struktur ekonomi Indonesia membuat pilihan antara BRICS dan Barat tidak dapat ditempatkan sebagai pilihan yang bersifat biner. Tiongkok merupakan pasar ekspor terbesar Indonesia, sementara Amerika Serikat berada di posisi kedua dan India telah masuk tiga besar.

“Tiongkok memang merupakan pasar ekspor terbesar Indonesia, tetapi Amerika Serikat masih menjadi pasar ekspor terbesar kedua. India juga sudah masuk tiga besar. Jadi kepentingan ekonomi Indonesia sebenarnya sudah tersebar antara negara BRICS dan negara Barat,” tutur Probo.

Karena itu, tantangan pemerintah adalah memastikan BRICS menjadi instrumen diversifikasi hubungan ekonomi dan diplomatik, bukan dipersepsikan sebagai perubahan alignment geopolitik Indonesia.

“Karena itu, tantangan Prabowo justru menjaga agar BRICS menjadi instrumen diversifikasi, bukan dibaca sebagai perubahan alignment geopolitik,” ujarnya.

Probo menilai Indonesia dapat memainkan peran sebagai bridge-builder dengan tetap mempertahankan politik luar negeri bebas aktif. Posisi tersebut memungkinkan Indonesia memanfaatkan peluang dari BRICS tanpa kehilangan akses terhadap negara-negara Barat.

“Kalau Indonesia berhasil mempertahankan politik luar negeri bebas aktif dan memainkan posisi sebagai bridge-builder, kedekatan dengan BRICS justru bisa memperkuat bargaining position Indonesia terhadap Barat,” kata Probo.

Namun, ia mengingatkan risiko dapat muncul apabila keterlibatan Indonesia di BRICS dipersepsikan sebagai bagian dari agenda konfrontatif terhadap Barat. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan tekanan terhadap perdagangan, investasi, dan akses teknologi.

“Kalau keterlibatan tersebut mulai dipersepsikan sebagai bagian dari agenda konfrontatif terhadap Barat, misalnya terlalu dilekatkan dengan de-dolarisasi atau blok geopolitik anti-Barat, risikonya adalah muncul tekanan dalam perdagangan, investasi, maupun akses teknologi,” ujarnya.

Dengan demikian, Probo melihat hubungan Indonesia dengan BRICS dan negara-negara Barat bukan sebagai pilihan yang harus dipertentangkan. Pemanfaatan hubungan dengan kedua kelompok tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas ruang bagi kepentingan ekonomi dan diplomatik Indonesia.

Ia menilai keberhasilan keterlibatan Indonesia di BRICS pada akhirnya dapat dilihat dari manfaat konkret yang diperoleh bagi kepentingan nasional.

“Ukuran keberhasilannya nanti bukan seberapa dekat Indonesia dengan BRICS, melainkan seberapa besar kedekatan itu dapat dikonversi menjadi keuntungan konkret bagi kepentingan nasional Indonesia,” kata Probo.

Kehadiran Prabowo dalam KTT BRICS ke-18 juga berlangsung di tengah penguatan hubungan bilateral Indonesia dan India. Saat tiba di Bharat Mandapam, Prabowo mendapat sambutan langsung dari Modi. Keduanya kemudian berbincang singkat dan mengikuti sesi foto bersama.

Sebelumnya, dalam pertemuan di Jakarta pada awal Juli 2026, Modi menyebut Prabowo sebagai sahabat sejati India. Dalam rangkaian kunjungan kenegaraan tersebut, Prabowo juga menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Republik Indonesia Adipurna kepada Modi sebagai bentuk penghormatan atas perannya dalam memperkuat hubungan bilateral Indonesia dan India.