NDB bisa menjadi sumber alternatif pendanaan baru bagi Indonesia di tengah ketergantungan terhadap lembaga pendanaan konvensional lainnya seperti Bank Dunia (World Bank) dan Dana Moneter Internasional (IMF).
Indonesia saat ini tengah menjalani proses aksesi untuk menjadi anggota New Development Bank (NDB), sebuah lembaga pembiayaan pembangunan yang dibentuk oleh negara-negara yang tergabung dalam Brazil, Russia, India, China and South Africa (BRICS).
Sejumlah pakar menilai masuknya Indonesia sebagai anggota NDB bisa menjadi sumber alternatif pendanaan baru bagi Indonesia di tengah ketergantungan terhadap lembaga pendanaan konvensional lainnya seperti Bank Dunia (World Bank) dan Dana Moneter Internasional (IMF).
"Keanggotaan NDB ini tidak menggantikan peran lembaga pembiayaan pembangunan yang telah ada seperti Asian Development Bank (ADB), World Bank (WB), ataupun International Monetary Fund (IMF). Lebih dari itu, kehadiran NDB untuk Indonesia akan menjadi pelengkap untuk pendanaan proyek pembangunan," kata Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) M. Rizal Taufikurahman kepada SUAR di Jakarta, Selasa (22/9).
Keputusan untuk bergabung dalam NDB oleh Indonesia ini diumumkan pada 25 Maret 2025 lalu, pengumuman tersebut pun menandai dimulainya proses aksesi dan tahapan koordinasi lanjutan antarkementerian atau lembaga terkait mengenai persiapan keanggotaan serta penyelesaian rincian investasi.
Rizal menilai masuknya Indonesia sebagai anggota NDB ini merupakan hal yang strategis untuk memperluas atau diversifikasi pembiayaan pembangunan.
“Tetapi jangan sampai NDB hanya menjadi pintu utang baru. Nilai tambahnya harus diukur dari seberapa besar pembiayaan masuk ke infrastruktur, energi, dan proyek produktif yang menghasilkan multiplier effect serta memperkuat kapasitas ekonomi,” kata Rizal.
Manurut Rizal, baik NDB, IMF, ataupun Bank Dunia memiliki fokus yang berbeda dalam mendukung perekonomian negara anggotanya.
IMF lebih berperan dalam menjaga stabilitas makroekonomi dan neraca pembayaran dengan disertai persyaratan kebijakan tertentu, sementara Bank Dunia memiliki cakupan yang lebih luas dalam pembiayaan pembangunan dan reformasi kebijakan.
Sehingga, ujar dia, NDB ini tidak berperan untuk menggantikan peran IMF ataupun Bank Dunia, melainkan menjadi alternatif dalam memperluas sumber pembiayaan pembangunan untuk negara berkembang dalam hal ini Indonesia.
“NDB bukan substitusi IMF atau Bank Dunia, tetapi instrumen diversifikasi pembiayaan dengan ruang yang relatif lebih besar bagi kebutuhan negara berkembang,” jelasnya.
Nantinya, NDB juga akan menggunakan mata uang lokal untuk sebagian besar pembiayaannya sebagai bagian dari strategi utama mereka dalam menghindari risiko nilai tukar dan biaya lindung nilai atau hedging yang tinggi.
Mengenai hal tersebut, Rizal menilai hal ini menjadi keunggulan yang penting. Ia mengatakan, pembiayaan dalam rupiah dapat mengurangi risiko currency mismatch dalam pembiayaan proyek.
Proyek yang berpendapatan rupiah tetapi memiliki kewajiban utang dolar AS rentan terhadap risiko pelemahan kurs, yang bisa menaikkan beban utang dan menekan arus kas.
“Meski begitu, pembiayaan rupiah tak otomatis lebih murah. Pemerintah tetap harus menghitung bunga, tenor, hingga biaya hedging. Intinya, cari pembiayaan yang risiko dan biayanya paling efisien, bukan sekadar utang rupiah,” tegasnya.
Jika dibagi berdasarkan jenis bantuannya, NDB memberikan pinjaman proyek infrastruktur terhadap para anggotanya, sementara Bank Dunia pinjaman proyek spesifik jangka panjang dan IMF pinjaman darurat neraca pembayaran.
"Syarat pinjaman NDB pun relatif lebih fleksibel, sedangkan Bank Dunia memiliki syarat reformasi struktural dan tata kelola ekonomi," kata dia.
Berdasarkan laporan dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS) yang disusun oleh Bhima Yudhistira, Muhammad Zulfikar, Yeta Purnama, dan Shafa Kalila, dari sisi penilaian lingkungan, Bank Dunia mensyaratkan penilaian dampak lingkungan yang komprehensif yang membahas konservasi keanekaragaman hayati, pencegahan polusi, dan risiko tingkat ekosistem.
Sementara, NDB lebih menekankan penilaian dampak lingkungan tingkat proyek yang berfokus pada perencanaan mitigasi dan pengendalian polusi. Meskipun persyaratan ini menetapkan dasar yang penting, persyaratan dari NDB dinilai cenderung membingkai risiko lingkungan sebagai risiko yang terkandung dalam proyek individual, bukan sebagai bagian dari sistem ekologi yang lebih luas.
Perbedaan seperti ini menjadi sangat penting di sektor-sektor seperti energi, transportasi, ataupun pertambangan, di mana dampak kumulatif dapat secara signifikan memengaruhi ekosistem dan mata pencaharian.
Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai, keanggotaan Indonesia dalam NDB ini merupakan langkah yang cukup strategis bagi Tanah Air lantaran tidak hanya membuka alternatif pendanaan pembangunan, tetapi juga memperluas kolaborasi dengan negara-negara anggota BRICS.
“NDB mempunyai nilai strategis, selain sebagai sumber pendanaan pembangunan infrastruktur dan platform kolaborasi dengan sesama anggota BRICS, NDB juga menjadi pelengkap ADB dan Bank Dunia,” ucap Wijayanto, Jumat (18/09/2026).
Dengan demikian, Indonesia memiliki lebih banyak pilihan sumber pembiayaan untuk mendukung agenda pembangunan nasional.
Perbedaan antara Bank Dunia, ADB, dan juga NDB ini terlihat dari aspek persyaratan pembiayaannya. Wijayanto menjelaskan, Bank Dunia dinilai lebih kuat untuk mendorong transformasi kebijakan dan kelembagaan, sementara ADB relatif lebih fleksibel.
Adapun NDB memiliki persyaratan yang lebih longgar sehingga memberikan ruang yang lebih besar bagi negara penerima dalam menentukan prioritas pembangunannya.
“Ketiganya mendanai pembangunan tetapi World Bank lebih fokus pada pengentasan kemiskinan. World Bank sangat didominasi Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa, sedangkan New Development Bank lebih egaliter,” jelasnya.
Staf Khusus Menteri Luar Negeri untuk Penguatan Kebijakan Isu Multilateral Tri Tharyat sebelumnya membagikan perkembangan terbaru mengenai proses aksesi keanggotaan Indonesia dalam New Development Bank.
Saat ini, ada 10 negara anggota New Development Bank, dengan 7 di antaranya merupakan anggota BRICS, sementara 3 lainnya yakni Bangladesh, Aljazair, dan Uzbekistan menjadi anggota dari luar BRICS.
Sebagaimana diketahui, New Development Bank ini merupakan bank pembangunan yang awalnya didirikan oleh negara-negara anggota BRICS, namun sifat keanggotaannya terbuka dan bisa diikuti oleh negara manapun yang memiliki ketertarikan untuk bergabung, tidak wajib hanya untuk anggota BRICS saja.
“Dalam proses aksesi tercatat Ethiopia, Indonesia, Iran, dan Saudi Arabia belum menjadi anggota NDB, sifatnya memang terbuka jadi semua negara yang tertarik bergabung tentunya diterima dengan sangat terbuka," kata dia.
Sebelumnya dikabarkan, Indonesia berencana mengucurkan modal awal USD1 miliar atau sekitar Rp16,65 triliun demi mengamankan kursi keanggotaan di New Development Bank (NDB).
Mengenai hal tersebut, Tri menegaskan bahwa angka investasi sebenarnya belum secara resmi disepakati oleh pemerintah, pembahasan pun masih dilakukan oleh pihak terkait mengenai mekanisme aksesi keanggotaan.
“Angka belum pernah disebut secara pasti karena saat ini kementerian/lembaga terkait terus berkoordinasi untuk melakukan tahapan-tahapan awal bagaimana proses aksesi Indonesia ke New Development Bank ini dapat terlaksana dalam waktu tidak terlalu lama,” ujarnya.
Tambahkan SUAR ke Google
